Anggaran Pilkada Tulungagung Membengkak

Tulungagung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, Jawa Timur, memastikan anggaran pemiliha kepala daerah (pilkada) setempat membengkak, dari sebelumnya direncanakan hanya sekitar Rp16 miliar naik menjadi Rp20 miliar.

"Ada beberapa pos anggaran yang kami evaluasi besarannya setelah disesuaikan dengan proyeksi nilai kebutuhan pada saat pilkada dilaksanakan, awal 2013 mendatang," kata Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman, Jumat.

Dua di antara sekian pos anggaran yang mengalami kenaikan signifikan menurut keterangan Arman adalah pos bantuan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta honorarium panitia penyelenggaran pilkada, mulai dari panitia pemilihan tingkat kecamatan (PPK), tingkat desa (PPS), hingga KPPS.

Khusus untuk pos bantuan hukum, misalnya, KPU sengaja menaikkan kebutuhan anggaran tersebut dengan alasan mengantisipasi tingginya potensi sengketa pilkada yang bisa memaksa mereka untuk berurusan dengan jalur hukum, terutama yang terkait dengan peradilan di MK.

Arman tak menyebut secara spesifik besaran dimaksud dengan alasan lupa detail anggaran yang telah disusun. Namun ia memberi gambaran, nilai bantuan hukum tersebut dialokasikan lebih dari Rp500 juta.

Besaran rencana anggaran pada pos ini dengan demikian naik hampir dua kali lipat karena sebelumnya hanya diplafonkan sekitar Rp300 jutaan.

"Belajar dari pengalaman yang terjadi pada Pilkada Tangerang beberapa waktu lalu, biaya untuk materai dan salinan berkas-berkas bukti penyelenggaran pilkada yang digunakan sebagai bantuan hukum saja bisa mencapai Rp350 juta. Jadi kami harus rasional dalam membuat rancangan anggaran dengan tetap memperhatikan azas proporsionalitas," ungkapnya.

Pembengkakan anggaran pilkada terutama terjadi pada pos honorarium panitia penyelenggara pilkada. Arman menyebut, beberapa perubahan besaran honorarium pada masing-masing jenjang kepanitiaan mulai dari ketua serta sekretaris dan panitia pemungutan lainnya, baik di tingkat PPK, PPS, hingga KPPS, menyebabkan rencana anggaran naik signifikan.

"Anggaran yang sudah kami rancang sedemikian rupa ini rencananya akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan BPKP sebelum kemudian kami ajukan ke pemerintah daerah serta DPRD untuk mendapat persetujuan," terangnya.

Puncak pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tulungagung sesuai jadwal akan dihelat pada Januari 2013 mendatang, sementara tahapannya secara resmi dimulai enam bulan sebelumnya atau Juni 2012.

Untuk menyambut agenda pesta demokrasi lima tahunan di tingkat lokal Tulungagung tersebut, saat ini KPU telah mempersiapkan rencana pengajuan anggaran dimaksud, sebagaimana diurai sebelumnya.

Penetapan atas besaran anggaran yang dialokasikan dengan demikian diharapkan telah disetujui sebelum akhir 2011 ini karena pra-tahapan penyelenggaraan pilkada sudah akan dimulai pada Januari 2012.

"Kami tentu berharap rencana pengajuan anggaran ini bisa disetujui sepenuhnya. Sebab kalau tidak, kami khawatir akan mengganggu jalannya pelaksanaan pilkada," pungkas Arman. (Destyan)

Source: antarajatim.com | 26 Agst 2011