Pendemo Kumpulkan Koin Untuk Selamatkan APBN

TULUNGAGUNG - Rencana kenaikan harga BBM terus menunai reaksi dari semua elemen masyarakat, salah satunya PMII Tulungagung. Hari ini mereka mengadakan demo di depan kantor DPRD Tulungagung. Demo yang dilakukan oleh solidaritas pemuda Tulungagung ini mengadakan orasi dari perempatan BTA menuju kantor DPRD Tulungagung berjalan secara damai dalam pengawalan pihak keamanan. Dalam orasinya solidaritas pemuda Tulungagung, yang didalamnya terdapat unsure dari PMII Mahasiswa Stain Tulungagung, melakukan pengumpulan koin yang tujuannya untuk menyelamatkan APBN. Sesampainya di gedung DPRD Tulungagung demo tersebut diterima oleh wakil ketua DPRD. Selanjutnya perwakilan solidaritas menyerahkan koin tersebut untuk dibawa ke Jakarta sebagai wujud penolakan pencabutan subsidi BBM. Saat di konfirmasi, koordinator lapangan solidaritas pemuda Moh.Rois Robin mengatakan,”Berdasarkan alasan dari pemerintah pusat, kenaikan BBM disebabkan melonjaknya harga minyak dunia, maka dengan penggalangan koin ini mudah mudahan bisa mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah yang akan mencabut subsidi BBM ,”tegasnya (cip)
Sumber: surabayapagi.com | Jumat, 30 Maret 2012

Read More

Sabtu, 31 Maret 2012 | 0 komentar

Ada yang Tidak Setuju Mahasiswa Demo dengan Parpol

JAKARTA - Menyikapi aksi menolak kenaikan harga BBM yang akan digelar besok, Selasa (27/3/2012), berbagai tanggapan dari masyarakat bermunculan.

Di antaranya tanggapan dari Wignyo Suharto, Ketua Kelompok Masyarakat Hutan LESTARI Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Tulungagung, Jawa Timur.

“Dengan menarik subsidi BBM, harapannya ada kenaikan dalam program yang berkaitan dengan masyarakat dan kelompok-kelompok di tingkat desa. " kata Wignyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/3/2012).

Menurutnya, melihat secara global kenaikan harga BBM sangat lah penting. Namun, kenaikan perlu juga dipertimbangkan dari berbagai aspek, seperti ekonomi.

Menanggapi rencana aksi demo mahasiswa dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Gerindra, dan Hanura untuk menolak kenaikan harga BBM, Wignyo menyatakan tidak setuju bila mahasiswa berdemo dengan partai politik. Alasannya, partai membawa kepentingan politik secara nasional.

Wignyo adalah salah satu masyarakat desa yang mendapatkan program KBR (Kebon Bibit Rakyat). Bersama kelompknya, ia mendapatkan program PUMP (pengembangan Usaha Mina Pedesaan), perikanan budidaya, dan Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) pertanian.

Semuanya merupakan program pemerintah yg sangat terasa oleh kelompok-kelompok di Kauman, serta daerah lain. Jadi, kalau ada anggapan kebijakan politis terkait rencana kenaikan BBM, ia menyatakan itu merupakan isu yang tidak benar.

Disinggung tentang program bantuan langsung sementara (BLSM), Wignyo menilai itu sangat tepat, karena berdampak langsung bagi rakyat.

"Kompensasi dari kebijakan kenaikan harga BBM dalam bentuk BLT dirasakan oleh masyarakat miskin, yang saat ini tercatat ada 30 juta orang, atau 7,5 juta kepala keluarga," tukasnya. (*)

Sumber: Tribunnews.com | Senin, 26 Maret 2012

Read More

Selasa, 27 Maret 2012 | 0 komentar

Dosen: Yang Demo Hanya Mahasiswa

JAKARTA - Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, Jawa Timur, Binti Nur Asiah mengingatkan para mahasiswa yang akan ikut demo besok untuk tidak berperilaku anarkis.

