Seputar Tulungagung™  ~   Berita Tulungagung Hari Ini 
Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan

Pemkab Tulungagung Abaikan Tawaran Investasi Sistem "BOT"

Minggu, 28 Juni 2015 | 00.11.00 | 1 komentar

Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengabaikan tawaran investor untuk membangun pasar modern berskala besar (supermarker/hypermarket) dengan sistem BOT (bulid, operate, and transfer) atau pinjam pakai aset lahan daerah, karena yakin bakal terganjal di tingkat DPRD. Read More

"Sistem BOT sulit dilakukan, karena implementasinya memerlukan persetujuan dewan," kata Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo di Tulungagung, Sabtu.

Ia tidak secara lugas menyatakan penolakan tawaran kerjasama investasi dari pihak pengusaha nasional melalui skema BOT tersebut.

Syahri hanya menyatakan bahwa prosedur pelepasan aset daerah untuk dikerjasamakan dengan sistem BOT memerlukan proses panjang dan berbelit, terutama untuk mendapat persetujuan DPRD melalui penetapan peraturan daerah (perda).

Kendati mengakui tawaran kerjasama investasi pasar modern dengan sistem BOT cukup menguntungkan karena daerah berhak atas aset bangunan setelah masa pinjam pakai lahan berdurasi 25 tahun habis, ia mengisyaratkan wacana itu rentan penolakan dari kalangan dewan.

Terlebih, isu politik terkait liberalisasi pembangunan daerah potensial menggelinding liar menjelang pilkada serentak yang diikuti Kabupaten Tulungagung pada 2018 mendatang.

"Saya belum berfikir untuk mengajukan wacana tersebut ke dewan," ujarnya.

Syahri menegaskan, pada dasarnya kebijakan ekonomi yang dia anut dalam membangun Kabupaten Tulungagung memberi "ruang terbuka" bagi masuknya arus investasi nasional maupun asing untuk masuk ke daerah, termasuk di sektor "ritel" atau pasar modern.

Komitmen itu diwujudkan Syahri dengan mempermudah seluruh proses perizinan yang diperlukan/dibutuhkan, hingga berdirinya pasar modern tersebut.

"Silahkan jika swasta ingin masuk ke Tulungagung dan membangun pasar modern besar sekalipun, tapi aset lahannya usahakan sendiri (beli putus), bukan pakai aset daerah dengan sistem BOT tadi," kata Syahri.
Sumber: @antarajatimcom | Sabtu, 27 Juni 2015
Minggu, 28 Juni 2015 | 1 komentar

DPRD Tulungagung Tantang Mahasiswa Gelar "People Power"

Senin, 29 September 2014 | 23.58.00 | 1 komentar

Tulungagung - Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Adib Makarim menantang belasan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setempat untuk membangun gerakan "people power" menentang pemberlakuan Undang-undang pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, melalui lembaga DPRD.

"Silahkan teman-teman PMII melakukan konsolidasi dengan elemen pergerakan lain, ormas, LSM, maupun masyarakat yang memiliki visi sama soal perlunya mempertahankan pilkada langsung demi menjaga kedaulatan rakyat," cetus Adib saat melakukan audiensi dengan para aktivis PMII di gedung DPRD Tulungagung, Senin. Read More

Sumber: Antara Jatim | 29 Sept 2014
Senin, 29 September 2014 | 1 komentar

Bupati Tulungagung Akui lebih Setuju Pilkada Langsung

Selasa, 23 September 2014 | 20.38.00 | 1 komentar

Tulungagung - Bupati Tulungagung Sahri Mulyo mengakui dirinya lebih setuju sistem pemilihan kepala daerah secara langsung daripada melalui mekanisme demokrasi perwakilan di DPRD, karena menurutnya lebih demokratis dan sesuai aspirasi masyarakat.

"Kalau pertanyaannya secara pribadi, saya katakan lebih setuju pilkada langsung," kata Sahri Mulyo dikonfirmasi usai pembukaan pameran layanan publik di halaman Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, Selasa. Read More

Sumber: antarajatim.com | 23 Sept 2014
Selasa, 23 September 2014 | 1 komentar

DPRD Tulungagung Kebut Pembahasan Tatib – Kode Etik

Kamis, 18 September 2014 | 01.25.00 | 1 komentar

Tulungagung - Anggota DPRD Tulungagung saat ini sedang membahas aturan Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik keanggotaan dewan setempat. Pembahasan ini direncanakan sudah selesai dalam waktu sepekan.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung yang baru ditetapkan dalam rapat paripurna, Sabtu (13/9) lalu, Adib Makarim SAg MH, mengungkapkan pembahasan aturan Tatib dan Kode Etik DPRD Tulungagung dilakukan oleh 20 anggota panitia khusus (Pansus). “Kemarin sudah menggelar rapat pertama. Harapannya dalam seminggu dibahas sudah kelar,” ujarnya pada Bhirawa, Selasa (16/9). Read More

Sumber: Bhirawa | Tue, Sep 16th, 2014
Kamis, 18 September 2014 | 1 komentar

50 Caleg Terpilih DPRD Tulungagung

Kamis, 15 Mei 2014 | 22.03.00 | 2 komentar

Bertempat di Hall Hotel Narita Kota Tulungagung, KPU Tulungagung melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Rapat pleno yang diselenggarakan, Senin (12/5) malam, itu berlangsung tertib dan kondusif. Read More

KPU Tulunggung menetapkan 50 caleg terpilih dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Tulungagung, Suprihno Spd MPd. Ke-50 caleg terpilih tersebut masing-masing adalah satu caleg dari Partai Nasdem, enam caleg dari PKB, dua caleg dari PKS, 12 caleg dari PDI Perjuangan, lima caleg dari Partai Golkar, tujuh caleg dari Partai Gerindra, empat caleg dari Partai Demokrat, empat caleg dari PAN, satu caleg dari PPP, enam caleg dari Partai Hanura dan satu caleg dari PBB.

