NU Jatim Rekomendasikan Lima Calon Anggota DPD

Surabaya - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur merekomendasikan lima kadernya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa itu.

"Pada Pemilu 2014, PWNU Jatim hanya merekom lima nama dari 40 calon DPD RI asal Jatim. Kelimanya memiliki darah potensial dan jejak pengabdian untuk NU yang tidak diragukan," kata Sekretaris PWNU Jatim, Dr Akh Muzakki, di Surabaya, Kamis.

Kelimanya adalah KH Hasib Wahab Chasbullah (pengasuh Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang), Prof Istibsjaroh dan Dwi Astutik (keduanya pengurus PW Muslimat NU Jatim), Khodijatul Qodriyah (mantan pegiat/aktivis IPPNU Jatim), dan N Ainul Yaqin (Wakil Ketua PW ISNU Jatim). Read More

Sumber: AntaraJatim | 06 Peb 2014

Read More

Kamis, 06 Februari 2014 | 2 komentar

KPU Tetapkan Khofifah-Herman Suryadi sebagai Peserta Pilgub Jatim

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan, menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawireja sebagai peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur tahun 2013. Hal itu disampaikan Ketua KPU, Husni Kamil Manik pada jumpa pers di Media Center KPU, Rabu (31/7) malam.

“KPU menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawireja sebagai peserta Pilgub Jawa Timur, dengan konsekuensi menerbitkan Surat Keputusan KPU tentang nomor urut 4 kepada pasangan tersebut, melakukan supervisi kepada anggota KPU Jawa Timur untuk membangun soliditas di internal KPU, dan melakukan otentifikasi surat suara Pemilukada Jawa Timur pada Jumat (2/8) di Jawa Timur,” tandas Husni Kamil Manik.

Keputusan itu diambil untuk menyikapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 31 Juli 2013. (dd/red. FOTO KPU/dd/hupmas)

Sumber: kpu.go.id | Rabu, 31 Juli 2013

Read More

Kamis, 01 Agustus 2013 | 0 komentar

KPU Berhentikan Sementara Tiga Komisioner KPU Jatim

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberhentikan sementara tiga Komisioner KPU Jawa Timur atas nama Agus Machfud Fauzi, Agung Nugroho, dan Nadjib Hamid sampai dipulihkannya hak pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawireja sebagai peserta Pilgub Jawa Timur.

“KPU juga memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad. Sedangkan kepada Komisioner KPU Jawa Timur yang lain, Sayekti Suaindiyah, KPU merehabilitasi yang bersangkutan,” tandas Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat jumpa pers di Media Center KPU, Rabu (31/7) malam.

Atas keputusan itu, lanjut Husni, KPU akan mengambil alih tugas dan wewenang KPU Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemilu serta tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota yang tugas dan kewenangannya telah diambil oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

“KPU akan meninjau ulang Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan Keputusan KPU yang isinya menetapkan pasangan Khofifah-Herman Suryadi sebagai peserta Pilgub Jawa timur,” terang Husni.

Ketiga Komisoner KPU Jawa Timur yang diberhentikan sementara, kata Husni, akan dikembalikan jabatannya setelah dilakukan persetujuan atas surat suara Pilgub Jawa Timur. (dd/red. FOTO KPU/dd/hupmas)

Sumber: kpu.go.id | Rabu, 31 Juli 2013

Read More

| 0 komentar

Khofifah Merasa Dizalimi Pilgub Jatim

Tulungagung - Khofifah Indar Parawansa merasa dizalimi oleh lawan-lawan politiknya yang tidak menginginkan pencalonan dirinya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013.

"Ada yang tidak senang dan tidak menginginkan pencalonan saya untuk kedua kalinya sebagai gubernur Jawa Timur," kata Khofifah saat berbagi cerita tentang polemik pencalonan dirinya dalam Pilkada Jatim di acara Harlah Muslimat NU Tulungagung, Rabu.

Ada dua pihak yang sempat disebut-sebut Khofifah bertanggung jawab atas upaya penyerobotan partai pengusung pencalonannya, berpasangan dengan Irjen Pol (Purn) Herman S Sumawiredja.

Pihak pertama yang dituding Khofifah adalah kubu calon petahana, dalam hal ini Soekarwo dan Syaifullah Yusuf.

Meski tidak secara spesifik menyebut kecurangan maupun nama lawan politik dimaksud, Khofifah menyebut intrik politik kubu calon petahana sebagai tindakan tidak beretika.

"Sudah mendapat dukungan 30 persen suara, bahkan sebagian di antaranya berasal dari partai-partai besar tapi masih saja merecoki dukungan calon lain. Suaranya (dukungan) sudah berlebih, tapi masih mau mencuri suara dari partai kecil," sindirnya.

Di hadapan ratusan muslimat dan alim-ulama NU di Tulungagung, Khofifah percaya diri menyebut intrik politik dari kubu calon petahana sebagai bentuk ketakutan terhadap munculnya calon gubernur yang murni dari golongan nahdliyin.

"Saat Pilgub Jatim 29 Agustus 2013 nanti jumlah pemilih mencapai kisaran 29,8 juta orang. Dari jumlah itu, 24 juta di antaranya merupakan warga nahdliyin, jadi wajar jika mereka ketakutan," umbarnya.

Selain lawan politik dari kubu petahana, pihak lain yang disebut Khofifah ikut bertanggung jawab dalam upaya penjegalan pencalonannya adalah lembaga KPU Jatim.

Ia mencontohkan beberapa kali pembatalan acara rapat pleno dengan mengundang seluruh partai pengusung maupun pendukung calon gubernur Jatim.

