Kasda Kosong, Belanja Pegawai Minus Rp 176 M

Tulungagung - Organisasi kemasyarakatan Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Tulungagung mencurigai adanya keganjilan dalam penggunaan dana APBD Kabupaten Tulungagung 2010.

Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang melebihi penerimaan daerah dinilai tidak wajar. Ketidakwajaran belanja pegawai (PNS) tersebut mengakibatkan kekurangan (minus) anggaran sebesar Rp 176 miliar lebih, termasuk dugaan kas daerah kosong.

“Akibatnya, Tulungagung tentu akan sulit untuk melaksanakan pembangunan. Sebab, anggaran yang ada lebih banyak terserap untuk belanja pegawai (PNS), “ ujar Mustasyar PCNU Kabupaten Tulungagung Chamim Badruzzaman, Minggu (9/1/2011).

Pada tahun 2010 ini, Pemkab Tulungagung menganggarkan belanja pegawai (PNS) sebesar Rp 766.639.152.430 miliar. Pada perubahan anggaran keuangan (PAK) pemkab kembali mengalokasikan Rp58.417.467.211 miliar. Jadi total keseluruhan dana yang disediakan untuk belanja pegawai sebesar Rp825.056.482.455 miliar. Sementara besar DAU yang diterima Kabupaten Tulungagung pada tahun 2010 hanya Rp648.991.116.000.

Tentunya, lanjut Chamim, ini aneh ketika melihat kekurangan anggaran demikian besarnya. Chamim yang pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 1999-2004 itu mempertanyakan darimana bagian anggaran (eksekutif dan legislatif) menutup semua kekurangan. Sebab, setiap pos anggaran tentunya memiliki kewajibannya masing-masing. “Kalau seperti ini tentu ada pos anggaran lain yang dikalahkan,“ terangnya.

Penyusunan setiap pos anggaran tentunya melalui perhitungan yang matang. Antara kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, menurut Chamim, sudah melalui proses pengukuran yang tepat. “Selisih bisa saja terjadi, tapi tentunya tidak jomplang seperti ini, “ paparnya.

Chamim mencontohkan, penggunaan DAU yang ada di Kabupaten Malang yang menurutnya lebih rasional dibanding Tulungagung. Untuk daerah yang secara geografis lebih besar daripada Kabupaten Tulungagung, wilayah Malang menerima DAU Rp967.107.349 miliar. “Untuk belanja pegawai, Pemkab Malang mengalokasikan anggaran Rp 820.644.266.600 miliar,“ terang Chamim.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, menurut Chamim Tulungagung akan kesulitan melaksanakan program pembangunan. Sebab semua anggaran lebih banyak terserap untuk gaji pegawai. Dan sangat mungkin saat ini kas daerah Kabupaten Tulungagung mengalami kekosongan anggaran. “Eksekutif dan legislatif harus menjelaskan masalah ini, “tegas Chamim.

Sementara itu dikonfirmasi melalui via telepon, Sekda Kabupaten Blitar Maryoto Birowo buru-buru menampik apa yang disampaikan Chamim Badruzzaman. Daerah, kata Maryoto, tidak mengalami kekurangan anggaran, termasuk juga kekosongan kas. Bahkan menurutnya, tahun 2010 ini Pemkab Tulungagung masih memiliki sisa lebih anggaran. “Untuk nominalnya berapa saya lupa, “ujar Maryoto.(Solichan Arif/Koran SI/ram)

Sumber: okezone.com