Seputar Tulungagung™  ~   Berita Tulungagung Hari Ini 
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan

Ini pesan Pakde Karwo pada Bupati Tulungagung

Selasa, 30 April 2013 | 18.50.00 | 0 komentar

Tulungagung - Saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpesan agar keduanya bisa membagi peran dalam memimpin Kabupaten Tulungagung.

"Jangan sampai Wakil Bupati merasa sebagai Bupati. Terutama soal keuangan dan sejenisnya. Ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Ada teh botol berasa strawberry," ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan, Selasa (30/4/2013).

Pak De Karwo juga mewanti wanti agar apapun yang dulu disampaikan dalam kampanye visi dan misi, bisa terwujud dalam APBD.

"Ini penting sekali. Visi dan misi harus masuk APBD," imbaunya.

Setelah dilantik, kini Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) resmi menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018.(Solichan Arif/ ysw)

Sumber: Sindonews.com | Selasa, 30 April 2013
Selasa, 30 April 2013 | 0 komentar

Kejari Tulungagung Tetapkan Status Penyidikan Korupsi Sekolah

Rabu, 24 Oktober 2012 | 00.49.00 | 0 komentar

Tulungagung - Kejaksaan Negeri Tulungagung menetapkan status penyidikan terhadap dugaan korupsi dana block grant Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 senilai Rp100 juta di SMPN 2 Bandung, Kabupaten Tulungagung.

"Dana tersebut merupakan bagian dari program nasional rehabilitasi ruang belajar SMP se-Indonesia. Dana tersebut diterima pada bulan Maret 2012 lalu dan proyek dilaksanakan selama 90 hari setelah dana tersebut diterima," terang Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Agus Rujito, Senin.

Ia menjelaskan, SMPN 2 Bandung pada tahun anggaran 2012 mengajukan dana block grant ke Kemendikbud untuk merehabilitasi tiga ruang kelas yang rusak dan disetujui sebesar Rp450 juta.

Namun berdasar temuan tim intelijen dari Kejari Tulungagung, ditemukan ada penggunaan dana yang menyalahi panduan pelaksanaan teknis dari Kemendikbud. Tim kejaksaan lalu melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.

"Sekitar bulan September lalu kami memeriksa langsung ke lapangan dan kami menangkap tangan pihak sekolah yang sedang menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ)," terangnya.

Tim dari Kejari ini juga menemukan sejumlah kuitansi yang dipalsukan dan di-mark up (digelembungkan). Diduga, selisih uang hasil rekayasa laporan keuangan itu digunakan untuk kepentingan pribadi oknum di SMPN 2 Bandung.

Agus mengemukakan kuitansi-kuitansi tersebut juga telah dilakukan konfirmasi ke sejumlah toko bangunan yang dicatut, dan rata-rata mereka membantah serta mengakui ada penggelembungan harga.

"Dari konfirmasi sejumlah kuitansi pembelian bahan bangunan, beberapa diketahui fiktif, dan ada pula yang digelembungkan jumlahnya. Dari perhitungan kami setidaknya ada Rp100 juta yang penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Untuk melakukan penyidikan korupsi SMPN 2 Bandung ini, Kajari telah menunjuk tujuh jaksa penyidik. Sejumlah nama telah ditetapkan pemanggilannya, antara lain pimpinan proyek (pimpro), serta sejumlah guru dan kepala sekolah.

"Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menunjuk tujuh orang jaksa penyidik. Pimpro yang dalam tahap penyelidikan lalu sudah kami mintai keterangan, akan kami panggil lagi," kata Agus.

Sumber: antarajatim.com | 22 Okt 2012
Rabu, 24 Oktober 2012 | 0 komentar

Surabaya, Tulungagung Sabet Adipura Kencana 2012

Jumat, 08 Juni 2012 | 07.29.00 | 0 komentar

JAKARTA: Kota Surabaya dan Tulungagung raih penghargaan Adipura Kencana 2012 yang diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012 oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (5/6).

“Adipura Kencana diberikan pada kota pemenang adipura tahun sebelumnya yang pada tahun ini mampu meningkatkan nilai mereka dari yang sebelumnya,”jelas Deputi IV Bidang Penglolaan Bahan Berbahaya dan Beracun KLH, Masnellyarti.

Pada acara sama dilangsungkan pula memberikan penghargaan Adipura, Kalpataru, Status Lingkungan Hidup Daerah Terbaik dan Adiwiyata. Sebanyak 125 kota dianugerahi Anugerah Adipura.

Selain itu, Kota Bekasi dan Kota Bandar Lampung diumumkan sebagai kota terkotor di Indonesia. “Pengumuman kota terkotor akan memicu kota tersebut untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Seperti Palembang dan Tengerang yang tahun ini mendapat Anugerah Adipura," ujar Meneg LH Balthasar Kambuaya.

Adapun penghargaan Kalpataru tahun ini diberikan pada 12 orang pejuang lingkungan dan Adiwiyata Mandiri pada 67 sekolah di seluruh Indonesia. “Penghargaan Adiwiyata bekerjasama dengan dengan Kemendikbud," ucap Sudirman, Asisten Deputi IV KLH sekaligus Ketua Pelaksanan Penilaian Adiwiyata.

Selain itu, untuk mendorong motivasi pemda dalam menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), KLH juga menobatkan provinsi dan kota/kabupaten sebagai penyusun SLHD terbaik. DKI Jakarta, Sumatra Barat dan Jawa Timur merupakan penyusun SLHD terbaik kategori provinsi. Kota Padang, Kabupaten Padang, dan Kabupaten Majene merupakan penyusun SLHD terbaik untuk kategori kota/kabupaten.

Dihubungi di hari yang sama, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Abetnego Tarigan berpendapat penghargaan Kalpataru sangat positif untuk memotivasi masyarakat melindungi lingkungannya. Hanya saja, pemerintah harus lebih memperhatikan mereka ke depannya, bukan hanya sekadar memerikan penghargaan."Maksudnya, apa yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pejuang lingkungan tersebut ke depannya," jelasnya. (*/OL-2)

Sumber: mediaindonesia.com | Rabu, 06 Juni 2012
Jumat, 08 Juni 2012 | 0 komentar

Jalur Lintas Selatan Mangkrak

Senin, 09 April 2012 | 13.25.00 | 0 komentar

Pemerintah tak serius, dana APBN baru 10% mengucur, kini proyek JLS terancam terkatung

Surabaya – Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jawa Timur dipastikan stagnan, mengingat infrastruktur jalan sebagai akses pembuka tak kunjung selesai dibangun. Dana APBN baru mengucur 10% dari target yang dialokasikan. Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dibangun sejak 2002 dan telah menghabiskan anggaran Rp 7,5 triliun menghubungkan Kab. Banyuwangi hingga Kab. Pacitan itu, belum mampu menyelesaikan 50%-nya. Padahal targetnya tuntas 2014. Kondisi ini yang diprediksi menyimpan risiko pembengkakan anggaran hingga Rp 30 triliun.

Kendala utama dari proyek prestisius ini, adalah anggaran dari pemerintah pusat yang selalu tidak sesuai target anggaran yang harus dipenuhi setiap tahun. Pemerintah pusat dinilai tidak serius untuk menuntaskan proyek tersebut, dan memberikan beban pemerintah Jawa Timur atas berbagai persoalan yang muncul sebagai side effect dari proyek tersebut.

Irwan Setiawan, anggota komisi D (Pembangunan) DPRD Jawa Timur, menyebut pembangunan JLS lambat “Pengaspalan baru 12%, badan jalan baru diselesaikan 52%, jembatan 32%, alokasi dana baru 14%,” katanya.