Tercatat 26 caleg yang terpilih untuk menjadi anggota dewan pada periode 2014-2019 merupakan wajah lama. Sedang sisanya merupakan wajah baru.

Caleg terpilih yang memperoleh suara terbanyak diraih oleh Supriyono SE MSi. Dia yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Tulungagung memperoleh suara sebanyak 9.339 suara.

Suprihno mengungkapkan hasil rapat pleno akan segera dikirim ke DPRD Tulungagung selain ke KPU RI. “Penyerahan ke DPRD Tulungagung sebagai dasar untuk melakukan pelantikan anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019,” ujarnya.

Sebelumnya, Suprihno kembali membeberkan jika sebelum dilakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, KPU Tulungagung telah melaksanakan dua rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tulungagung. Rekomendasi tersebut untuk melakukan peninjauan ulang hasil penghitungan suara di 13 TPS yang berada di empat kecamatan.

“Dari peninjauan ulang yang dilakukan oleh KPU Tulungagung dengan membuka kotak suara dan melihat plano didapat pembuktian tidak ada penggelembungan suara seperti yang ditudingkan. Semua data sesuai antara plano, C1 dan D,” paparnya.

Hadir dalam rapat pleno, Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM selain juga anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Tulungagung dan Panwaslu Kabupaten Tulungagung serta saksi dari partai politik.

Semua saksi partai politik yang hadir kemudian membubuhkan tandatangannya dalam berita acara penetapan yang disaksikan oleh semua komisioner KPU Tulungagung dan tamu undangan yang hadir.

Catatan: 50 calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung hasil Pemilihan Umum 2014 bisa diunduh disini

Sumber: KPU Tulungagung | 13 Mei 2014
Kamis, 15 Mei 2014 | 2 komentar

Kejari tahan anggota DPRD Tulungagung

Rabu, 05 Februari 2014 | 13.53.00 | 1 komentar

Tulungagung - Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Edy Tetuko (43) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat atas dugaan korupsi dana hibah PSSI sebesar Rp1,7 miliar.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan ini diperiksa itensif oleh penyidik. Setelah ditemukan dua alat bukti, Edy akhirnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tulungagung. Read More


Sumber: Sindonews.com | Selasa, 4 Februari 2014
Rabu, 05 Februari 2014 | 1 komentar

Kejaksaan Tahan Anggota DPRD Tersangka Korupsi PSSI

Selasa, 04 Februari 2014 | 22.40.00 | 1 komentar

Tulungagung - Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur, Selasa, menahan Edy Tetuko (43), seorang anggota DPRD setempat yang telah lama ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah PSSI 2011 senilai Rp1,7 miliar.

Sinyalemen penahanan Edy telah lama dilontarkan Kepala Kejaksaan Neheri Tulungagung, I Made Murtika, pada akhir tahun 2013 dan awal Januari 2014. Read More

Sumber: ANTARA News | Selasa, 4 Februari 2014
Selasa, 04 Februari 2014 | 1 komentar

Warga Dua Desa di Tulungagung Tuntut Keadilan Pilkades

Kamis, 13 Juni 2013 | 01.09.00 | 0 komentar

Tulungagung: Ratusan warga Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol, dan Desa Jengglongharjo Kecamatan Tanggungunung, Tulungagung, Jawa Timur, yang bergabung dalam masyarakat Peduli Pilkades berunjuk rasa ke Gedung DPRD Tulungagung, Senin (10/6).

Massa menuntut anggota dewan agar menekan Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Wonorejo yang dinilai telah cacat hukum agar diulang. Dalam aksinya, massa membawa puluhan poster berisi tuntutan dan hujatan terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak pro-aktif dengan kondisi di lapangan.

Setelah puas berorasi, perwakilan pengunjuk rasa diperbolehkan masuk ke Gedung DPRD dan bertemu anggota dewan. Namun, dialog dengan wakil rakyat berjalan buntu. Pasalnya, komisi yang membidangi masalah tersebut sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

Setelah mendapatkan penjelasan dari anggota DPRD, akhirnya masa membubarkan diri dengan tertib. Mereka mengancam akan melakukan aksi serupa dengan massa lebih banyak lagi apabila tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.

Di lain tempat, Kepala Bagian Pemerintahan Tulungagung Wahyu Setya Praptono menyatakan mekanisme Pilkades di Desa Wonorejo dan desa lain sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga hasilnya tidak dapat diulang kembali.


Sumber: Metrotvnews.com | Selasa, 11 Juni 2013
Kamis, 13 Juni 2013 | 0 komentar

Delapan Bacaleg Tulungagung Terancam Dicoret

Minggu, 02 Juni 2013 | 00.12.00 | 0 komentar

Tulungagung - Komisi Pemilihan Umum Tulungagung, Jawa Timur, mengungkapkan sedikitnya delapan bakal calon legislatif dari empat partai politik peserta Pemilu 2014 terancam dicoret karena tidak memenuhi persyaratan.

"Hasil verifikasi berkas perbaikan sementara yang kami lakukan menemukan sedikitnya ada delapan bacaleg yang tidak memenuhi syarat, tapi keputusan finalnya masih akan dibahas dalam rapat pleno malam ini," kata Ketua KPU Tulungagung Suyitno Arman, Jumat.

