Cap Darah Tolak Stasiun Elpiji

Tulungagung - Warga Kelurahan Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung mati-matian menolak pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di tengah permukiman dengan bakal menggelar cap jempol berdarah.

“Warga Lingkungan III Pacitan dan sebagian warga Kelurahan Ngunut lain memang telah sepakat menggalang cap jempol darah di atas selembar kain putih panjang untuk mendukung penolakan pendirian SPPBE ini,” kata salah seorang warga Ngunut, Dwi Indriatno, Minggu (15/8).

Gagasan menggalang cap jempol darah serta aksi massa tahap kedua merupakan aspirasi warga setelah mereka berembuk usai menggelar demonstrasi besar-besaran pada 28 Juli 2010. Sejak awal warga Kelurahan Ngunut menyatakan menolak pendirian SPPBE yang dibangun di tengah permukiman mereka karena tergolong kawasan padat penduduk.

Pendirian SPBE di kawasan padat penduduk tersebut dinilai tidak prosedural. Warga tidak pernah diberitahu ataupun mendapat penjelasan yang memadai terkait rencana pembangunan SPBE, kecuali hanya permintaan tanda tangan untuk pendirian tembok pembatas di lingkungan warga.

Kendati ketegangan soal pro dan kontra kehadiran SPPBE di Ngunut meningkat, Pemkab Tulungagung hingga kini belum memutuskan status SPPBE Ngunut yang dipersoalkan warga sekitar. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Tulungagung Ahmad Pitoyo, mengatakan, permasalahan SPPBE Ngunut masih akan dikaji bersama tim teknis yang dibentuk pemkab.

“Ya kami masih akan melakukan koordinasi dulu dengan tim teknis pemkab yang terdiri atas BPPT, Bagian Hukum, Bappeda, Kantor Lingkungan Hidup, dan PU sebelum mengambil keputusan final,” kata Ahmad Pitoyo.

Sementara itu, PT Pertamina menyampaikan keinginannya untuk bisa bertemu dengan warga yang menolak pembangunan SPPBE. “Harapannya begitu. Masyarakat yang kontra ini pada pertemuan selanjutnya kami harap bisa didatangkan sehingga permasalahan SPPBE di Ngunut ini bisa diselesaikan,” ujar Sales Representative Elpiji PT Pertamina Rayon IV Kediri-Madiun M Imam Azhar.

Dia menduga, munculnya gerakan penolakan pendirian SPPBE karena masyarakat belum mengerti. Terutama menyangkut standar keamanan dan keselamatan dalam sebuah bangunan SPPBE. Azhar menambahkan, penjelasan yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat agar dimengerti tidak hanya menyangkut standar keamanan dan keselamatan saja, tetapi juga terkait aturan main dalam pendirian SPPBE. nant

Sumber: surya.co.id