Irwan menambahkan, jika pembangunan JLS molor sampai 2031, maka estimasinya membawa risiko pembengkakan anggaran hingga Rp 30 triliun. “Jika tidak segera diselesaikan, maka pada tahun 2021 anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 15 trilyun, dan pada tahun 2031 membengkak hingga Rp 30 trilyun,” imbuhnya.

Proyek JLS memang dimaksudkan sebagai infrastuktur jalan dan aset penunjang pergerakan perekonomian di Jatim. Proyek JLS diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian Jatim di wilayah selatan. Pasalnya, selama ini jalur ekonomi Jatim masih didominasi di wilayah Pantura. Sehingga JLS diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di wilayah selatan Jatim.

Secara keseluruhan JLS memiliki panjang 634.11 km. Total kebutuhan lahan proyek JLS seluas 13.515.288,00 m2. Rinciannya, kepemilikan lahan meliputi lahan Perhutani 5.609.420 m2, perkebunan 1.284.240 m2, penduduk sekitar proyek 3.671.908 m2, dan lain-lain seluas 3.156.120 m2. Pembangunan JLS dimulai sejak era Gubernur Jatim Imam Utomo pada 2002. Delapan daerah yang dilewati JLS adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Menurut Irwan, mestinya ada penjelasan dari Pemerintah Pusat terkait bagaimana penyelesaian JLS di Jawa Timur. Dengan alokasi anggaran yang linier hingga tahun 2011 ini, maka akan sangat sulit JLS bisa selesai dalam waktu cepat.

Pemerintah Pusat harus mengalokasikan anggaran lebih besar lagi. Komitmen tersebut harus diberikan oleh pemerintah Pusat, karena pemerintah pusat baru mengalokasikan anggaran sebesar 10% sejak tahun 2002 hingga tahun 2012 dari total anggaran yang dibutuhkan.

Bahkan di tahun 2007 tidak ada anggaran APBN yang turun untuk pembangunan JLS. Hal tersebut membuat pembangunan jalan maupun jembatan di daerah menjadi terhambat. Di kabupaten Blitar misalnya, badan jalan baru terselesaikan 25,96 meter, pembangunan jembatan baru 175 meter dari total 1.080 m yang direncanakan, bahkan pengaspalan belum sama sekali dilakukan.

Irwan Setiawan yang juga anggota Badan Legislatif DPRD Provinsi Jatim ini menambahkan, pemerintah daerah harus turut mendorong Pusat, untuk segera menuntaskan proyek JLS ini. Pemerintah daerah juga harus turut berpartisipasi untuk melakukan pembebasan lahan, baik untuk kawasan hutan maupuan kawasan penduduk.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, saat dikonfirmasi Surabaya Post, mengakui proyek JLS ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan perkembangan ekonomi masyarakat Jawa Timur di wilayah lingkar selatan. Disamping juga meningkatkan pendapatan dan mempermudah akses masyarakat. “Dengan pembangunan JLS ini maka akan menarik banyak bidang, apakah bidang ekonomi maupun mobilitas sosial," kata Gus Ipul, melalui handphonenya, Minggu (8/4).

Gus Ipul membenarkan adanya beberapa kendala yang ditemui di lapangan, antara lain rute yang dilewati JLS sebagian besar merupakan lahan Perhutani, sehingga prosesnya sulit. Selain itu jalan dan jembatan yang baru selesai dibangun rusak lagi akibat dilewati alat berat.

“Kalau lahan milik warga semua sudah beres. Untuk lahan Perhutani saya ingin ada semacam peraturan yang memudahkan, setidaknya hanya untuk Jalur Lintas Selatan dengan kriteria yang ketat,” pungkasnya.

Imam Ghozaly Aro, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, mengaku tidak habis pikir mengapa pembangunan JLS ini bisa sampai mangkrak. “Setidaknya bisa dilihat dengan jelas dalam rencana angaran APBD 2010. “Dalam Perubahan APBD 2010, anggaran JLS malah dikurangi. Sungguh, saya tidak habis pikir, mengapa bisa seperti ini,” kata Imam Ghozaly Aro

Oleh karena itu, dirinya menghimbau untuk lebih mempercepat pembangunan JLS. “Untuk kepentingan rakyat, hendaknya Komisi D dan semua fraksi memperjuangkan percepatan pembangunan JLS. Anggaran untuk JLS di PABD tidak perlu dikurangi, bahkan kalau bisa, ditambah. Mestinya pemerintah lebih mampu menyelesaikan pembangunan JLS sepanjang 618 Km dengan rencana anggaran sekitar Rp 7 trilliun,” tegasnya. m2

Sumber: surabayapost.co.id | Minggu, 08/04/2012
Senin, 09 April 2012 | 0 komentar

Siswa SD Tulungagung Belajar di Rumah Pengap

Selasa, 03 April 2012 | 20.00.00 | 0 komentar

Tulungagung - Sedikitnya 40 siswa kelas 3 dan kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Blimbing I Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terpaksa belajar di rumah warga. Ruang kelas mereka rusak parah akibat dimakan usia sejak enam bulan lalu.

Mereka terpaksa memindahkan peralatan belajar ke sebuah rumah kosong milik warga. "Ruangannya pengap dan kurang cahaya," kata Mifta, salah satu siswa, Selasa, 3 April 2012.

Ruangan yang dipergunakan kosong tanpa perabotan. Ruang kelas darurat itu jauh dari layak. Seluruh dindingnya yang berjamur dan mulai mengelupas di sana-sini. Kondisi diperparah dengan atap rumah yang bocor.

Kepala SDN Blimbing I, Ninik Nurtiwijayani, mengatakan usai dilakukan pembongkaran karena rusak, hingga kini dua kelas itu belum juga diperbaiki. Meski telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan setempat tak ada upaya perbaikan hingga sekarang. "Kami diprotes orang tua murid karena ruang sekolah tak layak," ujarnya.

Sebelum meminjam rumah warga, para siswa sempat belajar bergantian dengan memanfaatkan ruang kelas yang tersisa. Namun hal ini tak berjalan lama karena mengganggu konsentrasi belajar siswa. Ninik berharap pemerintah segera melakukan perbaikan menjelang pelaksanaan ujian sekolah nanti.

Kepala Bagian Humas Pemkab Tulungagung, Mariani, belum bisa dimintai konfirmasi. Beberapa kali telepon genggamnya tak bisa dihubungi hingga berita ini diturunkan.

HARI TRI WASONO

Sumber: TEMPO.CO | Selasa, 03 April 2012
Selasa, 03 April 2012 | 0 komentar

Amankan Dana, Gubernur Dekati Legislator

Selasa, 22 November 2011 | 18.20.00 | 0 komentar

SURABAYA – Sempat simpang siurnya alokasi dana APBN 2012 untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) membuat Gubernur Jatim Soekarwo ketar-ketir. Kendatipun sudah pasti dikucuri dana Rp 115 miliar dari APBN 2012, Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) mendekati legislator di Senayan asal daerah pemilihan (dapil) Jatim. Hal ini bertujuan untuk mengamankan pengalokasian APBN untuk JLS tahun-tahun nerikutnya.

“Saya rencanakan bertemu pada Desember mendatang untuk meminta dukungan agar pembangunan JLS ini secepatnya bisa terealisasi,” kata Soekarwo, Senin (25/11).

