Demo Tolak Penambangan Mangaan

Kericuhan Reda, Massa Tetap Bertahan di Kantor Bupati

Tulungagung - Pasca kericuhan, 5.000 massa dari 9 desa di Kecamatan Rejotangan, Tulungagung tetap bertahan di kantor bupati. Mereka menunggu penandatanganan kesepakatan penutupan tambang Mangaan dengan pemerintah kabupaten.

Sebelumnya, dalam aksi itu massa sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian, yang juga diwarnai dengan lemparan nasi bungkusan, air mineral dan batu.

Informasi yang dihimpun detiksurabaya.com di lokasi, Bupati Tulungagung Heru Cahyono sudah menandatangani surat pernyataan tambang Mangaan di Gunung Cemenung ditutup. Meski begitu massa tak mempercayainya. 9 kepala desa yang memimpin daerah di sekitar lokasi pertambangan juga menandatangani surat pernyataan itu.

"Yang jelas saya sudah tanda tangan dan saya tegaskan saya menyetujui tuntutan demonstran. Kalau mereka minta surat ini ditandatangani bersama, saya tunggu," kata Korlap Aksi Heru kepada wartawan di sela aksi, Rabu (19/5/2010).

Bertahannya massa demonstran dengan seluruh kendaraan yang dibawanya, membuat lalu lintas di depan Kantor Bupati Tulungagung, ditutup total. Kendaraan dari arah barat, tepatnya Jalan Achmad Yani dialihkan menuju Jalan Diponegoro untuk menghindari kepadatan.

Desakan penutupan tambang Mangaan dilatarbelakangi kekhawatiran terjadinya bencana alam. Gunung Cemenung yang saat ini dieksploitasi oleh PT Argo Kencana, dianggap sebagai pelindung 9 desa dari ancaman tsunami dari laut selatan.

"Kami tidak menuntut dipekerjakan, tapi kami menuntut tambang itu ditutup. Keselamatan warga harusnya lebih dipentingkan, daripada sekedar hasil Manggaan yang kami juga tidak ikut menikmatinya," teriak Machrus, salah seorang koordinator aksi dalam orasinya.

Menurut warga, Tambang Mangaan mulai dioperasionalkan sejak 2009. Beberapa dampak dirasakan warga. Mulai dari terjadinya kekeringan akibat surutnya sumber air di sumur warga, hingga terjadinya tanah longsor.

"Yang paling nyata kalau gunung itu habis dan air laut menerjang perkampungan, siapa yang akan bertanggungjawab," ungkap Machrus salah satu warga dalam orasinya. surabaya.detik.com