2400 Pertenak Sapi Perah Dapat Bantuan

Surabaya - Sebanyak 2400 peternak sapi perah di Jawa Timur mendapat bantuan alat pengolahan hasil produksi susu. M HADI Kepala Bidang Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur seperti dilaporkan MARTHA reporter Suara Surabaya, Kamis (31/03), mengatakan setiap peternak mendapat 1 unit ember susu dan penyaring susu.

2400 peternak itu tersebar di Kabupaten Malang, Pasuruan, Gresik, Ponorogo, Tulungagung, Kediri dan Kota Batu. Meski baru sebagian kecil yang dibantu, namun diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu yang dihasilkan.

Pada tahap awal, Pemprov menganggarkan Rp 2,4 milyar, tahap II dianggarkan pada Perubahan APBD 2011. Populasi sapi perah di Jawa Timur mencapai 212 ribu dengan produksi susu yang dihasilkan 2.450 ton per hari.

Sebanyak 950 ton susu digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan 1600 ton lainnya dipasok untuk industri pengolah susu. (tin) Sumber: suarasurabaya.net

Read More

Kamis, 31 Maret 2011 | 0 komentar

Rumah Dinas Hakim Tulungagung Dilempar Botol Miras

Tulungagung - Rumah dinas salah seorang hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, Yudisilen (47), di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 WIB dilempar botol minuman keras (miras).

Akibatnya, kaca ventilasi rumah hakim asal Padang, Sumatra Barat, itu pecah berantakan. Tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut. Yudisilen dan keluarganya selamat karena botol tidak mengarah ke jendela kamar tidur tetapi ke ruang tamu.

"Pak Yudi dan keluarganya sedang tidur pulas saat pelemparan terjadi. Tidak ada korban, hanya kerusakan kecil di ventilasi rumah bagian depan," kata Kapolsek Kedungwaru AKP Irwantono.

Ia memastikan, kasus tersebut akan diusut polisi. Siapa pelaku pelemparan sejauh ini memang belum diketahui karena usai melempar, orang tersebut langsung kabur.

Sayang, belum ada saksi mata yang bisa dimintai keterangan sial insiden ini kecuali penghuni rumah. Aparat sementara ini mengkonsentrasikan penyelidikan dengan meneliti sidik jari pada barang bukti pecahan botol anggur serta jejak kendaraan yang masih membekas di depan rumah korban.

Irwantono mengakui, pihaknya masih kesulitan mengetahui latar belakang pelemparan tersebut. Dugaan sementara mengarah ke sejumlah pemuda kampung yang biasanya bergerombol (nongkrong) sambil menenggak minuman keras di timur rumah korban.

Namun pembuktian untuk itu dirasa masih lemah. Dugaan lain, pelaku pelemparan bermotif dendam yang dilakukan pihak berperkara yang barusan/pernah disidangkan oleh korban.

"Bisa juga seperti itu tapi belum ada bukti-bukti yang menguatkan," kata dia.

Tampaknya, Irwantono tak mau gegabah menyimpulkan bahwa kasus pelemparan botol memang terkait dengan persidangan kasus pencurian Sanyo yang baru saja dipimpin Yudisilen dan berujung pada pembebasan salah seorang terdakwa karena dinilai sebagai "korban" salah tangkap polisi.

"Kalau masalah itu kami masih menyelidiki. Kami tidak mungkin gegabah dalam kasus ini," ujarnya.

Sementara, entah karena trauma teror atau memang sudah direncanakan sebelumnya, saat ini Yudisilen dan keluarganya "mengungsi" sementara ke kampung halaman mereka di Padang, Sumatera Barat.

Hakim senior ini dikabarkan juga segera pindah pindah dari rumah dinas ke tempat kontrakan baru. (Sumber: antara jatim)

Read More

| 0 komentar

Sidoarjo Pesta Gol

Surabaya - Pesta gol masih terjadi pada laga kedua Pra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) cabang olahraga (cabor) sepakbola. Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto berpesta gol ke gawang lawan-lawannya hingga empat gol.

Bertanding di Lapangan Karanggayam, Rabu (30/3), Sidoarjo yang tergabung dalam Grup D membekap Kab. Magetan dengan skor telak 4-1. Empat gol tim Sidoarjo dicetak M Bahrudin menit ke13, Agung Setiawan menit ke-16, Robin Bagus menit ke-36 dan M Solechudin menit 51.

”Saya sangat dengan hasil ini. Namun, permainan anak-anak pada babak kedua menurun sehingga itu mengecewakan. Tapi tetap saya bangga dengan perjuangang anak-anak,” kata Yulius, arsitek tim Kota Udang Yulius Bakow, usai laga.

Pada laga berikutnya di grup yang sama, Kota Pasuruan yang berstatus runner-up dua tahun lalu bersusah payah menundukan Kab. Malang dengan skor tipis 2-1. Dengan hasil ini, Kota Pasuruan harus puas berada di bawah Sidoarjo yang memimpin grup D.

Pada pertandingan di Grup B yang dihelat di stadion Gelora 10 Nopember, kontingen Lamongan sukses mengalahkan Pamekasan dengan skor 2-1. Pada laga berikutnya, Tulungagung menang tipis atas Trenggalek dengan skor 2-1. Laga di Grup E yang digelar di Stadion Jenggolo, Kota Blitar menundukan Kab. Probolinggo dengan dua gol tanpa balas. Pada laga berikutnya, tercipta hasil sama kuat, 0-0, antara Kab. Bojonegoro melawan Kab. Sumenep.

Kab. Gresik yang pada laga perdana Grup F menyerah 1-0 atas Kab. Mojokerto, bangkit setelah menang tipis 1-0 atas Kota Batu di Stadion Gelora Delta. Hasil positif Mojokerto sendiri terus berlanjut setelah berpesta 4-1 atas Kab. Nganjuk. m6 (Sumber: surabaya post)

Read More

| 0 komentar

CCTV Ungkap Puluhan Kasus Kriminal

Surabaya – Keberadaan Region Traffic Management Centre (RTMC) dengan sarana penunjang kamera pengintai (CCTV) cukup efektif mengungkap beberapa kasus tindak kejahatan jalan, kecelakaan maupun kemacetan lalu lintas di wilayah Jatim. Setidaknya hingga akhir Minggu lalu, kasus laka lantas terpantau 88 kasus, kemacetan jalan terekam 223 kasus, tindak kriminal terdata 33 kasus dan layanan umum terpantau ada 332 kasus.

“Baik itu yang sifatnya pelanggaran berlalu lintas atau tindak kejahatan kriminal berhasil kami pantau dengan CCTV RTMC,” tandas Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Sam Budigusdian di kantornya, Selasa (29/3).

Sejak dioperasionalkan bulan lalu, RTMC Ditlantas Polda Jatim telah berhasil ‘mengintai’ kasus tabrak lari, kejahatan jalanan, kecelakaan maupun juga kemacetan di jalan. Dijelaskan, teropong CCTV yang terekam selama masa operasional RTMC menjadi data otentik pihak kepolisian.

“Apa yang teramati di kamera CCTV RTMC telah terdata. Dan peran RTMC dengan CCTV-nya cukup membantu. Terlebih lagi, RTMC diproyeksikan menjadi pusat kendali lalulintas yangtidak hanya pada pengawasan lalulintas saja melainkan juga pengungkapan kasus dan perlindungan masyarakat,” tegasnya.

Terakhir, tindak kriminal di Surabaya yang berhasil diungkap CCTV RTMC, yakni kasus pencurian sepeda motor milik Mulyadi yang diparkir di SPBU pada Selasa (22/3) lalu dengan tersangka Abu Bakar Sidik (32). Selanjutnya, kasus tabrak lari yang terjadi 5 bulan lalu, antara mobil APV dan motor di Jl Kenjeran pada 7 Oktober 2010 di dekat SPBU juga terpantau.

“Semua itu sangat mudah terpantau oleh RTMC. Setelah itu, petugas yang berwenang bisa langsung menindaklanjuti,” kata Kasi STNK Subdit Min Regident Ditlantas Polda Jatim, Kompol Budi Mulyanto.

Selain itu, kasus lain yang dinilai sebagai tindak kriminal pembunuhan paling kejam dalam bulan ini juga ‘terintai’ CCTV RTMC. Kejahatan tersebut adalah tindak kriminal pembunuhan yang dilakukan oleh 5 tersangka pembunuh ibu dan anak di Jl Lebak Permai Utara III/11 pada Jumat (25/2) lalu.

Kasus yang menewaskan, Tan Pratiwi Dewi Bintoro (49) dan Maryana Siniwati Bintoro (21) itu terungkap setelah pelaku melarikan korban dengan menggunakan mobil ke Gresik. Pada saat itu, CCTV RTMC berhasil menguntit hingga melacak keberadaan pelaku yang membunuh korban dengan cara dibakar.

“Saat mereka lari membawa korban ke Gresik,CCTV kami berhasil memantau, sehingga mereka mudah dilacak,” katanya yang mengaku melalui program RTMC pula, pihaknya berhasil membuktikan perselisihan laka lantas di lapangan.

Dicontohkan, setiap perselisihan yang terjadi antara para pengemudi di jalan selalu memancing keributan. TIdak jarang, di antara mereka yang berselisih saling membela diri dan ingin menangnya sendiri. “Tapi, waktu kami tunjukkan rekaman di CCTV, mereka dapat saling mengoreksi. Inilah yang berhasil kami lakukan beberapa hari ini,” tandasnya.

Hal lain yang menjadi keunggulan RTMC adalah, selain CCTV, juga memanfaatkan Global Positioning System (GPS) serta Geographic Information System (GIS). Bahkan, sedikitnya

140 CCTV dan 46 GPS disebar di beberapa titik ruas jalan.

Ruas-ruas jalan yang menjadi intaian CCTV RTMC adalah kawasan yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, serta tempat-tempat perputaran perekonomian. Bahkan, 8 unit mobil CCTV telah disiapkan untuk memantau situasi secara mobiling. Diinformasikan, mobil ini juga bisa digunakan di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) dalam sebuah insiden kecelekaan, tindak kriminal maupun unjuk rasa.

Sam mengatakan, sebanyak 138 CCTV yang tersedia selama masa persiapan telah disebar ke seluruh titik di beberapa daerah di Jawa Timur. Jumlah tersebut, dipastikan akan bertambah sesuai dengan kondisi yang berkembang. “Di Surabaya saja ada 70 titik yang sudah kami pasang CCTV. Termasuk, di daerah lain seperti di Madiun, Sidoarjo, Gresik, Nganjuk serta beberapa daerah di Jawa Timur,” tutur Sam Budigusdian.

Untuk pengoperasian CCTV di RTMC ini, Ditlantas Polda Jatim juga mengerahkan personel terlatih. Sedikitnya 45 personel disiapkan untuk berjaga 24 jam penuh. Kesiagaan tersebut difokuskan dalam pengoperasian Closed Circuit Television (CCTV) pemantau lalu lintas.

“Kami kendalikan CCTV ini langsung dari gedung Ditlantas Polda Jatim,” tambah Sam sambil menunjukkan cara pengoperasian CCTV RTMC di kantor Ditlantas Polda Jatim.

Ia mengungkapkan, dari jumlah personel tersebut dibagi dalam 3 shift dengan masing-masing regu ditempatkan 15 orang. Mereka bertugas secara sinergis dengan kemampuan terlatih dalam mengendalikan sistem RTMC. “Para personel ini selalu siap mengontrol dan memantau pengendalian CCTV. Dan arah CCTV juga bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan,” kata Sam.

Dijelaskan, dengan program ini, selain bisa memantau kondisi lalu lintas di seluruh Jawa Timur, juga bisa membatasi ruang gerak pelaku kejahatan. Ratusan CCTV dengan kualitas tinggi yang terpasang itu mampu merekam gambar secara detil.

“RTMC ini sebagai pusat pusat komando, koordinasi, komunikasi dan informasi (K3I). Selain itu juga untuk membantu penegakkan hukum di bidang lalu lintas dan tindak kriminal,” kata Sam.

Ia menuturkan, RTMC ini juga menyuguhkan, informasi masyarakat melalui jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, hingga website. Dengan begitu, masyarakat bisa menanyakan situasi arus lalu lintas di Jawa Timur atau daerah lain seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta. “Bisa langsung ditanyakan, karena kami juga dapat memantau situasi di daerah lain,” tambah Kasi STNK Subdit Min Regident Ditlantas Polda Jatim Kompol Budi Mulyanto.

RTMC Polda Jatim ini telah beroperasi secara resmi. Sedikitnya 11.742.000 kendaraan se-Jawa Timur terintegrasi dengan 150 CCTV yang dikendalikan langsung dari lantai II Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim.Kamera pantau yang memiliki gerak putar 360 derajat tersebut juga terintegarasi dengan 40 mobil patroli, helikopter Polda Jatim, kendaraan taktis (rantis) dan water cannon. Bahkan, 8 unit mobil patroli dilengkapi kamera canggih dengan teknologi Global Positioning System (GPS) serta Geographic Information System (GIS) terhubung langsung dengan Mabes Polri dan polres jajaran.

Bukan hanya itu, piranti RTMC yang diresmikan langsung Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri, Irjen Pol Djoko Susilo ini terkoneksi dengan beberapa CCTV di Sulawesi dan Bali. Hal lainnya, RTMC ini bisa juga memantau langsung kondisi lalu lintas serta tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polda Jatim.“Termasuk kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jawa Timur, bisa langsung kami pantau dari sini (Ditlantas Polda Jatim, red),” kata Sam.