Pakde Karwo, sapaan akrabnya mengatakan dukungan dari para legislator yang duduk di Senayan penting. Sehingga JLS mendapatkan prioritas dalam pembangunan yang dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum (PU). “Kita minta dukungan, bagaimana pun JLS ini harus secepatnya selesai karena sangat penting untuk wilayah Selatan Jatim,” katanya.

Pembangunan JLS, kata dia, dianggap sangat penting untuk menekan disparitas wilayah selatan Jatim. Pembangunan JLS juga diharapkan mampu menekan biaya angkut dan menghidupkan sektor ekonomi di wilayah selatan Jatim. Muaranya, adalah penurunan angka kemiskinan di wilayah selatan Jatim.

“Tentu kita berharap bisa selesai pada 2014 mendatang. Tentunya ini akan bisa terlaksana jika pusat terus memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan JLS,” paparnya.

Pemprov Jatim sendiri dalam APBD 2012 mengucurkan Rp 51 miliar untuk mendukung pembangunan JLS. Anggaran sebesar itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan jembatan di kawasan Kaligede Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Sananrejo Kabupaten Jember. Sementara, anggaran dari Pusat akan lebih banyak dialihkan untuk wilayah Malang ke sisi timur.

Pusat sendiri pada tahun 2011 memberikan anggaran untuk JLS sebesar Rp 82 miliar. Peningkatan jumlah anggaran pada tahun depan diharapkan mampu mencegah pembangunan JLS molor.

Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Dachlan Karim mengatakan pembangunan JLS membutuhkan dana sekitar Rp 2 hingga 4 miliar tiap kilometernya. Padahal, panjang JLS mencapai 660 kilometer. Artinya untuk pembangunan jalan saja membutuhkan setidaknya Rp 2,6 triliun. yop

Sumber: surabayapost.co.id | Selasa, 22/11/2011
Selasa, 22 November 2011 | 0 komentar

Kemkominfo akui ada kesenjangan pengembangan teknologi informasi

Kamis, 17 November 2011 | 00.31.00 | 0 komentar

Tulungagung - Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) mengakui telah terjadi kesenjangan dalam hal pembangunan dan pengembangan sarana telekomunikasi antara di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Ini memang persoalan yang sedang diupayakan solusinya oleh Kemkominfo. Selama ini pengembangan infrastruktur telekomunikasi maupun teknologi informasi cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa," ungkap Staf Ahli Kemkominfo Suprawito, usai mengikuti rangkaian pembukaan Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di Kabupaten Tulungagung, Jatim, Rabu.

Kenyataan itu diakuinya sangat ironis, mengingat hampir 70 persen infrastruktur sarana telekomunikasi maupun teknologi informasi berada di Pulau Jawa, 10 persen di Pulau Sumatera, 5 persen di Pulau Kalimantan , dan selebihnya tersebar di berbagai daerah kawasan timur Indonesia.

Namun ia berdalih, kesenjangan dalam hal pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut bukanlah murni kesalahan pemerintah. Sebab, kata dia, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi informasi itu mayoritas justru dikelola oleh pihak swasta untuk kepentingan bisnis.

"Provider-provider atau penyedia layanan berbasis teknologi informasi ini tentu mempertimbangkan peluang pasar di daerah dimana mereka membangun sarana telekomunikasi. Itulah sebabnya kenapa pengembangan infrastruktur telekomunikasi maupun teknologi informasi sejauh ini lebih banyak terkonsentrasi di Jawa," urainya.

Suprawito menegaskan, permasalahan kesenjangan tersebut bukan berarti diabaikan oleh pemerintah. Ia menyatakan bahwa saat ini Kemkominfo tengah mengupayakan terobosan dengan membangun jaringan serat optik secara nasional yang dikenal dengan istilah "Palapa Ring".

"Ini semacam jalan tol yang sedang dibangun pemerintah agar jaringan telekomunikasi nasional bisa menjangkau seluruh kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi target kemkominfo, tahun 2011 ini seluruh desa di Indonesia harus sudah bisa `berdering`," ujarnya.

Selain mematok target pembangunan saluran telekomunikasi di 72 ribu desa se-Indonesia, Suprayito mengatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan penyediaan akses internet di 100 desa terpilih dan 5.748 desa ibukota kecamatan.(ANT-130/S006)

Sumber: ANTARA News | Rabu, 16 November 2011
Kamis, 17 November 2011 | 0 komentar

Embung Senilai Rp 1,1 Miliar Mangkrak

Senin, 24 Oktober 2011 | 23.01.00 | 0 komentar

Diduga pembangunannya menyalahi bestek, selain itu sejumlah tanggul saat ini sudah bocor

TULUNGAGUNG - Embung di Desa Pucung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang dana pembangunannya menghabiskan anggaran Rp 1,1 miliar lebih terancam mangkrak. Embung yang pembangunannya selesai setahun lalu hingga kini belum dapat difungsikan.

Ditengarai, proyek yang lokasinya sekitar tujuh kilometer arah selatan Kota Tulungagung ini, menyalahi besaran teknik (bestek). Kini embung sepanjang 30 meter dengan ketinggian tanggul sekitar 10 meter serta ketebalan pondasi bawah sekitar enam meter ini dalam kondisi kering kerontang.

Padahal saat kemarau seperti sekarang ini, air dari perbukitan sekitar waduk yang melimpah, mestinya dapat tertampung di embung dan selanjutnya untuk mengairi lahan pertanian. Kades Desa (Kades) Pucung, Sukemi mengatakan, proyek embung itu selesai setahun silam namun hingga kini belum berfungsi. Padahal, warga saat ini sangat membutuhkan tempat penampungan air dari perbukitan yang terus mengalir meski musim kemarau.

Gagasan adanya penampung air, kata Kades, awalnya dari warga yang kemudian disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Konservasi Alam Sumberdaya Air (BKSDA) Kediri. Saat itu, Desember 2010, Marsono ditunjuk selaku konsultan untuk meyakinkan BKSDA agar membangun embung. Presentasi konsultan yang merupakan orang kepercayaan BKSDA, akhirnya terealisasi dengan dana bersumber dari APBN 2010 sebesar Rp 1,1 miliar lebih. Pembangunan dilakukan rekanan PT Moderna Teknik (MT) dari Blitar dengan jangka waktu sekitar 180 hari.

Selama pengerjaan, proyek sempat terhenti karena Perhutani komplain atas sebagian tanahnya yang terkena proyek embung. Kemudian pihak desa menggeser lokasi waduk namun sempat terjadi ribut, lantaran warga melawan karena lahannya dicaplok proyek. Akhirnya dilakukan proses ganti rugi tanah warga seluas 40 ru (551,7 meter persegi) dengan kesepakatan harga sebesar Rp 600 ribu tiap ru nya.

Saat uji coba Maret 2011, terjadi kebocoran pada bagian tanggul pintu air dan plengsengan banyak yang berlubang. Sehingga air terlihat merembes. “Kebocoran sempat diperbaiki namun hingga kini waduk belum difungsikan,” kata Kades Sukemi, Minggu (23/10).

Pada Oktober ini, Kades mengajukan ke BKSDA dan ada empat poin yang mesti segera diwujudkan agar embung berfungsi. Di antaranya, penambahan daya tampung air, perlu dibangun dam kecil guna membagi air ke area persawahan. Kemudian segera diperbaiki tanggul yang bocor dan pengerjaan talut dalam embung yang kurang pas.

Selain itu, Kades juga tengah usul ke Pemkab terkait saluran ke area persawahan penduduk. Karena hingga kini saluran belum dikerjakan oleh Pemkab Tulungagung. Padahal, saat awal usulan pembangunan embung, ada kesepakatan antara BKSDA dengan Pemkab terkait pembangunan saluran.

