Kesejahteraan Prajurit Minim, Jadi Broker Imigran

JAKARTA - Kasus tenggelamnya kapal imigran yang diduga melibatkan oknum TNI di Prigi, Trenggalek menjadi perhatian petinggi Mabes TNI Angkatan Darat. Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI AD Brigjen TNI Wiryantoro NK menegaskan, seluruh prajurit dilarang keras terlibat dalam people smuggling (penyelundupan manusia).

"Jika benar ada anggota yang terlibat harus diperiksa secara serius oleh Polisi Militer dan diberi sanksi jika terbukti," kata Wiryantoro, Sabtu (24/12).

Saat ini, penyelidikan kasus itu masih ditangani oleh Polisi Militer dari kesatuan Pomdam V/ Brawijaya. "Informasinya masih sebagai saksi, silahkan cek lebih detail ke Pomdam," kata jenderal bintang satu ini.

Apa sanksi terberat? Menurut Wiryantoro, anggota itu bisa dipecat dari keanggotaan TNI dan dihadapkan dalam proses hukum pidana sipil. "Mari kita tunggu pemeriksaan di Pomdam," katanya.

Keempat oknum TNI itu Peltu S, Praka KA dan Praka K yang sebelumnya bertugas di wilayah Kodim Tulungagung . Lalu Serka K dari wilayah Kodim Sumenep.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia (Lesspersi) Rizal Darmaputera menilai faktor kebutuhan ekonomi secara instan yang membuat empat oknum anggota TNI AD itu tergiur. "Mereka bertugas di wilayah yang relatif terpencil. Mungkin saja ada tawaran uang dalam jumlah besar," katanya.

Rizal yang alumni IDSS Jenewa , Swiss itu memaparkan, dari hasil riset, pengawasan prajurit di daerah-daerah terpencil sangat terbatas. "Faktor kesejahteraan dominan sekali, jadi karena ada kesempatan maka mereka tergiur," katanya.

Polisi militer harus memeriksa seksama apakah ada keterlibatan atasan dalam kasus ini. Jika benar, maka rantai komando yang terlibat juga harus diberi sanksi. "Juga harus diketahui berapa kali upaya pengiriman imigran itu mereka lakukan. Apakah hanya sekali ini, atau sudah berkali-kali dan sukses," katanya.

Yang juga penting adalah menelusuri otak utama sindikat. "Dalangnya ini juga harus dibuka, apakah dia punya koneksi dengan aparat, ini kerja investigasi yang serius," ujar Rizal.

Apalagi, pengawasan imigrasi dan perlintasan di Indonesia masih sangat rentan penerobosan. "Ditambah lagi, imigran-imigran itu mau membayar harga mahal dan itu berarti ladang bisnis yang menjanjikan," katanya. (rdl)

Sumber: jpnn.com | Minggu, 25 Desember 2011