Mustahil, JLS Selesai 2014

Kebutuhan anggara Rp 5 triliun, tetapi alokasi APBD Jatim tiap tahunnya hanya Rp 50 miliar

SURABAYA - Keseriusan pembangunan jalan lintas selatan (JLS) dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD Jatim. Apalagi dukungan anggaran untuk pembangunan JLS sangat tidak memadai. Sehingga prediksi penyelesaian JLS pada 2014 mendatang mustahil.

Anggota Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) DPRD Jatim HM Imam Ghozaly Aro menilai pembangunan JLS tak kunjung menunjukkan progress-nya. Pihaknya meminta ketegasan eksekutif tentang target waktu penyelesaian JLS. “FKNU meminta ketegasan eksekuif terkait target penyelesaiannya, termasuk mekanisme pendanaan pembangunan JLS,” ujar Imam, Sabtu (22/10).

Imam menuturkan kelanjutan pembangunan JLS akan terkatung-katung. Apalagi jika mekanisme pendanaan dan sharing yang direncanakan pemerintah pusat dan provinsi untuk membangun JLS masih belum serius. Pihaknya mendesak, agar JLS menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam hal kelanjutan pembangunannya. “Jika hal ini tidak tak kunjung dapat penjelasan, maka FKNU meminta agar dibentuk pansus untuk membahas kelanjutan dan penyelesaian proyeks JLS ini,” katanya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim Suharti mengatakan pembangunan JLS akan menurunkan disparitas wilayah di Jatim. Selama ini, wilayah tapal kuda dan sepanjang JLS wilayah barat menjadi daerah terbawah dalam hal pertumbuhan ekonomi.

Pihaknya menganggap penyelesaian proyek JLS akan menjadi langkah strategis untuk menekan angka disparitas antara daerah tengah dan selatan Jatim. Namun,FPDIP masih belum mengetahui berapa panjang JLS yang akan tergarap tahun depan. “Kami menilai JLS langkah strategis untuk menekan disparitas, kami minta penjelasan berapa kilometer JLS yang akan dibangun pada 2012 mendatang,” katanya.

JLS sendiri merupakan pembangunan jalan baru yang membentang sepanjang pesisir pantai selatan Jawa Timur mulai dari Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi.

Terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Dachlan Karim mengatakan pembangunan JLS membutuhkan dana sekitar Rp 2 hingga 4 miliar tiap kilometernya. Padahal, panjang JLS mencapai 660 kilometer. Artinya untuk pembangunan jalan saja membutuhkan setidaknya Rp 2,6 triliun. Padahal sokongan APBD Jatim untuk pembangunan JLS hanya Rp 50 miliar per tahun. Secara keseluruhan, kebutuhan pembangunan JLS diasumsikan mencapai Rp 5 triliun.

Dachlan menjelaskan, pembangunan fisik JLS dialokasikan dari APBN. Sedangkan untuk membuka lahan menggunakan dana dari APBD Jatim. Sementara untuk pembebasan tanah dari anggaran APBD kabupaten/kota yang dilalui oleh JLS.

“Penganggaran dari dana APBN diharapkan dapat dialokasikan lebih besar. JLS dianggapnya sebagai jalur penting yang dapat menjadi alternatif mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalur tengah dan pantai utara,” katanya.

JLS nantinya akan menjadi infrastuktur jalan dan aset penunjang pergerakan perekonomian di Jatim. Proyek JLS, diharapkan dapat mengembangan perekonomian Jatim di wilayah selatan. Selama ini, jalur ekonomi Jatim masih didominasi di Pantura. Sehingga JLS diharapkan, dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di wilayah selatan Jatim. yop

Sumber: surabaya post | Sabtu, 22/10/2011