Kepala PPK BKSDA Kediri, Ir Siswo, membenarkan jika embung ada pergeseran lokasi. Namun proyek terselesaikan setelah desa membeli tanah warga seluas 40 ru dengan harga sekitar Rp 24 juta. Saat presesntasi awal, konsultan proyek menjamin tidak ada masalah terkait tanah Perhutani namun ternyata tidak beres.

Sementara itu, Direktur PT MT, Embun, sebagai penggarap proyek, mengaku sudah tidak ada tanggung jawab lagi terkait kondisi embung yang rusak pada dinding tanggul atau kaitan pemasangan batu layaknya talut plengsengan pada dinding dalam embung. “Saya sudah lepas. Karena masa perawatan sudah habis dan kini bukan lagi tanggung jawab kami,” katanya. gim

Sumber: Surabaya Post | Senin, 24/10/2011
Senin, 24 Oktober 2011 | 0 komentar

Mustahil, JLS Selesai 2014

Sabtu, 22 Oktober 2011 | 22.53.00 | 0 komentar

Kebutuhan anggara Rp 5 triliun, tetapi alokasi APBD Jatim tiap tahunnya hanya Rp 50 miliar

SURABAYA - Keseriusan pembangunan jalan lintas selatan (JLS) dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD Jatim. Apalagi dukungan anggaran untuk pembangunan JLS sangat tidak memadai. Sehingga prediksi penyelesaian JLS pada 2014 mendatang mustahil.

Anggota Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) DPRD Jatim HM Imam Ghozaly Aro menilai pembangunan JLS tak kunjung menunjukkan progress-nya. Pihaknya meminta ketegasan eksekutif tentang target waktu penyelesaian JLS. “FKNU meminta ketegasan eksekuif terkait target penyelesaiannya, termasuk mekanisme pendanaan pembangunan JLS,” ujar Imam, Sabtu (22/10).

Imam menuturkan kelanjutan pembangunan JLS akan terkatung-katung. Apalagi jika mekanisme pendanaan dan sharing yang direncanakan pemerintah pusat dan provinsi untuk membangun JLS masih belum serius. Pihaknya mendesak, agar JLS menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam hal kelanjutan pembangunannya. “Jika hal ini tidak tak kunjung dapat penjelasan, maka FKNU meminta agar dibentuk pansus untuk membahas kelanjutan dan penyelesaian proyeks JLS ini,” katanya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim Suharti mengatakan pembangunan JLS akan menurunkan disparitas wilayah di Jatim. Selama ini, wilayah tapal kuda dan sepanjang JLS wilayah barat menjadi daerah terbawah dalam hal pertumbuhan ekonomi.

Pihaknya menganggap penyelesaian proyek JLS akan menjadi langkah strategis untuk menekan angka disparitas antara daerah tengah dan selatan Jatim. Namun,FPDIP masih belum mengetahui berapa panjang JLS yang akan tergarap tahun depan. “Kami menilai JLS langkah strategis untuk menekan disparitas, kami minta penjelasan berapa kilometer JLS yang akan dibangun pada 2012 mendatang,” katanya.

JLS sendiri merupakan pembangunan jalan baru yang membentang sepanjang pesisir pantai selatan Jawa Timur mulai dari Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi.

Terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Dachlan Karim mengatakan pembangunan JLS membutuhkan dana sekitar Rp 2 hingga 4 miliar tiap kilometernya. Padahal, panjang JLS mencapai 660 kilometer. Artinya untuk pembangunan jalan saja membutuhkan setidaknya Rp 2,6 triliun. Padahal sokongan APBD Jatim untuk pembangunan JLS hanya Rp 50 miliar per tahun. Secara keseluruhan, kebutuhan pembangunan JLS diasumsikan mencapai Rp 5 triliun.

Dachlan menjelaskan, pembangunan fisik JLS dialokasikan dari APBN. Sedangkan untuk membuka lahan menggunakan dana dari APBD Jatim. Sementara untuk pembebasan tanah dari anggaran APBD kabupaten/kota yang dilalui oleh JLS.

“Penganggaran dari dana APBN diharapkan dapat dialokasikan lebih besar. JLS dianggapnya sebagai jalur penting yang dapat menjadi alternatif mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalur tengah dan pantai utara,” katanya.

JLS nantinya akan menjadi infrastuktur jalan dan aset penunjang pergerakan perekonomian di Jatim. Proyek JLS, diharapkan dapat mengembangan perekonomian Jatim di wilayah selatan. Selama ini, jalur ekonomi Jatim masih didominasi di Pantura. Sehingga JLS diharapkan, dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di wilayah selatan Jatim. yop

Sumber: surabaya post | Sabtu, 22/10/2011
Sabtu, 22 Oktober 2011 | 0 komentar

60 Persen Sarana Irigasi Kabupaten Tulungagung Rusak

Minggu, 09 Oktober 2011 | 00.36.00 | 0 komentar

Tulungagung - Sarana irigasi primer maupun sekunder di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai 60 persen.

"Berdasar data-data yang kami kumpulkan di lapangan, sekurangnya 60 persen 'plengsengan' dan pintu air dari seluruh sarana irigasi di Tulunagung mengalami kerusakan," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tulungagun, Sudigdo, Sabtu.

Ia menjelaskan, kerusakan sarana irigasi tersebut rata-rata terjadi pada konstruksi "plengsengan" serta pintu-pintu air.

Sudigdo menjelaskan, di Kabupaten Tulungagung terdapat 174 sungai, rinciannya satu sungai berada dalam kewenangan pemerintah pusat, yaitu Sungai Lodoyo Tulungagung (Lodagung), enam sungai berada dalam kewenangan pemerintah provinsi dan 167 sungai lokal yang menjadi tanggung jawab Pemkab Tulungagung.

Total panjang sungai yang berjumlah 174 aliran itu, menurut data di Dinas PU Pengairan dan ESDM ditaksir mencapai 213.696 kilometer, yakni 24.369 kilometer merupakan saluran irigasi primer, sedangkan 189.327 kilometer sisanya merupakan saluran sekunder.

"Sementara seluruh area persawahan yang dialiri sungai-sungai ini mencapai luas 24.870 hektare," terangnya.

Dia mengatakan, untuk menjaga agar seluruh sarana irigasi tersebut tetap dalam keadaan baik, pihaknya memerlukan biaya perawatan, yakni sebesar Rp150 ribu pertahun untuk setiap satu hektare sawah.

Sedangkan untuk perbaikan sarana yang terlanjur rusak diperlukan biaya ideal sebesar Rp480 ribu pertahun untuk setiap satu hektare sawah.

"Menurut kalkulasi teknis kami, butuh biaya perawatan minimal Rp150 ribu pertahun untuk setiap satu hektare sawah agar setiap saluran irigasi tetap dalam keadaan baik. Namun untuk (saluran irigasi) yang kondisinya rusak, kami butuh anggaran sekitar Rp480 ribu untuk setiap satu hektare sawah," katanya.

Ditambahkan Sudigdo, dari seluruh kerusakan yang ada dan biaya perawatan rutin itu, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp5 miliar.

Permasalahannya, dana yang tersedia saat ini hanya sebesar Rp1,5 milyar. Kondisi ini yang membuat Dinas PU Pengairan ESDM tidak bisa melakukan perbaikan secara serentak dan menyeluruh.