Menurutnya, insiden pembatalan kegiatan rapat pleno penetapan pencalonan secara sepihak, hanya karena ada beberapa sekjen partai yang tidak hadir, sangat tidak bisa ditoleransi.

"Pada acara yang mengundang KPU Jatim itu, para ketua umum semua bisa hadir, namun acara dibatalkan hanya karena ada sekjen yang berhalangan sehingga diundur sepihak," tuturnya.

Dalam kesempatan wawancara dengan wartawan, Khofifah menyebut berbagai skenario penjegalan dirinya sebagai upaya untuk membingungkan umat, khususnya kalangan nahdliyin di Jawa Timur.

Ia optimistis jika pada akhirnya pencalonannya akan tetap lolos, dan kembali menjadi penantang utama dalam persaingan merebut suara mayoritas pemilih di Pilgub Jatim 2013.

Jika dukungan suara dari PKNUI berhasil dipertahankan, Khofifah-Herman memiliki modal dukungan 15,55 persen suara.

Namun sebaliknya jika kalah, dukungan akan berkurang secara signifikan karena hanya datang dari PKB, PKPB, PKPI, PK dan PMB.

Sesuai peraturan KPU, untuk lolos sebagai calon harus memenuhi 15 persen suara atau 15 persen kursi di parlemen DPRD Jatim.

Sumber: Antara Jatim | 05 Jun 2013

Read More

Kamis, 06 Juni 2013 | 0 komentar

Bupati Tulungagung Janji Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Tulungagung - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo berjanji mengevaluasi seluruh kebijakan pendidikan di daerahnya, terutama menyangkut aneka pungutan sekolah yang selama ini kerap dikeluhkan orang tua siswa.

"Kami akan evaluasi semua kebijakan sebelumnya demi mewujudkan pendidikan murah sebagai skala prioritas pembangunan jangka pendek," katanya usai sidang paripurna pengambilan sumpah jabatan dan pelantikannya sebagai Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Selasa.
Ia hanya menyebut beberapa contoh kebijakan pungutan sekolah, seperti uang gedung dan biaya seragam bagi siswa baru maupun saat pergantian tahun ajaran baru.

Syahri yang berpasangan dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Maryoto Bhirowo tersebut juga menyentil soal budaya jual-beli bangku sekolah setiap kali tahun ajaran baru.

"Ya, saya ingin memastikan ke depannya tidak akan ada lagi jual-beli bangku. Prinsipnya, dengan meningkatnya kualitas pendidikan yang murah tentunya masyarakat juga akan semakin sejahtera," katanya.

Terkait program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang di beberapa sekolah masih berjalan, Syahri mengatakan dirinya akan mencari masukan terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait, terutama dari pihak sekolah.

"Kami akan panggil dulu untuk dievaluasi langkah kebijakan yang tepat agar tarikan-tarikan dana pendidikan untuk program itu (RSBI) tidak ada lagi," ujarnya.

Tidak hanya masalah pendidikan, Syahri juga berjanji untuk membenahi infrastruktur jalan dan jembatan di Tulungagung yang mengalami kerusakan.

Namun, lanjutnya, kebijakan menyangkut infrastruktur dia masukkan dalam program pembangunan jangka menengah dengan alasan proses penganggaran tahun 2013 telah tuntas disusun dalam APBD, sehingga saat ini dirinya hanya tinggal melaksanakan.

"Teknis yang bisa dilakukan adalah dengan memperketat pengawasan dan membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang sudah teralokasikan," katanya.

Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan agar Bupati Tulungagung kembali merangkul semua elemen masyarakat maupun pemerintahan demi membangun daerah bersama-sama.

Ia bahkan menyarankan kepada Bupati Syahri Mulyo maupun wakilnya Maryoto Bhirowo agar aktif bersilaturahmi ke kelompok-kelompok masyarakat agar bisa menyerap aspirasi langsung.

"Tadi dalam pidato sambutan sudah saya ingatkan agar semua elemen dirangkul. Kompetisi sudah selesai, sekarang saatnya membangun, bukan melakukan dendam politik yang tidak perlu," pesan Gubernur.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Selasa, melantik Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, untuk periode masa jabatan 2013-2018.

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso, Tulungagung, berlangsung tertib dan lancar.

Tidak ada kendala berarti sejak tahapan pelantikan yang dikemas melalui forum sidang paripurna DPRD tersebut hingga rangkaian acara dinyatakan ditutup oleh Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

Sumber: antarajatim.com | 30 Apr 2013

Read More

Selasa, 30 April 2013 | 0 komentar

Gubernur Jatim : Mantan Bupati Tulungagung Nonjob

Tulungagung - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan mantan Bupati Tulungagung ditarik kembali sebagai PNS di lingkup Pemprov Jatim, tetapi belum akan menempati posisi/jabatan spesifik (nonjob).

"Menjabatnya sih belum, yang pasti dia (Heru Tjahjono) ditarik sebagai PNS di Pemprov Jatim untuk membantu psikologis beliau karena sebelumnya memang berasal dari pejabat karier (PNS)," jawab Gubernur saat dikonfirmasi wartawan usai sidang paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Wakil Bupati Tulungagung di Tulungagung, Selasa.

Soekarwo enggan berkomentar lebih jauh tentang masa depan Heru yang pernah dua kali menjabat sebagai Bupati Tulungagung selama dua periode tersebut, dengan alasan masih akan dibahas dengan tim baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) di lingkup Pemprov Jatim.