"Siapapun warga negara berhak mengeluarkan pendapat karena dijamin oleh konstitusi dasar RI. Hal yang dilarang adalah berlaku anarkis dalam menyampaikan aspirasi," kata Nur Asiah di Jakarta, Senin (26/3).

Menyikapi isu sentral yang diusung oleh mahasiswa untuk menggelar aksi demonya menolak kenaikan harga BBM, menurut Nur Asiah, sesungguhnya dipicu oleh minimnya komunikasi antara mahasiswa dengan pengambil kebijakan di negeri ini.

"Kalau masyarakat saya lihat tidak begitu mempermasalahkan kenaikan harga BBM karena pemerintahan sebelumnya juga melakukan langkah serupa," tegasnya.

Menurut dia, sesungguhnya yang dipermasalahkan mahasiswa itu adalah efek domino dari kenaikan harga BBM.

Karena itu, Nur Asiah mengajak para mahasiswa untuk melakukan aksi simpatik dan menjauhi anarkis. "Jangan rusak infrastruktur dan jangan pula diganggu kepentingan rakyat," tegasnya.

Dijelaskannya, rencana kenaikan harga BBM adalah tepat karena subsidi selama ini lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas sementara rakyat miskin tidak tersentuh subsidi BBM.

"Subsidi BBM selama ini banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan rakyat miskin tidak tersentuh subsidi. Dengan naiknya harga BBM maka pemerintah tentu memiliki finansial untuk disalurkan kepada masyarakat miskin yang selama ini tidak tersentuh oleh subsidi BBM," tegasnya. (fas/jpnn)

Sumber: jpnn.com | Senin, 26 Maret 2012

Read More

| 0 komentar

Unjuk Rasa PSK Diwarnai Kericuhan

Tulungagung: Ratusan pekerja seks komersial (PSK) lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu, Tulungagung, Jawa Timur, demo ke Kantor DPRD setempat, Rabu (14/3). Mereka menolak penutupan lokalisasi yang akan dilakukan pemerintah daerah setempat.

Unjuk rasa yang semula damai berubah menjadi ricuh karena pendemo memaksa masuk gedung Dewan. Keributan tidak berlangsung lama karena sejumlah pengunjuk rasa diizinkan berdialog dengan anggota Dewan dan sejumlah pebajat daerah setempat. Pendemo mengancam akan membuka tempat liar jika pemerintah menutup lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu Tulungagung.(IAN)

Sumber: Liputan6.com | 4/03/2012

Read More

Kamis, 15 Maret 2012 | 0 komentar

Venna melinda jadi dosen tamu di Tulungagung

Tulungagung - Artis yang juga anggota Komisi I DPR RI, Venna Melinda, menjadi pusat perhatian ratusan mahasiswa saat di dapuk menjadi dosen tamu di kampus Universitas Tulungagung (Unita), Jumat.

Venna, yang datang bersama keluarga dan sejumlah staf ahlinya, langsung dikerubuti para mahasiswa untuk sekadar berfoto bersama dan meminta tanda tangan. Mantan Putri Indonesia itu berkecimpung di dunia politik bersama Partai Demokrat.

"Saya datang ke sini dalam rangka reses, dan atas undangan pihak Universitas Tulungagung untuk menyampaikan kuliah khusus sesuai dengan bidang yang saya tekuni," ujarnya kepada wartawan, usai menjado dosen tamu di Kota Marmer tersebut.

Venna mengungkapkan rasa senang dan bangganya atas sambutan hangat yang ditunjukkan oleh civitas kampus Unita.

Kesempatan itu setidaknya berhasil ia manfaatkan untuk memberikan materi pendidikan politik kepada para mahasiswa, selaku pemilih pemula. Beberapa isu yang disampaikan Venna terkait penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu).

Meski tidak serta merta mempromosikan diri, ia mengingatkan kepada para mahasiswa maupun seluruh civitas akademika Unita agar menggunakan hak pilih dalam pemilu secara cerdas.