Disebutkan, delapan bacaleg yang terancam dicoret dari pencalonan tersebut berasal dari Partai Demokrat (lima orang), PDIP (satu orang), PKPI (satu orang) dan Partai Gerindra (satu orang).

Mereka terancam tidak lolos pencalonan karena ada sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU, seperti tidak melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, dokumen persyaratan dalam form BB-1 tidak lengkap, atau tidak menyertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Arman mengisyaratkan jumlah bacaleg yang dicoret atau tidak diloloskan dalam pencalonan bisa bertambah atau berkurang, setelah seluruh hasil verifikasi perbaikan berkas sementara dibahas dalam rapat pleno KPU.

"Istilahnya, hasil penelitian berkas yang dilakukan oleh masing-masing komisioner KPU akan diuji bersama, terutama yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) maupun MS (memenuhi syarat) tapi dianggap masih ada yang mencurigakan," jelasnya.

Secara keseluruhan, jumlah bakal calon legislatif yang didaftarkan 12 partai politik peserta Pemilu 2014 tercatat sebanyak 545 orang.

Jika telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi pencalonan, mereka selanjutnya akan memperebutkan jatah 50 kursi yang tersedia di DPRD Tulungagung dalam Pemilu 2014.

Jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pemilu 2014 di Kabupaten Tulungagung saat ini tercatat sebanyak 800-an ribu jiwa.

Sumber: antarajatim.com | 31 Mei 2013
Minggu, 02 Juni 2013 | 0 komentar

Ketua DPRD Tulungagung gemetar ketemu Soekarwo

Selasa, 30 April 2013 | 18.43.00 | 0 komentar

Tulungagung - Saat pelantikan Bupati dan wakil Bupati Tulungagung, ada momen dimana Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyindir Ketua DPRD Tulungagung Supriyono yang dinilai masih kaku saat memimpin sidang paripurna pelantikan bupati dan wakil bupati.

Seperti diketahui, Supriyono merupakan tersangka kasus korupsi dana PSSI senilai Rp1,75 miliar yang belum sepekan ini ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

"Ketua dewan baru masih terlihat kaku dalam memimpin sidang. Tadi ngomong sama saya gemetar. Saya takut palu yang diketukkan patah," katanya usai melantik bupati dan wakil bupati Tulungagung yang langsung disambut tawa, Selasa (30/4/2013).

Selain Kapolda Jatim, dalam pelantikan bupati dan wakil bupati Tulungagung ini juga dihadiri mantan bupati Tulungagung, wakil walikota Surabaya, Bambang DH, anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dan beberapa kepala daerah tetangga.

"Saya berharap bupati dan wakil bupati baru Tulungagung bisa melanjutkan pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik," pungkasnya.(Solichan Arif/ysw)

Sumber: Sindonews.com | Selasa, 30 April 2013
Selasa, 30 April 2013 | 0 komentar

Ratusan Guru Duga Jabatan Kepsek di Tulungagung Dijualbelikan

Tulungagung: Persatuan Guru RI (PGRI) berunjuk rasa di depan kantor DPRD Tulungagung, Jawa Timur. Mereka menuntut transparansi pengangkatan kepala sekolah (kepsek) di kabupaten tersebut.

Ratusan guru yang bergabung dalam organisasi itu membentangkan spanduk dan poster di depan kantor DPRD. Mereka menduga pejabat Dinas Pendidikan Tulungagung menyelewengkan wewenang pengangkatan kepsek. Mereka menduga jabatan itu dijualbelikan.

Para guru pun menuntut pencopotan kepala dinas pendidikan setempat. Pasalnya, menurut mereka, kepala dinas arogan mengambil kebijakan. Mereka pun mendesak pemberian uang tunjangan profesi guru.

Tak berapa lama kemudian, anggota DRPD Tulungagung menerima para pengunjuk rasa. Setelah menyampaikan aspirasi, para guru pun bubar. Namun mereka mengancam akan kembali beraksi bila pemerintah tak memenuhi tuntutan para guru.

Sumber: Metrotvnews.com | Selasa, 30 April 2013
| 0 komentar

Tunjangan Raib, Ribuan Guru Tulungagung Unjuk Rasa

Senin, 29 April 2013 | 23.05.00 | 1 komentar

Tulungagung- Ribuan guru di Kabupaten Tulungagung mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin 29 April 2013. Mereka mempertanyakan tunjangan sertifikasi sebesar Rp 30 miliar yang diduga raib.

Para pendidik ini meluruk kantor DPRD dengan mengendarai sepeda motor dan satu mobil pengeras suara. Begitu memasuki halaman DPRD yang dijaga ketat aparat kepolisian, mereka merangsek ke dalam gedung sambil berorasi. "Kami menuntut hak dari negara," kata Suharno, ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tulungagung dalam orasinya,.

Sebanyak 5.000 lebih guru mulai jenjang Taman Kanak-kanak hingga SLTA di Tulungagung, menurut Suharno belum menerima gaji sertifikasi selama dua bulan pada tahun 2012. Diperkirakan dana sebesar Rp 30 miliar itu sengaja diendapkan untuk memperoleh bunga bank. Pendapatan bunga itu diduga masuk ke kantong pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

Selain sertifikasi, mereka juga mempermasalahkan rekruitmen kepala sekolah yang tidak transparan. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Eko Asistono dituding memanfaatkan rekruitmen itu untuk mencari untung pribadi. Selain dugaan pungli, Dinas Pendidikan juga mengabaikan tes uji dan kelayakan serta tidak transparan saat memaparkan hasil rekruitmen.