Kamera yang memiliki kemiringan 45 derajat dengan zoom 75 meter atau 22 kali optikal ini mampu memantau 23 titik rawan di Jawa Timur. Bahkan di Surabaya sendiri telah terpasang lebih dari 70 CCTV yang disebar di beberapa wilayah di polsek jajaran.

Terkoneksi

Dikatakannya, hingga kini masih beberapa polres di jajaran Polda Jatim yang sudah mengoperasikan CCTV yang terkoneksi dengan RTMC Polda Jatim. Masing-masing daerah tersebut di antaranya, Surabaya, Batu, Sidoarjo, Malang, Nganjuk, Tulungagung dan Gresik.

“Dan nanti pada 2014, diharapkan semua Polda di Indonesia tuntas bisa mengoperasionalkan RTMC,” ungkapnya.

Data yang tergali menyebut, saat ini masih Polda Metro Jaya dan Polda Jatim serta beberapa Polda lainnya di Indonesia yang memanfaatkan CCTV RTMC. Masing-masing di Polda Bali, Yogyakarta, Sumatera dan Polda Sulawesi Selatan. Sementara, di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah terpasang 13 Closed Circuit Television (CCTV) di pintu masuk keluar pelabuhan Tanjung Perak. Ketigabelas CCTV tersebut dipasang di terminal pelabuhan Jamrud, Mirah, Berlian, Nilam, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dan pelabuhan Kalimas serta pelabuhan penumpang di Ujung dan dermaga Madura.sab

Existing CCTV RTMC di Jatim :

Exixting Wilayah Surabaya : 83 CCTV dengan 24 Lokasi Pantau di Jatim
Existing Wilayah Sidoarjo : 8 CCTV
Existing Wilayah Malang : 7 CCTV
Exisitng Wilayah Nganjuk : 9 CCTV
Existing Wilayah Gresik : 9 CCTV
Existing Wilayah Tulungagung : 15 CCTV

Sumber : Ditlantas Polda Jatim/Surabaya Post

Read More

Rabu, 30 Maret 2011 | 0 komentar

Disdik Tulungagung Klarifikasi Kemendiknas Terkait "Block Grant"

Tulungagung - Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung berencana untuk mengklarifikasi ke Kementrian Pendidikan Nasional terkait informasi dihentikannya aliran dana "block grant" program rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) untuk SMPN 1 Tulungagung.

"Kami memang belum mendapat informasi resmi mengenai hal itu, nanti akan kami koordinasikan secepatnya ke kementrian," kata Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Bambang Setyo Sukokardjaji, saat dikonfirmasi, Selasa.

Mantan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu secara eksplisit optimistis program RSBI untuk SMP Negeri 1 Tulungagung akan tetap berlanjut.

Alasan dia, kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional tersebut telah berjalan selama dua tahun lebih. SMP Negeri 1 Tulungagung bahkan telah mendapat penilaian cukup baik sehingga diproyeksikan bisa "naik status" menjadi sekolah berstandar internasional dalam beberapa tahun mendatang.

"Saya kira tidak semudah itu dirjen menghentikan program RSBI. Ini kan kebijakan pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan nasional, masa hanya karena masalah penggantian kepala sekolah lalu 'block grant' dihentikan," kata Bambang.

Pejabat dinas yang disebut-sebut bakal maju dalam bursa Pilkada Tulungagung tahun 2013 mendatang itu kemudian memang lebih banyak menyinggung masalah pergantian kepala SMPN 1 Tulungagung beberapa waktu lalu yang tidak dikoordinasikan dengan dirjen pendidikan dasar dan menengah.

Bambang berdalih, pergantian tersebut sudah prosedural dengan pertimbangan masa jabatan kepala sekolah (SMPN 1 Tulungagung) sebelumnya telah habis sehingga harus dilakukan regenerasi ataupun pergeseran jabatan. "Kami akan jelaskan semua itu ke dirjen dalam waktu dekat," tegasnya.

Meski membantah rumor pembekuan dana "block grant" RSBI untuk SMPN 1 Tulungagung periode tahun anggaran 2011 sebesar Rp1,2 miliar, Bambang juga belum bisa memastikan program tersebut akan terus berjalan.

Jawaban dia sama persis dengan tanggapan Kepala SMPN 1 Tulungagung, Hariyanto Suminarso yang berdalih bahwa draf perencanaan program RSBI tahun 2011 saat ini masih dalam tahap penyusunan.

"Ini masih kami buat. Nanti kalau sudah selesai segera akan kami ajukan," jawabnya. Ia tegas menolak rumor pembekuan seperti halnya disampaikan Bambang Setyo Sukokardjono tetapi juga tak berani memastikan apakah dana "block grant" akan segera dicairkan pemerintah.

"Kalaupun tidak, mungkin itu (akan) lebih baik daripada nantinya dapat tapi bermasalah. Kami akan ajukan untuk tahun depan (2012)," sambung dia.

Sayang, hingga berita ini ditulis untuk kedua kalinya, pihak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Kementrian Pendidikan Nasional sejauh ini belum berhasil dikonfirmasi.

Padahal, selain SMPN 1 Tulungagung, rumor penghentian atau pembekuan dana "block
grant" program RSBI juga diberlakukan terhadap SMPN 1 Trenggalek.

Penyebabnya pun sama, yakni dipicu oleh penggantian kepala sekolah setempat oleh pihak dinas pendidikan di daerah tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Dampaknya, sekolah bersangkutan dijatuhi sanksi berupa pembekuan/penghentian dana "block grant" untuk program RSBI.

Tindakan tegas ini menurut beberapa sumber di Disdik Tulungagung maupun Trenggalek merupakan konsekwensi atas pelanggaran aturan yang dibuat Ditjen Dikdasmen terkait larangan penggantian kepala sekolah pada sekolah yang ditunjuk sebagai "pilot project" RSBI. * (Sumber: Antara Jatim)

Read More

| 0 komentar

"Block Grant" SMPN 1 Tulungagung Terancam Dihentikan

Tulungagung - Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) disinyalir telah menghentikan penyaluran dana "block grant" program rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) untuk SMP Negeri 1 Tulungagung.

Hingga berita ini ditulis, Senin sore, informasi mengenai hal itu sebenarnya masih dirahasiakan dari publik maupun media.

Namun salah seorang sumber resmi dari internal dinas pendidikan (disdik) menyebutkan bahwa penghentian penyaluran dana "block grant" dilakukan dirjen pendidikan dasar dan menengah sejak pihak Disdik Tulungagung melakukan pergantian kepala sekolah tanpa berkonsultasi dulu dengan kemendiknas, dua bulan lalu.

"Informasi yang kami terima begitu. SMPN 1 Tulungagung tidak mendapatkan dana inilantaran dianggap melanggar aturan, terkait pergantian kepala sekolah setempat beberapa waktu lalu," kata sumber yang tidak mau disebut namanya kepada sejumlah wartawan.

Tahun ini, lanjut dia, sedianya SMPN peraih nilai UN tertinggi se-Indonesia pada tahun pelajaran 2009/2010 tersebut akan menerima dana pengembangan untuk program RSBI dari pemerintah sebesar Rp1,2 miliar.

Alokasi tersebut sama dengan 25 sekolah lain di berbagai daerah yang telah ditunjuk sebagai RSBI. "Kami memang sempat mendengar begitu, tapi kepastiannya bagaimana Komisi I (DPRD) belum mendapat konfirmasi," kata Ketua Komisi I DPRD Tulungagung, Suwito membenarkan.

Sayang, saat hal ini coba dikonfirmasikan ke pihak sekolah bersangkutan, tak satupun bersedia member keterangan. Kepala SMPN 1 Tulungagung, Hariyanto Suminarso juga tidak bisa dihubungi meskipun ANTARA sempat menelpon ponselnya beberapa kali.

"Komisi I sudah berulang kali mengingatkan bahwa pergantian kepala sekolah RSBI harus seijin Jakarta. Karena jika tidak, risikonya bisa dijatuhi sanksi berupa penghentian dana 'block grant' seperti selama ini sudah berjalan," kata Suwito menambahkan.

Untuk memastikan, lanjut Suwito, pihaknya berencana melakukan pemanggilan terhadap kepala sekolah dan pengurus RSBI di SMPN 1 Tulungagung.

Ia mengaku menyayangkan perkembangan negatif tersebut karena dinilai sebagai kemunduran bagi dunia pendidikan di Kota Marmer. "Sayang, di saat program RSBI sudah tidak diberlakukan bagi sekolah-sekolah lain, SMPN 1 Tulungagung yang telah mendapat kesempatan itu malah dikenai sanksi," ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Tulungagung, Marjadji, mengaku tidak tahu menahu masalah tersebut.

"Segala kebijakan tentang RSBI tidak melalui dinas pendidikan melainkan dari kementerian pendidikan nasional yang disalurkan langsung ke sekolah bersangkutan. Keterlibatan dinas pendidikan hanya terkait evaluasi kegiatan sekolah, itupun hanya bersifat pemberitahuan," kata Mardjaji. Sumber: antarajatim.com

Read More

Senin, 28 Maret 2011 | 2 komentar

Gaji Nunggak | Mantan Hakim Tipikor: Makin Susah Cari Hakim Lagi

Jakarta - Beberapa hakim Pengadilan Tipikor di Semarang, belum menerima gaji dan tunjangan mereka secara rutin. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena dapat membuat profesi hakim Tipikor semakin sulit dicari.

"Mencari hakim ad hoc menjadi mimpi, ngapain jadi hakim," kata Teguh Hariyanto saat dihubungi detikcom, Senin (28/3/2011).

Apa yang disampaikan Teguh memang hanyalah pendapat pribadi dirinya. Namun patut menjadi bahan pertimbangan karena Teguh adalah mantan majelis Pengadilan Tipikor. Namun ia kini sekarang menjadi Wakil Ketua PN Tulungagung.

Ia melihat, masalah keterlambatan pembayaran gaji ini, malah akan membuat nasib Pengadilan Tipikor semakin tidak jelas. Target untuk mendirikan pengadilan ini di seluruh Indonesia, akan jadi sulit.

"Untuk rekrut hakim untuk tiga kota saja ngos-ngosan, apalagi dengan ada berita ini, orang tambah malas nantinya," papar hakim yang memvonis bersalah Jaksa Urip Tri Gunawan ini.

Seseorang yang ingin menjadi hakim ad hoc pengadilan tipikor harus benar-benar meninggalkan secara total pekerjaaan terdahulunya. Meski pekerjaan mereka terdahulu itu lebih banyak penghasilannya dibanding menjadi hakim.

"Makanya, semuanya seharusnya sudah disiapkan, harus ada political will untuk memberantas korupsi," tandasnya.

Sejak Januari 2011 lalu, beberapa hakim pengadilan Tipikor di Semarang belum juga menerima gaji. Selanjutnya, para hakim berangkat ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Namun, pertemuan di MA juga belum membuahkan hasil.

Gaji dan tunjangan para hakim Tipikor diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 86/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 49/2005 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Pengadilan Tipikor. Pada Pasal 3 Peraturan Presiden tersebut, tercantum bahwa besarnya uang kehormatan hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama Rp 13 juta, tingkat banding Rp 16 juta dan hakim kasasi Rp 22 juta.

Hakim Tipikor semestinya mendapatkan gaji dan tunjangan seperti uang kehormatan, fasilitas perumahan, transportasi, serta pengamanan. (mok/asp) Sumber: detikNews

Read More

| 0 komentar

Tekan Impor, Gandum Dikembangkan

SURABAYA – Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Jawa Timur (Jatim) berencana mengembangkan komoditas gandum untuk mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas yang menjadi bahan baku tepung terigu ini.

Selama ini pengembangan gandum di Jatim sudah dilakukan oleh beberapa petani di wilayah Lamongan, Sampang, dan Sumenep, namun volumenya masih kecil yaitu sekitar 1.500 ton per tahun dengan luas lahan kurang lebih 500 hektar. Distan Jatim berencana mengembangkan budidaya komoditas tersebut di beberapa wilayah dataran tinggi sekitar Gunung Bromo dan Gunung Semeru, yakni Lumajang, Pasuruan, Malang dan Probolinggo. Total lahan yang disiapkan seluas 2.000 hektare.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Distan Jatim, Achmad Nurfalakhi, Minggu (27/3). "Indonesia sangat tergantung pada impor, bila dikaitkan dengan komoditas gandum. Impor gandum kita bisa mencapai ribuan ton per tahun," ujar Achmad.

Selama tahun 2010, lanjut Achmad, realisasi impor gandum Indonesia mencapai 5,85 juta ton atau setara dengan konsumsi terigu 4,3 juta ton. Diperkirakan Achmad, setiap tahun konsumsi gandum nasional naik 6%. Ia menambahkan, dataran tinggi dipilih karena sejatinya jenis tanaman ini bisa hidup dengan baik jika ditanam di dataran dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut (DPL).

Distan menargetkan, lahan yang dikembangkan bisa berproduksi sekitar 2,5 ton per hektare. Dengan perkiraan itu, produksi akan mencapai 5.000 ton per tahun. “Angka ini masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan gandum Jatim secara keseluruhan. Meski demikian, langkah ini minimal bisa sedikit mengurangi ketergantungan Jatim terhadap impor komoditas pertanian," ujarnya.