"Pesan saya, jangan pernah memilih kembali anggota DPR yang hanya menjual pepesan kosong. Carilah wakil kalian yang benar-benar bisa menjembatani aspirasi dan memiliki komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat," cetusnya.

Vena juga mengingatkan bahwa tahun 2014 tidak lama lagi datang, dan pada momentum politik itu akan banyak bermunculan para calon anggota legislatif yang mencoba mendekatkan diri kepada rakyat.

"Hati-hati terhadap calon legislatif seperti ini, biasanya begitu terpilih mereka terus lupa dengan rakyat yang memilihnya," kata Venna, disambut tepuk-tangan para mahasiswa.

Disinggung mengenai peran yang telah dilakukannya di Daerah pemilihan (Dapil VI) meliputi Tulungagung dan Kediri, Jawa Timur, ia mengaku bahwa sudah menjalankan semua amanah yang selama ini diletakkan di pundaknya.

Venna membuktikan komitmennya terhadap rakyat pemilihnya itu dengan mencontohkan inisatifnya dalam mendirikan rumah aspirasi rakyat di Kediri.

"Insya Allah tahun ini juga akan kami bangun di Kabupaten Tulungagung. Rumah aspirasi ini menjadi media saya dalam menjaring aspirasi masyarakat, sekaligus agar bisa menjalankan semua kegiatan reses dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Venna tidak lupa mendorong para perempuan untuk lebih aktif dalam dunia politik. Sebab menurutnya, hingga saat ini keterwakilan perempuan di parlemen masih baru mencapai kisaran 18 persen dari kuota minimal 20 persen yang diatur undang-undang.

"Jika semakin banyak perempuan yang bisa menjadi anggota dewan, maka mereka akan semakin mudah memperjuangkan hak gendernya," ujarnya.

Sumber: ANTARA | Jumat, 13 Januari 2012

Read More

Minggu, 15 Januari 2012 | 0 komentar

Pemkab Tulungagung Evaluasi Pencalonan Kades Berijazah Palsu

Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung akhirnya mengevaluasi pengajuan salah seorang calon kepala Desa Siyotobagus, Kecamatan Bandung, karena diduga menggunakan ijazah palsu.

"Kami akan secepatnya melakukan koordinasi dengan panitia pilkades (pemilihan kepala desa) setempat, untuk mengkaji lagi jika memang saudara Joko Suyono yang ikut mencalonkan diri ini pernah terlibat skandal ijazah palsu," ujar Kabag Pemerintahan Pemkab Tulungagung Bagus Kuncoro, Kamis.

Penegasan itu disampaikan Bagus setelah Kamis siang, puluhan warga Desa Siyotobagus berunjuk rasa di depan kantor pemkab dan memprotes pencalonan Joko Suyono, dengan alasan sudah pernah diberhentikan sebagai kades karena masalah ijazah palsu tersebut.

Bagus berjanji, siap meninjau secara langsung keabsahan ijazah milik Joko. "Kami prinsipnya menampung seluruh aspirasi mereka, tapi kami juga tidak mau gegabah dalam melakukan evaluasi karena aksi semacam ini rentan ditungganggi kepentingan politik," ujarnya.

Sebagai langkah awal, lanjut Bagus, pihaknya akan memanggil panitia Pilkades Siyotobagus untuk memeriksa seluruh berkas calon yang saat ini sudah tercatat mendaftar.

Apabila dari hasil koordinasi itu diketahui ada calon yang diduga berijazah palsu, pihaknya akan segera membentuk tim verifikasi untuk mengecek keaslian ijazah dimaksud ke lembaga pendidikan yang menerbitkan.