Meski perwakilan mereka ditemui Komisi A Bidang Pendidikan DPRD Tulungagung, namun emosi para guru tak terbendung saat proses dialog berjalan lama. Para guru yang kecapekan usai mengajar di sekolah berteriak-teriak memanggil teman-temannya yang sedang berdialog keluar. Mereka menganggap pembicaraan itu tidak efektif karena Dewan tak mampu menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan. "Keluar saja, percuma," teriak mereka sambil berbondong-bendong memasuki ruangan.

Beruntung polisi mampu membujuk mereka agar tidak merangsek masuk dan menunggu di teras. Sementara perwakilan mereka turun diiringi sejumlah anggota Komisi A. "Kami mohon maaf karena Kepala Diknas tak bisa kami hadirkan," tutur Suwito, ketua Komisi A.

Dia hanya bisa menjanjikan akan menggelar pertemuan pekan depan dengan meminta pertanggungjawaban Eko. Pada prinsipnya Dewan meminta pemerintah menjelaskan uang Rp 30 Miliar itu dan menyerahkannya kepada guru penerima sertifikasi.

Pernyataan itupun direaksi negatif para guru yang menganggap Dewan tak berwibawa. Mereka masih berharap Dewan bisa menghadirkan Eko untuk menjelaskan sikapnya. "Kepala Diknas sudah tidak sefaham dengan PGRI," kata Suharno.

Namun dia memastikan aksi ini tidak akan menghambat pelaksanaan ujian nasional SD mendatang.

HARI TRI WASONO

Sumber: TEMPO.CO | Senin, 29 April 2013
Senin, 29 April 2013 | 1 komentar

PDIP Jatim Berhentikan Anggota Komisi D DPRD

Rabu, 24 Oktober 2012 | 00.42.00 | 1 komentar

Surabaya - DPD PDI Perjuangan Jatim memberhentikan anggota Komisi D DPRD Jatim Syahri Mulyo, karena politisi itu dinilai melakukan pelanggaran berat partai, yakni mendaftar sebagai Calon Bupati Tulungagung lewat parpol lain.

"Kalau yang bersangkutan yang sudah di-PAW itu masih berani masuk (ke Kantor DPRD Jatim) dan mengaku sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan itu namanya sudah tidak etis," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim H Sirmadji di Surabaya, Selasa.

Sirmaji yang juga menjabat sebagai Wakil ketua DPRD Jatim ini mengungkapkan kenekatan Syahri Mulyo mendaftar sebagai pasangan cabup/cawabup di Tulungagung sudah termasuk pelanggaran berat dan dikategorikan melawan partai.

"Masalahnya, DPP PDI Perjuangan sudah mengeluarkan rekomendasi sebagai pasangan cabup/cawabup Tulungagung 2013-2018 untuk Drs Isman dan Ir Tatang Suhartono MSi," katanya.

Menurut Sirmaji, hengkangnya Syahri Mulyo dari PDI Perjuangan tidak akan mempengaruhi suara PDI Perjuangan dalam memenangkan pasangan Isman-Tatang Suhartono yang diusung PDI Perjuangan dan PKB.

"PDI Perjuangan punya soliditas dan kadernya dikenal selalu berada di garis partai. Jadi, tidak ada pengaruhnya kalau Syahri Mulyo keluar dari partai," tuturnya.

Ia menilai dinamika di partai politik besar seperti PDI Perjuangan itu wajar ada manakala surat rekomendasi untuk pasangan cabup/cawabup belum turun, namun ketika sudah turun semua harus dipatuhi.

"Ibaratnya janur belum melengkung, maka dinamika terjadi itu sah-sah saja. Tetapi kalau sudah melengkung harus dilaksanakan. Sekarang belum ada gerakan-gerakan mengarah pada pertentangan,"katanya.