Meski potensial, Achmad mengatakan realisasi pengembangannya baru bisa dilakukan sampai Gunung Bromo dan Gunung Semeru berhenti bergolak. "Dulu kami berencana mulai awal tahun ini. Karena kondisi Gunung Bromo sedang bergolak, kami harus tunda sampai kondisi normal. Tapi, secara konsep kami sudah siap untuk melaksanakannya karena semua sudah dipersiapkan, lokasi lahan juga sudah ditentukan," tandasnya.

Selain gandum, Distan Jatim juga mengembangkan produksi mocaf (modified cassava flour) di beberapa sentra tanaman ubi kayu atau singkong seperti Pacitan, Trenggalek dan Malang. Tepung mocaf adalah tepung dari singkong yang bisa digunakan sebagai pengganti tepung gandum untuk bahan baku pembuatan roti, mi, bubur instan atau jenis makanan lainnya. Pengembangan ini menurut Achmad juga untuk menekan tingkat kebutuhan tepung dari gandum.

Kepala Bidang Pengolahan Hasil Pertanian Distan Jatim, Bambang Heryanto, menambahkan, kini kabupaten Trenggalek menjadi pilot project pengembangan tepung mocaf nasional. Diungkapkan Bambang, produksi mocaf Trenggalek sudah dipasarkan hingga ke daerah lain di Jatim dan Jawa Tengah untuk bahan baku pembuat mi instan. "Jika produk ini bisa dikembangkan dengan maksimal, maka langkah ini bisa meminimalisir ketergantungan impor gandum Indonesia, khususnya Jatim," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, selama ini Jatim telah berkonsentrasi kembangkan produk olahan dari ubi kayu ini, dan atas akerja keras tersebut, akhirnya pada tahun 2010 Jatim telah mendapatkan alokasi dana dari pusat sebesar Rp5 miliar untuk pengembangan tepung mocaf di seluruh wilayah Jatim.

"Dana tersebut kami gunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan pabrik pengolah tepung mocaf berbasis industri rumah tangga. Kami berharap, langkah ini akan bisa memangkas ketergantungan masyarakat terhadap komoditas gandum atau bahan olahan dari gandum," lanjut Bambang.

Langkah pengembangam tepung mocaf ini, kata Bambang, sangat tepat karena Jatim adalah salah satu provinsi penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia. Data Distan menunjukkan, pada tahun 2010, target produksi ubi kayu Jatim mencapai 3,642 juta ton yang dikembangkan dari lahan seluas 239.760 hektar di enam kabupaten. Kabupaten Pacitan seluas 37.000 hektar, Ponorogo 23.000 hektar, Trenggalek 20.000 hektar, Sampang 17.000 hektar, Malang 20.000 hektar, dan Sumenep 16.000 hektar. Sejak tahun lalu, selain di Trenggalek, Jatim juga telah mengembangkan produksi mocaf di enam kabupaten, yakni Pacitan, Blitar, Ponorogo, Malang, Kediri, dan Tulungagung. den, kbc Sumber: surabayapost

Read More

| 0 komentar

PPNI Tulungagung Bentuk Kepengurusan Baru

Tulungagung - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Tulungagung, Sabtu (26/03/2011) bertempat di Hall Crown Hotel Victoria mengelar Musyawarah Daerah (Musda) yang diikuti 400 orang Perawat. Acara ini juga di hadiri oleh Wakil Bupati Moch. Athiyah, SH dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dr. Gatot D.P. Poerwanto, MKK.

Musda tahun ini selain untuk meningkatkan akuntabilitas tenaga keperawatan yang bekerja di Kabupaten Tulungagung, juga untuk pengembangan organisasi keperawatan serta memilih serta menetapkan pengurus baru PPNI Kabupaten Tulungagung.

Ketua Panitia Musda PPNI, Sujianto, S.Kep. Ners, dalam laporannya menyebutkan, Musda PPNI ini diikuti 400 orang terdiri dari peserta dan utusan. Hingga saat ini anggota PPNI Kabupaten Tulungagung ada 781 orang, karena sebagian harus melaksanakan tugas keperawatan sehingga mereka tidak bisa hadir. Selain itu Sujianto juga mengemukakan bahwa Musda tersebut juga dalam rangka meningkatkan kinerja perawat yang ada.

Sementara itu, Ketua PPNI Provinsi Jawa Timur Achmad Yusuf, S.KP, M.Kes, dalam sambutannya berharap dengan hadirnya organisasi PPNI, maka peningkatan pelayanan perawat di masyarakat khususnya di RSUD, harus ditingkatkan. Yusuf juga menyarankan agar dalam penyusunan program kerja 5 tahun ke depan dapat melihat program kerja PPNI pusat dan Provinsi untuk dijadikan acuan menyusun program kerja kepengurusan yang baru.

Wakil Bupati Tulungagung Moch. Athiyah, saat membuka acara Musda VI PPNI, mengatakan setiap perawat harus bisa memberi kesan yang baik terhadap orang lain maupun perawat yang lain. Di samping itu juga diharapkan agar sesama perawat mampu menjaga nama baik temannya. Supaya dapat berhasil dalam pelayanan kesehatan masyarakat, perawat harus mengetahui akan tuntutan pasien, jangan disamakan model pelayanan zaman dulu dengan sekarang. (Udin/Humas/tulungagung.go.id

Read More

| 0 komentar

Ratusan Pendekar PSHT Ngeluruk Polsek

Tulungagung - Ratusan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Sabtu (26/3) pukul 09.30 WIB, mendatangi Polsek Bandung, Tulungagung. Para pendekar yang rata-rata berusia muda ini ingin menanyakan penanganan kasus teman mereka yang dibacok orang tak dikenal. Mereka menduga, polisi sengaja melepas pelaku yang sudah ditangkap.

Saat tiba dengan mengendarai puluhan sepeda motor, mereka disambut aparat Polres Tulungagung. Aksi dipimpin langsung Ketua Ranting PSHT Bandung, Slamet ini spontanitas, sebagai solidaritas terhadap Asrofi (25) yang dibacok orang.

Mereka prihatin, sebab hingga sekarang Polsek Bandung tidak pernah menangkap pelakunya. Bahkan, seorang pelaku yang ditangkap dilepas lagi tanpa alasan jelas. “Tak ada tawar menawar lagi, Kapolsek dan Kanit Reskrim harus pindah dari (Polsek) Bandung. Kami tidak mau ada yang bermain di balik kasus semacam ini,” ujarnya.

Kabag Ops Polres Tulungagung, Kompol Subagyo mengatakan, akan menampung aspirasi warga. “Sebagai aparat penegak hukum, kami tampung aspirasi ini. Yang terpenting, kami akan gali akar permasalahan dan coba menyelesaikan,” tegasnya.

Usai mendengar penjelasan polisi, massa membubarkan diri dengan tertib menuju rumah Asrofi di Desa Suruhan Kidul RT2/RW2, Kec Bandung. Saat menerima rekan-rekannya, Asrofi hanya bisa duduk di ruang tamu. Luka belum pulih. Lengan kiri dijahit. Menurut anak ke-2 dari 3 bersaudara ini, pembacokan terjadi, Senin (21/3) malam, sekitar pukul 21.00 WIB. st37 (Sumber: SURYA Online)

Read More

Minggu, 27 Maret 2011 | 0 komentar

50 Persen DPPIP Diselewengkan

Tulungagung - DPRD Tulungagung menyimpulkan, 50 persen Dana Percepatan Pembangunan Infrastrutur Pendidikan (DPPIP) 2010, telah diselewengkan. Kesimpulan ini ditarik setelah Komisi I meninjau ke lapangan. Penyelewengan dilakukan dengan me-mark up spesifikasi barang dan harga.

Anggota Komisi I DPRD Tulungagung Imam Ngaqoib menyatakan, pihaknya telah melihat langsung seluruh sasaran DPPIP 2010. Dari total dana Rp 3,8 miliar yang dialokasikan, Rp 2,6 miliar di antaranya dipakai untuk pembangunan fisik. Dana sebesar itu dipakai untuk 58 titik pembangunan. Sementara Rp 1,2 miliar sisanya dipakai untuk peningkatan mutu pendidikan yang diaplikasikan di 22 titik. Dari hasil inspeksi terungkap bahwa dana DPPIP telah banyak diselewengkan. Bahkan Imam memperkirakan, 50 persen dari dana ini terindikasi bermasalah.

Imam mencontohkan SMPN 2 Sumbergempol. Di SMP ini, dana DPPIP Rp 40 juta dipakai untuk pengadaan 15 set meja dan kursi, 2 dos buku, dan 1 laptop merk Acer. Sementara dari perhitungan Komisi I, nilai barang-barang itu tak lebih dari Rp 18 juta. Dalam hal ini, telah terjadi markup, sehingga dana yang benar-benar terpakai kurang dari 50 persen. Selebihnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Mendapati temuan tersebut, Komisi I DPRD Tulungagung akan meminta kuasa pengguna anggaran (KPA), dalam hal ini Dindik untuk bertanggung jawab.

Kabid Pendidikan Menengah Dindik Mardjaji menyatakan, pengadaan barang serta spesifikasinya menjadi wewenang rekanan. Dindik hanya mengecek apakah sesuai RAB. st37 [Sumber: SURYA Online]

Read More

| 0 komentar

Operasi Katarak di Empat Puskesmas

Tulungagung - Dalam rangka menurunkan angka kebutaan yang disyaratkan oleh WHO sebesar 0,5 % pada tahun 2020 yang kemudian dicanangkan dengan Vision 2020 The Right To Sight dan untuk Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) dimana setiap penduduk berhak memperoleh penglihatan yang optimal di Tahun 2020.

Untuk mewujudkan semua itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) Cabang Jawa Timur melaksanakan operasi katarak bagi masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung.

Rangkaian awal pelaksanaan operasi katarak dilakukan skrining (penjaringan) di empat puskesmas di empat wilayah eks. Pembantu Bupati yang di laksanakan mulai tanggal 28 Februari 2010 sampai dengan 3 Maret 2010 mendapatkan pasien sebanyak 150 penderita terduga katarak.

Dari 150 penderita terduga katarak yang mendapatkan pelayanan operasi katarak pada tanggal 12 Maret 2010 di Puskesmas Campurdarat sebanyak 98 orang. Ada pasien yang gagal di operasi, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya:

1. Tekanan Darah Tinggi.
2. Kadar Gula Tinggi.
3. Katarak yang belum mature (matang).

Kegiatan operasi katarak di laksanakan oleh Tim Medis dari PERDAMI Cabang Jawa Timur dibantu oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Campurdarat. [Sumber: tulungagung.go.id]

Read More

Sabtu, 26 Maret 2011 | 0 komentar

Dijanjikan Pekerjaan, Gadis 15 Tahun Malah Diperkosa 8 Pemuda

Kediri - Malang nian nasib yang dialami Mekar, sebut saja demikian namanya, gadis berusia 15 tahun asal Desa Datengan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Termakan janji akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Kabupaten Tulungagung, dia justru menjadi korban perkosaan 8 pemuda yang dikenalnya.

Kisah pilu Mekar bermula saat dia didatangi Suliswanto (24), sahabatnya asal Desa Jajar, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sulis datang untuk menawarkan pekerjaan sebagai pembantu kepada Mekar, yang juga direspon bagus oleh orangtuanya.

Di hari yang sama pada kedatangannya Sulis berpamitan mengajak Mekar berangkat dengan mengendarai sepeda motor. Namun Sulis rupanya sudah merencanakan niat jahat, karena sepeda motor yang dikendarainya tidak mengarah ke Tulungagung, melainkan ke areal persawahan di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan. Di lokasi yang sama sudah menunggu 7 teman Sulis.

Mekar yang sudah mengenal 8 pemuda tersebut awalnya tak menaruh curiga, sampai akhirnya prasangkanya berbalik menjadi petaka. Disertai dengan ancaman dia menjadi korban pelampiasan nafsu 8 pemuda tersebut, sebelumnya akhirnya ditinggalkan begitu saja di lokasi kejadian. Tak terima dengan perlakuan tersebut, Mekar yang pulang dengan diantarkan warga setempat langsung melapor ke Mapolsek Grogol.

"Korban datang melapor dengan diantarkan keluarganya juga. Lokusnya sebenarnya di Banyakan, namun penanganan awal bisa kami lakukan disini, sebelum nanti kami limpahkan ke PPA di Polres (Kediri)," kata Kapolsek Grogol, AKP Agus Wahyudi, saat ditemui wartawan di Mapolsek, Jalan Raya Kediri - Nganjuk, Jumat (25/3/2011).

Agus menambahkan, dari laporan korban pihaknya juga langsung bergerak cepat. Empat dan delapan pelaku perkosaan tersebut bisa diringkus, masing-masing Suliswanto (24), Aris Setiawan (20, Yulianto (24) serta Agus Hariadi (23).

"Mereka semua warga Desa Jajar, teman-teman dari pelaku atas nama Suliswanto. Untuk empat pelaku lain masih dalam pengejaran oleh anggota," sambung Agus.

Dalam penanganan kasus asusila tersebut Polsek Grogol sudah melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap korban, sebagai alat bukti atas laporan terjadinya perkosaan. Sementara 8 pelaku, apabila nanti tertangkap semuanya, akan dijerat dengan Pasal 182 UU Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, tentang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang disertai dengan bujuk rayu dan tipu muslihat. (bdh/bdh) [Sumber: Detik]

Read More

| 0 komentar

Ground Check “KALPATARU” Kabupaten Tulungagung

Tulungagung - Sebagai tindak lanjut dari prestasi 7 Besar Tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai calon penerima KALPATARU, Tim Penilai Provinsi mengadakan ground check atau tinjau lapangan ke Kabupaten Tulungagung. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Lingkungan Hidup mengusulkan Kelompok Tani "Tirto Panguripan" yang dipelopori oleh Bapak Kasdi sebagai calon penerima KALPATARU Kategori Penyelamat Lingkungan.