"Kalau positif palsu ya otomatis harus dicoret oleh panitia, tapi kalau tidak ya tidak ada alasan untuk menggugurkan pencalonannya. Ingat, di negara demokratis seperti di Indonesia, setiap warga negara berhak memilih ataupun dipilih asal memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, koordinator warga Desa Siyotobagus Budi Ratno menegaskan, penolakan mereka terhadap pencalonan Joko Suyono, dengan alasan yang bersangkutan sudah pernah mendapatkan sanksi pencopotan dari jabatan kades.(Destyan)

Sumber: antarajatim.com | 08 Des 2011

Read More

Sabtu, 10 Desember 2011 | 0 komentar

Demo Mahasiswa Tuntut Pembubaran Banggar Diwarnai Saling Dorong

Surabaya - Aksi saling dorong mewarnai aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Jatim yang dilakukan di depan gedung DPRD Jatim. Saling dorong puluhan mahasiswa dan polisi itu terjadi saat massa mahasiswa merangsek masuk ke gedung dewan.

Dari pengamatan detiksurabaya.com, Selasa (20/9/2011), aksi saling dorong itu tidak berlangsung lama. Perwakilan mahasiswa akhirnya diperbolehkan masuk untuk bertemu anggota dewan. Mahasiswa sendiri menggelar aksi demo menuntut pembubaran badan anggaran (banggar) yang dinilai hanya menjadi tempat korupsi.

"Banggar sebagai alat kelengkapan DPR sarat dengan masalah terutama soal transparansi anggaran," kata koordinator aksi, Mubarok, dalam orasinya.

Dengan suara lantang Mubarok mengatakan banggar berpotensi memunculkan mafia baru yakni mafia anggaran. Sebelumnya sudah ada mafia pajak dan mafia hukum. Banggar, kata Mubarok, dinilai sudah melampaui kewenangannya yakni mengintervensi kebijakan fiskal yang sudah dirumuskan oleh para menteri.

"Alokasi dana yang seharusnya 100 % bisa menyusut menjadi 50 % bila sudah melewati banggar," tambah Mubarok.

Mubarok meminta agar banggar baik di daerah dan pusat harus dibubarkan. Solusi untuk pembubaran banggar adalah mengembalikan fungsi komisi di lembaga legislatif untuk mengurusi keuangan negara.

Demo diikuti 11 BEM di Jatim. Diantaranya BEM Ubhara, BEM Tulungagung, BEM Arrosyid dan BEM Bangkalan. Dalam aksinya, demo dijaga cukup ketat personel dari Polrestabes Surabaya dan Polsek Krembangan.(iwd/fat)

Sumber: detikSurabaya | Selasa, 20/09/2011

Read More

Selasa, 20 September 2011 | 0 komentar

PGRI Tanggapi Sinis Tuntutan Dua Ormas Terkait DPT Ke DPRD

Polemik terbentuknya Dewan Pendidikan Tulungagung masih berlanjut, terbukti sampai saat ini Komisi A masih menunggu terkait surat rekomendasinya ke Bupati Tulungagung piahak yang berwenang mengeluarkan SK DPT. Seperti diinformasikan sebelumnya, rekomendasi tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan dari dua ormas Islam terbesar di Tulungagung, yakni NU dan Muhammadiyah. Menanggapi hal tersebut, PGRI melalui ketuanya, Suharno, tidak bergeming, sebagai salah satu lembaga yang merekomendasikan Supriono, untuk menjadi ketua DPT periode 2011-2014.

Suharno, yang juga sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini mencontohkan bahwa di Madiun dan juga Provinsi Jawa Timur KETUA Dewan Pendidikan berasal dari anggota legislatif. Dia justru juga mengkritik, kenapa ketika berkenaan dengan Dewan Pendidikan NU dan Muhammadiyah berteriak, sementara terkait permasalahan pendidikan sebelumnya tidak, seperti persoalan pendidikan mahal dan sebagainya.

Sumber: liiur.com

Read More

Rabu, 23 Februari 2011 | 0 komentar

Gelar Aksi untuk Petani

TULUNGAGUNG - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tulungagung pagi (27/09) kemarin memperingati Hari Petani Sedunia yang jatuh pada 24 September. Mereka menggelar teatrikal sambil berjalan kaki dari jalan Ahmad Yani Timur menuju Pendopo Konghas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung di jalan RA Kartini.