Sumber: antarajatim.com | 23 Okt 2012
Rabu, 24 Oktober 2012 | 1 komentar

Ketua DPRD Tulungagung Ambil Formulir Cabup PDIP

Rabu, 18 April 2012 | 15.19.00 | 0 komentar

Tulungagung, Persaingan untuk dapat diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilukada Tulungagung 2013 bakal berlangsung sengit. Pasalnya, Selasa (17/4) kemarin, giliran Ketua DPRD Tulungagung, Drs Isman juga ikut mengambil formulir pendaftaran pasangan cabup/cawabup di Kantor DPC PDIP setempat.
Isman tercatat sebagai bacabup yang ke delapan pengambil formulir pendaftaran pasangan cabup/cawabup di Kantor DPC PDIP Tulungagung. Sebelumnya yang mengambil formulir pendaftaran adalah Sri Suprapti SPd (PNS Dindik Pemkot Malang), Syahri Mulyo SE (Anggota Komisi B DPRD Jatim), Bambang Adyaksa (Pengusaha), Muzamil SSos (Sekretaris AKD Jatim), AKBP Paryadi Sayat (Pamen Polda Jatim), Suharminto SH (Ketua FPDIP DPRD Tulungagung) dan Agus Sucipto (Kades Sambitan Kecamatan Pakel).
Seusai menerima formulir pendaftaran, Isman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini mengungkapkan kesiapannya untuk menjadi orang nomer satu di Kota Marmer. "Dengan mengambil formulir pendaftaran berarti saya sudah siap," katanya.
Soal Surat Ketetapan No.031-A DPP PDIP yang di dalamnya tertera larangan pimpinan dewan dari PDIP untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah, Isman mengatakan akan mengirim surat pada DPP PDIP. "Kalau DPP mengizinkan tentu kami akan terus diproses dalam penjaringan dan penyaringan. Tetapi kalau DPP berkata lain atau sebaliknya kami akan patuh. Kami akan mengemban amanat sebagai ketua dewan," paparnya.
Dalam Surat Ketetapan No.031-A DPP PDIP tentang pedoman pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi PDIP memang ada perkecualian terhadap pasal (5A ayat 2) yang melarang pimpinan dewan dari PDIP mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah.
Di Pasal 5A ayat 3 disebutkan pengecualian ketentuan ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh DPP Partai, melalui mekanisme penugasan anggota/kader partai berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Partai Pasal 16.
Informasi yang diperoleh Bhirawa, selain delapan bacabup yang sudah mengambil formulir pendaftaran, bakal ada lagi bacabup yang akan mengambil formulir pendaftaran pada hari terakhir pembukaan pendaftaran pasangan cabup/cawabup PDIP hari ini, Rabu (18/4). Mereka di antaranya adalah Ketua DPC PDIP Tulungagung, Supriyono SE dan seorang bacabup dari kalangan birokrat yang namanya masih misterius. [wed]

Sumber: Media Online Bhirawa | Tuesday, 17 April 2012

Rabu, 18 April 2012 | 0 komentar

Di Tulungagung, Siswi Hamil Boleh Ikut Ujian Nasional

Sabtu, 14 April 2012 | 17.15.00 | 0 komentar

Tulungagung - Dinas Pendidikan Tulungagung, Jawa Timur, memperbolehkan siswi yang sedang dalam keadaan hamil mengikuti ujian nasional. Sebab tidak ada satu pun aturan yang memuat larangan itu.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Tulungagung, Maryaji, mengatakan aturan tertulis pelaksanaan ujian nasional hanya mencantumkan nomor nominasi tetap sebagai prasyarat ujian. "Tak ada klausul soal hamil," katanya, Jumat, 13 April 2012.

Menurut Maryaji, polemik soal siswi hamil boleh mengikuti ujian nasional atau tidak hingga kini menjadi penafsiran yang berbeda. Dinas Pendidikan Tulungagung juga tak bisa membuat aturan khusus selain mengacu pada regulasi yang ada. Karena syarat yang dibutuhkan hanya nomor ujian, maka siapa pun pemegang nomor ujian berhak mengikuti ujian tanpa kecuali.

Kehamilan seorang siswi, menurut Maryaji, merupakan penilaian norma di luar akademik. Hal itu menjadi pertimbangan sendiri bagi sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. "Namun tidak terkait unas," ujar Maryaji.

Ketua Dewan Pendidikan Tulungagung, Supriono, berpendapat sama. Menurut Supriono, selama aturan normatif tidak mengatur kehamilan, maka tak ada yang melarang siapa pun mengikuti ujian. Penafsiran ini cukup pas untuk menentukan sikap jika terjadi polemik tersebut. "Kalau aturan normatifnya hanya nomor ujian, ya itu saja," ucapnya.

Supriono yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung menambahkan, pihaknya sudah melakukan rapat untuk membahas aturan itu dengan Dinas Pendidikan. Mereka bersepakat tak akan membuat aturan yang keluar dari koridor regulasi yang ada.

HARI TRI WASONO

Sumber: TEMPO.CO | Jum'at, 13 April 2012
Sabtu, 14 April 2012 | 0 komentar

Dicari Pejabat Ideal untuk Jabatan Sekwan

Selasa, 10 April 2012 | 01.19.00 | 0 komentar

Tulungagung, Pimpinan DPRD Tulungagung saat ini tengah mencari sosok ideal yang akan menjabat sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) setempat secara definitif. Rencananya, jika sudah mendapatkan nama pejabat yang dimaksud pimpinan dewan akan mengajukan pada Bupati Ir Heru Tjahjono MM untuk dipertimbangkan.

"Kami akan mengajukan minimal dua nama. Syukur-syukur bisa lebih. Setelah itu menjadi otoritas bupati untuk menentukan pejabat sekwan definitif," ujar Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Drs Alfin Halim MM pada Bhirawa, Senin (9/4).
Sejauh ini, menurut Alfin, pimpinan dewan sedang mengidentifikasi pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung yang memungkinkan untuk dijadikan kandidat sekwan itu. Dan rencananya dalam waktu tidak terlalu lama bakal diserahkan pada bupati. "Mungkin sebulan lagi atau kurang dari itu. Yang penting untuk jabatan sekwan sekarang sudah ada plt (pelakasana tugasa)-nya," bebernya.
Seperti diberitakan, setelah sempat kosong selama dua hari, jabatan Sekwan Tulungagung kembali diisi. Bupati Ir Heru Tjahjono MM, Rabu (4/4) pekan lalu, menunjuk Drs Moch Asrori sebagai Plt Sekretaris DPRD. Asrori yang berpangkat/golongan ruang pembina tingkat I (IVB) ini merupakan orang dalam sekretariat DPRD Tulungagung. Selama ini dia menjabat sebagai Kepala Bagian Risalah dan Persidangan.
Alfin belum mau menyebut siapa saja pejabat yang kini dibidik pimpinan DPRD untuk diajukan ke bupati sebagai calon sekwan definitif. Menurutnya, jabatan sekwan merupakan jabatan yang cukup sulit dan penuh tantangan bagi pejabatnya.
"Dia (pejabat sekwan) harus bisa menjembatani kepentingan legislatif dan eksekutif. Ini tantangan yang relatif berat dan tidak semua pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung dapat menjalankannya," paparnya.
Sosok pejabat sekwan yang ideal, lanjut Alfin, tercermin dalam diri mantan Sekwan Tulungagung, Drs Sutikno MM. Namun sayang ia tidak mau diperpanjang jabatannya karena alasan kesehatan dan kini pensiun sebagai PNS.
Soal apakah pejabat pilihan pimpinan DPRD itu berasal dari pejabat eselon III atau eselon II, Alfin yang politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut bisa kedua-duanya. "Yang penting pejabat yang bersa ngkutan dinilai mampu dan cakap untuk menjabat sekwan. Kalau dari pejabat eselon III maka dia otomatis diangkat sebagai eselon II karena jabatan sekwan merupakan jabatan eselon II," paparnya lagi. [wed]