Mengingat kondisi topografinya, daerah ini merupakan daerah yang sulit air, sehingga lahan pertanian tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Dengan keadaan yang sulit ini akhirnya memberikan inspirasi bagi Kelompok Tani "Tirto Panguripan" untuk membuat saluran air yang bisa mengairi sawah-sawah mereka.

Ground check yang dilakukan pada hari Senin, 21 Maret 2011 diawali dengan pemaparan kegiatan yang disampaikan oleh ketua Kelompok Tani "Tirto Panguripan", Kasdi. Dalam paparannya dijelaskan bahwa di daerahnya ketika itu sangat kesulitan air dan bahkan hasil sawah sering gagal panen. Diceritakan pula bagaimana mereka mengawali dan merintis pembuatan saluran air sehingga akhirnya dirasakan hasilnya diantaranya dapat mengairi sawah di lima desa yaitu Desa Segawe, Penjor, Karanganom, Pucangan, dan Kates seluas 525 hektar, panen 3 kali setahun, berkembangnya produksi susu sapi perah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya didampingi ketua kelompok tani dan dinas/instansi terkait terutama Badan Lingkungan Hidup, Tim Penilai menuju lokasi saluran air. Medan yang cukup sulit juga diakui oleh Tim Penilai sehingga hal ini diharapkan bisa memberi nilai tambah untuk penilaiannya karena bagi kelompok tani ini kondisi alam yang sulit tidak menyurutkan niat mereka untuk mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Hasil dari penilaian ini selanjutnya akan diusulkan ke tingkat nasional. [Sumber: tulungagung.go.id]

Read More

Kamis, 24 Maret 2011 | 0 komentar

Pelaksanaan Porprov, KONI Jatim Minta Dukungan Polda

Surabaya - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur minta dukungan pada Polda Jatim saat pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan digelar Juli mendatang.

Dipimpin langsung SYAIFFULAH YUSUF (Gus IPUL), Selasa (22/03) kemarin, bertemu langsung Irjen Pol UNTUNG S di Mapolda Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Gus IPUL menyampaikan beberapa hal tentang kesiapan Porprov sekaligus minta dukungan Polri untuk pengamanan even olahraga dua tahunan ini.

Dilaporkan BUDI reporter Suara Surabaya, Rabu (23/03), Gus IPUL berharap dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan dipusatkan di Kabupaten Kediri ini, berjalan aman tertib dan lancar.

Dukungan Polri secara maksimal, diharapkan juga mampu memberikan semangat sportivitas atlet ataupun pendukungnya saat pertandingan berlangsung. Sementara terpisah Irjen Polisi UNTUNG S Kapolda Jawa Timur mengatakan siap membantu pengamanan untuk Porprov.

Selain itu, Kapolda juga menghimbau seluruh peserta tetap menjunjung semangat sportivitas supaya pelaksanaan Porprov sukses dan lancar. Pekan Olahraga Provinsi 2011 akan dipusatkan di Kabupaten Kediri dengan didukung beberapa daerah di sekitarnya, termasuk Nganjuk, Blitar dan Tulungagung. Porprov yang akan digelar 15 sampai 22 Juli mendatang diperkirakan melibatkan sekitar 9000 orang dari mulai atlet, official team sampai suporter. (bud/tin) [Sumber: suarasurabaya.net]

Read More

| 0 komentar

Hakim PN Tulungagung Bebaskan Korban Salah Tangkap

Tulungagung - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung, Jawa Timur, membebaskan Jasmani, seorang terdakwa pencurian pompa air yang telah menjalani hukuman penjara selama 4,5 bulan karena dianggap sebagai korban salah tangkap, Rabu.

Pembebasan Jasmani itu berdasarkan putusan sela yang dibacakan majelis hakim dalam sidang di PN Tulungagung, Selasa (22/3), namun eksekusi pembebasan baru dilakukan Rabu sekitar pukul 12.30 WIB dengan disaksikan pihak jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum terdakwa.

"Seharusnya saat proses penyidikan mereka sudah bisa mengidentifikasi apakah seseorang terlibat dalam sebuah kejahatan atau hanya sekadar fitnah," kata Suhadi selaku penasihat hukum Jasmani.

Upaya pembebasan pemuda asal Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, itu berawal dari pengakuan terdakwa lain dalam sidang perkara pencurian pompa air tersebut bahwa polisi telah salah menangkap pelaku.

Fakta di persidangan itu baru terungkap setelah Jasmani menjalani tahanan selama 4,5 bulan. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar majelis hakim untuk membuat putusan sela pembebasan atas diri Jasmani.

"Alhamdulillah, Gusti Allah Maha Adil. Kebenaran ini akhirnya terungkap," kata Jasmani setelah keluar dari pintu gerbang Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II-B Tulungagung.

Ia pun menyambut kebebasannya itu dengan sujud syukur di depan pintu gerbang LP sebelum mendapat pelukan dari sanak saudara yang menjemputnya.

Meskipun belum bebas sepenuhnya, Jasmani dan Suhadi optimistis majelis hakim akan memutuskan bebas murni pada akhir persidangan karena tidak ada alat bukti cukup yang bisa menunjukkan bahwa pemuda berperawakan sedang dan berkulit sawo matang itu bersalah dalam tindak pidana pencurian seperti dituduhkan polisi.

"Klien kami merupakan korban rekayasa hukum yang dilakukan polisi. Ia dipaksa mengakui pencurian yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya," ungkap Suhadi.

Pengacara yang juga dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya itu lantas menceritakan kronologi penangkapan Jasmani. Menurut dia, kasus yang menimpa kliennya bermula ketika Roni, tetangga Jasmani, kehilangan pompa air dan melaporkannya kepada polisi.

Petugas lalu melakukan investigasi dan menangkao Winardi, tetangga korban. Dari tersangka pertama itu terlontar nama Jasmani yang kemudian disebut-sebut sebagai otak pelaku pencurian.

Polisi pun lalu menangkap Jasmani. Meski bersikeras menyanggah segala tuduhan penyidik, Jasmani yang tidak bisa membaca dan menulis itu ditetapkan sebagai tersangka setelah dipaksa mengakui pencurian dengan membubuhkan cap jempol di atas berita acara pemeriksaan (BAP).

"Di persidangan, terdakwa Winardi yang awalnya menyebut nama Jasmani sebagai otak pencurian akhirnya mengakui jika pernyataannya itu palsu. Winardi mengaku dipaksa oleh Jito, pelaku sebenarnya dalam kasus ini yang sampai sekarang masih buron," kata Suhadi.

Kepala Seksi administrasi Kejaksaan Negeri Tulungagung, Irmansyah, yang hadir dalam pembebasan Jasmani membantah kesalahan tersebut berada pada pihak kejaksaan.

Menurut dia, berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P21) lantaran polisi menyodorkan bukti-bukti dan saksi yang menguatkan.

Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Tulungagung, AKP I Dewa Gede Juliana, berdalih, polisi yang melakukan penyidikan sudah melakukan prosedur yang benar. "Kalau sudah P21, sepenuhnya wewenang kejaksaan, bukan polisi," katanya.

Ia juga membantah anak buahnya telah merekayasa kasus tersebut. "Semua proses sudah dilakukan dengan prosedur yang benar dan cara kerja yang profesional," katanya. [Sumber: ANTARA News]

Read More

| 0 komentar

Dewi Sartika Lolos Empat Besar

Lamongan - Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKM) Dewi Sartika Desa Keben Kecamatan Turi, berhasil lolos masuk empat besar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) terbaik se Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro. Selanjutnya mereka mengikuti seleksi pada 29 Maret. Selanjutnya, pemenangnya akan mewakili Bakorwil Bojonegoro mengikuti Lomba Cerdik Komunikasi se Jatim dalam Pekan KIM yang akan dipusatkan di Kabupaten Tulungagung, Juli mendatang.

“Tiga tim lainnya yang lolos adalah KIM Batik Madrim dari Bojonegoro, KIM ASA Kabupaten Kediri dan KIM Mojopahit dari Kota Mojokerto. Tentunya akan menjadi kebanggan tersendiri jika KKM Dewi Sartika mampu menjadi wakil Bakorwil Bojonegoro di tingkat Jatim, “ ujar Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik, Rabu (23/3).

Keberhasilan KKM Dewi Sartika, setelah lolos seleksi administrasi dan kemampuan Teknologi Informasi (TI) oleh panel juri yang diketuai Isrowi Farida dari Diskominfo Jatim. Terkait kemampuan TI tersebut, KKM Dewi Sartika diharuskan menyajikan aktifitasnya dalam media web log atau yang umum dikenal dengan blog.

KKM Dewi Sartika beranggotakan Romlah, Suhartini Fitri Y, Sumarwan dan Prima Agung. Selama ini, mereka berperan melakukan pembinaan pada sejumlah industri rumah tangga di Kecamatan Turi. Termasuk sebagai pelopor KKM yang memberikan penyuluhan di bidang pertanian. [Sumber: SURYA Online]

Read More

| 0 komentar

Disdik Tulungagung Perketat Pengawasan Siswa Bolos UAS

Tulungagung - Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memperketat pengawasan terhadap para pelajar di daerahnya yang membolos di sejumlah warung kopi selama ujian akhir sekolah (UAS) berlangsung.

Penegasan itu disampaikan Kasi Pembinaan Sekolah Menengah di Dinas Pendidikan Tulungagung, Sutrisno, di sela kegiatan penertiban yang mereka lakukan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) setempat di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Selasa.

"Razia pelajar akan terus kami lakukan hingga seluruh tahapan ujain SMP dan SMA selesai," tegasnya.

Diakuinya, masalah kedisplinan siswa di Tulungagung memang menjadi perhatian khusus dari pihak dinas pendidikan. Apalagi, saat ini memasuki masa ujian akhir bagi siswa kelas III SMP/MTs, maupun kelas III SMA/SMK/MA.

Sebagian siswa kelas I dan kelas II yang sedang tidak memiliki jadwal ujian dilaporkan kerap membolos dari sekolah dan nongkrong di sejumlah warung kopi "cethe" yang tersebar di Kota Tulungagung dan sekitarnya.

Hal serupa diduga juga dilakukan para siswa senior.Bedanya, kelompok siswa ini tidak membolos dari kewajiban mengikuti UAS, tetapi setelahnya hingga berjam-jam.

Budaya negatif itulah yang kini menjadi target penertiban yang dilakukan jajaran Satpol PP bersama pihak dinas pendidikan sejak Senin (20/3).

Menggunakan dua kendaraan trantib, Selasa pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, petugas gabungan melakukan razia ke delapan warung kopi di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman.

Hasilnya, belasan pelajar dengan seragam dan atribut lengkap berhasil ditangkap. Namun mereka tidak di bawa ke kantor Satpol PP maupun dinas pendidikan untuk dilakukan pembinaan, tetapi hanya diberi peringatan dan kemudian disuruh segera pulang ke rumah masing-masing.

"Sebenarnya tetap diberi pembinaan, cuma memang tidak dibawa ke kantor. Hanya dibina di tempat," kata Kepala Satpol PP Tulungagung, Suroto.

Tidak hanya diberi pengarahan singkat, Sutrisno mengatakan pihaknya juga akan mengkoordinasikan hasil penertiban tersebut dengan pihak sekolah maupun orang tua murid.

"Pengawasan dan pembinaan haruslah terpadu antara pihak sekolah (guru), orang tua (keluarga) serta pemerintah," terangnya.

Jumlah warung kopi "cethe" di Tulungagung memang sangat banyak. Di Desa Bolorejo saja, informasinya ada 80 warung kopi yang biasanya dilengkapi dengan beberapa pramusaji seksi yang masih gadis/remaja.

Keberadaan pramusaji cantik dan muda ini membuat sebagian besar warkop yang semula berkonsep "cethe" (istilah untuk ampas/residu minuman kopi yang kemudian digunakan untuk penyedap pada batangan rokok) bergeser menjadi warung remang-remang.

Dampaknya, banyak remaja maupun kalangan pria dewasa, termasuk kalangan pelajar, yang menghabiskan waktu berjam-jam sekedar untuk nongkrong sambil minum kopi dan merokok. [Sumber: Antara Jatim]

Read More

Selasa, 22 Maret 2011 | 0 komentar

Bupati Tulungagung Berharap Mutu Pendidikan Ditingkatkan

Tulungagung - Tahun ini Ujian Nasional (UN) SMP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI No. 45 tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan SMP dan Permendiknas RI No. 46 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional pada Satuan Pendidikan SMP Tahun Pelajaran 2010/2011.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono, MM, bersama kepala Dinas/instansi terkait Selasa, (23/3/2011), meninjau pelaksanaan ujian sekolah di beberapa sekolah di antaranya SMP Negeri I Kedungwaru, SMP Negeri 3 Kedungwaru, dan SMA Negeri I Kedungwaru.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu barometer keberhasilan kelulusan sekolah, sehingga diharapkan oleh Bupati agar mutu pendidikan di Tulungagung ditingkatkan baik nilai maupun kelulusannya. Para kepala sekolah dan guru harus bisa memberikan semangat kepada anak didik dalam belajar. Pada kunjungan kali ini Bupati juga menanyakan tentang nilai rapor anak didik. Dengan adanya model penilaian yang baru nilai rapor juga menentukan kelulusan. Jika siswa memiliki nilai rapor baik maka akan membuat mereka semakin percaya diri menghadapi ujian akhir nasional nanti.