Tak lupa, para aktivis berorasi sambil membentangkan poster serta memberikan selebaran berisikan 11 tuntutan kepada para pengguna jalan. Tuntutan yang disuarakan berupa negara perlu merumuskan politik dan kebijakan yang jelas terkait masalah pertanian. Selain itu, juga meningkatkan nilai tukar petani, membangunan agro industri berbasis masyarakat di tingkat pedesaan dan lain sebagainya.

Ketua PMII Cabang Tulungagung Iwan Adi Kusuma ditemui di sela-sela aksi mengatakan, gerakan massa ini sebagai bentuk solidaritas kalangan mahasiswa terhadap para petani. Menurut dia, meskipun Indonesia disebut sebagai negara agraris, namun kesejahteraan petani masih jauh dari harapan. "Kami menilai, petani semakin termarginalisasi oleh kepentingan berbagai kelompok. Mereka hanya sebagai korban kepentingan kelompok elit politik dan pemilik modal," ujarnya.

Iwan Adi Kusuma menegaskan, seharusnya pemerintah segera membuat regulasi mengenai upah buruh tani, peningkatan teknologi tepat guna bagi kaum petani, serta membangun lebih banyak infrastruktur.

"Dalam hal ini, pemerintah harus komitmen untuk terus memantapkan upaya ketahanan pangan, kelancaran arus barang dan informasi untuk peningkatan daya saing ekonomi bagi pemerataan pembangunan bagi integrasi ekonomi nasional," ungkapnya.

Iwan melanjutkan, keberadaan pertanian di setiap desa harus ditumbuhkembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi. Jika hal itu tidak, dapat mengakibatkan masyarakat desa migrasi ke kota.

Aksi yang dimulai pukul 09.00 hingga 10.00 itu berjalan lancar. Massa membubarkan diri secara tertib. (tri/her)

Sumber: jawapos.com

Read More

Selasa, 28 September 2010 | 0 komentar

Cap Darah Tolak Stasiun Elpiji

Tulungagung - Warga Kelurahan Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung mati-matian menolak pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di tengah permukiman dengan bakal menggelar cap jempol berdarah.

“Warga Lingkungan III Pacitan dan sebagian warga Kelurahan Ngunut lain memang telah sepakat menggalang cap jempol darah di atas selembar kain putih panjang untuk mendukung penolakan pendirian SPPBE ini,” kata salah seorang warga Ngunut, Dwi Indriatno, Minggu (15/8).

Gagasan menggalang cap jempol darah serta aksi massa tahap kedua merupakan aspirasi warga setelah mereka berembuk usai menggelar demonstrasi besar-besaran pada 28 Juli 2010. Sejak awal warga Kelurahan Ngunut menyatakan menolak pendirian SPPBE yang dibangun di tengah permukiman mereka karena tergolong kawasan padat penduduk.

Pendirian SPBE di kawasan padat penduduk tersebut dinilai tidak prosedural. Warga tidak pernah diberitahu ataupun mendapat penjelasan yang memadai terkait rencana pembangunan SPBE, kecuali hanya permintaan tanda tangan untuk pendirian tembok pembatas di lingkungan warga.

Kendati ketegangan soal pro dan kontra kehadiran SPPBE di Ngunut meningkat, Pemkab Tulungagung hingga kini belum memutuskan status SPPBE Ngunut yang dipersoalkan warga sekitar. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Tulungagung Ahmad Pitoyo, mengatakan, permasalahan SPPBE Ngunut masih akan dikaji bersama tim teknis yang dibentuk pemkab.

“Ya kami masih akan melakukan koordinasi dulu dengan tim teknis pemkab yang terdiri atas BPPT, Bagian Hukum, Bappeda, Kantor Lingkungan Hidup, dan PU sebelum mengambil keputusan final,” kata Ahmad Pitoyo.

