Kekeringan, Ratusan Warga Minum Air Sungai

TULUNGAGUNG - Ratusan warga Desa Pakisaji, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung terpaksa mengkonsumsi air sungai. Sebab sudah dua bulan lamanya sebagian wilayah Kecamatan Tanggunggunung terlanda krisis air bersih.

"Sebab sumur memang sudah mengering. Satu satunya yang masih mengalirkan air hanya sungai yang sebenarnya kualitas airnya tidak begitu bagus, " tutur Istiwani (35) kepada wartawan. Read More

Sumber: sindonews.com | Jum'at, 19 September 2014

Read More

Sabtu, 20 September 2014 | 1 komentar

Naik-Turun Bukit dan Mengantre Ambil Air Bersih

Tulungagung: Musim kemarau saat ini membuat sulit ratusan warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Tak mudah mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Warga setiap hari harus rela berjalan berkilo-kilo meter untuk mencapai sebuah sumur yang masih mengeluarkan sumber air. Selain jauh, medan untuk mencapai sumur tersebut mesti melewati jalan naik-turun turun bukit dengan membawa pikulan.

Setelah sampai di sumur yang terletak di Dusun Tebon, Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, warga harus rela mengantre satu atau dua jam untuk menunggu gilirannya mendapatkan air bersih. Menurut warga, setiap datang musim kemarau seperti saat ini sedikitnya delapan puluh tujuh kepala keluarga mengandalkan air sumur di Dusun Tebon ini. Kesulitan air bersih yang dialami warga ini sudah terjadi bertahun-tahun. Namun hingga kini tidak pernah ada perhatian sedikitpun dari pemerintah setempat.(Dwi Wianto/BEY)

Sumber: Metrotvnews.com | Minggu, 25 September 2011

Read More

Minggu, 25 September 2011 | 1 komentar

670 Desa di Jatim Alami Krisis Air Bersih

SURABAYA---Kekeringan di wilayah Jawa Timur semakin meluas. Jika sebelumnya hanya terdata 417 desa di 21 Kabupaten/Kota, kini kekeringan telah melanda hingga 670 desa di 29 Kabupaten/kota.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Siswanto mengungkapkan terdapat sekitar 616 desa di 22 kabupaten yang kekeringannya termasuk dalam golongan tiga. Di tingkat ini, ketersediaan air hanya berkisar 10 liter per hari sehingga termasuk kritis. "Untuk memenuhi air ini, ada warga harus menempuh jarak 10-30 kilometer," ujarnya, Kamis (22/9).

Untuk menanggulangi kekeringan itu, pihaknya mengirimkan pasokan air bersih. Pengiriman air bersih ini, BPBD Jatim memprioritaskan daerah yang kondisi airnya telah kritis di 22 kabupaten/kota. Sejumlah daerah yang mengalami krisis air tersebut diantaranya Trenggalek, Pacitan, Nganjuk, Ponorogo, Bojonegoro, Pamekasan, Magetan, Malang, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Tulungagung, Blitar, Gresik, Lamongan, Sumenep dan Madiun.

Untuk mengatasi kekeringan itu, BPBD Jatim mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 13 miliar ke Pemprov. Dana tersebut diprediksi hanya cukup untuk satu bulan. Selain itu, BPBD mengajukan anggaran Rp 78 miliar ke pemerintah pusat untuk mengatasi kekeringan.

Redaktur: taufik rachman
Reporter: nuraini

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Kamis, 22 September 2011

Read More

Kamis, 22 September 2011 | 0 komentar

World Bank Kucuri Poyek Penyediaan Air Bersih

SURABAYA - Permasalahan produksi air minum bersih di beberapa wilayah di Jatim menjadi bidikan Bank Dunia (World Bank). Dengan menggandeng perbankan dan lembaga penjaminan Jatim yakni PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT Jamkrida, World Bank kucuri proyek Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) yang bernilai Rp 895,3 juta.

"Organizational Development Consultant World Bank, Silva Liem mengatakan ada 22 Hippam di empat kabupaten di Jatim, yang mendapatkan pembiayaan dari World Bank. Untuk tahap awal, dana digelontorkan terlebih dahulu kepada Hippam di dua Kapupaten yakni Tulungagung dan Lamongan. Sylva menuturkan, dengan sistem linkage dengan BPR Jatim dan Jamkrida, pihaknya akan mengucurkan dana untuk pembangunan infrastruktur air bersih bagi 5.148 pelanggan di dua Kabupaten tersebut.

"Ini merupakan wujud keberpihakan kami sebagai perbankan bagi masyarakat di daerah. Dana ini nantinya tidak sekadar hibah, namun ada komitmen dari masyarakat untuk melakukan pemanfaatan secara berkesinambungan," ungkap Sylva. Beberapa Hippam tersebut diantaranya Hippam Tirta Agung di Desa Tilanak Kedungpring, Tirta Wening di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi, dan Margo Tirto di Desa Kemlagilor Kecamatan Turi di Kabupaten Lamongan. Serta Hippam Sumber Songo di Desa Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

Sylva menuturkan, melalui kerjasama dengan dengan sejumlah BPR untuk pembiayaan Hippam ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya detil mekanisme atau permasalahan teknis kepada BPR sebagai lembaga keuangan dan Jamkrida yang menjadi lembaga penjamin.

