Tulungagung Belum Miliki Alat Pendeteksi Tsunami

Tulungagung - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung, Jawa Timur Agus Purwanto, Senin, mengemukakan bahwa Tulungagung hingga kini belum memiliki alat pendeteksi tsunami meski memiliki kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

"Kami belum bisa menyediakan piranti pendeteksi tsunami karena memang anggaran untuk itu belum ada. Rencana anggaran tahun depan akan kami ajukan," ujarnya.

Meski begitu Agus tidak bisa memastikan pengadaan alat deteksi tsunami tersebut kapan terealisasi.

Sebab, BPBD Tulungagung saat ini lebih memprioritaskan penguatan organisasi serta penyediaan sejumlah prasarana dan sarana mitigasi bencana berskala kecil, seperti alat komunikasi, pelampung, perahu karet, serta perlengkapan kantor di sekretariat BPBD.

"Kami belum mengetahui secara pasti kebutuhan anggaran untuk pengadaan alat tersebut. Jika memang terjangkau, seharusnya rancangan anggaran yang akan kami ajukan bisa disetujui, tapi sebaliknya, mungkin akan diupayakan dengan meminta bantuan dari pusat," katanya menjelaskan.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Suwito yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ia yang juga terlibat dalam keanggotaan BPBD mengisyarakatkan bahwa pengadaan alat pendeteksi tsunami belum masuk skala prioritas dengan alasan keterbatasan anggaran daerah.

"Tidak mungkin kami merekomendasikan pembelian piranti itu jika harganya mencapai miliaran atau bahkan puluhan miliar rupiah. Tapi kalau memang terjangkau secara anggaran, DPRD tentu juga tidak akan mempersulit rencana itu," jawabnya

Kendati begitu, ketiadaan sarana mitigasi bencana tersebut disesalkan sejumlah pihak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan pesisir selatan Tulungagung. Sebab, daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Trenggalek dan Blitar tersebut memiliki empat kawasan pesisir yang menjadi konsentrasi pemukiman nelayan yakni Pantai Popoh, Sidem, Sine, serta Dlodo.

Selain itu, tiga daerah pesisir di sekitarnya yakni Kabupaten Pacitan, Trenggalek serta Blitar, semuanya telah memiliki alat deteksi tsunami meski dengan jumlah terbatas.

"Ini memang sangat ironis mengingat potensi maupun risiko bencana tsunami di kawasan pesisir selatan Tulungagung sangat tinggi karena posisinya yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia," ujar Regional Officer Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Tulungagung, M Fatah. (Destyan)

Sumber: antarajatim.com | 14 Nov 2011

Read More

Senin, 14 November 2011 | 0 komentar

Jatim Belum Miliki Sistem Peringatan Tsunami

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini belum memiliki sistem peringatan dini tsunami. Padahal, provinsi itu termasuk kategori wilayah rawan bencana tsunami.

"Tak satu pun 'tsunami alert systems' yang terpasang di pesisir selatan Jatim," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Siswanto, di Surabaya, Senin (14/3).

Siswanto menyatakan pihak yang berwenang memasang peralatan tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun,alat tersebut sampai saat ini belum terpasang.

Pada 1994, tsunami memporak-porandakan kawasan pesisir selatan Jatim, seperti Banyuwangi, Jember, Malang, Tulungagung, dan Pacitan. Berdasarkan pengalaman tersebut, kata Siswanto, seharusnya alat peringatan dini tsunami terpasang di daerah-daerah rawan tsunami. "Untuk itu, kami berharap alat tersebut segera terpasang di daerah kami yang dianggap rawan bencana, baik gempa maupun tsunami," kata mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim itu.

Siswanto mengaku sudah berkoordinasi dengan BMKG Jatim untuk mengantisipasi tsunami dan bekerja sama dengan BPBD di kabupaten/kota. "Memang masih ada beberapa kabupaten rawan bencana yang tidak punya BPBD, seperti Jember. Padahal, daerah itu rawan bencana," katanya.

Kepala BMKG Banyuwangi, Arif Triyono, mengakui bahwa hingga kini di Jatim belum terpasang alat pendeteksi dini tsunami. Beberapa provinsi lainnya seperti Bali, Sumatera Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam sudah memiliki alat tersebut. "Bali mungkin pertimbangannya karena provinsi itu terdapat banyak objek wisata pantai sehingga perlu dipasang alat peringatan tsunami," katanya.

Selain Jatim, provinsi yang belum memiliki alat tersebut adalah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Pemasangan peralatan itu harus melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain itu, pemasangan juga dibutuhkan dana yang cukup besar," kata Arif. (Sumber: REPUBLIKA)

Read More

Senin, 14 Maret 2011 | 0 komentar