Sumber: Bhirawa | Monday, 09 April 2012
Selasa, 10 April 2012 | 0 komentar

Jalur Lintas Selatan Mangkrak

Senin, 09 April 2012 | 13.25.00 | 0 komentar

Pemerintah tak serius, dana APBN baru 10% mengucur, kini proyek JLS terancam terkatung

Surabaya – Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jawa Timur dipastikan stagnan, mengingat infrastruktur jalan sebagai akses pembuka tak kunjung selesai dibangun. Dana APBN baru mengucur 10% dari target yang dialokasikan. Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dibangun sejak 2002 dan telah menghabiskan anggaran Rp 7,5 triliun menghubungkan Kab. Banyuwangi hingga Kab. Pacitan itu, belum mampu menyelesaikan 50%-nya. Padahal targetnya tuntas 2014. Kondisi ini yang diprediksi menyimpan risiko pembengkakan anggaran hingga Rp 30 triliun.

Kendala utama dari proyek prestisius ini, adalah anggaran dari pemerintah pusat yang selalu tidak sesuai target anggaran yang harus dipenuhi setiap tahun. Pemerintah pusat dinilai tidak serius untuk menuntaskan proyek tersebut, dan memberikan beban pemerintah Jawa Timur atas berbagai persoalan yang muncul sebagai side effect dari proyek tersebut.

Irwan Setiawan, anggota komisi D (Pembangunan) DPRD Jawa Timur, menyebut pembangunan JLS lambat “Pengaspalan baru 12%, badan jalan baru diselesaikan 52%, jembatan 32%, alokasi dana baru 14%,” katanya.

Irwan menambahkan, jika pembangunan JLS molor sampai 2031, maka estimasinya membawa risiko pembengkakan anggaran hingga Rp 30 triliun. “Jika tidak segera diselesaikan, maka pada tahun 2021 anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 15 trilyun, dan pada tahun 2031 membengkak hingga Rp 30 trilyun,” imbuhnya.

Proyek JLS memang dimaksudkan sebagai infrastuktur jalan dan aset penunjang pergerakan perekonomian di Jatim. Proyek JLS diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian Jatim di wilayah selatan. Pasalnya, selama ini jalur ekonomi Jatim masih didominasi di wilayah Pantura. Sehingga JLS diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di wilayah selatan Jatim.

Secara keseluruhan JLS memiliki panjang 634.11 km. Total kebutuhan lahan proyek JLS seluas 13.515.288,00 m2. Rinciannya, kepemilikan lahan meliputi lahan Perhutani 5.609.420 m2, perkebunan 1.284.240 m2, penduduk sekitar proyek 3.671.908 m2, dan lain-lain seluas 3.156.120 m2. Pembangunan JLS dimulai sejak era Gubernur Jatim Imam Utomo pada 2002. Delapan daerah yang dilewati JLS adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Menurut Irwan, mestinya ada penjelasan dari Pemerintah Pusat terkait bagaimana penyelesaian JLS di Jawa Timur. Dengan alokasi anggaran yang linier hingga tahun 2011 ini, maka akan sangat sulit JLS bisa selesai dalam waktu cepat.

Pemerintah Pusat harus mengalokasikan anggaran lebih besar lagi. Komitmen tersebut harus diberikan oleh pemerintah Pusat, karena pemerintah pusat baru mengalokasikan anggaran sebesar 10% sejak tahun 2002 hingga tahun 2012 dari total anggaran yang dibutuhkan.

Bahkan di tahun 2007 tidak ada anggaran APBN yang turun untuk pembangunan JLS. Hal tersebut membuat pembangunan jalan maupun jembatan di daerah menjadi terhambat. Di kabupaten Blitar misalnya, badan jalan baru terselesaikan 25,96 meter, pembangunan jembatan baru 175 meter dari total 1.080 m yang direncanakan, bahkan pengaspalan belum sama sekali dilakukan.

Irwan Setiawan yang juga anggota Badan Legislatif DPRD Provinsi Jatim ini menambahkan, pemerintah daerah harus turut mendorong Pusat, untuk segera menuntaskan proyek JLS ini. Pemerintah daerah juga harus turut berpartisipasi untuk melakukan pembebasan lahan, baik untuk kawasan hutan maupuan kawasan penduduk.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, saat dikonfirmasi Surabaya Post, mengakui proyek JLS ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan perkembangan ekonomi masyarakat Jawa Timur di wilayah lingkar selatan. Disamping juga meningkatkan pendapatan dan mempermudah akses masyarakat. “Dengan pembangunan JLS ini maka akan menarik banyak bidang, apakah bidang ekonomi maupun mobilitas sosial," kata Gus Ipul, melalui handphonenya, Minggu (8/4).