Penilaian kelulusan tahun ini (setelah menimbang berbagai masukan dari berbagai kalangan yang peduli terhadap kualitas pendidikan di Indonesia) ditetapkan tidak hanya ditentukan oleh nilai UN. Tahun ini kriteria kelulusan ditentukan oleh Nilai Akhir (NA) minimum 5,5 dan tidak ada mata pelajaran yang nilainya di bawah 4,0. NA dihasilkan dari perhitungan 60% UN ditambah 40% NS. Sedangkan Nilai Sekolah (NS) adalah gabungan dari 60% nilai Ujian Sekolah dan 40% rata-rata nilai rapor Semester 1, 2, 3, 4, dan 5.

Patut disyukuri tahun ini proses belajar peserta didik selama 3 tahun atau 2 tahun (untuk kelas akselerasi) menjadi kriteria kelulusan.Selain itu, mata pelajaran UN tetap diujikan di Ujian Sekolah (tahun lalu tidak), maka peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan hasil terbaik sesuai dengan kemampuannya. Tentu, kejujuran sangat penting. Tahun ini akan ada 5 paket/jenis soal paralel di setiap ruang ujian yang terdiri dari 20 peserta didik, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan. (Udin/Humas) [Sumber: tulungagung.go.id]

Read More

| 0 komentar

"Kanopi" Pamerkan Foto Dampak Letusan Merapi

Kediri - Komunitas Ngopi-ngopi (Kanopi) memamerkan sekitar 50 foto dampak letusan Gunung Merapi (2.968 mdpl) 26 Oktober 2010 dalam kegiatan fotografi di Kediri, Jawa Timur, sebagai upaya memberi kesadaran akan bahaya dan keselamatan diri bagi fotografer saat pengambilan gambar di daerah bencana.

"Pameran ini sebagai diskusi bersama tentang pengambilan sudut yang baik dalam fotografi. Tetapi, juga disadarkan akan keselamatan diri saat pengambilan objek foto," kata Arief Priono, penggagas pameran itu ditemui saat kegiatan di Kediri, Minggu (21/3) malam.

Arief yang juga fotografer di LKBN Antara itu mengatakan, pengambilan sudut sebagai bahan fotografi harus diambil sisi yang menarik. Namun, berbagai pelengkap untuk keselamatan diri saat peliputan di daerah bencana juga harus diutamakan.

Fotografer The Associated Press (AP) Trisnadi Marjan yang didaulat menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi itu mengatakan, insting seorang fotografer haruslah peka dan tinggi. Seluruh objek apapun, layak untuk dijadikan objek.

Ia mengungkapkan, saat peliputan bencana letusan pada 26 Oktober 2010 lalu, memerlukan teknik yang tepat. Berbagai trik juga harus dilakukan, agar mendapatkan gambar terbaik, juga keselamatan diri.

Ia menceritakan, dalam pengambilan gambar, seorang fotografer seharusnya tidak sendiri dan selalu membawa perlengkapan seperti HT (handy Talky), sepatu khusus tahan panas, masker, dan beberapa perlengkapan penunjang keselamatan lainnya.

"Yang penting, kunci kendaraan jangan dilepas, dan selalu menghadap ke jalan. Jika sewaktu-waktu ada letusan langsung meninggalkan lokasi," katanya.

Yudi Kusumo Mulyo, nara sumber lainnya mengatakan totalitas seorang fotografer sangat diperlukan. Selain mental yang memang harus kuat, juga harus mempunyai kepekaan dalam pengambilan objek menarik.

Ia mengaku prihatin dengan banyaknya peninggalan sejarah yang justru tidak dipedulikan. Bahkan, ada beberapa bangunan bersejarah yang kini hanya tinggal fotonya saja, karena bangunan yang ada sudah hancur.

Kegiatan pameran yang disertai diskusi itu diikuti beberapa komunitas penikmat fotografi, di antaranya Community Lens in Kediri (CLIK), komunitas foto Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri (Foster), Fotografer Kediri Raya, serta Fotografi Tulungagung.

Karya fotografi milik Fotografer The Associated Press (AP) Trisnadi Marjan yang dipamerkan dalam kegiatan itu, tidak dicetak maupun ditempelkan di dinding, melainkan ditampilkan lewat gambar "slide show", menggunakan layar lebar dan disorot seperti film layar tancap.

Wartawan senior Tempo, Dwijo Utomo Maksum menilai kegiatan seperti ini penting dilakukan. Selain sebagai ajang diskusi, hal ini juga sebagai media mengasah keterampilan akan fotografi. "Kegiatan ini penting untuk melatih keterampilan," kata Dwijo. [Sumber: Antara Jatim]

Read More

Senin, 21 Maret 2011 | 0 komentar

Pameran dan Workshop Fotografi

Tulungagung - Bagi penggemar foto yang berada di Kabupaten Tulungagung untuk saat ini merasa lega lantaran di Gedung Balai Rakyat Kabupaten Tulungagung digelar Pameran Fotografi yang dibuka oleh Bupati Tulungagung diwakili Asisten Administrasi Umum Drs. Eko Handayanto, Sabtu, 19/3/2011. Di tempat ini bukan hanya digelar Pameran Fotografi saja tetapi juga workshop tentang fotografi, sehingga berlangsung mulai Sabtu 19/3/2011 sampai dengan Rabu, 23/3/2011.

Foto memiliki kandungan makna yang sangat besar dan adanya pameran foto yang menyuguhkan tentang budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Tulungagung maka pengunjung dapat tahu dan dapat menikmati alam panorama dan tempat wisata serta bangunan bersejarah yang ada di kota marmer. Demikian antara lain sambutan Bupati Tulungagung yang dibacakan oleh Drs. Eko Handayanto dan selanjutnya mendatangani prasasti serta melihat-lihat foto yang dipamerkan/dipajang di tempat tersebut.

Ketua panitia penyelenggara Pameran Fotografi Kabupaten Tulungagung Triwidiono Agus Basuki atau Okky Agusta melaporkan jumlah peserta pameran foto 50 orang dan karya yang dipamerkan sebanyak 100 foto budaya, pariwisata dan humas interest. Tujuannya untuk memperkenalkan budaya dan pariwisata melalui foto, sekaligus untuk mewadahi fotografer yang ada di Kabupaten Tulungagung baik yang profesional, amatir maupun otodidak.

Panitia Pameran dan Workshop Fotografi 2011 menurut Okky, juga merasa peduli terhadap penderita kanker, sehingga diwujudkannya dengan memberi bantuan kepada Yanca Nicholas Zahra Sugandi anak dari Joko warga Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir, Tulungagung.

Workshop dibagi menjadi empat tahap, pertama Sabtu, 19 Maret, tentang Kamera Lubang Jarum, kedua Minggu, 20 Maret, tentang Teknik Dasar Fotografi dan tahap ketiga tentang Fotografi Jurnalistik sedangkan tahap terakhir Senin, 21 Maret, tentang Fotografi Lighting Secret. (Humas/Her) [Sumber: Tulungagung]

Read More

| 2 komentar

DPRD Tulungagung Dirikan Posko Pengaduan DAK Pendidikan

Tulungagung - Komisi I DPRD Tulungagung berencana mendirikan posko pengaduan program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan 2011 untuk mengantisipasi molornya pengerjaan proyek maupun pencairan dana ke sekolah-sekolah.

"Yang terpenting untuk diawasi adalah bagaimana proyek-proyek itu bisa selesai tepat waktu," kata Ketua Komisi I DPRD Tulungagung, Suwito, Senin.

Dijelaskannya, inisiatif pendirian posko pengaduan tersebut berangkat dari pengalaman-pengalaman tahun lalu. Banyak proyek yang selesai di luar batas waktu yang telah direncanakan. Padahal, molornya proyek jelas akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar.

Lebih lanjut ia menjelaskan, posko tersebut juga dipersiapkan untuk menerima aduan jika ada penyimpangan dalam pengerjakan proyek DAK.

Karena itu dalam waktu dekat Komisi I akan meminta salinan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) DAK ke dinas pendidikan. Apabila proyek tersebut memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap temuan penyimpangan akan segera ditindaklanjuti ke ranah hukum.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Bambang Kardjono melalui juru bicaranya, Siswo mengatakan, molornya pengerjakan DAK disebabkan karena ada perubahan aturan dari sewa kelola (hibah) menjadi belanja modal atau harus dilelang.

"Petunjuk teknisnya baru turun dari pusat akhir Desember 2010, jadi wajar jika terlambat," ujarnya.

Menurut Siswo, DAK pendidikan hanya digunakan untuk membangun gedung perpustakaan,
mebeler, serta pengadaan buku khusus sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah dasar luar biasa (SDNLB).

Jumlah SDN yang mendapatkan kucuran dana DAK khusus pembangunan gedung dan pengadaan buku berjumlah 124 lembagas, sedangkan khusus penerima DAK untuk pengadaan buku hanya 108 lembaga.

"Sebagian hanya menerima DAK untuk pengadaan buku karena mereka sudah memiliki gedung perpustakaan yang representatif," terangnya.

Senada dengan Siswo, Kasi SDN Dinas Pendidikan Bagio Wahyudi menjelaskan, anggaran untuk paket gedung perpustakaan dan mebeler sebesar Rp78 juta, rinciannya untuk fisik sebesar Rp72 Juta dan mebeler Rp8 juta.

Sementara, satu paket pengadaan buku perpustakaan nilainya sebesar Rp108 juta. Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran DAK untuk pengadaan buku di semua sekolah dasar negeri di Tulungagung nilainya ditaksir mencapai Rp22 miliar sementara untuk pembangunan fisik serta mebeler sebesar Rp2,8 miliar.

Total Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 dan 2011 menurut keterangan Siswo maupun Bagio Wahyudi mencapai Rp70 miliar, perinciannya DAK 2010 sebesar Rp28,1 miliar sedangkan DAK 2011 sebesar Rp 40,1 miliar. [Sumber: Antara Jatim]

Read More

| 0 komentar

Jelang Diklat Terakreditasi, Guru Dimbau Persiapkan Diri

Surabaya - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) mengimbau kepada guru yang sudah lolos sertifikasi untuk mengikuti program diklat terakreditasi. Pasalnya, pemerintah akan melakukan evaluasi dua tahunan kepada seluruh guru yang telah menerima tunjangan profesi pendidik (TPP) pada 2012 dan 2014. Penerima TPP adalah guru yang ikut diklat terakreditasi dan lolos evaluasi.

Kepala Dindik Jatim, Dr Harun MM, menyebut jika guru tidak lolos dalam proses evaluasi maka TPP bakal dicabut. "Untuk itu, kami menganjurkan kepada setiap guru untuk segera mengikuti program diklat terakreditasi," ujar Harun, Senin (21/3).

Dalam proses evaluasi tersebut akan dilakukan sebuah tim yang diketuai kepala dindik kabupaten/kota. Kepala dindik membentuk tim penilai angka kredit, karya tulis ilmiah, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Unsur evaluasi dilakukan pada 90 persen bobot penilaian berasal dari pengembangan diri dan kompetensi individu.

Khusus bobot 90 persen, antara lain penyusunan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, penulisan karya tulis ilmiah, pengembangan media belajar, ditambah proses pembelajaran aktif inovatif kreatif dan menyenangkan. "Sisanya sebesar 10 persen adalah unsur penunjang," terang Harun.

Menurut dia, memang saat ini masih belum ada kewajiban guru untuk mengikuti diklat terakreditasi. Namun, jika tidak dilakukan mulai sekarang dipastikan mereka semua akan kesulitan lolos nantinya dalam evaluasi itu. Harun menyarankan, kepala sekolah wajib mendorong guru di instansinya supaya tidak mengabaikan pelaksanaan diklat terakreditasi.

"Peranan kepala sekolah terhadap guru untuk mengikuti program diklat sangat menentukan. Jika perlu sekolah menyediakan dana bagi guru yang ikut diklat," kata Harun.

Terpisah, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim, Salamun, menilai acuan diselenggarakannya program diklat terakreditasi sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan, katanya, dimulai di masing-masing sekolah. "Program ini dapat dikatakan termasuk revolusi pendidikan," jelasnya.

Dalam penilaian itu, lanjut Salamun, guru harus memiliki tiga kredit poin atau senilai dengan 240 jam pengabdian mengajar. Salamun mengatakan, persiapan guru harus dimulai sejak sekarang agar saat evaluasi mampu memenuhi berbagai persyaratan.

Salamun menyesalkan masih adanya guru yang memiliki apa yang dinamakannya mindset blocked. Maksudnya, para guru itu merasa dirinya sudah layak dan tidak perlu belajar untuk berubah. "Kalau sekarang dia (guru) tak melakukan peningkatan kompetensi, maka pada 2012 atau 2014, bisa rontok dan tidak dapat TPP," cetusnya.

Hingga kini, sudah enam dindik kabupaten/kota di Jatim yang sudah mendaftarkan para gurunya untuk mengikuti pelatihan di LPMP. Yakni, Kabupaten Gresik, Jember, Nganjuk, Sidarjo, Tulungagung, dan Kota Malang. [Sumber: Republika OnLine]

Read More

| 0 komentar

Rp 1 Miliar Hanya Berumur 3 Bulan

Tulungagung - Embung atau bendungan kecil yang dibangun untuk menampung air dari Gunung Budheg, Dusun Glodokan, Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu, baru 3 bulan difungsikan, sudah bocor di beberapa bagian.