Sementara itu, PT Pertamina menyampaikan keinginannya untuk bisa bertemu dengan warga yang menolak pembangunan SPPBE. “Harapannya begitu. Masyarakat yang kontra ini pada pertemuan selanjutnya kami harap bisa didatangkan sehingga permasalahan SPPBE di Ngunut ini bisa diselesaikan,” ujar Sales Representative Elpiji PT Pertamina Rayon IV Kediri-Madiun M Imam Azhar.

Dia menduga, munculnya gerakan penolakan pendirian SPPBE karena masyarakat belum mengerti. Terutama menyangkut standar keamanan dan keselamatan dalam sebuah bangunan SPPBE. Azhar menambahkan, penjelasan yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat agar dimengerti tidak hanya menyangkut standar keamanan dan keselamatan saja, tetapi juga terkait aturan main dalam pendirian SPPBE. nant

Sumber: surya.co.id

Read More

Senin, 16 Agustus 2010 | 0 komentar

Demo, SPPBE Sempat Ricuh

TULUNGAGUNG- Ratusan warga dari lingkungan III Dusun Pacitan Desa/ Kecamatan Ngunut kemarin, mengepung kantor Pemkab yang berada dijalan Ahmad Yani Timur Tulungagung. Mereka, mendesak pemerintah daerah segera menutup pendirian stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) milik PT Gangsar Sentosa Petroleum yang berlokasi dilingkungan III Ngunut. Desakan itu, didasari proses perizinan pendirian SPPBE diduga dengan cara memalsukan tanda tangan warga. Selain itu, mereka menilai pendirian SPPBE ditengarai sangat bertentangan dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh PT Pertamina karena berlokasi dikawasan padat penduduk dan padat industri kecil.

Aksi massa yang terjadi sekitar pukul 10.00, datang dengan mengendarai empat buah truk serta ratusan kendaraan bermotor. Mereka longmarch, mulai dari lingkungan III Ngunut menuju Pemkab Tulungagung. Dalam aksinya, ratusan massa sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang berjaga-jaga dilokasi kejadian. Yakni, terjadi aksi saling dorong pagar kantor Pemkab Tulungagung. Pasalnya, massa memaksa masuk kedalam kantor Pemkab untuk menemui Bupati Tulungagung Heru Tjahjono. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Karena, orang nomor satu di Pemkab itusedang kunjungan keluar kota. Akibatnya, beberapa massa yang kecewa mencoba melempari petugas dengan nasi bungkus, kaleng air mineral bahkan hingga telor busuk. Namun, upaya itu berhasil dihalau setelah aparat kepolisian mengambil pentungan serta tameng (perisai-red) pengaman. " Tindakan mengahalau ini perlu dilakukan, karena mereka memaksa masuk kedalam kantor Pemkab," ujar salah satu perwira Polres Tulungagung yang enggan disebutkan namanya.

Selang beberapa menit kemudian, perwakilan massa didampingi beberapa aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memasuki kantor Pemkab Tulungagung atau tepatnya (Ninawida), untuk berdialog dengan beberapa pejabat Pemkab Tulungagung. Diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Maryoto Birowo, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Ahmad Pitoyo, Kepala Dinas Cipta Karya Bina Marga, Rooswita Sianipar, Camat Ngunut Mohamad Acwan. Namun, dalam dialog itu tampaknya tidak menemukan titik temu antara massa pengunjuk rasa dengan pejabat pemkab Tulungagung. Pasalnya, massa tetap mendesak agar pendirian SPPBE mik Trimo itu ditutup. " warga lingkungan III Ngunut, selama ini dihantui kekhawatiran sejak berdirinya SPPBE. Pasalnya, pembangunanya berada dikawasan prumahan padat penduduk," kata Hadi Suparno, warga lingkungan III Ngunut.

Menurut dia, warga mendesak agar Pemkab Tulungagung untuk segera menutup pendirian SPPBE, karena proses perijinannya diduga mengelabuhi warga. " saat itu, warga yang bertandatangan itu berjumlah 24 orang. Prosesnya, dia dikelabuhi dengan disodori kertas kosong. Dengan alasan, tandatangan itu untuk proses ijin pendirian tembok bangunan. Namun realisasinya untuk izin pendirian SPPBE. Jelas, tindakan ini pembohongan public," paparnya.