Gus Ipul membenarkan adanya beberapa kendala yang ditemui di lapangan, antara lain rute yang dilewati JLS sebagian besar merupakan lahan Perhutani, sehingga prosesnya sulit. Selain itu jalan dan jembatan yang baru selesai dibangun rusak lagi akibat dilewati alat berat.

“Kalau lahan milik warga semua sudah beres. Untuk lahan Perhutani saya ingin ada semacam peraturan yang memudahkan, setidaknya hanya untuk Jalur Lintas Selatan dengan kriteria yang ketat,” pungkasnya.

Imam Ghozaly Aro, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, mengaku tidak habis pikir mengapa pembangunan JLS ini bisa sampai mangkrak. “Setidaknya bisa dilihat dengan jelas dalam rencana angaran APBD 2010. “Dalam Perubahan APBD 2010, anggaran JLS malah dikurangi. Sungguh, saya tidak habis pikir, mengapa bisa seperti ini,” kata Imam Ghozaly Aro

Oleh karena itu, dirinya menghimbau untuk lebih mempercepat pembangunan JLS. “Untuk kepentingan rakyat, hendaknya Komisi D dan semua fraksi memperjuangkan percepatan pembangunan JLS. Anggaran untuk JLS di PABD tidak perlu dikurangi, bahkan kalau bisa, ditambah. Mestinya pemerintah lebih mampu menyelesaikan pembangunan JLS sepanjang 618 Km dengan rencana anggaran sekitar Rp 7 trilliun,” tegasnya. m2

Sumber: surabayapost.co.id | Minggu, 08/04/2012
Senin, 09 April 2012 | 0 komentar

Asrori Jabat Plt Sekwan Tulungagung

Kamis, 05 April 2012 | 20.58.00 | 0 komentar

Tulungagung, Setelah sempat kosong selama dua hari, jabatan Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung kembali diisi. Bupati Ir Heru Tjahjono MM, Rabu (4/4) kemarin, menunjuk Drs Moch Asrori sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD setempat.
Asrori yang berpangkat/golongan ruang pembina tingkat I (IVB) ini merupakan orang dalam sekretariat DPRD Tulungagung. Selama ini dia menjabat sebagai Kepala Bagian Risalah dan Persidangan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tulungagung, Bambang Yanuarsono SH ketika dikonfirmasi membenarkan jika sudah ada usulan dari DPRD Tulungagung untuk mengisi jabatan sekwan yang lowong pada Moch Asrori. "Pengangkatan Asrori memang atas usulan DPRD. Rencananya hari ini (kemarin) surat perintah-nya bakal turun," terangnya.
Soal berapa lama Asrori akan menjalani tugasnya sebagai Plt Sekwan DPRD Tulungagung, Bambang tidak bisa memastikannya. "Jabatan pelaksana tugas itu tidak dibatasi waktu. Bisa singkat atau lama," katanya.
Moch Asrori sendiri ketika ditanya Bhirawa membenarkan pula jika dirinya sudah ditunjuk sebagai Plt Sekwan DPRD Tulungagung. Bahkan dia menyebut sudah mendapat surat perintah yang ditandatangani Bupati Heru Tjahjono.
"Saya sudah terima surat perintah bupati. Begitu juga dengan pimpinan DPRD Tulungagung katanya juga sudah menerima tembusannya," tuturnya.
Sayang Moch Asrori tidak mau berkomentar terlalu banyak terkait penunjukan dirinya sebagai Plt Sekwan DPRD Tulungagung. Menurutnya yang terpenting adalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
Data yang diperoleh Bhirawa menyebutkan surat perintah Bupati Heru Tjahjono pada Moch Asrori untuk menjabat sebagai Plt Sekwan DPRD Tulungagung bernomor 821.2/409/205/2012 tertanggal 4 April 2012.
Seperti diberitakan, Sutikno memasuki masa pensiun sebagai PNS per April 2012 saat berusia 56 tahun. Itu artinya dia tidak lagi diperpanjang masa aktifnya sebagai PNS oleh Bupati Heru Tjahjono.
Perjalanan karier Sutikno di lingkup Pemkab Tulungagung terbilang cukup cemerlang. Selain pernah menjabat sebagai camat di sejumlah kecamatan, dia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris KPU Tulungagung. [wed]