Direktur Utama BPR Jatim, Suroso mengatakan besaran plafon permohonan pembiayaan dua Kabupaten tersebut berbeda, misalnya di Tulungagung sebesar Rp 146,5 juta, sedangkan di Lamongan Rp 342.5 juta. Sehingga jumlah keseluruhan permohonan sekaligus rekomendasi plafon kredit mencapai Rp 489 juta atau sebesar 50 persen dari nilai total proyek sebesar Rp 895,304 juta. Dikatakan Suroso, pihaknya akan melakukan sharing capital dengan BPR lain milik pemerintah daerah setempat yang tersebar di Jatim.

Sedangkan jumlah keseluruhan proyek Hippam di Jatim dengan total Rp 895,30 juta, Suroso merinci, tetap akan digelontorkan di dua kabupaten tersebut. Yakni untuk Kabupaten Tulungagung senilai Rp 243 juta, sedangkan di Kabupaten Lamongan sebanyak Rp 652,3 juta. "Seluruh proyek akan dibiayai. Kemudian Hippam dan anggotanya mencicil sesuai tenor atau waktu yang telah disepakati," kata dia. (gal) Source: jpnn.com

Read More

Rabu, 03 Agustus 2011 | 0 komentar

Bank Dunia biayai proyek Hippam Jatim

SURABAYA: PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim dan PT Jamkrida Jatim bekerja sama dengan World Bank membiayai proyek Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum senilai Rp895,30 juta.

Organizational Development Consultant World Bank, Silva Liem mengatakan sebanyak empat kabupaten di Jawa Timur dibiayai oleh world bank dengan skema linkage dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim dan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida). Fasilitas pembangunan infrastruktur air bersih itu akan memenuhi sedikitnya 5.148 pelanggan.

“Pengajuan pembiayaan itu disetujui untuk tujuan penyediaan air bersih,” katanya setelah penandatanganan memorandum of understanding dengan lembaga pembiayaan Jatim di Surabaya, hari ini.

Saat ini, lanjut dia, penandatanganan perjanjian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan proyek Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (Hippam) di empat kabupaten. Untuk selanjutnya, akan diadakan kerjasama dengan sejumlah BPR untuk pembiayaan Hippam di dua kabupaten.

“Untuk detil mekanisme pembiayaan proyek, kami menyerahkan sepenuhnya pada BPR dan Jamkrida sebagai lembaga keuangan dan penjamin.”

Pemberian kredit ada sejumlah elemen mayarakat ini, lanjut Silva, diproyeksi mampu memberikan edukasi pada masyarakat. Pada kegiatan masyarakat sekecil apapun, bank mampu membiayai dengan sistem pembiayaan apapun.

“Itu menunjukkan bahwa kredibilitas masyarakat sudah mampu menjamin penyaluran kredit.”

Direktur Utama BPR Jawa Timur, Suroso mengatakan plafon kredit yang diusulkan sebanyak Rp489 juta atau 50% dari nilai total proyek sebanyak Rp895,30 juta. Separuh pembiayaan dari total nilai kredit itu dilakukan dalam bentuk sharing capital dengan beberapa BPR lain di Jawa Timur. “Misalnya BPR Tulungagung dan BPR daerah lainnya.”

Program pembiayaan pembangunan proyek ini, kata dia, dilakukan untuk memberikan pengertian bagi masyarakat untuk mengelola air bersih. “Pada sekma pembiayaan, seluruh proyek akan dibiayai dan kemudian Hippam beserta anggotanya akan mencicil sesuai tenor waktu yang telah disepakati,” katanya.

Pada rekapitulasi proyek Hippam di Jawa Timur, lanjut Suroso, tercatat pembiayaan di empat kabupaten. Di antaranya Kabupaten Tulungagung Rp243 juta, sedangkan di Kabupaten lamongan sebanyak Rp652,30 juta. “Pada pembiayaan, terdapat dua sekam penjaminan. Antara 50% dan 100% oleh Jamkrida.”

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur, Achmad Nur Chasan menyatakan siap untuk menjamin seluruh kebutuhan penjaminan penyediaan air bersih oelh Hippam. “Pada intinya, skema linkage kami dengan seluruh BPR di jawa timur akan dijalankan. Terlebih untuk penjaminan lembaga masyarakat yang membutuhkan akses perbankan.”

Sementara itu, untuk pembiayaan proyek Hippam, lembaga pemerintah Australia yang mengurusi bantuan luar negeri, AusAID, telah mengucurkn dana sebanyak US$900 ribu atau setara dengan Rp7,65 miliar untuk proyek Hippam. Senior Program officer municipal finance AusAID, Poppy Lestari mengatakan besaran dana yang dikucurkan mulai 2010 itu digunakan untuk membiayai capacity building. “Saat ini pembangunan sudah mencapai tahap implementasi.”

Pada tahap implementasi, kata dia, masing-masing Hippam diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik. Dalam setiap pantauan selama 1,5 tahun dari 3 tahun tenor pinjaman akan dievaluasi. “Jika kinerja mereka terus mencatatkan nilai positif, kami akan memberikan 50% penghapusan pinjaman, dan itu dinamakan dana hibah.”

(faa)

Sumber: bisnis.com

Read More

Kamis, 28 Juli 2011 | 0 komentar