Embung ini difungsikan untuk mengaliri sawah di Pucung Kidul dan sekitarnya. Embung dibangun dengan biaya APBN tahun 2010 Rp 1.141.283.000 dan dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

Proyek ini dikerjakan dalam waktu tiga bulan, dengan panjang bendungan kurang lebih 50 meter. Bagian tanggul paling bawah selebar 6 meter dan bagian permukaan tanggul selebar 4 meter.

Menurut warga setempat, Sardi (46), sekitar tiga minggu tanggul embung jebol ketika turun hujan lebat, sehingga embung penuh dengan air. Saat itulah tanggul bagian barat pintu air tak kuat dan jebol.

Saat dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen Daerah Aliran Sungai Brantas Tulungagung, Bonari mengaku tidak terlibat proyek tersebut. Meski berada dalam satu lembaga, Embung Godokan dikerjakan oleh Pemberdayaan dan Konservasi Sumber Daya Air (PKSA) Balai Besar Brantas, yang berkedudukan di Kediri.

Bonari mengaku sudah menerima laporan adanya kebocoran di embung yang baru selesai dikerjakan tersebut. “Ini bukan kewenangan saya. Proyek langsung dikerjakan oleh PKSA Kediri,” ujarnya. Pihak PKSA gagal dihubungi wartawan melalui telepon. Sumber: SURYA

Read More

| 0 komentar

Sindikat Upal Jawa-Bali | Dibekuk di Melaya

Negara -Jajaran Polres Jembrana dan Polsek Melaya membekuk sindikat pengedar uang palsu (upal) Jawa-Bali, Sabtu malam (19/3). Petugas mengamankan barang bukti upal Rp 100 ribuan 309 lembar yang ditaruh terpisah di tiga buah tas. Tersangka Erwan (31) warga Tulungagung, Jawa Timur ditangkap petugas di Banjar Melaya Krajan Desa Melaya beserta mobil Panther W 807 AJ warna merah sebagai barang bukti.

Kapolres Jembrana AKBP Irfing Jaya, SIK ditemui, Minggu (20/3) kemarin mengatakan, polisi menduga ini merupakan jaringan Jawa-Bali dan masih terkait dengan penangkapan di Denpasar dan Surabaya pekan lalu. Polres Jembrana telah berkoordinasi dengan Polda Bali untuk pengembangan kasus tersebut. Salah satu tersangka lain yang diduga otak pengedar upal ini berhasil kabur dan diduga telah ke luar Bali.

Penangkapan ini bermula informasi salah seorang warga Melaya Krajan, Haji Sudarun yang curiga sebuah mobil Panther merah parkir di dusun tersebut. Sebelumnya dua orang membawa tas sempat mampir di mushola dan mereka langsung pergi. Sedangkan mobil masih parkir di pinggir jalan, warga curiga dan melaporkan ke Polsek Melaya lantaran dikira ada bom. Petugas langsung mendatangi lokasi dan mendapati salah satu orang sedang nongkrong di warung. Sedangkan yang satu lagi yang diketahui bernama Soni sudah tidak terlihat.

Petugas kemudian menggeledah mobil dan di sana ditemukan sebuah tas yang di dalamnya terdapat uang palsu diselipkan di antara baju dan handuk. Saat digeledah dan dicek uang itu nomor serinya sama, terang Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP I Ketut Suparta. Dari dompet tersangka hanya ditemukan uang asli hasil penukaran sebesar Rp 905 ribu.

Kepada petugas pelaku mengaku hanya bertindak sebagai sopir dan Soni yang melakukan penukaran uang dengan modus belanja di beberapa tempat di Bali. Selain barang bukti mobil dan uang palsu pecahan Rp 100 ribu 309 lembar, petugas juga mengamankan sejumlah barang-barang hasil pembelian dengan uang palsu. Di antaranya souvenir dan baju yang dibeli di Joger Cabang Bedugul, bawang merah dan putih serta bir dibeli di pasar Denpasar dan Tabanan serta beberapa tas dan pakaian yang diakui beli di sekitar Terminal Ubung. Kedua pelaku sempat menginap di salah satu hotel di Ubung dan berkeliling menukar uang dengan sepeda motor. Uang Rp 100 ribuan yang palsu itu dengan nomor seri OBP807166 berurutan hingga OBP807188. Masing-masing nomor seri itu sekitar 10 lembar.

Kapolres AKBP Irfing Jaya mengatakan, kasus ini masih dikembangkan. Tersangka asal Tulungagung itu terancam dijerat pasal 245 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. (kmb26) Sumber: Bali Post

Read More

| 0 komentar

Obati Stroke Ibu, Atlet Lari Tulungagung Pindah ke Bantul

Tulungagung - Tri Lutfiati Khasanah (27) adalah atlet lari berprestasi asal Tulungagung. Merasa tak diperhatikan, Tri memilih pindah menjadi atlet di Bantul, Jogjakarta. Alasannya, Tri butuh biaya lebih untuk mengobatkan ibunya yang kena stroke.

Nama Tri Lutfiati Khasanah tak bisa dilepaskan dari ajang olahraga Jatim Open. Sejak 2005, putri ke-3 pasangan Katijan (65) dan Ny Rubiyatin (60) ini selalu ikut even lari, mewakili Tulungagung. Pada 2005, ia menyabet perunggu untuk lari gawang 100 meter. Pada 2006, meraih perunggu di nomor yang sama. Setelah vakum pada 2007 karena tipus, pada 2008 ia meraih perunggu untuk nomor 400 meter gawang. Tri juga sempat ikut serta di Kejurnas atletik, meski gagal meraih prestasi.

Sembilan bulan silam Tri memilih pindah ke Bantul. Ibunya sakit stroke. Ia butuh dana untuk mengobatkan sang ibu. Apalagi, ayahnya hanya bekerja sebagai tukang angkut sampah. “Ibu saya sempat harus menjalani perawatan hingga 3 kali di RS,” ceritanya, Sabtu (19/3).

Saat Tri terjepit masalah, datang tawaran dari KONI Bantul. Ia diajak bergabung. Pihak KONI Bantul juga siap membantu biaya perawatan ibunya. Berkat bantuan itu, Ny Rubiyatin sembuh. Meski tubuh bagian kiri masih sulit digerakan, namun sudah beraktivitas seperti semula.

Tri mulai menekuni lari sejak kelas IV SD, diasuh pelatih atletik Dwitoyo. Ia sempat berlatih bersama Yongki Aribowo, striker timnas sepakbola dan Arema Indonesia. Namun, Yongki beralih menekuni sepakbola.

Di Bantul, Tri menjadi anggota Bantul Athletic Club (BAC) yang khusus menggembleng atlet dengan agenda terprogram. “Saya tengah bersiap menghadapi kejurnas. Ini even besar pertama setelah saya ke Bantul,” pungkas Tri.st37 Sumber: SURYA Online

Read More

Minggu, 20 Maret 2011 | 0 komentar

Ipul Dikerumuni 75 Bidan

Tulungagung - Wagub Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, Sabtu (19/3), menemui 75 bidan di Tulungagung terkait pencanangan program sertifikasi bidan.

Menurut Gus Ipul, bidan adalah ujung tombak pembangunan kesehatan di desa-desa. “Sudah selayaknya kita dukung sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan bidan,” ujar Gus Ipul disambut tepuk tangan hadirin.

Gus Ipul menunjuk Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Tulungagung Triswati Wibowo sebagai penyusun draf yang akan dipakai mengajak bidan dari Trenggalek, Blitar dan Kediri melakukan gerakan massal menuntut adanya sertifikasi bidan.

Ditargetkan, 24 Juni 2011, bersamaan hari bidan, para bidan dari 4 kota ini siap meluncurkan program sertifikasi. Tulungagung ditetapkan sebagai leading sector dan akan menular ke kabupaten lain di Jatim.

Di luar program sertifikasi, Triswati Wibowo selaku ketua IBI Tulungagung juga mengeluhkan program pemerintah pusat jaminan persalinan (jampersal). Program ini menanggung biaya persalinan seluruh ibu hamil, tanpa terkecuali. Hanya saja, biaya yang ditetapkan per persalinan hanya Rp 350.000, baik persalinan normal maupun dengan operasi. Jampersal juga melarang adanya pungutan dalam bentuk apapun, di luar klaim Rp 350.000.

Padahal, untuk persalinan normal diperlukan biaya setidaknya Rp 600.000. Kondisi ini dikeluhkan para bidan lantaran tidak ada sumber dana lain untuk menutup kekurangan biaya persalinan.

Gus Ipul mengaku belum paham program jampersal. Namun ia berjanji akan mencarikan solusi terbaik, agar para bidan tidak dirugikan. Salah satunya dengan menjajaki kemungkinan sharing dana pemprov untuk menutup kekurangan itu.st37 Sumber: SURYA Online

Read More

| 0 komentar

Di Blitar, Ibu Ajak Balitanya Bunuh Diri | Suami Terjun ke Laut di Depan Istri & Anaknya

SUMENEP - Jawa Timur seperti tiada hari tanpa aksi bunuh diri. Hanya sehari terjadi dua peristiwa bunuh diri menelan tiga korban jiwa. Di Sumenep, seorang lelaki menerjunkan diri ke laut. Tragisnya, aksi itu dilakukan di depan istri dan anak-anaknya. Sedangkan di Blitar, seorang ibu mengajak balitanya bunuh diri terjun ke Kali Brantas.

Peristiwa di Sumenep dilakukan oleh Saing (51), warga Desa Sakala, Kecamatan Sapeken. Diduga frustrasi akibat penyakitnya tak kunjung sembuh, Saing nekat mengakhiri hidup dengan terjun ke laut sewaktu dalam pelayaran, Kamis (17/3). Tubuh Saing pun hilang ditelan ombak, dan hingga Jumat (18/3) malam belum ditemukan.

Tragisnya, korban terjun ke laut melalui jendela kapal yang ditumpanginya, disaksikan istrinya, Sumiati (45) dan ketiga anaknya.

Berdasarkan informasi dari nakhoda kapal, Mulyadi (40), Kamis (17/3) sekitar pukul 14.00 WIB korban bersama istri dan tiga anaknya menumpang Kapal Motor (KM) Monika Indah dari Pelabuhan Kalianget Sumenep tujuan Kecamatan Sapeken, Sumenep. Korban yang sedang sakit menyewa kamar kapal dengan didampingi istrinya. Sedangkan anaknya di dek kapal.

Pukul 16.00 WIB KM Monika Indah lepas jangkar menuju Sapeken. Saing hanya berbaring di kamar didampingi istrinya, Sumiati. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam, kapal telah melintasi Pulau Raas, Kecamatan Raas, Sumenep. Dinginnya malam membuat para penumpang rebahan di tempatnya, termasuk istri dan anak-anak Saing. Posisi beberapa anak buah kapal (ABK) menyebar di dek dan buritan kapal.

Rupanya saat keluarganya dan para penumpang sudah cukup penat menempuh perjalanan, Saing merencanakan aksi nekatnya. “Pada saat istri dan anak-anaknya sedang rebahan itulah, korban melompat ke laut melalui jendela kapal,” kata Mulyadi.

Sumiati pun terkaget-kaget. Ia menjerit sekencang-kencangnya, sontak membuat tiga anaknya segera masuk kamar. Namun, mereka tak mampu berbuat apa-apa. Sumiati dan anak-anaknya hanya sempat melihat kaki Saing menapak di jendela sebelum terjun dan lenyap ditelan ombak.

Mengetahui itu, jeritan Sumiati makin keras, sehingga membuat beberapa ABK mendekat. Kapal sempat berhenti, beberapa ABK kemudian mencari tubuh korban di lautan, namun nihil. “Sepertinya tubuh korban digulung ombak. Apalagi saat kejadian, ombak mencapai 2 hingga 3 meter,” kata Mulyadi.

Mulyadi lalu menghubungi Polsek Raas sebagai polsek terdekat. Namun, karena cuaca laut membahayakan, bantuan dari daratan terdekat tak kunjung datang. Sejumlah perahu nelayan yang ikut membantu mencari korban juga tidak berhasil.

Jumat (18/3) pagi, beberapa petugas Polsek Raas bersama beberapa kapal nelayan melakukan pencarian. Namun hingga Jumat malam, tubuh korban tak ditemukan. ”Kemungkinan korban sudah terseret ombak,” ujar Kapolsek Raas, Iptu Sudjito.

Begitu juga Kapolsek Sapeken AKP Turmudzi yang datang ke lokasi kejadian mengatakan belum ada tanda-tanda tubuh korban bisa ditemukan. “Apalagi proses pencarian sering terhalang ombak tinggi,” ujar Turmudzi.

Pihaknya akan terus mencari bersama petugas Polsek Raas. Ia berharap masyarakat dan nelayan yang menemukan korban, segera lapor ke polsek terdekat.

Keponakan korban, Mohammad Ali, mengungkapkan pamannya itu lama mengidap penyakit tak kunjung sembuh. Kendati telah beberapa kali diobati melalui medis, tabib hingga paranormal, penyakitnya tak kunjung sembuh. “Kata dokter ia mengidap penyakit empedu yang memerlukan pengobatan agak lama,” kata Ali yang juga anggota DPRD Sumenep, Jumat (18/3).