Sumber: Bhirawa | Wednesday, 04 April 2012
Kamis, 05 April 2012 | 0 komentar

Pemkab Tulungagung Proses Pengganti Sekwan

Senin, 02 April 2012 | 21.53.00 | 0 komentar

Tulungagung - Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung bakal segera mengalami pergantian. Masalahnya, Drs Sutikno MM pejabat Sekwan Tulungagung saat ini telah memasuki masa pensiun sebagai PNS.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tulungagung, Bambang Yanuarsono SH pada Bhirawa, Minggu (1/4) mengungkapkan Sutikno memasuki masa pensiun sebagai PNS per April 2012. "Kami sekarang sedang memproses calon penggantinya sebagai sekwan," ujarnya.
Bambang Yanuarsono enggan membeberkan calon pengganti Sutikno sebagai sekwan. Menurutnya, pengangkatan pejabat merupakan kewenangan penuh bupati. "Nanti terserah bupati. Siapa yang akan menjabat sebagai sekwan hak prerogatif bupati," elaknya.
Ketika ditanya apakah sudah ada pemberitahuan pada pimpinan DPRD Tulungagung terkait masa pensiun Sutikno, Bambang Yanuarsono menyatakan tidak perlu ada pemberitahuan. Semua pejabat yang memasuki masa pensiun tidak ada pemberitahuan. "Kalau sudah memasuki masa pensiun maka pensiun," katanya.
Sutikno memasuki masa pensiun sebagai PNS pada umur 56 tahun. Dengan pensiunnya dia sebagai PNS maka dapat diartikan yang bersangkutan tidak diperpanjang lagi jabatannya oleh Bupati Tulungagung, Ir Heru Tjahjono MM.
Akhir tahun lalu, Bupati Heru sempat memperpanjang masa aktif PNS dua pejabat eselon II. Mereka itu adalah Drs Edy Suyanto MSi yang kini menjabat sebagai Asisten I Sekdakab Tulungagung dan dr Saifullah SpB yang kini masih menjabat sebagai Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung.
Perjalanan karier Sutikno sebagai pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung cukup cemerlang. Selain menjadi sekwan yang tentunya harus dapat menjembatani kepentingan antara eksekutif dan legislatif, Sutikno beberapa kali menjadi camat di sejumlah kecamatan dan Sekretaris KPU Tulungagung.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tulungagung, Drs Isman, menyatakan masalah jabatan sekwan diserahkan pada bupati. Menurutnya, bupati mempunyai kewenangan untuk memperpanjang jabatan pejabat atau tidak.
"Sejauh ini belum ada pemberitahuan pada kami terkait pensiun sekwan. Kalau memang sudah memasuki masa pensiun terserah bupati," katanya.
Selama menjadi Sekwan Tulungagung, menurut Isman, Sutikno dinilai berhasil. Ini dibuktikan dengan kinerja dan hubungan antara DPRD dan Pemkab Tulungagung yang terus cenderung harmonis. [wed]

Sumber: Bhirawa | Sunday, 01 April 2012
Senin, 02 April 2012 | 0 komentar

Gedung DPRD Tulungagung dirusak orang tak dikenal

Rabu, 28 Maret 2012 | 23.53.00 | 0 komentar

Tulungagung - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung dirusak orang tak dikenal. Kaca ruang lobi untuk menerima tamu dilempar batu sekepalan orang dewasa hingga pecah berantakan.

Belum diketahui secara pasti motif tindakan anarkis tersebut. Apakah terkait permasalahan politis atau hanya prilaku sekelompok orang iseng. Hal itu mengingat, suhu politik di Tulungagung mulai meningkat menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah pada 2013 mendatang.

Namun kendati demikian, pihak DPRD Kabupaten Tulungagung enggan melaporkan aksi pengerusakan tersebut kepada yang berwajib. Pihak dewan memilih memperbaiki kerusakan yang ada.

“Biarkan saja tidak perlu dilaporkan. Kami tidak mau ribut-ribut," ujar Sekertariat DPRD Kabupaten Tulungagung Sutikno kepada wartawan, Rabu (28/3/2012).

Lemparan batu membuat kaca ruang lobi berlubang sebesar kepala orang dewasa. Batu yang digunakan pelempar sejenis batu kali. Batu berwarna hitam tersebut

yang biasanya digunakan sebagai bahan material pondasi bangunan atau jalan.

Informasi yang dihimpun, aksi pengerusakan terjadi sekitar pukul 05.30 WIB.

Pelaku masuk ke pelataran gedung wakil rakyat dengan melompati pagar besi yang masih tertutup. Sementara dua orang yang diduga sebagai teman pelaku berada di pinggir jalan raya. Keduanya duduk bersiaga di atas sepeda motor. Lokasi ini berada di sekitar alun-alun Kota Tulungagung.

“Saat kejadian, kantor belum sepenuhnya terbuka. Saat itu ada satu orang satpam yang berjaga-jaga,“ ujar Sutikno.

Seperti diketahui, setiap harinya, Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dijaga oleh seorang sekuriti. Dari dua pintu masuk pelataran gedung dewan, penjaga biasanya hanya membuka satu pintu yang berdekatan dengan pos penjagaan.

Hal itu yang membuat satpam lebih banyak menghabiskan waktu di pos yang berada di pinggir jalan. Satpam bersangkutan enggan memberikan keterangan. Ia hanya membenarkan jika dalam peristiwa itu dirinya sempat melihat tiga orang yang berboncengan berhenti di depan gedung dewan. Namun ia tidak menyangka, jika salah seorang dari ketiganya melakukan aksi perusakan.

“Saya tahunya mendengar suara keras seperti kaca pecah. Dan ada seseorang yang berlari keluar dan langsung mengendarai motor secara bersama,“ ujar satpam yang tak mau disebut namanya.

Sekedar diketahui, bersamaan dengan gemuruhnya aksi penolakan kenaikan harga BBM, warga Tulungagung tengah bersiap-siap menyongsong pemilukada. Baliho dan spanduk para kandidat telah bertebaran di sepanjang jalan di Kabupaten Tulungagung.

Sementara pihak kepolisian Tulungagung belum bisa dikonfirmasi. Namun seperti tradisi di kepolisian kota marmer, tanpa adanya laporan, aparat penegak hukum tidak akan melakukan tindakan apapun ke lapangan.(azh)

Editor: Hariyanto Kurniawan
Laporan: Solichan Arif (Koran Sindo)

Sumber: Sindonews.com | Rabu, 28 Maret 2012
Rabu, 28 Maret 2012 | 0 komentar

Iklan

Terkini

Pendidikan