Seputar Tulungagung™  ~   Berita Tulungagung Hari Ini 

Suami Penyabit Rumput, Istri Mampu Beli Innova

Selasa, 18 Oktober 2011 | 22.45.00 | 0 komentar

DALAM bidang ekonomi, kontribusi para TKI untuk mengangkat suatu daerah sungguh luar biasa. Tak percaya? Lihat saja Tulungagung Selatan, terutama di Kecamatan Besuki dan Bandung.

Harga tanah di dua kecamatan tersebut di atas tanah di Kecamatan Ngunut. Padahal, Ngunut adalah kawasan industri. Termasuk lebih tingginya harga barang kebutuhan bila dibandingkan dengan pusat kota Tulungagung.
Salah satu contoh nyatanya adalah Desa Tanggul Turus, yang tanpa intervensi atau bantuan berarti pemerintah, berhasil menjadi desa maju. Pada 1980-an, Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Tulungagung, berstatus desa IDT (inpres desa tertinggal).
Namun, wajah Desa Tanggul Turus pun kemudian berubah. Sudah tak ada rumah yang terbuat dari gedheg lagi. Rumah mereka magrong-magrong. Banyak di antaranya yang mempunyai sistem pemanas air untuk mandi. Salah satunya rumah Kusnan, penduduk desa setempat. ’’Sehari-hari Pak Kusnan bekerja nyabit rumput,’’ ucap Budi Santoso, bayan (perangkat desa) Tanggul Turus.
Namun, rumah berlantai duanya sangat besar. Juga terparkir satu Kijang Innova di garasi mobil. Bisa ditebak, ini karena jasa istrinya yang menjadi TKI selama 20 tahun di Yunani. Banyak kisah Kusnan-Kusnan lain di kawasan selatan Tulungagung.
Menggeliatnya perekonomian di Tulungagung Selatan bisa dilihat di Pasar Bandung, sekitar 20 km dari pusat Kota Tulungagung. Harga sewa stan di sana sudah gila-gilaan, mencapai Rp 10 juta per bulan. Harga tersebut memang beralasan, mengingat tingginya potensi ekonomi di sana.
Buah semangka, misalnya. Pedagang buah di Pasar Bandung rata-rata membanderolnya Rp 3.200 per kg. Padahal, di pusat Kota Tulungagung hanya sekitar Rp 2.500. Begitu pula buah-buahan lain, yang berselisih sekitar Rp 1.000 per kilogramnya. Ini cukup unik. Ini mengingat daerah penghasil buah-buahan lebih dekat di Pasar Bandung daripada Tulungagung. Artinya, daya beli masyarakat Tulungagung Selatan lebih tinggi daripada Kota Tulungagung. ’’Warga sini malas kalau harus ke Tulungagung. Toh, selisihnya tak banyak,’’ ucap Suwarto, seorang pedagang buah di Pasar Tulungagung.
Namun, bisa dipahami melihat devisa yang digelontorkan di sana. Tulungagung Selatan adalah penyumbang 80 persen TKI perempuan dari kabupaten tersebut. Sementara remittance dari para TKI perempuan setahun mencapai Rp 256 miliar. Jika dirata-rata, per bulan Rp 20 miliar, atau per hari hampir Rp 1 miliar.(ano/c2/kum)

Berjuang untuk Zero TKI Ilegal
SEBAGAI salah satu provinsi penghasil TKI yang besar, Pemprov Jatim bukannya tak berbuat sesuatu. Selain aturan seabrek yang dikeluarkan pemerintah pusat (di antaranya UU No 39/2004), Pemprov Jatim sudah melakukan beberapa langkah.
’’Dari pointer-pointer yang disampaikan Pak Gubernur, kami serius melakukan upaya pembinaan TKI yang lebih baik,’’ kata Wagub Jatim Saifullah Yusuf. Orang nomor dua di jajaran pemerintahan Jatim tersebut mengakui masih ada banyak masalah terhadap TKI.
Saifullah membaginya dalam tiga titik. Yakni, sebelum bekerja, selama bekerja, dan purnakerja. Untuk sebelum bekerja, yang kerap terjadi adalah masalah rentannya calon TKI ditipu oleh PL (perekrut), sponsor, PJTKI, hingga agency.
Sedangkan selama bekerja di luar negeri, lanjut Saifullah, ada dua hal. ’’Pertama, lemahnya sistem pelaporan kedatangan dan pendataan di luar negeri oleh perwakilan RI,’’ ucap pejabat kelahiran Pasuruan tersebut. Yang kedua, masih lemahnya monitoring oleh perwakilan RI di luar negeri. Pemerintah juga mengirim delegasi ke Kementerian Luar Negeri dan menyiapkan uang tebusan bagi delapan TKI yang bermasalah di Arab Saudi. ’’Kalau memang ada uang tebusan, ya akan kami bantu siapkan uang tebusan tersebut,’’ tambahnya.
Sementara itu, yang purnakerja lebih ditekankan pada sisi teknis. Misalnya, sulitnya pencairan klaim asuransi dan hasil dari luar negeri belum bisa digunakan untuk kerja yang produktif di dalam negeri.
Selain itu, pihaknya mempunyai visi untuk meningkatkan kualitas TKI yang dikirim. Selama 2009, total ada 8.464 TKI yang dideportasi karena bermasalah. Pada tahun berikutnya, jumlahnya turun 22 persen atau hanya 6.691 orang yang dideportasi. ’’Kami juga memberikan bantuan uang cash Rp 35 ribu per orang, bantuan biaya akomodasi/konsumsi, serta biaya transportasi untuk kembali ke daerah asal,’’ tambah mantan menteri percepatan daerah tertinggal tersebut.
Saifullah juga mengatakan bahwa Jawa Timur akan berubah menjadi pengekspor TKI yang bekerja di sektor formal, bukan informal lagi. ’’Maka, sejumlah pelatihan dan pembinaan di daerah-daerah yang secara tradisional menjadi kantong TKI terus ditingkatkan,’’ jelasnya.
Di sisi lain, Saifullah juga mengungkapkan, pemprov sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memelototi jaringan para TKI perempuan. ’’Kami telah menerapkan kebijakan zero TKI illegal. Siapa pun yang memberangkatkan TKI secara ilegal pada dasarnya bisa dijerat dengan UU trafficking in person (perdagangan orang, Red),’’ tegasnya. (ano/c7/kum)

Sumber: radarjogja.co.id | Monday, 17 October 2011

Posting Komentar