Dikatakan, sejak satu bulan lalu pamannya berobat ke RSU Dr Soetomo Surabaya. Namun karena tidak ada perkembangan berarti, korban memutuskan pulang dan pindah berobat ke tabib di Kecamatan Seronggi. Karena tak sembuh juga, ia memutuskan pulang ke Sapeken. “Mungkin juga karena sudah banyak biaya dikeluarkan, hingga kondisi rumah tangganya kini sangat memprihatinkan,” pungkasnya.

Karena Stres dan Diusir

Sementara itu, gara-gara diusir suami dan stres kambuh, Rinawati (27), warga Cabean, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, nekat mengajak anak balitanya, Abidin Kusen (4) bunuh diri terjun ke Kali Brantas yang arusnya cukup deras, Kamis (17/3).

Akibatnya, tubuh ibu dan anak langsung lenyap terbawa arus. Baru Jumat (18/3), jenazah Abidin Kusen ditemukan di Kali Brantas, Desa Bloro Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Sedangkan tubuh ibunya belum ditemukan.

Menurut bibi korban, Karyati, kejadian itu dikarenakan penyakit gangguan jiwa Rinawati yang diderita lima bulan terakhir kambuh. Meski penyakitnya kambuh, Rina tak pernah meninggalkan anak semata wayangnya itu. Kemana pun Rinawati pergi, anaknya selalu dibawa.

“Mungkin karena terlalu cinta pada anaknya itulah hingga dia ajak anaknya bunuh diri terjun ke Kali Brantas,” kata Karyati di rumah duka, Jumat (18/3).

Karyati mengaku tak tahu pemicu awal peristiwa itu. Namun dari anggota keluarga menyebutkan kalau Kamis (17/3) malam Rinawati mengajak anaknya keluar jalan kaki. Ketika sampai di tepi jalan raya, Rina memanggil ojek minta diantar ke rumah saudaranya di Dusun Cangkring, Desa Plosoarang, Kecamatan Sanan Kulon. Dalam perjalanan tiba-tiba Rina minta diturunkan di jembatan Trisula, Kecamatan Kademangan. Tanpa banyak bicara. Rina menuntun anaknya ke bibir jembatan. Tak lama kemudian, dengan menggendong Abidin Kusen, Rina terjun ke Kali Brantas. Arus deras pun menelan tubuh keduanya.

Sejumlah warga yang sedang memancing ikan di sekitar jembatan tak sempat mencegah perbuatan Rina. Mereka langsung memberi tahu pihak keluarga Rina. Sejumlah anggota keluarga, termasuk Kardi (32), suami Rina, mencari tubuh korban dengan menyusuri Kali Brantas.

“Baru Jumat dini hari ada informasi ditemukan jasad anak kecil hanyut di Kali Brantas di Desa Bloro, Tulungagung. Suami dan anggota keluarga langsung ke RSUD dr Iskak Tulungagung untuk memastikan jasad itu Abidin Kusen. Ternyata benar, dan langsung dibawa pulang untuk dimakamkan,” ucap Karyati. Sedangkan tubuh Rina belum ditemukan.

Suami Rinawati, Kardi (32) menyesali perbuatan Rina bersama anak semata wayangnya. Ia tak menyangka istrinya nekat berbuat seperti itu. “Doakan saja istri dan anak saya diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya,” tutur Kardi.

Dari Kardi diperoleh keterangan, sebelum peristiwa itu terjadi pertengkaran antara dirinya dengan Rinawati. Saat itu keceplosan Kardi mengusir istrinya. Kamis (17/3) pagi, Rinawati pergi keluar dari rumah mengajak Abidin Kusen. Diakui, saat pergi dari rumah, penyakit kejiwaan istrinya juga sedang kambuh.

Pihak Polsek Kedungwaru telah melimpahkan kasus ini ke Polres Blitar. Namun, Kabag Humas Polres Blitar AKP Wisnu Wardhana mengatakan belum ada laporan tentang aksi bunuh diri ibu dan anak di jembatan Trisula, Kecamatan Kademangan, Blitar tersebut.
Sumber: Surya

Read More

Sabtu, 19 Maret 2011 | 0 komentar

Tirto Panguripan, Calon Penerima Kalpataru

Pada awalnya Desa Segawe dan sekitarnya setiap tahun terutama pada saat musim kemarau mengalami kekurangan air sehingga penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dan ternak, bahkan untuk mencukupi kebutuhan air minum masyarakat harus mengambil air dari Kali Song yang jaraknya 2 s/d 3 km dan harus melewati lereng serta jalan yang terjal.

Bertitik tolak dari keadaan tersebut pada tahun 1991 masyarakat Desa Segawe, Penjor, Karanganom, Pucangan, dan Kates melakukan pertemuan dengan tujuan mendapatkan air sepanjang tahun dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga meningkatkan kehidupan masyarakat desanya.

Dari pertemuan tersebut dibentuklah Kelompok Tani “TIRTO PANGURIPAN” dengan Kasdi sebagai ketuanya. Salah satu tujuan dibentuknya adalah mengalirkan air dari Sungai Bandung ke desanya.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan kegiatan penggalian tanah yang dimulai pada tanggal 1 Juli 1992. Pengerjaan dilakukan secara kerja bhakti selama 1,5 tahun yang setiap harinya melibatkan 25 orang.

Manfaat adanya saluran yang dibuat Kelompok Tani “TIRTO PANGURIPAN” adalah :

1. Areal pertanian yang dapat dialiri seluas 525 Ha dengan rincian Desa Segawe 335 Ha, Penjor 20 Ha, Karanganom 90 Ha, Pucangan 40 Ha, Kates 40 Ha.


2. Dengan tersedianya air berdampak pada peningkatan populasi sapi perah yang saat ini telah mencapai 2.100 ekor.


3. Kegiatan Kelompok Tani “TIRTO PANGURIPAN” juga berkembang dengan membuat saluran baru di Suweden yang panjangnya ± 7 km dan mampu mengairi sawah seluas 245 Ha.


4. Kehidupan sosial keagamaan dapat berkembang lebih baik dengan ditandai bertambahnya jumlah mushola yang awalnya 1 sekarang menjadi 9.

Dengan mempertimbangkan kegiatan pembuatan saluran tersebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi serta memerlukan pengorbanan tenaga dan biaya dalam jangka waktu yang lama, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Lingkungan Hidup mengusulkan Kelompok Tani “TIRTO PANGURIPAN” sebagai Calon Penerima KALPATARU Kategori Penyelamat Lingkungan.

Untuk tahapan penilaian, saat ini Kelompok Tani “TIRTO PANGURIPAN” masuk dalam 7 besar Tingkat Provinsi Jawa Timur yang rencananya pada Minggu IV Bulan Maret 2011 akan dilakukan Ground Check oleh Tim Penilai Provinsi Jawa Timur. (Sumber: tulungagung)

Read More

Jumat, 18 Maret 2011 | 0 komentar

Mantan Anggota DPRD Trenggalek Jadi Tersangka Penipuan

Trenggalek - Mantan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009, Sudarto, Kamis, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan berkedok penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Pria asal Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan itu tidak langsung ditahan, namun sempat menjalani pemeriksaan polisi selama sekitar lima jam.

"Dia kami periksa atas dasar pengaduan yang kami terima dari korban atas nama Ihwanudin. Bukti-bukti awalnya sudah cukup sehingga statusnya kemudian kami naikkan dari saksi menjadi tersangka," kata Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Saiful Rahman.

Dalam pemeriksaan tersebut, mantan anggota dewan dari PDIP itu dicecar sedikitnya dua puluh lima pertanyaan dan dikonfrontir dengan empat bukti kuitansi yang dibubuhi tanda tangan atas namanya.

Bukti kuitansi itu diduga menjadi sarana transaksi tersangka saat menjanjikan jatah kursi CPNS bagi kedua anak korban.

Saiful menambahkan kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya untuk sementara belum melakukan penahanan karena penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan dari beberapa terlapor lain yang diduga juga menjadi korban penipuan.

"Kami masih melakukan upaya pengembangan penyelidikan untuk mengetahui jaringannya, apakah hanya 'bermain' di tingkat lokal atau memiliki struktur hingga ke pusat," ujarnya.

Usai memeriksa Sudarto, penyidik kemudian mengagendakan pemanggilan beberapa terlapor lainnya dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah Riyanah (42), warga Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung yang diduga menjadi salah satu jaringan tersangka Sudarto.

"Untuk Riyanah, pemeriksaan sudah kami agendakan minggu depan," terangnya.

Riyanah yang juga mantan anggota DPRD Tulungagung itu disebut-sebut Ikwanudin ikut andil dalam praktik penipuan yang membuatnya mengalami kerugian sebesar Rp48 juta pada tahun 2010.

"Riyanah juga ikut menjadi pihak terlapor, makanya kami juga perlu meminta keterangannya. Soal apakah statusnya akan dinaikkan menjadi tersangka atau tidak, kami belum bisa memastikan. Tergantung hasil pemeriksaan dan bukti petunjuk yang ada," kata Kasat Reskrim.

Kasus ini mulai mencuat setelah awal Maret lalu, Ikhwanudin yang juga mantan anggota DPRD Trenggalek melaporkan koleganya Sudarto dengan tuduhan penipuan penerimaan CPNS.

Ikhwanduin juga melaporkan Riyanah (40) dan Adi Suminto (45), warga Desa Ngunggahan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung dengan tuduhan serupa. Ketiganya disinyalir sebagai sindikat penipuan berkedok CPNS di lingkungan Pemkab Tulungagung dan Trenggalek.

Dugaan penipuan CPNS yang dialami korban terjadi sekitar bulan Januari 2010 lalu. Saat itu, Ikhwanudin mengaku dijanjikan Sudarto untuk memasukkan kedua anaknya menjadi CPNS di Pemkab Trenggalek dan Pemkab Tulungagung.

Namun setelah beberapa kali melakukan pembayaran hingga totalnya mencapai Rp48 juta, janji menjadi CPNS tidak pernah terbukti. Merasa tertipu, korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi.
(Sumber: antarajatim)

Read More

| 0 komentar

Balap Sepeda Porprov Pindah ke Trenggalek

Surabaya - Perlombaan cabang balap sepeda Pekan Olahraga Provinsi III tahun 2011 dipindahkan ke Kabupaten Trenggalek, terkait belum siapnya akomodasi di Kabupaten Kediri dan Tulungagung yang awalnya menjadi penyelenggara.

Delegasi Teknis Balap Sepeda Porprov Jatim, Vidhi Eka Suwandi, kepada wartawan di Surabaya, Kamis, mengatakan pemindahan lokasi perlombaan itu sudah didiskusikan dengan Pengurus Besar Porprov dan KONI Jatim.

"Akomodasi dan sarana pendukung di Kediri maupun Tulungagung hingga kini belum siap, sementara Pemkab Trenggalek sudah mengajukan kesiapannya sebagai tuan rumah penyelenggara," katanya.

Ia menjelaskan cabang balap sepeda Porprov 2011 melombakan empat nomor baik putra maupun putri, masing-masing jalan raya (road race), kriterium, BMX Cross, dan MTB Cross Country.

Khusus nomor road race putra direncanakan menempuh jarak 91,1 km, sedangkan kelompok putri sejauh 76,2 km.

"Seluruh nomor akan dilombakan di Trenggalek dan kami sudah menentukan jarak serta rute untuk ketiga nomor yang dilombakan, kecuali kriterium yang masih menunggu persetujuan Pengprov ISSI Jatim," tambah Vidhi.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Umum Pengprov ISSI Jatim Harijanto Tjondrokusumo membenarkan adanya pemindahan lokasi lomba balap sepeda Porprov 2011 ke Kabupaten Trenggalek.

"Kami sudah diskusikan masalah ini dengan KONI Kota Kediri selaku tuan rumah Porprov 2011, KONI Trenggalek dan PB Porprov. Pemindahan itu sudah disepakati," katanya.

Ia menambahkan survei lokasi perlombaan sudah dilakukan tim delegasi teknis dan ISSI Jatim pada dua pekan lalu di Trenggalek.

"Memang untuk lomba nomor kriterium belum diputuskan jarak tempuhnya, tapi perkiraan sejauh 40 km untuk putra dan 30 km untuk putri," ujar Harijanto.

Dengan dipindahkannya balap sepeda ke Trenggalek, berarti Porprov Jatim 2011 yang mempertandingkan 26 cabang olahraga akan berlangsung di tujuh daerah.

Ketujuh daerah itu adalah Kota Kediri (tuan rumah utama), Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, dan Kabupaten/Kota Blitar. (Sumber: antarajatim

Read More

| 3 komentar

Oknum Dispendukcapil Tulungagung Pungli Atlet Porprov Jatim

Tulungagung - Seorang oknum pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Tulungagung dijatuhi sanksi ringan setelah ketahuan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap 18 atlet karateka setempat yang hendak mengikuti Pekan Olah raga Provinsi Jawa Timur.

Oknum PNS yang tidak disebut namanya itu kini dimutasi ke bagian administrasi (tata usaha) setelah terlebih dahulu mendapat teguran keras dari atasannya.

"Kami sudah melakukan tindakan tegas atas pelanggaran disiplin tingkat menengah ini. Pegawai itu bahkan sudah kami pindah ke bagian lain agar tidak mengurusi legalisir lagi," kata Kepala Dispendukcapil Tulungagung, Eko Sugiono, Kamis.

Eko menegaskan, seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis. Pemungutan sejumlah uang dengan alasan apa pun tidak bisa dibenarkan karena tidak memiliki payung hukum.

Karena itu jika ada oknum petugas/pegawai yang nekat melakukan pungutan, maka yang bersangkutan akan dijatuhi tindakan tegas.