Namun, ia tidak menampik kemungkinan suatu saat Heru Tjahjono akan diberi posisi tertentu, termasuk kemungkinan ditempatkan sebagai staf ahli.

"Belumlah, itu (penempatan jabatan) nantilah, semua harus nunggu, kan ada proses dan prosedurnya yang harus dilalui. Prinsipnya, setiap pejabat yang berasal dari birokrasi akan kembali ke birokrasi," tegasnya.

Gubernur sempat mencontohkan beberapa mantan bupati maupun wakil bupati yang berasal dari PNS karier, termasuk Mulyadi Wr (saat ini menjabat kembali sebagai Bupati Trenggalek).

Menurut dia, setiap pimpinan daerah dari unsur birokrat (PNS karier) semua akan ditarik ke Pemprov Jatim, namun tidak langsung menempati posisi tertentu sampai ada rekomendasi dari tim baperjakat yang dipimpin oleh gubernur.

Soekarwo juga tidak mau berkomentar terkait peluang Heru Tjahjono dalam bursa calon sekretaris daerah provinsi (sekdaprov), sebagaimana selama ini santer beredar di kalangan wartawan.

Ia berdalih, wacana yang berkembang menyangkut pergantian sekdaprov terlalu jauh mengingat pejabat yang ada masih aktif hingga saat ini.

"Ke depan mungkin saja (ditempatkan) sebagai staf ahli," ujarnya.

Gubernur juga menolak kebijakan penempatan Heru Tjahono dalam struktur birokrasi Pemrov Jatim dikaitkan dengan isu pemilihan gubernur yang akan berlangsung Agustus 2013.

Ia berdalih, penempatan jabatan di internal Pemprov Jatim dilakukan dengan pertimbangan profesional, bukan politis.

"Saya rasa sangat tidak ada itu, terlalu mahal jika urusan begitu dikaitkan dengan pilgub," jawabnya saat disentil pertimbangan penempatan jabatan Heru Tjahjono untuk membantu mendongkrak suara Soekarwo dalam Pilgub Jatim, Agustus 2013.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Selasa, melantik Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, untuk periode masa jabatan 2013-2018.

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso, Tulungagung, berlangsung tertib dan lancar.

Tidak ada kendala berarti sejak tahapan pelantikan yang dikemas melalui forum sidang paripurna DPRD tersebut, hingga rangkaian acara dinyatakan berakhir /ditutup oleh Ketua DPRD Tulungagung,Supriyono.

Sumber: ciputranews.com | 30 Apr 2013

Read More

| 0 komentar

Gubernur Sindir Bupati & Wabup, Ada Teh Botol Rasa Strawberry

TULUNGAGUNG - Gubernur Jawa Timur Soekarwo resmi melantik pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2013-2018.

Dalam sambutannya, Soekarwo berpesan agar pembagian kekuasaan antara Bupati dan Wakil Bupati berjalan baik.

Meskipun saat pencalonan perumusan visi dan misi dilakukan bersama, Soekarwo meminta bupati dan wakil bupati memahami posisi masing-masing.

“Jangan sampai wakil bupati merasa sebagai bupati, terutama soal keuangan dan sejenisnya. Ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Ada teh botol berasa strawberry,” ujar Soekarwo di Gedung DPRD Tulungagung, Selasa (30/4/2013).

Dia juga memperingatkan agar Sahto merealisasikan visi dan misi mereka saat kampanye. “Ini penting sekali. Visi dan misi harus masuk APBD,” tegas Soekarwo.

Pada kesempatan itu, Soekarwo juga menyindir Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono, yang dianggapnya masih kaku memimpin paripurna pelantikan bupati dan wakil bupati.

“Ketua dewan baru masih terlihat kaku memimpin sidang. Tadi ngomong sama saya gemetar. Saya takut palu yang diketuknya patah,” celetuknya disambut tawa hadirin.

Selain Kapolda Jatim, pelantikan juga dihadiri mantan Bupati Tulungagung, Wakil Wali Kota Surabaya, anggota DPRD Provinsi Jatim, dan beberapa kepala daerah.

Sumber: okezone.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Pakde Karwo Lantik Bupati - Wakil Bupati Tulungagung

TULUNGAGUNG - Gubenur Jatim Pakde Karwo melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,SE dan Wakil Bupati Tulungagung Drs Maryoto Bhirowo,MM periode 2013-2018 di Pendopo Tulungagung Kongas Arum Kusumaningbongso, Selasa (30/4/2013).

Pelantikan dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono.

Pelantikan berlangsung meriah dihadiri ribuan undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Panitia membuka tenda serta memasang belasang relay TV di setiap tenda.

Pasangan Syahri Mulyo - Maryoto Bhirowo menggantikan Bupati Tulungagung Heru Cahyono dan Wakil Bupati Athiyah.

Sumber: Tribunnews.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Pakde Karwo Puji Pilkada Tulungagung yang Damai

TULUNGAGUNG - Gubernur Jatim Pakde Karwo memuji pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tulungagung yang berlangsung aman dan damai.

Sehingga pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil terpilih juga berlangsung lancar.

"Kalau pilkadanya lancar, pelantikannya juga lancar. Ini yang perlu diteladani daerah lain yang akan menyelenggarakan pilkada," ujar Pakde Karwo dalam sambutannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Selasa (30/4/2013).

Gubernur juga menyebutkan Kabupaten Tulungagung termasuk salah satu dari 10 kabupaten terbaik di Indonesia.

Sehingga bupati dan wakil bupati yang telah dilantik wajib meneruskan keberhasilannya.

Apalagi pelayanan kesehatan di Tulungagung juga berlangsung bagus sehingga usianya semakin bertambah.

