Jelang Diklat Terakreditasi, Guru Dimbau Persiapkan Diri

Surabaya - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) mengimbau kepada guru yang sudah lolos sertifikasi untuk mengikuti program diklat terakreditasi. Pasalnya, pemerintah akan melakukan evaluasi dua tahunan kepada seluruh guru yang telah menerima tunjangan profesi pendidik (TPP) pada 2012 dan 2014. Penerima TPP adalah guru yang ikut diklat terakreditasi dan lolos evaluasi.

Kepala Dindik Jatim, Dr Harun MM, menyebut jika guru tidak lolos dalam proses evaluasi maka TPP bakal dicabut. "Untuk itu, kami menganjurkan kepada setiap guru untuk segera mengikuti program diklat terakreditasi," ujar Harun, Senin (21/3).

Dalam proses evaluasi tersebut akan dilakukan sebuah tim yang diketuai kepala dindik kabupaten/kota. Kepala dindik membentuk tim penilai angka kredit, karya tulis ilmiah, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Unsur evaluasi dilakukan pada 90 persen bobot penilaian berasal dari pengembangan diri dan kompetensi individu.

Khusus bobot 90 persen, antara lain penyusunan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, penulisan karya tulis ilmiah, pengembangan media belajar, ditambah proses pembelajaran aktif inovatif kreatif dan menyenangkan. "Sisanya sebesar 10 persen adalah unsur penunjang," terang Harun.

Menurut dia, memang saat ini masih belum ada kewajiban guru untuk mengikuti diklat terakreditasi. Namun, jika tidak dilakukan mulai sekarang dipastikan mereka semua akan kesulitan lolos nantinya dalam evaluasi itu. Harun menyarankan, kepala sekolah wajib mendorong guru di instansinya supaya tidak mengabaikan pelaksanaan diklat terakreditasi.

"Peranan kepala sekolah terhadap guru untuk mengikuti program diklat sangat menentukan. Jika perlu sekolah menyediakan dana bagi guru yang ikut diklat," kata Harun.

Terpisah, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim, Salamun, menilai acuan diselenggarakannya program diklat terakreditasi sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan, katanya, dimulai di masing-masing sekolah. "Program ini dapat dikatakan termasuk revolusi pendidikan," jelasnya.

Dalam penilaian itu, lanjut Salamun, guru harus memiliki tiga kredit poin atau senilai dengan 240 jam pengabdian mengajar. Salamun mengatakan, persiapan guru harus dimulai sejak sekarang agar saat evaluasi mampu memenuhi berbagai persyaratan.

Salamun menyesalkan masih adanya guru yang memiliki apa yang dinamakannya mindset blocked. Maksudnya, para guru itu merasa dirinya sudah layak dan tidak perlu belajar untuk berubah. "Kalau sekarang dia (guru) tak melakukan peningkatan kompetensi, maka pada 2012 atau 2014, bisa rontok dan tidak dapat TPP," cetusnya.

Hingga kini, sudah enam dindik kabupaten/kota di Jatim yang sudah mendaftarkan para gurunya untuk mengikuti pelatihan di LPMP. Yakni, Kabupaten Gresik, Jember, Nganjuk, Sidarjo, Tulungagung, dan Kota Malang. [Sumber: Republika OnLine]

Read More

Senin, 21 Maret 2011 | 0 komentar

Jatim Belum Miliki Sistem Peringatan Tsunami

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini belum memiliki sistem peringatan dini tsunami. Padahal, provinsi itu termasuk kategori wilayah rawan bencana tsunami.

"Tak satu pun 'tsunami alert systems' yang terpasang di pesisir selatan Jatim," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Siswanto, di Surabaya, Senin (14/3).

Siswanto menyatakan pihak yang berwenang memasang peralatan tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun,alat tersebut sampai saat ini belum terpasang.

Pada 1994, tsunami memporak-porandakan kawasan pesisir selatan Jatim, seperti Banyuwangi, Jember, Malang, Tulungagung, dan Pacitan. Berdasarkan pengalaman tersebut, kata Siswanto, seharusnya alat peringatan dini tsunami terpasang di daerah-daerah rawan tsunami. "Untuk itu, kami berharap alat tersebut segera terpasang di daerah kami yang dianggap rawan bencana, baik gempa maupun tsunami," kata mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim itu.

Siswanto mengaku sudah berkoordinasi dengan BMKG Jatim untuk mengantisipasi tsunami dan bekerja sama dengan BPBD di kabupaten/kota. "Memang masih ada beberapa kabupaten rawan bencana yang tidak punya BPBD, seperti Jember. Padahal, daerah itu rawan bencana," katanya.

Kepala BMKG Banyuwangi, Arif Triyono, mengakui bahwa hingga kini di Jatim belum terpasang alat pendeteksi dini tsunami. Beberapa provinsi lainnya seperti Bali, Sumatera Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam sudah memiliki alat tersebut. "Bali mungkin pertimbangannya karena provinsi itu terdapat banyak objek wisata pantai sehingga perlu dipasang alat peringatan tsunami," katanya.

Selain Jatim, provinsi yang belum memiliki alat tersebut adalah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Pemasangan peralatan itu harus melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain itu, pemasangan juga dibutuhkan dana yang cukup besar," kata Arif. (Sumber: REPUBLIKA)

Read More

Senin, 14 Maret 2011 | 0 komentar

MUI Imbau Ahmadiyah Tulungagung Hentikan Aktivitas

TULUNGAGUNG - Majelis Ulama Indonesia Tulungagung mengimbau kepada seluruh penganut Ahmadiyah di kabupaten setempat supaya menghentikan segala aktivitas keagamaan di daerahnya. Karena, hal tersebut bisa memicu konflik horizontal.

"Kepada jamaah yang dinilai sebagai kelompok Ahmadiyah, kami sarankan agar segera membaur dengan umat Islam secara luas. Kembalilah ke jalan Islam yang sebenarnya," imbau Ketua MUI Tulungagung, KH Agus Hadi Muhammad Mahfudz, Kamis (10/3).

Fatwa tersebut disampaikan tokoh agama Islam Tulungagung yang akrab dipanggil Gus Hadi ini setelah pihaknya (MUI) melakukan rapat koordinasi dengan seluruh unsur muspida setempat. Hal tersebut menindaklanjuti keputusan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, yang melarang segala aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur.

Tidak hanya melarang Ahmadiyah melakukan syiar keagamaan, MUI bahkan juga mengimbau kepada para penganut ajaran Mirza Ghulam Ahmad di Tulungagung untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Mereka harus segera bertobat kembali ke Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun ANTARA, saat ini ada enam pengikut Ahmadiyah di "Kota Marmer". Mereka terdiri dari dua keluarga (KK) yang bermukim di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel. Mereka mengenal Ahmadiyah dari salah satu anggota keluarga yang pernah bersekolah ke luar negeri.

Namun, sejak masuk pada 1997, Ahmadiyah di Gempolan, Tulungagung, ini nyaris tak berkembang. Besarnya resistensi dari kalangan Nahdliyin membuat kegiatan keagamaan mereka selama ini cenderung tertutup dan tidak pernah berani melakukan syiar terbuka.

Sikap pasif tersebut membuat penganut ajaran Ahmadiyah di Tulungagung nyaris tidak pernah mendapat tekanan dari warga sekitar. Namun, pria yang akrab dipanggil dengan sebutan Gus Hadi ini tetap mengimbau kepada semua pengikut agama, khususnya umat Islam, untuk menahan diri dari tindakan anarkis.

Sumber: republika.co.id

Read More

Jumat, 11 Maret 2011 | 0 komentar