Anggota DPRD Tulungagung Diancam Akan Dibunuh

Seputar Tulungagung - Dua anggota DPRD dan satu pengurus cabang NU (PCNU) Tulungagung mendapat ancaman pembunuhan dari seorang pria tak dikenal.

Informasi dari salah seorang korban saat dikonfirmasi ANTARA pada Rabu siang, teror yang disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) dan pernyataan verbal tidak langsung itu diduga berlatar belakang politis.

"Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui bahasa verbal ke sejumlah anggota dewan lain. Teman-teman (anggota DPRD) sudah tahu semua, termasuk siapa pelakunya," kata salah seorang anggota Komisi I DPRD Tulungagung yang enggan disebut namanya.

Pria yang dikenal vokal ini lalu merujuk masalah Dewan Pendidikan Tulungagung yang kini tengah disorot oleh Komisi I.

Ia menengarai, ada pihak-pihak yang tidak senang atas upaya legislasi yang tengah dilakukan komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ini.

Apalagi, Sabtu (12/2) lalu Komisi I "menyidang" Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Bambang Setyo Sukardjono terkait penetapan formatur kepengurusan di dewan pendidikan setempat yang dinilai menyalahi prosedur dan sarat rekayasa.

"Orang ini bahkan mengancam saya dengan mengatakan bahwa siapa saja yang mengganggu kepala dinas pendidikan akan berhadapan dengan dia. SMS itu dikirim melalui nomor telepon yang telah saya kenali dan sekarang masih tersimpan untuk barang bukti," ujarnya.

Ancaman serupa juga diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Tulungagung, Suwito, serta Wakil Ketua PCNU Tulungagung Nurkholis.

Kepada wartawan, Suwito memang tidak secara spesifik mengungkapkan adanya ancaman yang mengarah ke pembunuhan. Namun ia memastikan teror melalui sms maupun bahasa verbal tidak langsung memang dia alami bersama sejumlah anggota Komisi I lain.

"Kalau saya diancam atau tidak, diteror ataupun tidak itu tidak menjadi masalah. Asal yang kami lakukan sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan benar, ancaman apapun tidak akan menghentikan komitmen kami untuk melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintahan," tegasnya saat dikonfirmasi melalui telepon.

Sementara itu, Nurkholis yang sejak awal kritis terhadap penunjukkan ketua fraksi PDIP Tulungagung, Supriyono, mengaku tidak gentar meski juga mendapat ancaman pembunuhan melalui layanan pesan singkat sebagaimana dialami sejumlah anggota Komisi I.

Kepada wartawan, ulama yang masih berstatus PNS dan menjadi Kabid Kelembagaan dan Organisasi di Badan Kesbangpol Linmas Tulungagung ini justru balik menantang pelaku teror dengan cara membalas sms ancaman dengan sms ancaman yang tak kalah garang.

"Peneror mengancam katanya akan mengerahkan orang-orang untuk melakukan 'perhitungan' ke rumah. Saya jawab saja kalau saya tidak takut. Dalam hidup yang belum saya alami adalah mati, karena itu saya balik mengancam akan mengerahkan orang-orang saya ke rumah dia (pelaku teror)," kata Nurkholis berani.

Ancaman yang dialami dua anggota Komisi I DPRD dan salah satu pengurus PCNU Tulungagung ini informasinya telah berlangsung hampir sepekan terakhir, terutama sejak Kepala Dindik Tulungagung, Bambang Setyo Sukardjono "diadili" Komisi I, Sabtu (12/2) lalu.

Sayangnya, meski bukti ancaman itu masih ada dan dialami beberapa anggota dewan dan pengurus ormas PCNU, belum satupun dari korban yang berniat mengadukan sms bernada ancaman pembunuhan tersebut ke polisi.

Meski tidak sama sekali mengabaikan, Suwito dan Nurkholis beralasan teror tersebut sebagai hal wajar dalam dunia politik.

Apalagi mereka saat ini memang tengah menyorot masalah dewan pendidikan yang diindikasi "ditunggangi" kepentingan politik kelompok tertentu dengan target menjadi orang nomor satu di Pemkab Tulungagung pada pilkada tahun 2013 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung secara serempak menyatakan menolak formatur kepengurusan Dewan Pendidikan periode 2011-2016.

Surat keberatan yang juga berisi desakan dilakukannya pemilihan ulang itu secara resmi disampaikan ke Kepala Dindik Tulungagung, Bambang Setyo Sukardjono pada Selasa, awal Februari lalu.

Namun penolakan dua ormas Islam tersebut rupanya tidak digubris oleh Bambang dengan alasan pemilihan telah berlangsung secara fair dan independen.

Ada tiga poin yang menjadi sorotan mereka, pertama, masalah pembentukan dan penetapan formatur Dewan Pendidikan Tulungagung dinilai tidak dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam surat keputusan Mendiknas nomor 044/2002.

Kedua, panitia penyelenggara pemilihan dewan pendidikan dianggap tidak pernah melibatkan beberapa unsur seperti LSM pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan, dunia usaha, maupun organisasi profesi tenaga pendidik.

Dari 17 unsur yang harusnya ada, ormas NU maupun Muhammadyah bahkan tak satupun yang diakomodasi. Padahal, lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kedua organisasi Islam ini paling banyak.

Poin ketiga yang paling disorot oleh kedua ormas ini adalah soal penunjukan Ketua Komisi IV DPRD Tulungagung, Supriyono, sebagai Ketua Dewan Pendidikan Tulungagung periode 2010-2015.

Menurut Ketua PD Muhammadyah Tulungagung, Marsudi Al Azhari, penetapan itu jelas-jelas menyalahi Kepmendiknas Nomor 044Tahun 2002 yang mengatur tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

Menanggapi protes dan surat keberatan yang dilayangkan sejumlah pengurus cabang kedua ormas Islam tersebut, Supriyono bersikukuh pemilihan serta penetapan dirinya sudah melalui mekanisme prosedur yang benar.

Ketidakpuasan sejumlah pihak justru dia nilai bernuansa politis dan tidak mengedepankan upaya pemajuan dunia pendidikan di Tulungagung.

Meskipun begitu, tidak ada konfirmasi resmi yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai dugaan keterlibatan Ketua DPC PDIP Tulungagung ini dalam serangkaian sms berisi ancaman yang dialami koleganya maupun pengurus PCNU.

Hanya, beberapa sumber memang sempat menyinggung adanya perseteruan antara sejumlah politisi di dewan.

Sumber: antarajatim.com
FWMK4JFA8FFS