Sekretaris Daerah ( Sekda) Maryoto Birowo, ketika dialog bersama perwakilan massa mengatakan, pemkab akan segera mengambil sikap terhadap keluhan warga terkait pendirian SPPBE tersebut. Menurut dia, sesuai dengan hasil pertemuan dengan warga lingkungan III Ngunut, Pemkab Tulungagung memutuskan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama secra teknis pendirian SPPBE Ngunut akan dikaji kembali oleh tim teknis perijinan bersama Pertamina. Selanjutnya, sambil menunggu hasil kajian tim teknis perijinan bersama Pertamina, maka untk sementara aktivitas pembangunan SPBE diberhentikan. " Kajian ulang terkait pendirian SPPBE itu akan dilakukan oleh Tim teknis Perijinan yang terdiri dari, BPPT, Bappeda, Dinas PU BMCK, BLH, Satpol PP, Bagian Hukum , Disperindag serta Camat Ngunut," kata Maryoto Birowo.

Setelah mendapatkan jawaban, ratusan massa yang sebelumnya memadati jalan Ahmad Yani Timur, mulai kembali menuju kendaraannya masing-masing. Selanjutnya, sambil menerikkan yel-yel serta lagu-lagu perjuangan mereka membubarkan diri. (tri)

Sumber: Jawa Pos

Read More

Jumat, 30 Juli 2010 | 0 komentar

Desak Evaluasi Kompetensi Pejabat Publik

TULUNGAGUNG – Hari Kebangkitan Nasional adalah moment tepat untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan.

Semangat itu, seperti yang kemarin ditunjukkan sekitar 20 aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tulungagung. Mereka menggelar aksi turun jalan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei kemarin.

Aksi massa digelar mulai pukul 09.00 hingga pukul 10.00. Para aktivis ini mengadakan long march dan membentangkan bendera sambil menyanyikan lagu-lagu tentang perjuangan. Mereka berangkat mulai dari perempatan BTA dan berjalan hingga kantor DPRD Tulungagung.

Sepanjang jalan yang dilalui, mahasiswa membagikan selebaran yang berisikan beberapa tuntutan kepada para pengguna jalan.

Ketua PMII Cabang Tulungagung, Ade Iwan Kusuma mengatakan, sebagai lembaga peduli terhadap kondisi sosial, PMII sengaja mendengungkan tuntutan, karena perlu adanya pengukuhan di seluruh komponen bangsa mulai dari pusat hingga daerah, terutama Tulungagung. Agar Pemkab Tulungagung segera melakukan evaluasi kompetensi kepada sejumlah pejabat publik di jajaran SKPD. Pasalnya, banyak pejabat di instansi pemkab yang kurang berkompeten di bidangnya.

“Kompetensi itu dapat dilihat mulai dari bidang kesehatan, PDAM, pendidikan, tenaga kerja dan lain sebagainya,” kata mahasiswa STAIN Tulungagung ini kepada wartawan.

Ade Iwan melanjutkan, Hari Kebangkitan Nasional seharusnya untuk meningkatkan sejumlah potensi maupun prestasi warga Tulungagung. Salah satunya, dalam bidang olahraga. “Untuk memacu potensi generasi Tulungagung, sudah saatnya Tulungagung ini memiliki gedung olahraga ataupun gedung pemuda,” katanya.

Para aktivis juga menuntut kepada Pemkab Tulungagung, untuk segera melakukan upaya renovasi terhadap Museum Tulungagung. Pasalnya, kondisi museum sebagai tempat penyimpanan benda-benda bukti sejarah sangat memprihatinkan.

“Bagi kami, museum sebagai laboratorium purbakala sekali­gus untuk melestarikan benda cagar budaya,” ujar aktivis PMII yang lain bernama Muhklis.