"Di Tulungagung angka kelahiran dan kematian hampir sama, kondisi ini menunjukkan keberhasilan KB," ujarnya.

Pakde juga mengingatkan kepada bupati dan wakil bupati supaya terus memperhatikan sektor pertanian.

"Kabupaten Tulungagung menjadi transito dari daerah di sekitarnya," ungkapnya.

Sumber: Tribunnews.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Ini pesan Pakde Karwo pada Bupati Tulungagung

Tulungagung - Saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpesan agar keduanya bisa membagi peran dalam memimpin Kabupaten Tulungagung.

"Jangan sampai Wakil Bupati merasa sebagai Bupati. Terutama soal keuangan dan sejenisnya. Ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Ada teh botol berasa strawberry," ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan, Selasa (30/4/2013).

Pak De Karwo juga mewanti wanti agar apapun yang dulu disampaikan dalam kampanye visi dan misi, bisa terwujud dalam APBD.

"Ini penting sekali. Visi dan misi harus masuk APBD," imbaunya.

Setelah dilantik, kini Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) resmi menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018.(Solichan Arif/ ysw)

Sumber: Sindonews.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Ketua DPRD Tulungagung gemetar ketemu Soekarwo

Tulungagung - Saat pelantikan Bupati dan wakil Bupati Tulungagung, ada momen dimana Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyindir Ketua DPRD Tulungagung Supriyono yang dinilai masih kaku saat memimpin sidang paripurna pelantikan bupati dan wakil bupati.

Seperti diketahui, Supriyono merupakan tersangka kasus korupsi dana PSSI senilai Rp1,75 miliar yang belum sepekan ini ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

"Ketua dewan baru masih terlihat kaku dalam memimpin sidang. Tadi ngomong sama saya gemetar. Saya takut palu yang diketukkan patah," katanya usai melantik bupati dan wakil bupati Tulungagung yang langsung disambut tawa, Selasa (30/4/2013).

Selain Kapolda Jatim, dalam pelantikan bupati dan wakil bupati Tulungagung ini juga dihadiri mantan bupati Tulungagung, wakil walikota Surabaya, Bambang DH, anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dan beberapa kepala daerah tetangga.

"Saya berharap bupati dan wakil bupati baru Tulungagung bisa melanjutkan pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik," pungkasnya.(Solichan Arif/ysw)

Sumber: Sindonews.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Remitansi TKI Tulungagung Diprediksi Tembus Rp1 Triliun

Tulungagung - Pengiriman uang (remitansi) TKI ke Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur setiap tahunnya diprediksi mencapai Rp1 triliun, namun tidak semuanya terdeteksi Bank Indonesia (BI) karena proses pengiriman dilakukan secara langsung.

Estimasi besaran remitansi TKI asal Kota Marmer tersebut diungkapkan Koordinator Migrant Centre Tulungagung, Widi Harianto, Selasa, yang menengarai adanya perbedaan data remitansi di BI dengan perputaran uang sebenarnya di masyarakat.

"Kami sudah melakukan kajian dengan mengambil beberapa sampel desa/kampung TKI di Tulungagung dan hasilnya satu desa rata-rata bisa menghasilkan remitansi sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar," katanya.

Dengan asumsi banyaknya desa-desa di daerah tersebut yang warganya bekerja di luar negeri (Tulungagung memiliki 271 desa, 19 kecamatan), Hari meyakini aliran devisa yang berasal dari transfer dana TKI/TKW diyakini tembus Rp1 triliun per tahunnya.

"Banyak fakta yang kami temukan dari para TKI yang menjadi dampingan Migrant Centre. Mereka selain memanfaatkan media transaksi perbankan maupun 'wester union' (produk jasa pengiriman uang PT Pos Indonesia) juga melakukan pengiriman secara langsung," katanya.

Pihak Migrant Centre memang tidak memiliki data valid menyangkut jumlah remitansi TKI ke Tulungagung yang tidak terekam traksaksi keuangan perbankan Indonesia maupun jasa pengiriman lainnya.

Hari hanya memberi gambaran bahwa setiap TKI/TKW yang membawa uang (baik dalam bentuk mata uang asing maupun rupiah) pulang ke kampung halamannya di Tulungagung lebih dari 50 persen.

"Bukan berarti mereka ini tidak menggunakan jasa keuangan perbankan ataupun lainnya untuk transfer, tapi dalam banyak kasus para TKI dari perantauan ini juga membawa uang hasil kerjanya secara tunai ataupun dengan cara menitipkan ke rekannya untuk disampaikan ke keluarga di rumah," katanya.

Selain perilaku, Hari menengarai banyaknya devisa TKI yang tidak terekam di data keuangan Bank Indonesia juga dipengaruhi banyaknya buruh migran yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen lengkap (TKI ilegal).

"Kerugian negara akibat remitansi yang tidak melalui jasa keuangan pemerintah maupun swasta tentunya berpengaruh terhadap besar-kecilnya obyek pajak yang hilang," katanya.

Sebagaimana data Bank Indonesia, devisa yang berasal dari transfer dana TKI Jawa Timur di luar negeri sepanjang 2012 tercatat sebesar Rp2,86 triliun.

Distribusi dana remitansi TKI ke Jawa Timur hampir merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pamekasan tercatat sebagai daerah yang memiliki remitansi paling tinggi tiap tahunnya, yakni mencapai 19 persen atau sekitar Rp543,4 miliar.

Selain Pamekasan, enam kabupaten/kota lain yang memiliki remitansi tertinggi dibanding 31 daerah lainnya di Jatim adalah Sumenep (9 persen atau sekitar Rp257,4 miliar), Surabaya (8 persen atau sekitar Rp228,8 miliar), Malang (7 persen atau sekitar Rp200,2 miliar), Madiun (6 persen atau sekitar Rp171,6 miliar), Tulungagung dan Banyuwangi (masing-masing 4 persen atau sekitar Rp114,4 miliar). (*)
Sumber: (Antara Jatim) | 16 Apr 2013

Read More

Rabu, 17 April 2013 | 0 komentar

Minibus Masuk Sungai, Tiga Penumpang Hilang

Blitar: Sebuah mobil Carry terjungkal ke Sungai Brantas di Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu (7/11). Tiga penumpang hilang.

Insiden terjadi saat korban satu keluarga pulang dari ziarah haji di Kabupaten Tulungagung. Mobil berisi 9 penumpang itu kemudian naik perahu penyeberangan dari Desa Rejotangan Tulungagung menuju Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat.

Di ujung sungai, mobil berusaha naik ke daratan. Namun mendadak mesin mobil mati. Mobil pun mundur dan langsung terjun ke sungai.

Salah satu korban Imam Santoso mengaku dirinya dan 5 penumpang lainnya berhasil keluar setelah pintu mobil berhasil dibuka.

Korban selamat adalah Sutrisno, Eko Suyadi, Karimi, Imam Santoso, Iswanti dan Syifa (1,5). Sedangkan penumpang yang belum ditemukan yakni Purwanti, Miftahudin, dan Dimas. Polisi dan warga terus melakukan pencarian terhadap korban hilang. (Fajar Agastya/****)

Sumber: Metrotvnews.com | Kamis, 8 November 2012

Read More

Kamis, 08 November 2012 | 0 komentar

PDIP Jatim Berhentikan Anggota Komisi D DPRD

Surabaya - DPD PDI Perjuangan Jatim memberhentikan anggota Komisi D DPRD Jatim Syahri Mulyo, karena politisi itu dinilai melakukan pelanggaran berat partai, yakni mendaftar sebagai Calon Bupati Tulungagung lewat parpol lain.

"Kalau yang bersangkutan yang sudah di-PAW itu masih berani masuk (ke Kantor DPRD Jatim) dan mengaku sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan itu namanya sudah tidak etis," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim H Sirmadji di Surabaya, Selasa.

Sirmaji yang juga menjabat sebagai Wakil ketua DPRD Jatim ini mengungkapkan kenekatan Syahri Mulyo mendaftar sebagai pasangan cabup/cawabup di Tulungagung sudah termasuk pelanggaran berat dan dikategorikan melawan partai.

"Masalahnya, DPP PDI Perjuangan sudah mengeluarkan rekomendasi sebagai pasangan cabup/cawabup Tulungagung 2013-2018 untuk Drs Isman dan Ir Tatang Suhartono MSi," katanya.

Menurut Sirmaji, hengkangnya Syahri Mulyo dari PDI Perjuangan tidak akan mempengaruhi suara PDI Perjuangan dalam memenangkan pasangan Isman-Tatang Suhartono yang diusung PDI Perjuangan dan PKB.

"PDI Perjuangan punya soliditas dan kadernya dikenal selalu berada di garis partai. Jadi, tidak ada pengaruhnya kalau Syahri Mulyo keluar dari partai," tuturnya.

Ia menilai dinamika di partai politik besar seperti PDI Perjuangan itu wajar ada manakala surat rekomendasi untuk pasangan cabup/cawabup belum turun, namun ketika sudah turun semua harus dipatuhi.

"Ibaratnya janur belum melengkung, maka dinamika terjadi itu sah-sah saja. Tetapi kalau sudah melengkung harus dilaksanakan. Sekarang belum ada gerakan-gerakan mengarah pada pertentangan,"katanya.

Sumber: antarajatim.com | 23 Okt 2012

Read More

Rabu, 24 Oktober 2012 | 1 komentar

Jawa Timur Jadi Model Pengentasan WTS

Propinsi Jawa Timur akhirnya menjadi model pemulangan Wanita Tuna Susilo (WTS) dan penghapusan lokalisasi di Jatim. Selain itu, Jawa Timur akan mendapat bantuan dan akan segera dipakai menjadi model penanganan pengentasan WTS secara nasional.

Menurut rencana, 3-4 September lalu, Pemrov Jatim akan diundang pihak Kementerian Sosial untuk melakukan paparan. Di antara yang akan menghadiri adalah para pejabat dan bupati yang dianggap sukses melakukan penerapan pengentasan WTS.

“Termasuk bupati Tulungagung yang berhasil mengentas seluruh WTS di Ngujang dan Ngunut, “ ujar Kepala Biro Kesra Bawon Adhiyitoni kemarin, (06/09/2012).

Di antara yang akan dipaparkan adalah; motode pemulangan sehingga mereka bisa rela keluar dari belenggu maksiat, anggaran yang dikucurkan dari Pemrov/Pemkab untuk pembinaan plus modal usaha.

Seperti diketahui, di Jawa Timur, dari total 7.127 WTS yang terdata pada tahun 2010 sampai kemarin ada 833 orang berhasil dientas.Sebanyak 345orang telah dientas pada 2011 dan 488 orang selama Januari 2012 hingga kemarin.

Tahun ini kami menargetkan memulangkan 701 WTS, “ ujar Bawon.

Seperti diketahui, semenjak tahun 2011, pemerintah propinsi Jatim bersama MUI Jawa Timur telah bertekad menata kota bersih dari tindakan asusila dan pelacuran. Rencana ini disampaikan Ketua MUI Jawa Timur saat pembukaan membuat “Halaqah Menata Kota Bersih dari Asusila”, Sabtu (19/11/2011) di Hotel Elmi Surabaya.*


Sumber: Hidayatullah.com | Jum'at, 07 September 2012

Read More

Jumat, 07 September 2012 | 0 komentar

2012, Sudah Ada Tiga Kasus Tawuran Antarnapi

SURABAYA - Tawuran antarnarapidana, termasuk di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya di Medaeng, Kamis (6/9) kemarin, bukanlah yang pertama terjadi di Jatim. Di tahun 2012 saja, telah terjadi tiga kali antartahanan.

Tawuran di Medaeng kemarin, melibatkan puluhan massa. Diduga, tawuran dipicu utang piutang antara Rohim dengan Rudy yang tak lain sahabatnya sendiri. “Temuan sementara, motif perkelahian tersebut diduga dipicu utang piutang antara Rohim dan Rudy sebelum masuk tahanan,” kata, Agus Irianto, Kepala Rutan Klas I Surabaya.

Kronologis kejadian, sebelum terjadi tawuran, suasana Rutan Medaeng tenang dan sepi. Kondisi damai berubah menjadi tegang lantaran Rohim, penghuni Blok B, mendatangi Blok A untuk menemui Rudy. Tak lama setelah berbincang, Rohim mendaratkan pukulan di wajah Rudy sehingga terjadilan duel tangan kosong diantara keduanya.

Merasa tak terima teman blok berkelahi dengan blok lainnya, akhirnya terjadilah perkelahian antarblok A dan B sehingga meluas ke tahanan blok C ikut tawuran. Beruntung petugas Rutan segera bertindak sehingga tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka yang diderita Rohim dan Rudy. “Rody mengalami luka di bibirnya, sedangkan Rohim pipi kirinya lebam,” tambah Agus.

Untuk mengantisipisi agar tidak terjadi keributan lagi maka enam orang dipindah ke lembaga pemasyarakatan (lapas) tanpa menunggu administrasi selesai. “Soleh dan Rudi kita pindah ke Porong. Sedangkan Rohim, Ferdinan, Toni, dan Ipul kita pindahkan ke Malang,” ungkap Agus Irianto. Akibat kisruh tersebut, praktis sehari Rutan Medaeng tidak menerima pembesuk.

Tawuran narapidana (napi) di Medaeng telah menambah daftar panjang tawuran penghuni lapas di Jawa Timur. Sebelumnya, pada bulan April 2012 lalu telah terjadi tawuran antarpenghuni di Lapas Kelas II B Lumajang. Peristiwa ini melibatkan 6 napi terpidana kasus narkoba dengan kasus perampokan yang merupakan pindahan dari Lapas Medaeng, Surabaya.

Insiden tawuran itu terjadi pada 8 April lalu, melibatkan narapidana di Blok A. Awalnya dipicu selisih paham antarkelompok warga binaan dari daerah yang berbeda. Informasinya antara warga binaan lokal Lumajang dengan napi dari Surabaya.

Berikutnya, kasus tawuran di Lapas Kelas II B Tulungagung 3 September lalu. Awalnya tawuran hanya melibatkan tiga orang antarblok tahanan, tapi narapidana lainya ikut-ikutan hingga sejumlah napi kasus narkoba juga terlibat tawuran. Akhirnya, para narapidana yang terlibat tawuran telah dipisahkan dan dimasukkan ke sel isolasi.

Sejumlah kalangan menilai salah satu faktor pemicunya adalah lemahnya sistem pengamanan dan pembinaan. Namun ketika Surabaya Post mengkonfirmasi tudingan itu, pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jatim, mereka kompak bungkam.

Cahyo sejati, Humas Kanwil Kemenkumham Jawa Timur ketika dikonfirmasi terkait tudingan itu, Cahyo tidak berani berkomentar. “Wah, saya tidak berani komentar terkait tudingan itu mas,” katanya, Kamis (6/9).
Bahkan Cahyo meminta wartawan untuk mengonfirmasi langsung ke Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkum HAM Jawa Timur, Joko Hikmahadi. Namun setelah dihubungi berkali-kali melalui telepon dan pesan singkat, tidak ada jawaban dari Joko, di ruangannya pun tampak kosong. Bahkan sampai berita ini ditulis, Jumat (7/9) pagi tadi, telepon tidak diangkat padahal ada nada sambung.m7


KASUS TAWURAN ANTARNAPI DI JATIM 2012
6 September
Tawuran antranarapidana di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, antara penghuni Blok A dengan Blok B. Kemudian diikuti oleh napi dari Blok C. Tawuran dipicu utang piutang.

3 September
Tawuran antarnarapidana di Lapas Kelas II B Tulungagung. Awalnya tawuran hanya melibatkan tiga orang antarblok tahanan, tapi narapidana lainya ikut-ikutan. Akhirnya, para narapidana yang terlibat tawuran telah dipisahkan dan dimasukkan ke sel isolasi. Pemicunya, kesalahpahaman antarnapi di Blok Narkoba.

8 April
Tawuran antarpenghuni di Lapas Kelas II B Lumajang. Peristiwa ini melibatkan 6 napi terpidana kasus narkoba dengan kasus perampokan yang merupakan pindahan dari Lapas Medaeng, Surabaya. Tawuran terjadi antara napi asli Lumajang dengan asli Surabaya.

Sumber: surabayapost.co.id | Jumat, 07/09/2012

Read More

| 0 komentar

314 Calon PPK Tulungagung Lolos Seleksi Administrasi

Tulungagung - Sebanyak 314 pendaftar panitia pemilihan tingkat kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tulungagung lolos seleksi adminitrasi dan berhak maju dalam tahap ujian tulis yang akan digelar, Rabu (27/6).

"Dari total 322 pendaftar yang memasukkan lamaran berikut berkas persyaratan ke KPU, delapan di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS," ungkap salah seorang anggota KPU Tulungagung yang membidangi Pokja Pembentukan KPPS, PPDP, PPS dan PPK, M Fattah Masrun, Selasa.

Ia menjelasakan, jumlah pendaftar terbanyak tercatat di Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Gondang, yakni masing-masing sebanyak 27 orang.
Antusiasme pendaftaran juga terlihat di Kecamatan Rejotangan, Sumbergempol, serta Kedungwaru dimana masing-masing mencatatkan jumlah pendaftar sebanyak 24 orang, disusul Kecamatan Karangrejo sebanyak 21 orang, dan Kecamatan Kauman sebanyak 20 orang.

"Jumlah pendaftar paling sedikit terjadi di Kecamatan Sendang, yakni sebanyak sembilan orang dan di Kecamatan Tanggunggunung sebanyak tujuh orang," paparnya.

Fattah Masrun menambahkan, dilihat dari komposisi jenis kelamin, dari keseluruhan pendaftar sebanyak 322 orang, terdiri dari laki-laki 228 orang 70 persen dan perempuan 94 orang atau 30 persen.

Dijelaskan, dari delapan pendaftar yang dinyatakan gugur atau TMS di tahap seleksi administratif, enam di antaranya tidak memenuhi syarat minimal usia, yakni 25 tahun.

Sementara dua orang lainya diketahui terkait keanggotaan dalam partai politik, yakni tercatat resmi dalam daftar calon tetap (DCT) pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2009.

"Mereka dinyatakan TMS karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 huruf b dan huruf e Undang-undang nomor 15 tahun 2011," jelas Ketua KPU Tulungagung Suyitno Arman.

Keseluruhan nama-nama peserta yang lolos administratif dapat dilihat di website KPU Kabupaten Tulungagung (www.kpu-tulungagungkab.go.id).

Suyitno Arman menambahkan, tahap berikutnya bagi yang telah lolos seleksi administrasi adalah ujian tulis yang akan dilaksanakan pada hari Rabu (27/6). Ujian bertempat di Auditorium Universitas Tulungagung (Unita), mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Selama masa seleksi berlangsung, Arman menegaskan KPU Tulungagung siap membuka diri untuk menerima berbagai laporan ataupun masukan masyarakat (publik) terkait rekam jejak seluruh calon anggota PPK, sebagaimana yang terpampang dalam pengumuman.

Sumber: antarajatim.com | 26 Jun 2012

Read More

Rabu, 27 Juni 2012 | 1 komentar

Gempa 4,8 SR Berpusat di Selatan Malang

MALANG - Kabupaten Malang, Jawa Timur, diguncang gempa berkekuatan 4,8 Skala Richter (SR). Pusat gempa diketahui berada di kedalaman 36 kilometer, terletak 77 kilometer barat daya Malang.

Menurut keterangan Kepala Stasiun Geofisika Badan Meterologi Klimatologi, dan Geofisika Karangkates, Adi Suprianto, gempa itu, dinyatakan tak berpotensi tsunami.

"Getaran gempa hanya terasa di Kabupaten Malang hingga Blitar dan Tulungagung. Gempa yang menimpa di tiga daerah itu adalah kejadian alam biasa. di beberapa daerah di Jawa Timur memang sering terjadi aktivitas gempa bumi," jelasnya, Selasa (26/6/2012).

Menurutnya, gempa yang menggetarkan bumi tiga daerah itu, diakui tidak berpotensi tsunami. "Hanya dirasakan getarannya cukup keras di Blitar skala 3 MMI," ujar Adi.

Ditanya apakah ada kerusakan akibat gempa tersebut. Adi mengatakan, tidak ada kerusakan berarti. Baik di Blitar dan Malang.

"Sejauh ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang tengah melakukan pemantauan apakah ada dampak dari gempa bumi. Namun, laporan sementara masih belum ada kerusakan. Korban jiwa juga nihil," katanya.

Sumber: KOMPAS.com | Selasa, 26 Juni 2012

Read More

| 0 komentar

Target Perdagangan di Jatim Rp 511 Miliar

SURABAYA - Produk perikanan non-konsumsi merupakan satu diantara komoditas andalan baru pada sektor kelautan dan perikanan. Di Jawa Timur, upaya pengembangan produk tersebut telah ditetapkan kawasan ‘segitiga emas’ dalam kebijakan membudidayakan ikan hias. Bahkan tahun 2012 ini, ditargetkan nilai perdagangan ikan non-konsumsi di Jatim mencapai Rp 511 miliar.

“Ya, tiga daerah di Jawa Timur itu adalah Blitar, Tulungagung dan Kediri. Ketiganya merupakan kawasan ‘segitiga emas’ untuk produk perikanan non-konsumsi,” jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, Kardani mendampingi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen P2HP)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ir. Saut Hutagalung di Surabaya, Minggu (29/4) sore.
Sementara, data yang diperoleh menyebut, pada tahun 2012, trend volume ekspor ikan hias telah mencapai peningkatan hingga 11,56%. Sedangkan, data yang terakumulasi sejak 2007- akhir 2011 lalu itu nilai ekspor ikan hias sudah mencapai peningkatan sebesar 23,36% pada periode yang sama.

Sebenarnya, catatan tersebut tidak terlepas dari keberadaan lima negara pengimpor ikan hias dari Indonesia. Kelimanya adalah Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia dan China yang mampu menyumbang devisa dari ikan hias dalam lima tahun terakhir mencapai 7.660.253 dollar Amerika atau setara dengan Rp 70,4 miliar.

Mengutip data KKP tertera, nilai perdagangan ikan Koi di Kabupaten Blitar sebesar Rp 140 miliar pada tahun 2011. Sedangkan, perdagangan ikan Cupang di Kediri mencapai 130 juta ekor atau setara dengan Rp 52 miliar.

“Dalam hal ini, Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar ekspor ikan hias bersama lima provinsi lainnya di Indonesia. Tidak salah, kalau Jawa Timur ditarget tahun ini untuk nilai perdagangan produk perikanan non-konsumsi sebesar Rp 511 miliar,” katanya usai puncak pameran produk hasil perikanan nonkonsumsi bertajuk, ‘The 8th All Indonesia Koi Show 2012 di Surabaya Supermall Convention Centre’.

Menurutnya, kegiatan tersebut untuk menunjukkan kepada masyarakat luas, bahwa selain komoditas perikanan konsumsi, juga terdapat produk perikanan non-konsumsi berupa ikan hias. Dengan sentuhan rekayasa teknologi dan ilmu pengetahuan mutakhir diharapkan menghasilkan produk handal yang bisa memotivasi perekonomian masyarakat dan trend pasar dunia. “Memang, dalam perkembangannya, masih membutuhkan perhatian pemerintah,” cetus Ketua Komisi Ikan Hias Indonesia (KIHI), Budi Widjaja terpisah.
Dia mengatakan, selain ikan hias, produk perikanan non-konsumsi tersebut, masing-masing memiliki nilai dalam setiap komoditasnya. Sebut saja, mutiara, tanaman hias air, kerajinan kerang, kulit sisik ikan, tulang ikan dan rumput laut. “Seperti rumput laut yang memiliki nilai manfaat untuk keperluan medis, farmasi dan kosmetik,” terang Budi.

Sementara, dari 17 ekor jenis ikan hias Koi yang dipamerkan dikelompokkan dalam 11 kategori ukuran mulai dibawah 15 cm-65 cm. Sedangkan, jumlah ikan yang masuk dalam pameran sedikitnya ada 700 ekor yang berasal dari 23 klub anggota Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI) Jatim. “Yang ikut pameran ini ada 50 peserta dari 8 kabupaten/kota di Jatim,” tutup Budi. sab

Sumber: surabayapost.co.id | Senin, 30/04/2012

Read More

Senin, 30 April 2012 | 0 komentar

Sekretaris AKD Jatim Bersaing Rebut Rekom PDIP

Tulungagung - Semakin banyak saja bacabup yang mengembalikan formulir pendaftaran pasangan cabup/cawabup di Kantor DPC PDIP Tulungagung. Selasa (24/4) kemarin, giliran Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim, Moch Moezamil, yang mengembalikan formulir.
Ia datang ke Kantor DPC PDIP Tulungagung didampingi beberapa pendukungnya, termasuk istrinya yang merupakan tenaga kesehatan dan beberapa anggota AKD Tulungagung. Dengan mengembalikan formulir pendaftaran, menurut Moezamil, dirinya sudah siap untuk ikut bersaing dalam mendapatkan rekomendasi (rekom) dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Saya mendaftarkan diri di PDIP ini karena atas dorongan dari teman-teman AKD di Tulungagung," akunya.
Kepala Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ini selanjutnya mengatakan sudah punya berbagai program jika dipercaya menjadi kepala daerah. "Selain memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur, saya ingin semua masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan termasuk masyarakat di desa," paparnya.
Moezamil kemarin tercatat sebagai bacabup kelima yang mengembalikan formulir pendaftaran. Sebelumnya adalah Dra Sri Suprapti SPd (PNS Pemkot Malang), Syahri Mulyo SE (anggota DPRD Jatim), Supriyono SE (Ketua DPC PDIP Tulungagung/Ketua Komisi D DPRD Tulungagung) dan Suharminto SH (Ketua Fraksi PDIP DPRD Tulungagung).
Sedang bacabup yang mengembalikan formulir sesudah Moezamil adalah Bambang Adyaksa. Ia mengembalikan formulir dengan mewakilkan pada dua orang tim suksesnya. Panitia pendaftaran pasangan cabup/cawabup DPC PDIP Tulungagung, Murani, mengatakan sampai pukul 13.00 WIB kemarin masih enam bacabup dari 14 bacabup yang mengambil formulir pendaftaran dan melakukan pengembalian berkas.
"Kami masih menunggu sampai batas waktu penutupan yakni pukul 16.00 WIB," ujarnya. Murani mengungkapkan, ada beberapa bacabup lain yang bakal menyusul mengembalikan formulir. "Yang konfirmasi mau mengembalikan formulir itu Isman (Ketua DPRD Tulungagung) dan Paryadi Sayat (Pamen Polda Jatim). Mereka semua pengembaliannya katanya akan diwakilkan," tuturnya.
Rencananya, DPC PDIP Tulungagung mulai hari ini, Rabu (25/4), sampai Senin (30/4), melakukan verifikasi berkas yang telah dikembalikan para bacabup. Jika lolos verifikasi, maka nama bacabup yang bersangkutan akan dikirim ke DPD PDIP Jatim. [wed]

Sumber: Bhirawa | Tuesday, 24 April 2012

Read More

Rabu, 25 April 2012 | 0 komentar