Kesadaran perusahaan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pencemaran di beberapa titik sungai yang ada di kabupaten Tulungagung membuat komisi D DPRD kabupaten, kebakaran jenggot.
Lemahnya kontrol dari badan lingkungan hidup (BLH) kabupaten Tulungagung dituding sebagai faktor utama, atas meluasnya pencemaran lingkungan. Dari hasil sidak Komisi D DPRD kabupaten Tulungagung di beberapa pabrik besar didapati sebagain besar perusahaan belum memenuhi standart UPL (Unit pengelolaan limbah).
Belum lagi masih banyaknya perusahaan yang belum memiliki ijin. Atas temuan ini H. Misbah selaku anggota KOMISI D DPRD kabupaten Tulungagung meminta kepada BLH untuk menindak tegas perusahaan yang belum memenuhi standart pengelolaan limbah.
Menurut Misbah, sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan pengelolaan limbah, namun demikian sikap pasif dari BLH membuat perda ini, mandul. Dan kedepan rancangan tentang pengelolaan air bawah tanah, akan dipertegas dengan sanksi-sanksi bagi perusahaan yang bandel.
Sumber: liiurfm.com | 05 October 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar