Aparat Keamanan Jaga Mushalla Ahmadiyah di Tulungagung

Tulungagung - Aparat keamanan dari kepolisian dan Kodim 0807 Tulungagung, Jawa Timur, berjaga-jaga di sekitar mushalla Baitul Salam milik jemaat Ahmadiyah di Desa Gempolan, yang sempat dirusak sejumlah warga, Kamis (16/5) malam.

"Tadi saya sudah berbicara dengan perangkat desa juga tokoh warga agar tidak lagi melakukan tindakan anarkis. Kalaupun masih ada masalah kami akan berupaya memediasinya dengan mempertemukan masing-masing pihak," kata Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Letkol Infantri Eko Hariyanto, Jumat.

Dandim yang sempat meninjau langsung lokasi kejadian dan berbicara dengan Pj Kepala Desa Gempolan, Lamini, Ketua MUI Desa Gempolan Imam Muslim, serta sejumlah warga lainnya, mengemukakan aparat keamanan tidak memasang garis polisi (police line) di lokasi kejadian tapi aparat berjaga-jaga agar situasi tenang.

Dandim juga menegaskan aparat keamanan menjamin keselamatan dua jemaat Ahmadiyah yang ada di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, yakni keluarga Ja'far dan Edi Susanto.

Seratusan orang melakukan perusakan mushalla Baitul Salam berukuran sekitar 5X8 meter milik jemaat Ahmadiyah di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, pada Kamis (16/5) malam sekitar pukul 21.30 WIB. Akibatnya, kaca jendela dan pintu mushalla pecah.

Sejumlah saksi mata menyebut aksi perusakan terjadi secara sporadis karena warga tidak puas dengan hasil mediasi antara perwakilan warga dan ulama setempat dengan jemaat Ahmadiyah di daerah tersebut.

"Sebenarnya kami sudah berupaya memediasi dengan mereka, namun Pak Jafar (salah satu jemaat Ahmadiyah) malah bilang tidak mau bertanggung jawab saat warga menuntut agar bangunan masjid ini dirobohkan. Katanya dia tidak memiliki kewenangan," kata Imam Muslim, Ketua MUI Desa Gempolan.

Informasi lain di lapangan mengemukakan, perusakan itu dipicu oleh kedatangan jemaat Ahmadiyah dari Bogor yang menginap hingga hampir sepekan di mushalla tersebut tanpa segera melapor ke aparat desa.

Keterangan Imam Muslim, mushalla Baitul Salam di Desa Gempolan berdiri sejak tahun 1995. Aktivitas warga Ahmadiyah di daerah tersebut telah beberapa kali mendapat tentangan warga hingga puncaknya terjadi sekitar tahun 2011.

"Saat itu, setelah dilakukan mediasi pihak Ahmadiyah sudah sepakat untuk tidak lagi melakukan aktivitas syiar aqidah maupun menggunakan mushalla ini untuk kegiatan ibadah. Namun kesepakatan itu dilanggar dengan datangnya jemaat ahmadiyah dari Bogor dan menginap di mushalla ini," kata Imam Muslim.
Sumber: Antara Jatim | 17 Mei 2013

Read More

Jumat, 17 Mei 2013 | 0 komentar

Eva: TNI AD Arogan

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dinilai telah bertindak arogan bahkan telah meneror warga terkait latihan perang di Desa Kersikan, Kecamatan Kaligentong, Tulungagung, Jawa Timur. Latihan perang tetap digelar meskipun ditolak oleh warga.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Selasa (25/6/2012).

Eva menjelaskan, pasukan Kompi Yonif 511 /DY Brigif 16 Wira Yudha sempat berdebat dengan warga yang memblokir jalan masuk kampung Kersikan. Warga, kata dia, keberatan kampung mereka dijadikan latihan perang.

"Setelah bertahan tiga hari memblokir, tanggal 22 Juni jam 5 pagi tentara memutar dan melakukan tembakan-tembakan di tengah kampung. Seorang warga, Wakijah, kaget lalu tak sadarkan diri. Dia dirawat di Rumah Sakit Campur Darat Tulungagung," kata politisi dari daerah pemilihan Tulungagung itu.

Bahkan, Eva menambahkan, sejak tanggal 20 Juni pihak TNI melakukan razia KTP dan melarang penduduk dari luar Kersikan untuk masuk. Hingga saat ini, lanjut Eva, pasukan TNI masih melakukan latihan perang meski telah melampaui batas waktu dalam surat pemberitahuan.

"Saya mendukung protes warga atas arogansi TNI AD yang sewenang-wenang melakukan latihan tempur di tengah pemukiman. TNI sengaja melakukan intimidasi dan teror dengan latihan perang dalam waktu panjang," pungkas Eva.

Sebelumnya, Eva mengaku telah mengirim surat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo untuk membatalkan latihan perang yang dijadwalkan tanggal 19-22 Juni.

Alasannya, lahan perkebunan itu disebut telah lama dikelola oleh warga secara sah berdasarkan Surat Bupati Tulungangung Nomor 590/109/301/2005 dan Nomor 590/346/424.13/2001. Selain itu, hasil pemeriksaan atas Buku Inventaris Tanah Tahun 2005/2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa tanah perkebunan itu tidak masuk dalam daftar inventaris tanah yang dikuasai oleh Kodam V.

Sumber: KOMPAS.com | Selasa, 26 Juni 2012

Read More

Rabu, 27 Juni 2012 | 2 komentar

Lokalisasi Kaliwungu Dijaga Aparat

TULUNGAGUNG - Polres Tulungagung mulai mengamankan lokalisasi Kaliwungu, Kecamatan Ngunut menjelang rencana penutupan Ramadan mendatang.

Berbeda dengan lokalisasi Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, penghuni lokalisasi Kaliwungu paling keras menentang rencana penutupan oleh Pemkab Tulungagung. Bahkan petugas dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung pun tidak bisa masuk.

Namun menurut Kapolres Tulungagung, AKBP Wishnu Hermawan Februanto, seperti di Lokalisasi Ngujang, dua hari ke depan akan didirikan pos penjagaan. "Kami akan dirikan pos gabungan, untuk menjaga keamanan menjelang penutupan," terangnya.

Wishnu melanjutkan, pos akan diisi 15 orang petugas, terdiri dari 10 polisi, satu TNI, satu polisi militer dan tiga Satpol PP. Petugas gabungan ini akan berjaga selama 24 jam.

Wishnu menegaskan, bukan pihaknya yang melakukan penutupan lokalisasi. Penutupan dilakukan Pemkab Tulungagung, sedangkan pihaknya menjamin prosesnya berjalan aman dan tertib. "Kami tidak dalam kapasitas menutup lokalisasi, melainkan hanya mengamankan saja," tambahnya.

Wishnu berharap, semua pihak bisa merasa aman, termasuk petugas yang selama ini tidak bisa masuk ke lokalisasi. Pos penjagaan tersebut juga bukan untuk membuat takut orang yang akan datang ke lokalisasi.

Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Jumat, 8 Juni 2012

Read More

Sabtu, 09 Juni 2012 | 0 komentar

Mayjen TNI Subekti Pimpin Kodam VI/Mulawarman

BALIKPAPAN - Mayjen TNI Ir Drs Subekti MSc MPA kini memegang tongkat estafet kepemimpinan Kodam VI/Mulawarman, menggantikan Mayjen TNI Tan Aspan. Upacara parade dalam rangka serah terima jabatan (sertijab) dilakukan di lapangan Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/3/2012).

"Saya menyadari bahwa jabatan Pangdam merupakan jabatan strategis terlebih bila dikaitkan dengan tantangan tugas ke depan, di mana Kodam VI harus mampu menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah darat NKRI di wilayah Kaltim dan Kalsel," ujar Subekti, dalam sambutannya.

Hal itu, menurutnya, merupakan tantangan bagi semua untuk dapat bekerja lebih optimal, serta memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab. Subekti melanjutkan, di masa kepemimpinan Mayjen TNI Tan Aspan, telah diletakkan dasar-dasar yang kuat.

Tan Aspan berharap, pergantian pejabat dapat memelihara ritme dan meningkatkan kualitas kinerja serta pembinaan di lingkungan Angkatan Darat. Saya yakin dan percaya dengan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman , Mayjen TNI Subekti akan mampu, kata Tan Aspan.

Mayjen TNI Subekti putra kelahiran Tulungagung Jawa Timur , 5 Maret 1956 dan merupakan lulusan AKABRI Darat tahun 1980 dengan kecabangan Armed. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban sebelum menjabat Pangdam VI/Mlw antara lain Danrai-A Yonarmed-4/76 ( tahun 1983), Danyon Armed-8/76 Kostra d, Dandim 0824/Korem 084 (1997), Athan RI Pretoria Afsel (2000), Paban-VII/OPP Sops TNI (2006), Danrem 072/PMK Dam IV/Dip (2008), Diranlingstra Ditjen (2008), Kasdam VII/Wrb (2010), dan Asrena Kasad (2011).

Pelaksanaan sertijab secara resmi telah dilaksanakan 13 Maret lalu di Jakarta oleh Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. Selanjutnya Mayjen TNI Tan Aspan menduduki jabatan sebagai Staf Khusus Kasad. Tan Aspan menjabat Pangdam VI/Mulawarman selama 1 tahun 11 bulan.

Sumber: KOMPAS.com | Selasa, 20 Maret 2012

Read More

Selasa, 20 Maret 2012 | 0 komentar

Lima prajurit tersangka tenggelamnya imigran terancam dipecat

Surabaya - Lima prajurit Kodam V/Brawijaya serta seorang PNS Kodim Tulungagung yang menjadi tersangka tenggelamnya sejumlah imigran gelap asal Timur Tengah di Pantai Prigi, Trenggalek, Jawa Timur, 17 Desember 2011, terancam dipecat.

"Kalau proses peradilan militer sudah selesai, maka sanksi administrasi pasti ada sampai pemecatan bila pidana yang diterima mencapai 3-4 bulan ke atas," kata Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Murdjito dalam silaturahim dengan Insan Pers Jatim di Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Selasa.

Didampingi sejumlah asisten, Danpondam V/Brawijaya, dan Ketua PWI Jatim Drs H Akhmad Munir, ia menjelaskan penetapan tersangka dan penahanan kelima prajurit itu setelah dirinya menindaklanjuti surat dari Dandim 0807/Tulungagung pada 22 Desember 2011.

"Surat pelimpahan perkara penyelundupan manusia terkait tenggelamnya kapal bermuatan imigran gelap dari Dandim Tulungagung itu menyebut tiga oknum yang terindikasi terlibat dalam tenggelamnya imigran itu," katanya di hadapan 105 wartawan dan pimpinan redaksi dari 59 media massa di Jatim.

Ketiga oknum adalah Peltu Susiali (BP Koramil 0807/12 Besuki, Kodim 0807/Tulungagung), Serka Khoirul Anam (Babinsa Koramil 0807/12 Besuki, Kodim 0807/Tulungagung), dan Kopka Karyadi (Babinsa Koramil 0807/12 Besuki, Kodim 0807/Tulungagung).

"Dari hasil pemeriksaan ketiga tersangka itu, maka Pomdam V/Brawijaya melakukan pengembangan hingga akhirnya bertambah dua tersangka. Jadi, prajurit itu tidak bisa seenaknya, siapa yang bersalah akan ditindak," katanya.

Kedua tersangka baru adalah Serda Kornelius (Babinsa Koramil 0817/04 Bluto, Kodim 0827/Sumenep) dan Serda Ilmun Abdul Said (Babinsa Koramil 0828/08 Sokabanah, Kodim 0828/Sampang).

"Kelimanya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Desember 2011 dan sejak itu ditahan di Denpom V-4 Surabaya. Insya-Allah, mereka akan diperiksa sebagai tersangka dengan didampingi penasehat hukum mulai 25 Januari 2012," katanya.

Untuk oknum PNS dari Kodim Tulungagung Budi Santoso, katanya, sudah dilimpahkan ke Polda Jatim, karena Kodam V/Brawijaya tidak menangani kalangan sipil, meski kalangan sipil itu berasal dari internal Kodam V/Brawijaya sendiri.

"Yang jelas, kasus itu mengejutkan kami dan akan memberi pelajaran kepada kami bahwa pengawasan dan pembinaan prajurit perlu ditingkatkan agar mereka tidak bertindak di luar bidangnya," katanya.


Ancaman pidana 5-15 Tahun

Dalam kesempatan itu, Pangdam V/Brawijaya menegaskan bahwa kelima prajuritnya itu terancam pidana paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun, sehingga kelimanya akan mulai diperiksa sebagai tersangka dengan didampingi penasehat hukum mulai 25 Januari 2012.

"Setelah itu, penyidik akan melakukan pemberkasan untuk segera diserahkan kepada Kaotmil III-13 Madiun guna dibuatkan Berita Acara Pendapat Oditur dan Saran Pendapat Hukum kepada Papera atau saya, lalu saya buatkan Skep Penyerahan Perkara," katanya.

Dari Skep itu, Oditur akan membuat surat dakwaan guna dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk diadili. "Berkas Perkara Peltu Susiali dkk (tiga prajurit) akan dilimpahkankan ke Otmil III-13 Madiun dalam pekan ini," katanya.

Untuk Berkas Perkara Serda Ilmun Abdul Said masih menunggu hasil bantuan pemeriksaan dari Pomdam IX/Udayana terhadap saksi Aziz Abd Said yang beralamat di Kupang. "Informasinya, hasil pemeriksaan itu dikirimkan dalam bulan ini," katanya.

Menurut Pangdam, perkara pengiriman imigran gelap yang melibatkan kelima oknum prajurit Kodam V/Brawijaya itu sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 (1) UU 6/2011 tentang Keimigrasian dan/atau Pasal 126 KUHPM.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pusat untuk mengantisipasi kasus itu melalui jalur lain di Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya, terutama indikasi pengiriman imigran gelap dari arah barat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Imigrasi," katanya.

Namun, katanya, pihaknya juga akan meningkatkan antisipasi pada sejumlah "jalur", di antaranya di perairan Situbondo, Trenggalek, dan sebagainya.

Ditanya tentang sanksi kepada pimpinan Kodim dan Korem setempat, Pangdam V/Brawijaya mengatakan pihaknya akan memberikan penilaian. "Penilaian itu terkait sejauh mana dia melakukan pengawasan dan pembinaan anak buahnya," katanya.

Dalam pertemuan dengan para wartawan dari media cetak dan elektronika itu, Pangdam V/Brawijaya berjanji akan terbuka dan mengupayakan kebersamaan dengan insan pers di Jatim, baik melalui silaturahim, olahraga bersama, maupun kegiatan sosial.

Sumber: antaranews.com | Selasa, 14 Februari 2012

Read More

Selasa, 14 Februari 2012 | 0 komentar

Malam Pengantar Tugas Dandim Tulungagung Dihiasai Beragam Atraksi Tarian

Tulungagung, meriah, begitu suasana yang tampak pada acara malam pengantar tugas pucuk pimpinan Kodim 0807/Tulungagung dari Dandim lama Letkol Inf. Iskandar, S.Sos kepada Dandim baru Letkol Arh I Made Suryawan yang berlangsung di Hall Barata, Tulungagung, Selasa 7/2.

Mengapa begitu, karena malam perpisahan dan penyambutan Dandim Tulungagung itu dihiasi beragam atraksi Tarian. Tampilan fashion show oleh gadis imut dari TK Kartika Jaya misalnya yang tampil manis dan percaya diri. Kemudian disusul Tari Merak yang melambangkan, lambang kebesaran Korem 081/DSJ yang juga tampil memukau. Tak kalah menarik tarian dari ibu-ibu Bhayangkari berkalaborasi dengan Polwan Polres Tulungagung yang menampilkan tarian ala penari India dengan busana ngejreng khas penari India sempat mengundang kagum tamu undangan.

Penampil berikutnya juga tak kalah menarik, tarian dari ibu-ibu Persit cabang Kodim Tulungagung dipimpin oleh ibu Kasdim yang juga turun berdansa ria di atas panggung memakai busana warna merah dengan ikat pinggang warna kuning mencolok rupanya juga menjadi tarian yang cukup menarik pada acara hiburan malam pengantar tugas itu. Puncak dari hiburan yang disuguhkan oleh keluarga besar Kodim Tulungagung adalah banyolan-banyolan kocak dari pelawak Topan dan dua rekannya yang sempat membuat undangan yang hadir tertawa lepas sejenak.

Pada kesempatan itu Dandim lama, Letkol Inf. Iskandar mengatakan masa kepemimpinannya yang singkat itu, selama 1 tahun 6 bulan memang masih banyak cita-cita yang akan dipersembahkan kepada masyarakat Tulungagung tercinta.

"Namun apa boleh buat tugas baru telah menunggu," ujar Dandim yang akan menempati tugas barunya itu di Srenad Pabandya I/Sesko Paban V/Dalprop Suad.

Sementara itu, Komandan baru asal dari Satuan Tempur Arhanud 2/Kostrad yang bermarkas di Malang itu dalam sambutan singkatnya di hadapan tamu yang hadir antara lain para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kepala SKPD jajaran Pemkab Tulungagung, para camat bersama jajaran Muspika kecamatan, para pengusaha dan undangan lain. Beliau mengatakan, minta dukungan dalam rangka melaksanakan tugas baru di Tulungagung, walaupun beliau baru pertama kali terjun ke medan teritorial berbeda dari basis penugasan sebelum di satuan tempur yang membawahi senjata alat berat namun beliau berjanji tetap akan berusaha untuk melaksanakan yang terbaik dalam tugas baru itu.

Tugas yang membanggakan dalam pengalaman tugasnya selama ini adalah menjadi salah satu bagian Satuan pengamanan KTT Asean di Bali dengan agenda utamanya adalah menjaga keselamatan Presiden Amerika Serikat.

Lebih lanjut Dandim yang mempunyai dua orang putra itu berharap do'a restu dari semua pihak untuk ikut bersama-sama membangun Tulungagung. Beliau juga mengatakan akan melakukan silaturrahmi sebagai bagian dari agenda tugas barunya itu.

Pernyataan menarik malam itu disampaikan oleh Bupati Tulungagung kepada Dandim yang lama, bahwa hal yang membanggakan dari Dandim lama Letkol Inf. Iskandar adalah bersama-sama belajar mengaji.

"Itu kenangan yang membanggakan bagi saya," Kata Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono, MM saat memberi sambutan pada acara itu.

Sambutan singkat Bupati itu diakhiri ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Dandim yang baru di Kabupaten Tulungagung yang selalu tampak kondusif.

Menariknya, Bupati bersama jajaran Muspida Kabupaten Tulungagung ikut menyumbangkan sebuah lagu dari Koes Plus sambil berdansa ria ala boys band yang lagi ngetren saat ini. (Udin/Humas)

Sumber: tulungagung.go.id | Rabu, 08 Februari 2012

Read More

Rabu, 08 Februari 2012 | 0 komentar

Agus Suhartono Janji Bawa 5 Oknum TNI ke Mahkamah Militer

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan Kodam V Brawijaya telah menindak lima oknum anggota TNI diduga terlibat dalam kasus penyelundupan imigran gelap dari Trenggalek, Jawa Timur. Bahkan, Agus mendukung lima tersangka tersebut disidang hingga Mahkamah Militer.

"Itu sudah ditindaklanjuti oleh Kodam V Brawijaya, kami selalu taat pada proses hukum kalau perlu sampai ke Mahkamah Militer," ujar Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono kepada Tribunnews.com usai menggelar konfrensi pers Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2012 di di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2012).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, lima anggota TNI dan satu Pegawai Negeri Sipil dijadikan tersangka dalam kasus karamnya kapal imigran gelap asal Timur Tengah di Perairan Prigi, Trenggalek, Jawa Timur, pada 17 Desember 2011 lalu.

Kelima anggota TNI tersebut Serka K, Kopka K, Pelda S, Serda M,Serda IAS dan satu orang PNS berinisial BS.

“Semuanya bertugas di Koramil (di Tulungagung),” kata Kepala Divisi humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2012).

Lima anggota TNI dan satu orang PNS tersebut dijadikan tersangka karena dianggap sudah ikut membantu dalam meloloskan para imigran gelap tersebut ke Australia. “Mereka ikut membantu para imigran gelap tersebut dan berperan dalam mengatur jalur perjalanan yang paling aman,” ungkap Saud.

Kini ke lima anggota TNI tersebut sudah diserahkan ke Datasemen Polisi Militer (Depom) Tulungagung untuk diproses lebih lanjut.

Sumber: Tribunnews.com | Rabu, 18 Januari 2012

Read More

Kamis, 19 Januari 2012 | 0 komentar

Polisi Tetapkan 5 Tersangka Tenggelamnya Kapal Imigran

Jakarta - Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Direktorat Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri menetapkan lima tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal imigran gelap yang terjadi di Prigi, Trenggalek, pada 17 Desember 2011 lalu.

"Kita hanya back-up Mabes Polri. Hasil pemeriksaan tim sudah menetapkan lima tersangka dan saat ini mereka ditahan di Polda," kata Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Agus K, Sutisna, Rabu, 18 Januari 2012.

Kelima tersangka ini masing-masing adalah dua orang pemilik kapal, yaitu Bambang Sugianto serta Nuriyanto; kemudian dua anak buah kapal (ABK) Ronald Mesak dan Sudirman; serta seorang lagi pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Koramil Besuki Tulungagung, yaitu Budi Santoso.

Agus Sutisna menambahkan, mereka adalah sindikat dan bahkan telah lima kali melakukan penyelundupan imigran asing dari kawasan Pantai Popoh ke Australia. "Tiap kali angkut biayanya 75 juta," kata Agus Sutisna. Sayang, Agus tak hafal pembagian rincian uang tersebut.

Sindikat ini, kata dia, dijalankan oleh lima orang oknum TNI yang bekerja di Koramil Besuki Tulungagung. Anggota Koramil ini lantas minta bantuan Budi Santoso untuk mencarikan kapal. "Pemilik kapal mengaku telah dua kali dimintai bantuan, sementara dua ABK mengaku baru sekali ini mengantarkan imigran," kata dia. Sedangkan kelima oknum Koramil Besuki saat ini masih menjalani pemeriksaan di Markas Kodam V/Brawijaya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Pasal 120 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka terancam hukuman lima tahun penjara. Karena kasus ini juga melibatkan kepolisian Daerah Bali (karena sebagian korban ditemukan di Bali), maka penanganan selanjutnya dilakukan oleh Direktorat Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. "Kasus ini akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, tapi menunggu dari Mabes dulu," kata Agus.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Sumber: TEMPO.CO | Rabu, 18 Januari 2012

Read More

| 0 komentar

Empat Oknum TNI Belum Tersangka

Akui Terima Uang Dalam Kasus Penyelundupan Imigran

SURABAYA. Sudah sekitar seminggu, Pomdam V/ Brawijaya memeriksa empat oknum TNI-AD yang diduga terlibat penyelundupan imigran. Namun, hingga kini, keempatnya belum ditetapkan sebagai tersangka.
Hal ini diungkapkan Kapendam V Brawijaya Kolonel (Inf) Sugiyono. "Sejauh ini keempatnya masih berstatus sebagai saksi. Belum sebagai tersangka," katanya kemarin. Padahal, keempatnya mengakui mendapat uang dari upaya penyelundupan orang tersebut.
Menurut Sugiyono, bukti paling kuat masih berdasar pada pengakuan keempatnya. "Karena kami juga belum memeriksa dua orang sipil yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi," ucapnya. Dua orang sipil yang dimaksud adalah Bambang, pemilik kapal dan Budi, PNS Koramil Kedungwaru Tulungagung. Kesaksian keduanya memang cukup penting. Bambang adalah pemilik kapal yang disewa Peltu S, Praka K, dan Praka Ka (tiga anggota Koramil Besuki, Tulungagung) untuk mengantarkan para imigran ke kapal yang telah menunggu di tengah laut. Sedangkan kesaksian Budi cukup penting karena dia adalah orang yang menghubungkan antara Serka Mk, anggota Kodim Sumenep yang pemberi order, dengan ketiga oknum TNI-AD Tulungagung tersebut.
Menurut Sugiyono, keempatnya sudah mengakui semua perbuatannya. Mereka mengaku mendapatkan upah antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta atas perannya tersebut. "Namun, semua penyidik tahu bahwa pengakuan saja tak cukup menjadi alat bukti. Harus disertai alat bukti yang lainnya," tandasnya.
Selain itu, Peltu S, Praka K, dan Praka Ka, juga mengaku mendapatkan order tersebut dari Serka Mk, via Budi, PNS Koramil Kedungwaru, Tulungagung yang kini diproses di kepolisian. Namun, dari mana Serka Mk mendapat order, pihak TNI-AD masih menutup rapat-rapat. Sugiyono beralasan bahwa Serka Mk masih belum terbuka. "Masih belum mengakui secara terus terang. Itu yang tengah kami selidiki," tandasnya.
Sugiyono mengatakan, sejauh ini yang telah dipastikan kesalahannya adalah pelanggaran disiplin. "Artinya, mereka telah melakukan sesuatu pekerjaan di luar dinas tanpa sepengetahuan atasannya. Kalau soal itu, keempatnya sudah pasti bersalah," tandasnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kemungkinan besar jumlah oknum TNI-AD yang terlibat dalam sindikat people smuggling tak hanya empat itu saja. Seperti yang bisa didengar dari cuplikan rekaman pembicaraan antara Praka K dengan istri Bambang. "Tak perlu takut, saya hanya minta tolong tak usah ngomong ke siapa-siapa. Pasti terlindungi, wong banyak tentaranya," kata Praka K, meyakinkan istri Bambang dalam pembicaraan tersebut.
Pembicaraan itu terjadi sesaat setelah Praka K memantau perkembangan evakuasi korban di Pantai Prigi Minggu (18/12). Karena ketakutan akan terbongkar setelah kapal para imigran tersebut kecelakaan, Praka K kemudian menelepon istri Bambang. Praka K kabarnya juga sempat berjanji menambah upah, dengan catatan Bambang dan istri bersedia tutup mulut. (ano/jpnn/upi)

Sumber: sapos.co.id | Kamis, 29 Desember 2011

Read More

Kamis, 29 Desember 2011 | 0 komentar

Kesejahteraan Prajurit Minim, Jadi Broker Imigran

JAKARTA - Kasus tenggelamnya kapal imigran yang diduga melibatkan oknum TNI di Prigi, Trenggalek menjadi perhatian petinggi Mabes TNI Angkatan Darat. Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI AD Brigjen TNI Wiryantoro NK menegaskan, seluruh prajurit dilarang keras terlibat dalam people smuggling (penyelundupan manusia).

"Jika benar ada anggota yang terlibat harus diperiksa secara serius oleh Polisi Militer dan diberi sanksi jika terbukti," kata Wiryantoro, Sabtu (24/12).

Saat ini, penyelidikan kasus itu masih ditangani oleh Polisi Militer dari kesatuan Pomdam V/ Brawijaya. "Informasinya masih sebagai saksi, silahkan cek lebih detail ke Pomdam," kata jenderal bintang satu ini.

Apa sanksi terberat? Menurut Wiryantoro, anggota itu bisa dipecat dari keanggotaan TNI dan dihadapkan dalam proses hukum pidana sipil. "Mari kita tunggu pemeriksaan di Pomdam," katanya.

Keempat oknum TNI itu Peltu S, Praka KA dan Praka K yang sebelumnya bertugas di wilayah Kodim Tulungagung . Lalu Serka K dari wilayah Kodim Sumenep.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia (Lesspersi) Rizal Darmaputera menilai faktor kebutuhan ekonomi secara instan yang membuat empat oknum anggota TNI AD itu tergiur. "Mereka bertugas di wilayah yang relatif terpencil. Mungkin saja ada tawaran uang dalam jumlah besar," katanya.

Rizal yang alumni IDSS Jenewa , Swiss itu memaparkan, dari hasil riset, pengawasan prajurit di daerah-daerah terpencil sangat terbatas. "Faktor kesejahteraan dominan sekali, jadi karena ada kesempatan maka mereka tergiur," katanya.

Polisi militer harus memeriksa seksama apakah ada keterlibatan atasan dalam kasus ini. Jika benar, maka rantai komando yang terlibat juga harus diberi sanksi. "Juga harus diketahui berapa kali upaya pengiriman imigran itu mereka lakukan. Apakah hanya sekali ini, atau sudah berkali-kali dan sukses," katanya.

Yang juga penting adalah menelusuri otak utama sindikat. "Dalangnya ini juga harus dibuka, apakah dia punya koneksi dengan aparat, ini kerja investigasi yang serius," ujar Rizal.

Apalagi, pengawasan imigrasi dan perlintasan di Indonesia masih sangat rentan penerobosan. "Ditambah lagi, imigran-imigran itu mau membayar harga mahal dan itu berarti ladang bisnis yang menjanjikan," katanya. (rdl)

Sumber: jpnn.com | Minggu, 25 Desember 2011

Read More

Senin, 26 Desember 2011 | 0 komentar

Kasus Imigran Gelap : Tiga Oknum TNI Dipindahkan ke Surabaya

MADIUN - Tiga oknum anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang diduga terlibat dalam pengiriman imigran gelap ke Australia yang menjadi korban kapal tenggelam di Prigi, Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (23/12), akhirnya dipindahkan ke Surabaya.

Komandan Komando Resor Militer 081/Dhirotsaha Jaya (DSJ) Madiun, Kolonel (Arm) Benny Indra Pujihastono, mengatakan, ketiganya akan dipindahkan dari ruang tahanan Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/1 Madiun ke Denpom Kodam V Brawijaya di Surabaya.

"Pemindahan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan kepada ketiganya. Sejauh ini, status ketiganya masih sebagai saksi," ujar Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 081/Dirotsaha Jaya (DSJ) Madiun Kolonel (Arm) Benny Indra Pujihastono, saat dihubungi wartawan.

Ketiga oknum tersebut adalah Peltu S, Praka K, dan Praka KA yang bertugas di Koramil Besuki, Kodim 0807 Tulungagung. Mereka dibawa ke Surabaya dengan pengawalan ketat dari anggota Denpom V/I Madiun.

Menurut dia, pascapemindahan tersebut, penanganan kasus dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus pengiriman imigran gelap ini akan ditangani langsung oleh Denpom Kodam V Brawijaya.

Selain itu, dalam perkembangannya diketahui juga keterlibatan anggota di luar Korem 081/Dhirotsaha Jaya Madiun, yakni Serka MK, yang merupakan anggota Kodim Sumenep.

"Diduga ada indikasi ketiga oknum ini ikut menyiapkan perahu-perahu guna mengangkut para imigran dari daratan ke tengah laut," ujar dia.

Berdasarkan pengakuan ketiga oknum tersebut, mereka hanya diminta oleh seseorang yang mengaku sebagai pengelola Pantai Popoh, untuk menyiapkan perahu. Informasinya, perahu atau kapal tersebut akan digunakan untuk mengangkut turis.

Perahu itu, ternyata untuk membawa para imigran dari Pantai Popoh ke tengah laut dan kemudian dipindahkan ke kapal feri. Namun, sejauh ini ketiganya masih bersikukuh hanya dimintai tolong, dengan imbalan upah jutaan rupiah.

"Saat ini petugas terkait masih memeriksa yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan terbukti bersalah akan diberi tindakan tegas, termasuk pemecatan," kata dia. (Ant/OL-2)

Sumber: MICOM | Sabtu, 24 Desember 2011

Read More

Sabtu, 24 Desember 2011 | 0 komentar

Tiga Oknum TNI Diduga Terlibat Penyelundupan Imigran Gelap Dicopot

Surabaya - Tiga oknum TNI AD yang berdinas di Koramil Besuki Kodim Tulungagung dicopot dari jabatannya sebagai bintara pembina desa (Babinsa) di wilayah tersebut.

Ketiga oknum Peltu S, Praka KA dan Praka K itu saat ini 'pindah' ke Kodam di Surabaya untuk konsentrasi menjalani pemeriksaan di Pomdam V Brawijaya.

"Bukan Danramil, tapi Babinsa ini Babinsa ya," ujar Pangdam V Brawijaya Brigjen TNI Murdjito usai menghadiri acara di gedung negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Jumat (23/12/2011).

Murdjito mengatakan, ketiga oknum prajurit itu diduga terlibat kasus penyelundupan imigran gelap asal Timur Tengah yang tujuannya ke Pulau Natal Australia. Untuk menguatkan keterlibatan mereka, ketiganya dicopot dari jabatannya sebagai Babinsa di wilayah Besuki Tulungagung.

"Yang bersangkutan ada indikasi, langsung kita tarik. Saya sudah memerintahkan danrem dandim untuk segera menyiapkan penggantinya," terangnya.

Ia menegaskan, prajurit yang melakukan kesalahan dan sudah keluar dari aturan yang berlaku, itu adalah pelanggaran. Terkait sanksi bagi ketiga oknum tersebut, pangdam mengatakan, sanksi terberat adalah pemecatan.

"Kalau memang terbukti, bisa saja ke arah itu," tuturnya.

"Salahnya sampai sejauh mana, sementara ini masih kita selidiki, kita dalami sehingga tahu persis, supaya kita dalam memutuskannnya nanti tidak salah.

Pangdam menegaskan, untuk seluruh prajurit yang berada dibawah Kodam V Brawijaya, agar benar-benar melaksanakan tugasnya dan tidak melakukan pelanggaran.

"Pengalaman ini (pelanggaran ketiga oknum) kita sosialisasikan bahwa, itu sudah tidak sesuai dengan aturan. Begitu ada permasalahan hukum, keluar dari aturan itu, langsung kita sebarluaskan ke anggota, ini loh, ini loh salah," jelasnya.

(roi/fat)

Sumber: detikSurabaya | Jumat, 23/12/2011

Read More

| 0 komentar

Bareskrim Ambil Alih Penyelidikan Kasus Imigran

Tulungagung - Barekrim Polri yang didukung Polda Jatim mengambil alih sepenuhnya proses penyelidikan kasus penyelundupan imigran gelap asal Timur Tengah yang diduga melibatkan oknum militer, PNS, serta nelayan Pantai Popoh, Kabupaten Tulungagung.

Kepastian pengambilalihan tersebut secara resmi disampaikan Kapolres Tulungagung AKBP Agus Wijayanto, setelah memimpin apel gelar pasukan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2012 di Mapolres setempat, Kamis.

"Penanganan atas kasus tersebut sudah diambil alih oleh Bareskrim Polri yang didukung Polda Jatim, karena diduga melibatkan oknum militer serta melibatkan beberapa wilayah," katanya.

Karena itu, Agus menyarankan agar konfirmasi maupun klarifikasi mengenai kasus tersebut tidak lagi ditanyakan kepadanya, tetapi ke Kabid Humas Polda Jatim.

Ditegaskannya, pelimpahan kasus tidak hanya sebatas hasil berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan, tetapi juga sekaligus penyerahan seluruh barang bukti serta empat nelayan Pantai Popoh, tiga oknum TNI Koramil Besuki, serta seorang oknum PNS Koramil Kedungwaru.

Belum ada penjelaskan lebih lanjut mengenai nasib kedelapan orang yang diidentifikasi sebagai saksi kunci kasus penyelundupan ratusan warga Timteng yang berakhir dengan tenggelamnya kapal imigran di lepas pantai Prigi tersebut.

Namun menurut informasi dari sumber kepolisian di Polda Jatim, saat ini telah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Keempat tersangka dimaksud masing-masing adalah Bambang (40) dan Nuri (36) yang diidentifikasi sebagai pemilik kapal barokah, serta dua anak buah kapal (ABK) feri yang tenggelam dan ditemukan terdampar di Pantai Sendang Biru, Kabupaten Malang.

Sementara tiga oknum TNI anggota Koramil Besuki berinisial Peltu S, Praka K, dan Praka KA (Koramil Beski, Tulungagung), serta satu lagi oknum TNI dari Kodim Sampang (Serka Mk), status mereka masih dalam penyidikan Ditreskrim Polda Jatim.

Informasi dari sumber kepolisian di Polres Tulungagung, diduga penerima order pemberangkatan ratusan imigran gelap asal Timteng dari Pantai Popoh, adalah PNS Koramil Kedungwaru berinisial BS.

BS ini pula yang kemudian menyiapkan kapal yang mengantarkan para imigran dari Pantai Popoh ke tengah laut, dengan imbalan Rp10 juta.

Sebagai uang muka, BS mendapat bayaran Rp7 juta. Order tersebut juga termasuk tenaga keamanan yang menjamin semua aktivitas penyelundupan berjalan lancar.
BS lalu menunjuk tiga tentara dari Koramil Besuki yang membawahi Pantai Popoh, untuk mengamankan lokasi. Ketiganya masing-masing mendapat bayaran Rp3 juta.

BS pula yang memilih kapal Barokah milik Bambang untuk dijadikan perahu pengangkut. Untuk layanan dua kali bolak-balik ke tengah laut, Bambang disebutkan menerima bayaran Rp10 juta.

Pada saat proses pengiriman selesai dilakukan, BS mendapat tambahan uang Rp3 juta, sehingga total uang yang diterima jaringan di Tulungagung adalah Rp29 juta.

Sumber: antarajatim.com | 22 Des 2011

Read More

Jumat, 23 Desember 2011 | 0 komentar

Pemeriksaan Oknum TNI Tunggu Saksi dari Tulungagung

MADIUN - Pemeriksaan terhadap tiga oknum anggota Tentara Nasional Indonesia, yang diduga terlibat dalam penyelundupan ratusan imigran gelap asal Timur Tengah ke Australia pertengahan Desember 2011 lalu, belum dilakukan.

Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/I Madiun masih menunggu rampungnya pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tulungagung.

Pernyataan itu disampaikan Komandan Denpom V/I Madiun Mayor CPM Sarwo Edy Purnomo, Kamis (22/12/2011) di kantornya.

Untuk saat ini pihaknya masih fokus pada pengamanan ketiga oknum anggota TNI Angkatan Darat Komando Resor Militer Besuki, Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung itu.

"Belum ada perkembangan. Hingga saat ini status ketiga anggota ini masih menjadi saksi. Tanya-tanya sudah, tapi pemeriksaan secara serius belum dilakukan. Saya tunggu dulu saksi-saksi yang dari Tulungagung, karena pemeriksaan di kepolisian pasti juga tidak cukup sekali," katanya.

Posisi ketiga anggota TNI tersebut, saat ini berada di dalam ruang tahanan di markas Denpom V/1 Madiun Jalan Panjaitan Kota Madiun.

Terperiksa antara lain Pembantu Letnan Satu (Peltu) S, Prajurit Kepala (Praka) K, dan Praka KA, pada Kamis siang tampak sedang tiduran di dalam sel. Mereka tiba di Madiun pada Rabu (21/12/2011) sore, setelah sebelumnya ditangkap aparat Polres Tulungagung di Tulungagung.

Edy Purnomo mengatakan, tahap pemeriksaan terhadap ketiga oknum anggota ini akan diawali dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yakni warga sipil yang mengaku berhubungan langsung dengan terperiksa. Hasil pemeriksaan saksi ini akan menjadi bahan bagi penyidik, untuk memeriksa anggota dan menguak sejauh mana keterlibatan mereka.

Selain memeriksa saksi-saksi dari warga setempat yang terlibat, Denpom juga akan meminta bantuan pihak Imigrasi, untuk memeriksa saksi dari para imigran gelap yang selamat.

Selama pemeriksaan oleh penyidik, ketiga terperiksa akan mendapat bantuan dari pengacara yang disiapkan oleh kesatuan.

Sumber: KOMPAS.com | Kamis, 22 Desember 2011

Read More

| 0 komentar

Tentara diduga terlibat pemberangkatan kapal pencari suaka

Tiga anggota TNI sedang diinvestigasi karena diduga terlibat insiden tenggelamnya kapal pencari suaka di perairan Trenggalek.

Kepala Divisi Pidana Umum Polri, Brigadir Jendral Aridono Sukmanto, mengatakan kepada ABC, mereka diduga membantu jaringan penyelundup pencari suaka mengatur tahap terakhir pemberangkatan.

Jurubicara Kodam Jatim mengatakan, ketiga tentara itu diinvestigasi berdasarkan keterangan dari pemilik dua perahu kecil yang digunakan untuk mengangkut para pencari suaka ke kapal nahas itu.

Sumber: radioaustralia.net.au | December 22, 2011

Read More

| 0 komentar

Dua anggota TNI diduga terlibat penyelundupan imigran

Dua anggota TNI yang tidak disebutkan nama dan asal kesatuannya diduga kuat terlibat dalam jaringan penyelundupan pencari suaka di Jawa Timur menuju Australia dan telah diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer Brawijaya.

Nama kedua anggota TNI ini muncul hanya berselang tiga hari setelah penemuan pertama korban akibat kapal tenggelam di perairan Prigi, Trenggalek hari Minggu (18/12).
Berita terkait

Informasi yang didapat polisi menyebutkan ratusan imigran dibawa dengan kapal melalui pantai Popoh, di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Informasi ini berdasarkan keterangan seorang nelayan setempat yang mengaku dihubungi dua anggota TNI untuk mengangkut puluhan pencari suaka ke tengah laut.

Nelayan beserta tiga orang pembantunya mendapat imbalan Rp10 juta.

"Jadi peran dua anggota ini adalah sebagai pengorder kapal untuk para imigran," kata Kombes Pol Rachmat Mulyana, juru bicara Kepolisian Jawa Timur.

Terungkap dalam pemeriksaan di Polres Tulung Agung bahwa kedua tentara tersebut menerima imbalan antara US$4.000 hingga US$6.000 per orang untuk tiap pemberangkatan.

"Pakai dolar malah dia. Jadi indikasinya kuat sekali bahwa memang dia tahu melakukan hal itu, tahu melanggar tapi tetap mencari nelayan yang siap membantu menggeser para imigran itu ke tengah laut," tambah Rachmat kepada BBC Indonesia.

Para imigran diantar sampai ke tengah laut dimana sebuah kapal yang lebih besar telah menunggu mereka.

Dalam pengakuan kepada polisi, kedua anggota TNI juga mengatakan upaya ini merupakan pemberangkatan keempat yang mereka tangani.

Kesaksian ini, menurut juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombes Pol Rachmat Mulyana, membuat polisi menyerahkan kedua anggota TNI tersebut ke Denpom Brawijaya.

"Karena kan kita tidak punya wewenang memeriksa anggota TNI."

ABK ditemukan

Titik terang pengungkapan kasus penyelundupan imigran yang berakhir tragis di perairan Trenggalek ini juga muncul setelah dua WNI yang ditemukan terapung di laut dekat perairan Malang dan diselamatkan nelayan Senin lalu.

Keduanya sempat mengaku hanya merupakan nelayan yang menjadi korban ombak tinggi di Samudera Hindia.

Setelah penyelidikan regu penolong dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Malang serta aparat polisi setempat, keduanya diduga kuat adalah anak buah kapal yang karam Minggu lalu.

"Mulanya mereka tidak mau difoto, tapi diam-diam kita foto seluruh wajah. Kita kirim ke kawan-kawan SAR di Prigi dan imigrasi di Blitar untuk dicocokkan dengan kesaksian para korban pencari suaka," kata Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, Bagyo Soetono.

Sebagian korban kapal tenggelam, menurut Bagyo, mengidentifikasi dua ABK bernama Rivan dan Ronald itu sebagai awak kapal yang membawa mereka lalu meninggalkan penumpang begitu kapal terbelah diterjang ombak.

"Setelah identikasi kita dapat, kita serahkan lah mereka pada aparat untuk diproses selajutnya," tambah Bagyo.

Dia menambahkan penyelidikan kini berada di tangan Polisi Air Jawa Timur.

Dalam perrkembangan terakhir hingga Rabu petang (21/12), terdapat 59 warga Iran, Afghanistan dan Pakistan yang berhasil ditemukan selamat.

Sementara lebih dari 50 orang imigran diketahui tewas setelah ditemukan puluhan jenazah di perairan dekat Nusa Barong, Jember dan Banyuwangi.

Tim pencari mengerahkan dua kapal perang, satu kapal pencari milik Basarnas, dua pesawat helikopter dan satu pesawat pencari milik TNI yang disiagakan untuk memperluas wilayah pencarian korban. (Dewi Safitri)


Sumber: BBC Indonesia | 21 Desember 2011

Read More

| 0 komentar

Diduga Terlibat Selundupkan Imigran Gelap, 3 Oknum TNI Diperiksa Denpom

Surabaya - Penyelundupan ratusan imigran gelap dari Timur Tengah tujuan Australia diduga melibatkan oknum anggota TNI. Ketiga oknum TNI dari Koramil Besuki Kodim Tulungagung ini akan diperiksa petugas Denpom Korem Madiun.

Ketiga oknum TNI yang diduga terlibat itu yakni, Peltu S, Praka KA dan Praka K. Namun, sebelum diserahkan ke Denpom, ketiganya sempat dimintai keterangan dari tim gabungan penyidik dari Mabes Polri dan Polda Jatim. Setelah diketahui ketiganya anggota TNI, Denpom Kodam V/Brawijaya langsung turun tangan dan akan memeriksanya.

"Sekarang dari pihak Denpom sudah menarik ketiganya dan dimintai keterangan di Denpom Madiun. Karena Tulungagung ikut Korem Madiun," ujar Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya (Kapendam) Kolonel Inf Sugiyono, Rabu (21/12/2011).

Ketiga oknum dari Koramil Besuki itu dijemput petugas dari Denpom sekitar pukul 08.00 WIB pagi tadi. Mereka akan diperiksa, terkait dugaan keterlibatanya dalam kasus penyelundupan imigran dari warga Timur Tengah itu.

"Ketiganya akan kita proses lebih lanjut," tuturnya.

Sugiyono yang pernah menjadi dosen di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini menerangkan, pihaknya belum bisa menjelaskan tentang dugaan keterlibatan tiga oknum tersebut.

"Kita masih belum mengetahui, apakah melakukan pelanggaran disiplin atau pidana. Sekarang kan masih dalam perjalanan dari Tulungagung ke Madiun. Ya nanti kita tunggu saja hasil pemeriksaannya," ujarnya.

Ia mengatakan, Panglima Kodam V/Brawijaya menegaskan, anggota yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi.

"Beliau (Pangdam V/Brawijaya) konsekuen dengan aturan yang ada. Kalau ada yang melanggar pasti ditindak," jelasnya.

Dari informasi yang dihimpun, Nuriyanto dan Bambang, pemilik kapal KM Barokah (kapal nelayan pantai Popoh yang mengangkut ratusan imigran Timur Tengah dan tenggelam di perairan Prigi Trenggalek), mengaku mendapatkan order mengangkut imigran tersebut dari ketiga oknum TNI itu dan mendapatkan bayaran sekitar Rp 10 juta.

Nuriyanto dan Bambang tidak hanya sekali ini saja mendapatkan order dari ketiga oknum TNI tersebut. Sekitar sebulan yang lalu, keduannya juga mendapatkan order untuk menyelundupkan sekitar 16 imigran.(roi/bdh)

Sumber: detikSurabaya | Rabu, 21/12/2011

Read More

Rabu, 21 Desember 2011 | 0 komentar

Lanud Abd Saleh Bantu Pencarian Korban Kapal Tenggelam

Malang - Pangkalan Udara TNI AU Abdurachman Saleh, Kabupaten Malang membantu pencarian korban kapal tenggelam di Perairan Watu Limo-Prigi, Trenggalek, Jatim.

Pencarian itu, langsung dibawah kendali Komandan Lanud Abdurachman Saleh, Marsma TNI A Dwi Putranto atas perintah Panglima Komando Operasi (Pangkoops) II dengan menggunakan pesawat Hercules A-1305 milik Lanud Abdulrachman Saleh, Malang.

"Kita bantu pencarian korban kapal tenggelam selama tiga hari, yakni mulai Minggu (18/12) hingga Selasa (20/12), atau tergantung situasi," kata Marsma TNI Dwi Putranto, Senin.

Dwi mengatakan, pada pencarian hari pertama Minggu (18/12), Hercules A-1305 yang dipiloti Mayor (P) Suban dan Copilot Lettu P Andang melakukan penerbangan di atas perairan selama dua jam, tepatnya di atas Laut Selatan, Pantai Prigi.

"Hasilnya, ternyata kita belum menemukan apa-apa kecuali beberapa perahu nelayan ataupun Kapal Cargo yang melintas di laut selatan Jawa Timur," paparnya.

Ia menjelaskan, dalam pencarian korban para imigran asal Timur Tengah itu, pihaknya melakukan penyisiran sejauh 50 mil arah selatan pantai Prigi, yakni selepas Pulau Kecil Babadan dan 30 mil arah barat Pulau Kalungan serta Timur Pulau Tomengan.

"Dalam penerbangan itu, sekali-kali Hercules kami terbang rendah dengan ketinggian 1.500 'feet' (kaki), dan turun lagi hingga 200 hingga 400 feet, sehingga bisa terlihat ada benda yang mencurigakan atau tidak," katanya.

Dijelaskannya, apabila ada yang membutuhkan pertolongan, awak Hercules telah menyiapkan dengan menurunkan dua perahu karet serta pelampung dari udara.

Sebelumnya, sebuah kapal yang mengangkut ratusan penumpang yang diduga imigran gelap asal Timur Tengah dengan tujuan Australia, tenggelam di kawasan Perairan Prigi, Trenggalek, Jatim, pada Sabtu (17/12).

Kapal yang terbuat dari fiber itu, berangkat dari wilayah Jawa Barat atau Jakarta diduga kelebihan muatan ,sehingga mengalami musibah akibat diempas ombak besar di kawasan Prigi yang masuk wilayah laut selatan.

Akibat peristiwa itu, seluruh penumpang tumpah ke laut. Sebagian penumpang tenggelam dan sebagian lagi terus terapung hingga akhirnya datang kapal nelayan Prigi melakukan pertolongan.(Abdul Malik)

Sumber: antarajatim.com | 19 Des 2011

Read More

Senin, 19 Desember 2011 | 0 komentar