Gubernur Soekarwo Diminta Abaikan Tuntutan Massa Anti Ahmadiyah

Kediri - Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kediri meminta Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengabaikan tuntutan Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB) yang siang ini melakukan aksi unjuk rasa. Menurut Mubaligh JAI Kediri, Aminullah Yusuf, tuntutan GUIB untuk membekukan semua aset Ahmadiyah sangat tidak bisa diterima.

Mereka dinilai tak memiliki hak untuk mengutak-atik aset yang dimiliki jamaah Ahmadiyah di manapun. “Kami akan lawan jika mereka mengutak-utik aset kami,” kata Yusuf kepada Tempo, Kamis (10/3).

Seribuan massa yang tergabung dalam GUIB berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Mereka mengaku siap mengawal SK Gubernur Jatim yang melarang aktivitas Jemaah Ahmadiyah. Selain itu, massa juga menuntut pembekuan aset Ahmadiyah.

Menurut Yusuf, tuntutan pengunjuk rasa sudah di luar batas dan menimbulkan keresahan di masyarakat. GUIB diminta mematuhi keputusan pemerintah pusat dan Gubernur Jawa Timur yang sudah mengeluarkan kebijakan khusus kepada Ahmadiyah.

Yusuf juga meminta aparat kepolisian dan pemerintah memberikan perlindungan kepada jamaah Ahmadiyah sebagai warga negara Indonesia. “Kami membayar pajak dan berkontribusi pada bangsa ini,” katanya.

Yusuf menghimbau 100 anggota JAI Kediri yang tersebar di Kabupaten/Kota Kediri, Tulungagung, Nganjuk, dan Jombang untuk tetap tenang dan tak terpancing aksi tersebut. Mereka dihimbau tetap melakukan aktivitas ibadah seperti biasa dan melaporkan kepada pengurus Ahmadiyah jika terjadi gangguan keamanan.

JAI Kediri sendiri, menurut Yusuf, sudah mematuhi SK Gubernur untuk menghentikan aktivitas ibadah di luar kelompok. Mereka juga telah menurunkan papan nama dan tidak menggunakan pengeras suara saat adzan. Karena itu tak ada alasan bagi siapapun untuk terus mengusik ketenangan mereka dengan menyita aset jamaah. HARI TRI WASONO

Sumber: tempointeraktif.com