"Secara total baru ada sekitar satu pertiga dari anggaran ideal yang kami perlukan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada kami, maka tidak bisa melakukan perbaikan secara serentak," ujarnya.

Meski demikian, Sudigdo menjamin kebutuhan air dalam masa panen mendatang bisa dijamin tercukupi dengan baik. Dari tiga saluran utama irigasi Tulungagung, sejauh ini masih bisa diandalkan.

Irigasi Lodagung yang mengairi wilayah timur, Bendungan Paingan yang mengairi Kecamatan Gondang dan sekitarnya serta saluran Widoro yang mengairi Kecamatan Bandung, Pakel dan sekitarnya.(Destyan)

Sumber: Antara | Sabtu, 08 Okt 2011
Minggu, 09 Oktober 2011 | 0 komentar

Bupati Tulungagung Terus Pantau Sarana Prasarana Pendidikan

Sabtu, 08 Oktober 2011 | 18.13.00 | 0 komentar

Tulungagung - Berdasarkan rapat koordinasi antar Dinas terkait terhadap pembangunan sarana/prasarana di bidang pendidikan masih ada beberapa sekolah yang perlu peningkatan sarana dan prasarana. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Tulungagung terus melakukan pemantauan ke beberapa Sekolah yang perlu diadakan pembenahan maupun renovasi.

Salah satu sekolah yang mendapatkan perhatian dari Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono MM adalah SD Negeri V Wates Kecamatan Campurdarat. Perhatian tersebut diantaranya di wujudkan dengan mengunjungi SD Negeri V Wates Kecamatan Campurdarat, Tulungagung.

Kunjungan yang berlangsung, Jumat, 9/10/2011 ini untuk melihat pelaksanaan pembangunan dan rehab kelas bagi murid SD setempat yang dinilai kurang presentatif. Pembangunan kelas yang baru ini berada di belakang bangunan SD yang telah ada.

Pembangunan kelas yang baru tersebut harus dilakukan karena keterbatasan jumlah ruang kelas. Dan hal ini juga atas permintaan dan usulan para wali murid yang menghendaki agar sekolah ini semua muridnya bisa masuk pagi.

Perlu diketahui bahwa SD Negeri V Wates saat ini memiliki 154 murid dan 9 Guru pengajar. Menurut rencana di SD ini pada tahun 2012, juga akan diadakan peningkatan sarana gedung.

Pada kesempatan Kunjungan di SD Wates V ini, Bupati juga bertemu dengan sejumlah warga terutama pedagang kecil yang menjual makanan dan minuman bagi anak-anak sekolah dasar dan warga sekitarnya.

Bupati Ir. Heru Tjahjono, MM menyempatkan berdialog dengan para penjual makanan dan minuman guna melihat sejauh mana perkembangan usaha atau omzet yang didapat. Kepedulian Bupati ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. (Her/Humas)
Sumber: tulungagung.go.id | Jum'at, 07 Oktober 2011
Sabtu, 08 Oktober 2011 | 0 komentar

Balai Wartawan Tulungagung Bakal Digusur

Senin, 12 September 2011 | 23.21.00 | 1 komentar

Tulungagung - Pembangunan perpustakaan di Timur Alun-alun Kota Tulungagung, membuat bangunan Balai Wartawan termasuk yang bakal digusur. Rencananya penggusuran tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
Kabag Humas Pemkab Tulungagung, Drs Maryani, pada Bhirawa, Minggu (11/9) sudah memastikan bangunan Balai Wartawan termasuk yang akan tergusur selain memindahkan stasiun radio RKPD yang selama ini beroperasi di gedung bekas Kantor Humas. "Sesuai yang telah diputuskan bangunan Balai Wartawan akan dipindahkan ke perumahan dokter di belakang terminal bus dekat dengan Kantor Bakesbangpol Linmas," ujarnya.
Sejauh ini, Humas Pemkab Tulungagung sudah dua kali membicarakan masalah penggusuran bangunan Balai Wartawan dengan sejumlah wartawan di Tulungagung. Hasil yang didapat cukup positif. Hampir semua wartawan tidak keberatan jika Balai Wartawan dipindahkan. Mereka menilai jika penggusuran dilakukan untuk kepentingan yang jauh lebih baik hal itu tidak akan dipermasalahkan.
Namun demikian, wartawan meminta Pemkab Tulungagung untuk mengganti bangunan Balai Wartawan yang nantinya digusur dengan bangunan baru yang layak jika dipindahkan ke bekas perumahan dokter.
"Jangan sampai hanya dipindahkan saja. Masalahnya, pembangunan gedung Balai Wartawan dulunya dilakukan oleh wartawan senior tahun 1980-an dengan usaha yang keras, kendati tanahnya milik Pemkab Tulungagung," ujar Jarot Sakti Pramono, wartawan harian Duta Masyarakat yang kini tergolong senior.
Begitupun yang diungkapkan Subianto, wartawan senior lainnya. Dia mengungkapkan pembangunan Balai Wartawan dulunya menggunakan dana sumbangan dari berbagai pihak, termasuk wartawan yang saat itu menjalankan tugas jurnalistik di Tulungagung juga ikut membiayanya.
Pemkab Tulungagung, menurut Maryani, bakal meluluskan permintaan wartawan terkait pemindahan Balai Wartawan. Termasuk membuat bangunan baru.
"Pada dasarnya kami setuju-setuju saja membuat bangunan baru Balai Wartawan. Tapi untuk tahun 2012 belum ada anggaran. Mungkin baru tahun 2013. Yang jelas untuk sementara bangunan bekas perumahan dokter akan kami rehab dulu sehingga layak dijadikan Balai Wartawan," paparnya.
Selanjutnya Maryani menyatakan akan ada pembicaraan lanjutan antara wartawan dan Sekretaris Kabupaten Sekkab) Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM terkait pemindahan bangunan Balai Wartawan. "Kami akan undang lagi semua wartawan untuk membicarakan secara final bangunan Balai Wartawan. Secara teknis pemindahan nanti akan pula dihadiri oleh Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab," bebernya. [wed]

Sumber: Bhirawa | Sunday, 11 September 2011
Senin, 12 September 2011 | 1 komentar

PROYEK INFRASTRUKTUR | Jalur Lintas Selatan Jatim Terkendala

Kamis, 18 Agustus 2011 | 00.48.00 | 0 komentar

SURABAYA - Proyek infrastruktur jalur listasn selatan Jawa Timur masih terkendala. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo pun telah melakukan pertemuan dengan anggota DPR dari provinsi ini agar proyek dipercepat dengan alokasi khusus.

Menurut Soekarwo yang ditemui di Surabaya, Selasa (16/8/2011), percepatan dilakukan khususnya di kawasan Pacitan menuju Malang, dan minimal mencapai jalur ini perlu penyelesaian tahap pertama yakni Pacitan - Tulungagung.

Dia mengakui proyek itu terkendala menyangkut pencairan anggaran dari pemerintah pusat. "Memang tidak lancar karena anggaran belum cair dari pemerintah pusat, tetapi proyek tetap berjalan," katanya.

Proyek JLS hingga selesai secara total, membutuhkan anggaran dana sekitar Rp 5 triliun, dengan panj ang jalan sekitar 660 kilometer, dengan lebar 24 meter, 16 jembatan, hutan masyarakat seluas 115, 14 hektar, hutan milik perhutani seluas 148,14 hektar, dan yang hingga kini belum bebas sepanjang 61,3 km, sementara jalan yang sudah beraspal hotmix sepanjang 15 kilometer.