Mahasiswa STAIN bertubuh gembul dan berambut gondrong ini mengatakan, mereka mendesak kepada pemerintah untuk segera membentuk komisi informasi. Hal itu, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, sesuai dengan amanah UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. “Kami berharap, pemerintah segera membentuk itu, sebagai perwujudan dari repormasi birokrasi,” katanya.

Setelah menyampaiakan tuntutannya, di depan gedung DPRD Tulungagung, puluhan aktivis dari PMII langsung membubarkan diri. (tri/ris/radartulungagung.co.id)

Read More

Jumat, 21 Mei 2010 | 0 komentar

Kantor Bupati Didemo Warga Pagerwojo, Dewan Diunjukrasa Mahasiswa

Tulungagung – Pada saat bersamaan, Senin (3/5/2010), Kantor Bupati dan Gedung DPRD Tulungagung menjadi sasaran pengunjuk rasa dari dua kelompok berbeda dengan tuntutan berbeda pula.

Sedikitnya 300 warga Desa/Kecamatan Pagerwojo mengepung Kantor Bupati di Jl A Yani Timur itu. Mereka menuntut agar Bupati Ir Heru Tjahjono MM mencopot Sunardi dari jabatan Kepala Desa setempat.

Menurut para pengunjuk rasa, ada beberapa alasan mengapa Sunardi harus dicopot dari jabatannya, di antaranya; tidak menjalankan roda pemerintahan desa sesuai visi dan misinya, tidak pernah hadir saat pertemuan lingkungan. Paling fatal, adalah Kades Sunardi mengakui, meski sebelumnya mengelak, telah berselingkuh dengan tetangganya sampai kemudian korban melahirkan.

“Apa mau, warga Pagerwojo dipimpin kepala desa yang doyan selingkuh dan ingkar janji,” teriak salah seorang di antara mereka saat berorasi di atas mobil pick up terbuka.Tentu saja, pertanyaan ini dijawab serempak dengan kata-kata tidak mau oleh pendemo lainnya tak kalah lantangnya.

Menanggapi tuntutan warga Desa Pagerwojo ini, Asisten I Sekkab Pemkab Tulungagung, Drs Sarwohono, coba melakukan dialog dengan perwakilan warga. Setelah berdialog cukup lama, akhirnya disepakati Inspektorat Pemkab akan melakukan pengusutan terhadap kasus perselingkuhan Kades Pagerwojo.

Warga terlihat cukup puas juga dengan hasil dialog. Mereka pun kemudian meninggalkan Kantor Bupati Tulungagung menuju desanya tanpa mampir ke gedung DPRD seperti yang direncanakan semula.

Sementara itu, mahasiswa STAIN Tulungagung yang tergabung dalam Laskar Peduli Pendidikan Indonesia (LPPI) disaat warga Desa Pagerwojo melakukan aksi demo, mereka juga melaukan aksi serupa di Gedung DPRD Tulungagung. Kedatangan para mahasiswa ini untuk merefleksi Hari Pendidikan Nasional.

Koordinator LPPI, Zainul Arifin, menandaskan saat ini telah terjadi apa yang dinamakan kebobrokan pendidikan nasional. “Adanya UN yang seakan menjadi hantu bagi siswa itu merupakan salah satu bobroknya dunia pendidikan kita sekarang,” ujarnya.

Selanjutnya Zainul menyataan keadaan ini diperparah lagi dengan menjamurnya sekolah RSBI. Padahal RSBI hanya mementingkan kompetisi yang sifatnya infrastruktur tanpa mementingkan mutu pendidikan dan membuat kapitalisme pendidikan terbuka lebar.

Sebelumnya, saat melakukan longmarch menuju Gedung DPRD Tulunggaung, massa LPPI sempat melakukan orasi di bundaran TT (Tulungagung Theatre). Di tempat itu mereka juga menyempatkan berorasi menolak kapitalisasi pendidikan dan mafia pendidikan. zonaberita

Read More

Senin, 03 Mei 2010 | 0 komentar