Kasus yang menimpa belasan atlet Porprov Jatim itu tergolong unik. Mereka awalnya berniat melegalissasi surat-surat keterangan pribadi masing-masing ke Dispendukcapil, seperti salinan kartu keluarga, KTP, dan akte kelahiran.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi persyaratan/ketentuan yang diberlakukan panitia Porprov Jatim yang meminta sejumlah validitas atlet.

Namun, proses legalisasi salinan dokumen pribadi tersebut ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus.

Buktinya, meski telah membawa "surat sakti" berupa rekomendasi dari KONI Tulungagung yang menerangkan bahwa legalisir dokumen para atlet itu diperuntukkan bagi kepentingan daerah, oknum pegawai di Dispendukcapil tetap memungut sejumlah uang layanan.

Dari 18 atlet yang melakukan legalisir dokumen kependudukan, total uang yang dimintai sebenarnya hanya Rp90 ribu.

"Kami sudah bawa surat pengantar dari KONI dan menerangkan posisi kami sebaai atlet Tulungagung. Seharusnya difasilitasi, bukan malah dimintai uang," kata salah seorang official tim karate Tulungagung, Suhartono.

Merasa kesal dengan ulah oknum pegawai tersebut, Suhartono kemudian mengadukan hal tersebut ke Kepala Dispenducapil, Eko Sugiono. Kasus itu kemudian bergulir hingga akhirnya turun SK mutasi jabatan bagi oknum pegawai nakal tadi. (Sumber: antarajatim

Read More

| 0 komentar

Kediri Gelar Pameran Foto Layar Tancap Merapi

Kediri – Kreatifitas para fotografer di Kediri, Jawa Timur mulai menggeliat. Hasil karya mereka merekam berbagai peristiwa seputar meletusnya Gunung Merapi tak lagi hanya menghiasi halaman media massa dan jejaring sosial dunia mata semata, tapi akan hadir di hadapan masyarakat secara langsung. Detik-detik menjelang erupsi hingga kepanikan warga Yogyakarta dan sekitarnya terekam dalam pameran foto bencana yang diselenggarakan "Komunitas Ngopi-ngopi" (Kanopi) Kediri, Ahad (20/3) lusa.

Arief Priyono, penggagas Kanopi menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya menyalurkan kegelisahan para fotografer di Kediri. Mengambil tema "Insting Foto Jurnalis di Tengah Bencana", Kanopi akan memamerkan tangkapan kamera fotografer The Associated Press (AP) Trisnadi Marjan. "Foto-foto ini diambil ketika dia meliput letusan Merapi," kata Arief yang sehari-hari menjadi juru foto Lembaga Kantor Berita Antara, Kamis (17/3).

Kanopi Foto Forum itu akan digelar di Larizzo Cafe Jalan Airlangga, Kota Kediri Minggu (20/3) sejak pukul 19.00 WIB. Sebanyak 60 fotografer dan club fotografi di Kediri dan sekitarnya akan menghadiri pameran ini. Diantaranya Community Lens in Kediri (CLIK), komunitas foto Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri (Foster), Fotografer Kediri Raya, serta Fotografi Tulungagung.

Berbeda dengan pameran foto pada umumnya yang dicetak dan ditempelkan di dinding, pameran ini akan menampilkan gambar lewat slide show. Menggunakan layar lebar yang disorot seperti film layar tancap, penggalan letusan Gunung Merapi ditampilkan dengan ukuran besar. Konsep ini diselaraskan dengan ruang pamer. Pameran juga dirancang sebagai media kritik buat para komunitas fotografi yang sering mengabaikan kualitas karya.

Pesatnya perkembangan teknologi fotografi mempengaruhi perilaku masyarakat menjadi suka memotret. Dengan kamera poket atau telepon seluler, siapa saja bisa mengabadikan peristiwa. "Itu adalah karya foto," kata Arif. "Dengan pemahaman teknik fotografi yang baik, tentu akan menghasilakn karya lebih baik."

Arief memaparkan kondisi terkini perkembangan fotografi di kotanya. Teknik yang seharusnya perlu ketekunan belajar diabaikan. Fotografer cenderung bangga dengan predikat fotografer. Hanya dengan berbekal kamera canggih dan mahal, mereka berani menamakan diri sebagai fotografer. "Padahal pemahaman dan kemampuan teknisnya jauh di bawah standar," kata Arie. Menurut dia, fotografer tak sekedar merekam peristiwa atau obyek yang menarik, tapi juga harus memahami teknik pencahayaan, komposisi, spektrum, sehingga pesan yang ingin disampaikan pada publik lebih akurat.

Para fotografer di Jakarta mengapresiasi positif pameran foto di Kediri. Menurut Redaktur Foto Majalah Tempo, Bismo Agung, banyak karya fotografer daerah menjadi foto monumental dan bersejarah. Lewat pameran yang digelar Kanopi Kediri, secara otomatis kesadaran belajar dan meningkatkan kemampuan teknik akan terbangun. "Foto-foto dari seluruh pelosok negeri ini telah tersebar dan berhasil menyandera mata dunia," kata Bismo.

Oscar Motuloh, kurator Galeri Foto Jurnalistik Antara mengatakan, pada abad visual seperti sekarang ini, konten memori otak kecil tiap insan harus terasah. Dengan begitu bisa bersaing dalam peradaban informasi. "JAngan takut belajar. Mainkan kameramu seperti engkau memetik hari-harimu," kata Oscar. HARI TRI WASONO, DUM (Sumber: TEMPO Interaktif)

Read More

Kamis, 17 Maret 2011 | 0 komentar

Tak Lolos Evaluasi, TPP Dicabut

Surabaya – Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim menghimbau kepada seluruh guru yang sudah lulus sertifikasi untuk mengikuti program diklat terakreditasi. Pasalnya, pemerintah akan segera melakukan evaluasi dua tahunan kepada seluruh guru yang telah menerima tunjangan profesi pendidik (TPP) pada 2012 dan 2014. Jika guru yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dalam proses evaluasi maka TPP bakal dicabut.

“Kami menganjurkan kepada masing-masing guru untuk segera mengikuti program diklat terakreditasi,” ujar Harun, Kepala Dispendik Jatim, Kamis (17/3).

Seperti diketahui dari total jumlah guru di Jatim sebanyak 606 ribu orang yang telah mengantongi sertifikasi guru sebanyak 130 ribu orang.

Harun mengatakan, saat ini memang masih belum ada kewajiban bagi guru untuk mengikuti diklat terakreditasi. Namun jika tidak dilakukan sejak sekarang dipastikan guru-guru nantinya akan kesulitan lolos dalam evaluasi tersebut. Kepala sekolah dituntut ikut mendorong guru mengikuti diklat terakreditasi.

“Di sini peranan kepala sekolah amat perlu. Jika perlu sekolah menyediakan dana bagi gurunya yang akan mengikuti diklat,” ujarnya.

Nantinya tim penilai dalam evaluasi tersebut akan diketuai Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Kepala Dispendik harus membentuk tim penilai angka kredit, karya tulis ilmiah, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Unsur penilaian akan dilakukan pada 90% dari bobot penilaian terkait pengembangan diri dan kompetensi individu. Sementara sisanya 10% dari unsur penunjang. Khusus bobot 90% ini bervariasi, antara lain penyusunan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, penulisan karya tulis ilmiah, pengembangan media belajar, ditambah proses pembelajaran aktif inovatif kreatif dan menyenangkan.

Sementara Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur Salamun mengatakan, acuan untuk melakukan program diklat terakreditasi sesuai dengan Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan diawali di sekolah-sekolah. “Kalau tidak digerakkan, sekolah kita akan diam. Ini namanya revolusi pendidikan,” ujarnya.

Dalam penilaian terhadap guru harus memiliki tiga kredit poin atau senilai dengan 240 jam pelajaran. Jika tidak dimulai sejak saat ini, maka pada saat evaluasi TPP tidak akan lagi diterima oleh guru. Salamun menyesalkan masih adanya guru yang memiliki apa yang disebutnya mindset blocked. Guru-guru ini merasa sudah bagus dan tidak perlu berubah.

“Kalau sekarang dia tak melakukan peningkatan kompetensi, maka tahun 2012 -2014, akan rontok TPPnya,” ujarnya.

Saat ini sudah ada enam kabupaten dan kota di Jatim yang sudah mendaftarkan para guru untuk mengikuti pelatihan di LPMP, yakni Sidarjo, Jember, Tulungagung, Nganjuk, Gresik, dan Kota Malang. yop Sumber: surabayapost)

Read More

| 0 komentar

Perdagangan Sapi Lokal Tergusur Sapi Impor

Cilacap - Perdagangan sapi lokal di Cilacap, Jawa Tengah lesu menyusul masuknya sapi impor. Di Pasar Hewan Pahonjean, Majenang, Cilacap, perdagangan sapi lokal merosot sampai 50 persen akibat sapi impor.

Kepala Pasar Induk Majenang Ngadimin mengungkapkan, dalam kondisi normal setiap hari pasaran sapi yakni pada Rabu dan Sabtu, biasanya sapi lokal yang terjual sebanyak 20 ekor. "Tetapi saat sekarang telah merosot sampai 50 persen, sehingga setiap pasaran sapi lokal yang diperjualbelikan hanya 10 ekor saja," kata Ngadimin, Rabu (16/3).

Penurunan perdagangan sapi lokal tersebut, lanjut Ngadimin, akibat serbuan sapi impor yang telah dibesarkan di Tulungagung, Jawa Timur. "Pola perdagangan sapi impor juga berbeda dengan sapi lokal. Biasanya, kalau sapi lokal perdagangannya di pasar hewan, tetapi sapi impor langsung ke rumah pemotongan hewan (RPH). Setelah disembelih, dagingnya baru masuk ke pasar-pasar,' ujarnya.

Salah seorang peternak sapi di Cilacap, Suparno, mengatakan dengan masuknya sapi impor ke pasaran membuat harga anjlok. "Biasanya untuk sapi berbobot sekitar 5-6 kuintal harganya bisa sampai Rp13 juta. Tetapi saat sekarang paling hanya sekitar Rp11 juta. Padahal, peternak sudah memelihara selama setahun. Harga yang anjlok ini jelas merugikan peternak," keluhnya. (LD/OL-8) (Sumber: MICOM)

Read More

| 0 komentar

Tanpa PJTKI Resmi Bisa Tiga Kali Lipat

Malang - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang direkrut tanpa lewat PJTKI, perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia, yang resmi beroperasi di wilayah lokal, di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dilaporkan bisa mencapai tiga kali lipat dari jumlah tenaga kerja yang diberangkatkan oleh PJTKI sah setempat.

Ini merupakan titik awal masalah yang sering muncul jika TKI yang bersangkutan menghadapi persoalan, misalnya sengketa dengan pihak majikan.

Hal itu diungkapkan Sofyan, Ketua Asosiasi PJTKI Kabupaten Tulungagung disela-sela pertemuan Asosiasi dengan instansi relevan, di Tulungagung, Rabu (16/3/2011).

Para TKI bisa saja direkrut oleh PJTKI resmi yang berkantor pusat misalnya di Jakarta, tetapi tidak memiliki wewenang regional untuk mendapatkan TKI di Tulungagung.

"Kasus semacam ini bisa mencapai tiga kali lipat jumlahnya dibanding jumlah TKI yang direkrut PJTKI sah setempat," katanya.

Prosesnya biasanya terjadi saat seorang TKI yang sudah pernah berangkat dan hendak berangkat lagi, diiming-imingi uang misalnya Rp 1 juta, untuk mencari satu orang lagi. Misalnya dengan membawa suami, adik, atau keponakan untuk berangkat juga. Lalu kemudian diproses oleh PJTKI yang sebenarnya tidak berwenang merekrut di kawasan bersangkutan.

"Gejalanya seperti gunung es. Antara yang tampak dengan yang tidak tampak, jauh lebih besar yang tidak tampak. Keyakinan kami, setiuap bulan Tulungagung bisa mengirimkan 1.000 orang ke luar negeri. Sementara PJTKI resmi yang sah untuk bekerja, hanya 75 perusahaan, dengan jumlah pemberangkatan rata-rata 5 orang TKI sebulan masing-masing," katanya.

Artinya, setiap bulan rata-rata secara resmi hanya 375 orang yang resmi dikirim. Namun, bisa saja 1.000 orang berangkat dengan identitas dari kota-kota lain, misalnya berangkat dari Malang, Surabaya, Jember atau Jakarta.

Kepala Urusan Bina Operasi ( Kaurbinops) Polres Tulungagung Iptu Siswanto di tempat yang sama secara terpi sah menjelaskan, perlu kerjasama semua pihak untuk bisa menertibkan hal ini. Salah satau cara penting yang dapat dilakukan adalah memperkatat terbitnya SKCK (Surat Keterangan Catatan Kelakuan).

"Setahun kami hanya bisa menjaring satu kasus pidana perdagangan orang. Meski temuan ada lebih banyak dari itu, namun sulit mendapatkan bukti mat erial yang mencukupi dan meyakinkan. Syarat penting untuk mendapatkan kasus dalam hal buruh migran adalah adanya korban," katanya.

Namun korban pun dalam kasus demikian, seringkali diam karena jika diteliti secara material korban berkonstribusi dalam perbuatan pidananya misalnya ikut memalsukan umur atau identitas.

"Korban baru berteriak jika dalam keadaan sudah rugi berat seperti tidak dibayar majikan," katanya. (Sumber:KOMPAS.com)

Read More

| 2 komentar