Demo, SPPBE Sempat Ricuh

TULUNGAGUNG- Ratusan warga dari lingkungan III Dusun Pacitan Desa/ Kecamatan Ngunut kemarin, mengepung kantor Pemkab yang berada dijalan Ahmad Yani Timur Tulungagung. Mereka, mendesak pemerintah daerah segera menutup pendirian stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) milik PT Gangsar Sentosa Petroleum yang berlokasi dilingkungan III Ngunut. Desakan itu, didasari proses perizinan pendirian SPPBE diduga dengan cara memalsukan tanda tangan warga. Selain itu, mereka menilai pendirian SPPBE ditengarai sangat bertentangan dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh PT Pertamina karena berlokasi dikawasan padat penduduk dan padat industri kecil.

Aksi massa yang terjadi sekitar pukul 10.00, datang dengan mengendarai empat buah truk serta ratusan kendaraan bermotor. Mereka longmarch, mulai dari lingkungan III Ngunut menuju Pemkab Tulungagung. Dalam aksinya, ratusan massa sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang berjaga-jaga dilokasi kejadian. Yakni, terjadi aksi saling dorong pagar kantor Pemkab Tulungagung. Pasalnya, massa memaksa masuk kedalam kantor Pemkab untuk menemui Bupati Tulungagung Heru Tjahjono. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Karena, orang nomor satu di Pemkab itusedang kunjungan keluar kota. Akibatnya, beberapa massa yang kecewa mencoba melempari petugas dengan nasi bungkus, kaleng air mineral bahkan hingga telor busuk. Namun, upaya itu berhasil dihalau setelah aparat kepolisian mengambil pentungan serta tameng (perisai-red) pengaman. " Tindakan mengahalau ini perlu dilakukan, karena mereka memaksa masuk kedalam kantor Pemkab," ujar salah satu perwira Polres Tulungagung yang enggan disebutkan namanya.

Selang beberapa menit kemudian, perwakilan massa didampingi beberapa aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memasuki kantor Pemkab Tulungagung atau tepatnya (Ninawida), untuk berdialog dengan beberapa pejabat Pemkab Tulungagung. Diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Maryoto Birowo, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Ahmad Pitoyo, Kepala Dinas Cipta Karya Bina Marga, Rooswita Sianipar, Camat Ngunut Mohamad Acwan. Namun, dalam dialog itu tampaknya tidak menemukan titik temu antara massa pengunjuk rasa dengan pejabat pemkab Tulungagung. Pasalnya, massa tetap mendesak agar pendirian SPPBE mik Trimo itu ditutup. " warga lingkungan III Ngunut, selama ini dihantui kekhawatiran sejak berdirinya SPPBE. Pasalnya, pembangunanya berada dikawasan prumahan padat penduduk," kata Hadi Suparno, warga lingkungan III Ngunut.

Menurut dia, warga mendesak agar Pemkab Tulungagung untuk segera menutup pendirian SPPBE, karena proses perijinannya diduga mengelabuhi warga. " saat itu, warga yang bertandatangan itu berjumlah 24 orang. Prosesnya, dia dikelabuhi dengan disodori kertas kosong. Dengan alasan, tandatangan itu untuk proses ijin pendirian tembok bangunan. Namun realisasinya untuk izin pendirian SPPBE. Jelas, tindakan ini pembohongan public," paparnya.

Sekretaris Daerah ( Sekda) Maryoto Birowo, ketika dialog bersama perwakilan massa mengatakan, pemkab akan segera mengambil sikap terhadap keluhan warga terkait pendirian SPPBE tersebut. Menurut dia, sesuai dengan hasil pertemuan dengan warga lingkungan III Ngunut, Pemkab Tulungagung memutuskan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama secra teknis pendirian SPPBE Ngunut akan dikaji kembali oleh tim teknis perijinan bersama Pertamina. Selanjutnya, sambil menunggu hasil kajian tim teknis perijinan bersama Pertamina, maka untk sementara aktivitas pembangunan SPBE diberhentikan. " Kajian ulang terkait pendirian SPPBE itu akan dilakukan oleh Tim teknis Perijinan yang terdiri dari, BPPT, Bappeda, Dinas PU BMCK, BLH, Satpol PP, Bagian Hukum , Disperindag serta Camat Ngunut," kata Maryoto Birowo.

Setelah mendapatkan jawaban, ratusan massa yang sebelumnya memadati jalan Ahmad Yani Timur, mulai kembali menuju kendaraannya masing-masing. Selanjutnya, sambil menerikkan yel-yel serta lagu-lagu perjuangan mereka membubarkan diri. (tri)

Sumber: Jawa Pos