Sementara APBD Jatim hanya mampu mengucurkan anggaran tidak lebih dari Rp 50 miliar per tahun. Maka dibutuhkan kebijakan revolusi dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah agar proyek tuntas sesuai rencana.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan, total APBD Jatim 2011 sebesar Rp 10,6 triliun dan sekitar 60 persen terserap untuk gaji pegawai. Sebab pembangunan pembangunan satu tahap JLS sepanjang 70,68 kilometersudah membutuhkan anggaran sekitar Rp 178 miliar.

Sebab anggaran pembangunan JLS tersebut per kilomiter antara Rp 2 miliar hingga Rp 4 miliar. "Jika hanya mengandalkan APBD Jatim,sulit untuk mewujudkan proyek itu hingga 2014," katanya.

Source: KOMPAS.com | Rabu, 17 Agustus 2011
Kamis, 18 Agustus 2011 | 0 komentar

Lelang Proyek Dinkes Diduga Sarat Rekayasa

Sabtu, 13 Agustus 2011 | 18.38.00 | 0 komentar

Tulungagung - Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung, Jawa Timur, membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut adanya rekayasa dalam proses lelang proyek sarana dan prasarana (sarpras) gedung di lingkungan kerja mereka.

Klarifikasi atas rumor yang menyudutkan sejumlah birokrat dan pejabat dinkes tersebut secara resmi disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Gatot Purwanto bersama sekretarisnya, Chidmadyantoro, Sabtu.

"Rumor ini tidak benar dan sudah mengarah ke fitnah. Kami tegas menolak tudingan sejumlah pihak yang menyebut adanya kolusi maupun nepotisme dalam proses lelang yang sudah berjalan," jawab Chidmadyantoro merujuk proyek "sarpras" gedung di lingkungan dinasnya.

Ia bahkan sampai berulang kali menegaskan bahwa tahapan pengumuman hingga proses penawaran lelang sudah dilakukan secara prosedural dan melalui jalur formal sesuai ketentuan.

Chidmadyantoro lalu mencontohkan tahap pengumuman lelang. Ia bilang, tahapan ini sudah dilakukan dengan membuka penumuman lelang melalui website resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Demikian juga dengan tahapan penawaran proyek, seperti barusan mereka gelar, beberapa waktu lalu. Dikatakannya, proses tender yang sudah memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran itu mencatat 123 CV yang mendaftar.

Perincianya, sebanyak 40 CV mendaftar pada proyek pembangunan gedung farmasi dengan nilai proyek Rp425 juta, 43 CV di proyek pengadaan bangunan puskesmas Rejotangan senilai Rp249 juta, dan 40 CV ikut tender proyek pembangunan puskesmas Sembung senilai Rp170 juta.

Semua pendanaan proyek fisik tersebut informasinya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBN 2011. "Silahkan ikuti saja prosesnya sampai selesai, tentu nanti akan tahu sendiri," tantangnya.

Kendati begitu, Chidmad maupun Gatot Purwanto juga tidak membantah bahwa modus penataan proyek semacam itu bisa saja terjadi. Namun, kilah keduanya, ranah manipulasi atau rekayasa penataan proyek semacam itu lumrah terjadi di lingkup CV dan asoasiasi CV.

Ranah itu menurut Chidmad sudah tidak ada sangkut pautnya dengan panitia lelang.

"Panitia (lelang) memang tidak masuk di dalamnya. Kalau permainan di tingkat CV dan asosiasi, saya pikir semuanya memang begitu. Jadi tidak hanya terjadi di Tulungagung," tandasnya mencari pembenaran.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa lelang proyek fisik senilai Rp844 juta lebih di lingkungan Dinas Kesehatan Tulungagung sarat rekayasa.

Beberapa sumber menyebut penataan itu dilakukan oleh panitia lelang dengan kontraktor tertentu yang diduga memiliki kedekatan dengan jajaran elit birokrasi setempat.

Kontraktor ini bahkan telah ditetapkan sebagai pemenang sejak jauh hari sebelum "rekayasa" tender/lelang proyek dilakukan. "Tender itu hanya akal-akalan saja. Buktinya kami tidak tahu kapan pengumuman itu di buka. Tahu-tahu katanya sudah ditayangkan di website dinkes tapi waktunya sudah sangat mepet," ungkap sumber tadi. (Destyan)

Source: Antarajatim | 13 Agst 2011
Sabtu, 13 Agustus 2011 | 0 komentar

Separuh Jalan di Tulungagung Rusak

Jumat, 29 Juli 2011 | 20.20.00 | 0 komentar

Tulungagung - Akibat kekurangan dana pemeliharaan jalan beraspal, dipastikan warga Tulungagung atau orang yang berkunjung ke Kota Marmer dalam lebaran tahun ini masih akan menjumpai jalan aspal yang rusak atau berlubang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab Tulungagung, Ir Agus Wahyudi MM pada Bhirawa, Senin (24/7) mengakui jika saat ini kesulitan dana dalam memelihara jalan aspal. "Karena itu, pada lebaran kali ini kami masih belum bisa menjanjikan seluruh jalan aspal akan mulus," ujarnya.

Namun demikian, ia bertekad akan mengusahakan perbaikan jalan-jalan aspal berlubang yang menghubungkan antardesa atau setidaknya jalan aspal yang menghubungkan antarkecamatan. "Hanya itu yang dapat kami lakukan dengan dana minim," tandasnya.

Menurut Agus Wahyudi sesuai data yang dimilikinya, jalan beraspal yang rusak dari kategori ringan, sedang sampai berat mencapai separuh dari panjang jalan di seluruh kabupaten berikon marmer tersebut. Jika saat ini panjang jalan beraspal 1600 kilometer maka yang rusak sepanjang 800 kilometer.

"Kenyataannya memang begitu, sekitar 800 kilometer jalan beraspal yang rusak. Sebab rusak ada karena sering dilewati truk bertonase besar atau karena hujan," paparnya.

Lalu berapa dana pemeliharaan jalan beraspal yang diterima Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab Tulungagung dalam tahun 2011, Agus Wahyudi membeberkan hanya mendapat kucuran Rp 4 miliar saja. Itu pun dari dana APBD Pemprov Jatim.

Untuk memelihara jalan aspal sepanjang 1600 kilometer, lanjut Agus Wahyudi diperlukan dana sebesar Rp 22 miliar. "Coba hitung saja berapa kekurangannya. Kalau kemudian masih ada jalan rusak yang belum tertangani harap maklum karena memang anggarannya minim. Hanya 4 miliar saja," paparnya lagi.

Menjawab pertanyaan, mantan Kabid Jalan dan Jembatan serta Sekretaris di Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab Tulungagung ini menyebut sudah berusaha memburu dana tambahan ke Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim. Termasuk mengajukan dana tambahan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Kab Tulungagung 2011. "Kita lihat saja nanti apakah ada dana tambahan atau tidak. Harapan kami tentu ada dana tambahan untuk dana pemeliharaan jalan," harapnya. [wed]

Source: Bhirawa
Jumat, 29 Juli 2011 | 0 komentar

Rapat Paripurna DPRD Setujui 7 Ranperda

Selasa, 05 Juli 2011 | 22.42.00 | 0 komentar

Tulungagung - Bertempat di Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung Senin (4/7/2011) berlangsung Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keuangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Akhir Tahun Anggaran 2010 dan penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Drs. Isman tersebut dihadiri oleh Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono, MM, Wakil Bupati Moch. Athiyah, SH, Sekda Drs. Maryoto Birowo MM, Wakil Ketua DPRD Alfin Halim, Ahmad Jadi, Imam Kambali dan anggota DPRD, para Kepala SKPD Lingkup Pemkab Tulungagung, Direktur PDAU, PDAM, PD BPR Kedungwaru serta para camat se-Kabupaten Tulungagung

Tujuh Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulungagung dalam penyampaian pendapat akhirnya semua menyetujui tentang LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2010 dan penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Drs. Isman mengatakan berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa semua Fraksi pada prinsipnya sependapat/menyetujui terhadap penyampaian Rekomendasi LKPJ tersebut dan menyetui penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 yang diajukan eksekutif untuk ditetapkan menjadi Perda.

