Desak Evaluasi Kompetensi Pejabat Publik

TULUNGAGUNG – Hari Kebangkitan Nasional adalah moment tepat untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan.

Semangat itu, seperti yang kemarin ditunjukkan sekitar 20 aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tulungagung. Mereka menggelar aksi turun jalan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei kemarin.

Aksi massa digelar mulai pukul 09.00 hingga pukul 10.00. Para aktivis ini mengadakan long march dan membentangkan bendera sambil menyanyikan lagu-lagu tentang perjuangan. Mereka berangkat mulai dari perempatan BTA dan berjalan hingga kantor DPRD Tulungagung.

Sepanjang jalan yang dilalui, mahasiswa membagikan selebaran yang berisikan beberapa tuntutan kepada para pengguna jalan.

Ketua PMII Cabang Tulungagung, Ade Iwan Kusuma mengatakan, sebagai lembaga peduli terhadap kondisi sosial, PMII sengaja mendengungkan tuntutan, karena perlu adanya pengukuhan di seluruh komponen bangsa mulai dari pusat hingga daerah, terutama Tulungagung. Agar Pemkab Tulungagung segera melakukan evaluasi kompetensi kepada sejumlah pejabat publik di jajaran SKPD. Pasalnya, banyak pejabat di instansi pemkab yang kurang berkompeten di bidangnya.

“Kompetensi itu dapat dilihat mulai dari bidang kesehatan, PDAM, pendidikan, tenaga kerja dan lain sebagainya,” kata mahasiswa STAIN Tulungagung ini kepada wartawan.

Ade Iwan melanjutkan, Hari Kebangkitan Nasional seharusnya untuk meningkatkan sejumlah potensi maupun prestasi warga Tulungagung. Salah satunya, dalam bidang olahraga. “Untuk memacu potensi generasi Tulungagung, sudah saatnya Tulungagung ini memiliki gedung olahraga ataupun gedung pemuda,” katanya.

Para aktivis juga menuntut kepada Pemkab Tulungagung, untuk segera melakukan upaya renovasi terhadap Museum Tulungagung. Pasalnya, kondisi museum sebagai tempat penyimpanan benda-benda bukti sejarah sangat memprihatinkan.

“Bagi kami, museum sebagai laboratorium purbakala sekali­gus untuk melestarikan benda cagar budaya,” ujar aktivis PMII yang lain bernama Muhklis.

Mahasiswa STAIN bertubuh gembul dan berambut gondrong ini mengatakan, mereka mendesak kepada pemerintah untuk segera membentuk komisi informasi. Hal itu, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, sesuai dengan amanah UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. “Kami berharap, pemerintah segera membentuk itu, sebagai perwujudan dari repormasi birokrasi,” katanya.

Setelah menyampaiakan tuntutannya, di depan gedung DPRD Tulungagung, puluhan aktivis dari PMII langsung membubarkan diri. (tri/ris/radartulungagung.co.id)