Dalam LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2010 terdiri dari pendapatan sebesar Rp 1.107.335.145.264,90, dan belanja sebesar Rp 1.104.361.466.472,96, atau surplus Rp 2.973.678.791,94. Sedangkan untuk Pembiayaan, penerimaan sebesar Rp 83.148.147.180,76, dan.pengeluaran sebesar Rp 1.414.180.275,00, pembiayaan netto Rp 81.733.966.905,76, silpa tahun 2010 sebesar Rp 84.707.645.697,70.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tulungagung menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada seluruh anggota DPRD atas jerih payahnya yang telah bekerja keras meneliti, mengoreksi serta menyempurnakan sehingga hari ini dapat ditetapkan keputusan DPRD tentang hal tersebut.

Selain itu juga dikatakan bahwa atas kerja keras bersama, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 mendapat penilaian tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Makna dari WTP mengisyaratkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan laporan keuangan adalah kredibel dan akuntabel.

Dalam rapat paripurna tersebut ditetapkan tujuh Ranperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, yang ditandai dengan penandatanganan Naskah persetujuan oleh Bupati Tulungagung dan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. (Her/Humas)

Sumber: tulungagung.go.id
Selasa, 05 Juli 2011 | 0 komentar

Pemerintah Kawal Transmigrasi sebagai Solusi Kemiskinan dan Pengangguran

Kamis, 09 Juni 2011 | 04.36.00 | 1 komentar

YOGYAKARTA - Pemerintah terus mengawal program transmigrasi sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Realisasi angka pengganguran terbuka per Februari 2011 mencapai 8,12 juta orang sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada pada level 6,8% dari total angkatan kerja.

"Pemerintah berkomitmen menjadikan transmigrasi sebagai turunan pembangunan nasional maupun integral pembangunan daerah. Bahkan memposisikan sebagai solusi alternatif bagi pertumbuhan perekonomian, penanganan kemiskinan dan pengangguran, serta pembangunan berkelanjutan,“ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Yogyakarta, Rabu (8/6).

Hal tersebut dikatakan Muhaimin saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terhadap program transmigrasi oleh 14 Gubernur dan 24 Bupati/Walikota Understanding) di bidang transmigrasi dalam lingkup Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) antara pimpinan daerah pengirim dan penerima transmigran tahun 2011.

Ke-14 Gubernur yang menyatakan dukungannya terdiri dari sembilan provinsi pengirim transmigran yakni Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan lima provinsi penerima tansmigran terdiri dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Sedangkan penandatanganan kerja sama antar daerah di tingkat Kabupaten /Kota terdiri dari 17 kabupaten/kota pengirim transmigran terdiri dari Bogor, Purwakarta, Bantul, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, Magelang, Kota Surakarta, Situbondo, Trenggalek, Madiun, Tulungagung, Magetan, Sampang, Jombang, Pacitan. Tujuh kabupaten/kota penerima transmigran terdiri dari Banyuasin, Katingan, OKI, Bulungan, Kubu Raya, Sijunjung, Luwu Timur.

Muhaimin mengatakan, melalui mekanisme Kerja Sama Antar Daerah, program transmigrasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Kerjasama ini dijadikan instrumen pengintegrasian kebutuhan dan keinginan daerah asal dengan daerah tujuan dalam penyelenggaraan transmigrasi.

“Pemerintah berharap KSAD di bidang transmigrasi ini dapat menciptakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pengirim dan penerima transmigran serta masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan transmigrasi,“ katanya.

Dalam kerangka KSAD ini, dipertemukan dan dipadukan sumber daya alam yang melimpah di suatu wilayah dan sumber daya manusia yang potensial di wilayah lain sehingga program transmigrasi menjadi efektif dan produktif, apalagi didukung penyediaan sumber daya modal dari APBN dan APBD.

Pada tahun 2011 ini, Kemenakertrans mengalokasikan dana Rp 600 miliar untuk program penempatan transmigrasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Anggaran itu ditargetkan untuk program penempatan 10 ribu kepala keluarga (KK) baru ke beberapa provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Mengenai dukungan dan peran Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan transmigrasi, kata Muhaimin, dari waktu ke waktu semakin meningkat. "Sharing APBD sudah mencapai 15 hingga 20% dari seluruh pembiayaan ketransmigrasian."

Dengan ditandatanganinya KSAD, diharapkan terbentuk kesesuaian kesiapan transmigran, dengan kesiapan pembangunan permukiman, kesesuaian kriteria SDM yang diperlukan daerah tujuan dengan yang disiapkan daerah asal serta kesesuaian manfaat yang diperoleh daerah asal dan daerah tujuan.

Muhaimin mengatakan, selama ini program transmigrasi telah terbukti mampu menerobos isolasi di berbagai daerah, mengubah lahan terlantar menjadi sumber pendapatan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi jutaan rakyat di seantero negeri.

“Program transmigrasi berhasil mengkreasi terbentuknya pusat-pusat produksi baru, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Bahkan, mampu mendukung pembentukan pusat-pusat pemerintahan baru, berupa pembentukan desa baru, kecamatan baru, kabupaten/kota baru di Indonesia,” kata Muhaimin. (A-78/das)

Sumber: pikiran-rakyat.com
Kamis, 09 Juni 2011 | 1 komentar

Infrastruktur di Daerah Masih Buruk

Rabu, 08 Juni 2011 | 08.03.00 | 0 komentar

JAKARTA– Pengelolaan infrastruktur dasar oleh pemerintah daerah masih buruk. Masalah ini menjadi kendala utama investasi lantaran dinilai sebagai faktor yang paling memberatkan oleh para pelaku usaha.

”Jika dilihat lebih detail, lampu penerangan dinilai paling buruk kualitasnya, diikuti air minum dan jalan darat. Yang patut diperhatikan pula adalah kesenjangan kualitas infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa maupun antara daerah induk dan daerah pemekaran serta penurunan kualitas infrastruktur dari waktu ke waktu di sejumlah daerah,” ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) P Agung Pambudhi dalam acara KPPOD Award di Jakarta kemarin.

KPPOD, kemarin, memaparkan hasil survei Tata Kelola Ekonomi Daerah 2011 terhadap 245 kabupaten/kota di 19 provinsi dengan responden 12.391 pemilik usaha atau manajer. Survei bertujuan mengukur ki-nerja pemerintah daerah (pemda) dalam tata kelola ekonomi daerah serta memetakan masalah riil yang dihadapi dunia usaha.

Ada sembilan indikator yang diukur, yakni akses lahan, perizinan usaha, interaksi pemdapelaku usaha, biaya transaksi, program pengembangan usaha, infrastruktur, keamanan dan resolusi konflik, integritas dan kapasitas kepala daerah, serta perda. Dari hasil survei KPPOD dan The Asia Foundation ini,diketahui faktor pengaruh utama bagi kualitas tata kelola sekaligus menjadi masalah paling berat bagi pelaku usaha adalah pengelolaan infrastruktur dasar.

Masalah lain adalah akses lahan, ongkos berbisnis bagi usaha kecil menengah, serta daerahpemekaranberadapada peringkat rendah tata kelola ekonomi. ”Dalam hal infrastruktur ini menarik untuk dicatat bahwa infrastruktur yang dikelola BUMN maupun BUMD memberikan pelayanan yang jauh lebih baik daripada pelayanan yang langsung dilaksanakan pemda,” ujar Agung.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, masalah infrastruktur menjadi kendala utama otonomi daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi masalah besar, terutama di saat ketersediaan dana relatif kecil. Dia menuturkan, berdasarkan temuan The Asia Foundation, komposisi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membayar gaji aparatur di daerah meningkat dari sebelumnya 65% menjadi 95%.

Besarnya alokasi APBD untuk membayar gaji aparatur di daerah menyebabkan pembiayaan pelayanan publik mengecil. ”Ini menunjukkan gejala yang tidak sehat dan perlu diperbaiki,”kata Hatta. Ketua Dewan Pembina KPPODSofjan Wanandimengatakan, berbagai kendala yang ditemukan dalam survei KPPD akan menghambat investasi berpotensi masuk ke daerah.Padahal, dia berharap, aliran investasi akan membuat perekonomian daerah lebih merata.

Ekonom INDEF Ahmad Erani Yustika menilai, penyediaan layanan publik di daerah memang masalah paling vital.Seharusnya,kata dia, dengan keterbatasan dana APBD, pemda bisa mengalokasikan sisa anggaran untuk diprioritaskan dalam pembangunan layanan publik. ”Sifatnya harus ada pemicu yang bisa memancing pembangunan infrastruktur vital di daerah,”kata dia.

Kota Blitar Terbaik

Secara keseluruhan, dari hasil survei Tata Kelola Ekonomi Daerah 2011, diketahui, Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai yang terbaik dalam tata kelola ekonomi daerah. Kota Blitar menempati peringkat teratas untuk indeks keseluruhan tata kelola ekonomi daerah,mencapai 80,5.

Agung Pambudhi menuturkan, Kota Blitar memperoleh nilai subindeks tertinggi untuk infrastruktur. Adapun pada tiga subindeks lainnya, Kota Blitar juga menempati posisi tinggi, yakni peringkat keenam untuk interaksi pemda dengan dunia usaha,peringkat ke-12 untuk kapasitas dan integritas bupati/wali kota, dan peringkat ke-14 untuk perizinan.

”Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga menempatkan 10 daerah lainnya di posisi 20 besar indeks tata kelola ekonomi daerah secara keseluruhan, yaitu Kota Probolinggo, Kota Batu, Magetan, Probolinggo, Lamongan,Tulungagung, Blitar, Kota Kediri, Ngawi, dan Nganjuk,”ujarnya.

Sebaliknya, 20 peringkat terbawah indeks tata kelola ekonomi daerah ditempati oleh kabupaten/kota di luar Jawa, terutama Indonesia timur. Kabupaten Waropen, Papua, dinilai oleh pelaku usaha sebagai daerah yang memiliki kualitas tata kelola ekonomi terendah. rini harumi w/bernadette lilia nova

Sumber: seputar-indonesia.com
Rabu, 08 Juni 2011 | 0 komentar

Musrenbang Sejahterakan Masyarakat

Selasa, 15 Maret 2011 | 18.48.00 | 0 komentar

Prinsip dari adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ini adalah mendapatkan usulan dan masukan dari bawah, sehingga hasil-hasil Musrenbang ini harus dapat dijadikan landasan untuk membangun Kabupaten Tulungagung guna menyejahterakan masyarakat.

Demikian antara lain sambuatan Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono MM, di Gedung Balai Rakyat Tulungagung, Selasa, 15/3/2011, ketika membuka acara Musrenbang Kabupaten Tulungagung tahun 2011.

Mengingat pentingnya Musrenbang, Bupati berhadap agar Musrenbang Kabupaten Tulungagung tahun 2011, dapat berjalan lancar serta menghasilkan perencanaan yang benar-benar signifikan, sehingga di tahun 2012, hasilnya dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung Ir. Soebardjo selaku Ketua Panitia Musrenbang antara lain melaporkan bahwa Musrenbang yang berlangsung sehari ini diikuti 250 orang peserta, berasalkan dari Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, LSM dan dari Pelaku Dunia Usaha.

Dilaporkan pula, Musrenbang Kabupaten Tulungagung tahun 2011 yang juga dihadiri dari Bakorwil Madiun, DPRD Tulungagung, dan Tim Penggerak PKK Tulungagung ini, dimaksudkan untuk menyusun perencanaan Pembangunan agar hasil yang dicapai dapat terjaminnya program kegiatan yang menuju prakarsa dan swadaya masyarakat, Sehingga dalam Musrenbang diisi pula dengan diskusi tentang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana. (Humas/Her) (sumber: tulungagung
Selasa, 15 Maret 2011 | 0 komentar

Maret Mulai Perbaikan Jalan Nasional di Jatim

Selasa, 08 Februari 2011 | 02.57.00 | 0 komentar

Perbaikan jalan nasional di Jawa Timur dan pembangunan jalan akan dimulai Maret 201. Jalan nasional sepanjang 2027,4 km yang diperbaiki dengan total biaya yang disediakan sekitar Rp 1,6 trilyun dari APBN 2011.

GENTUR PRIHANTONO Kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Jawa Timur pada Suara Surabaya, Senin (07/02), mengatakan, sekarang ini proyek perbaikan dan pembangunan jalan masih dalam proses tender semua sehingga diperkirakan pengerjaan baru bisa dimulai bulan depan.

GENTUR menjelaskan salama 2011 ini dilakukan pemeliharaan rutin, penanganan sedang dan penanganan berat. Usai tender, jalan nasional yang akan dikerjakan diantaranya, Kertosono-Nganjuk-Kediri-Tulungagung, Bypas Pandaan-Turen-Kepanjen-Blitar, Maospati-Ngawi dan Trenggalek-Tulungagung-Pacitan.

Sementara ini, Dinas PU Bina Marga Pemprov Jawa Timur hanya bisa melakukan tambal sulam saja di titik-titik jalan yang lubang atau rusak. Untuk jalan provinsi di Surabaya yang menjadi tanggungjawabnya, sebut GENTUR, Jalan Wiyung yang sebagian ditingkatkan dengan menutup sungai.

“Sekarang statusnya masih jalan kota. Ke depan, strategisnya jalan Pemprov karena kawasan penduduk. Jalan Wonokromo sampai Kedurus wewenang Pemprov Jawa Timur. Untuk Jalan Tugu Pahlawan yang dikeluhkan pendengar Suara Surabaya karena bergelombang tanggungjawab Pemkot Surabaya,“paparnya.

GENTUR menambahkan Jalan Lamongan Kota yang menjadi tanggungjawab Pemprov Jawa Timur penanganannya multiyears dan saat ini belum selesai. Pertimbangannya, badan jalan harus dibongkar dan diperbaiki lebih dulu karena infiltrasi dari tambak-tambak.

“Jalan Lamongan Kota ini hingga ke Sukodadi menuju ke Babat. Pengguna jalan harus waspada meski jalannya sudah bagus,”pungkas GENTUR. (tin)

Sumber: suarasurabaya.net
Selasa, 08 Februari 2011 | 0 komentar

Iklan

Terkini

Pendidikan