Seputar Tulungagung™  ~   Berita Tulungagung Hari Ini 
Tampilkan postingan dengan label Desa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Desa. Tampilkan semua postingan

75 Desa di Tulungagung Endemik Demam Berdarah

Jumat, 15 Januari 2016 | 18.37.00 | 1 komentar

Tulungagung - Sebanyak 75 dari total 271 desa/kelurahan se-Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, diidentifikasi sebagai kawasan endemik demam berdarah, mengacu selalu ditemukannya kasus DB di daerah yang sama selama tiga tahun berturut-turut.

"Satu lingkungan dinyatakan sebagai kawasan endemik (wabah penyakit tertentu) jika dalam kurun tiga tahun berturut ditemukan kasus serupa. Data kasus DB ini yang selalu kami temukan di 75 desa di Tulungagung sejak 2013-2015," kata Kasi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Tulungagung, Didik Eka di Tulungagung, Jumat.

Ia tidak merinci satu per satu desa mana saja yang menjadi langganan wabah DB.

Didik hanya mengisyaratkan kawasan endemik DB tersebar di semua kecamatan di Tulungagung yang berjumlah 19 wilayah administratif.

Wabah DB terutama menonjol di area pemukiman yang banyak terdapat genangan air, seperti Tulungagung, Gondang, Kalidawir, Bandung, Campurdarat, Ngunut, Rejotangan, Ngantru serta Karangrejo.

"Daerah dataran dan area yang banyak terdapat tempat genangan air biasanya berisiko tinggi menjadi kawasan endemik DB," kata Kabid P2PL Dinkes Tulungagung Triswati Sasmito menjelaskan.

Mengantisipasi ledakan kasus DB sebagaimana tahun lalu (2015), baik Didik maupun Triswati mengisyaratkan dinkes aktif mengampanyekan gerakan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk, jauh hari sebelum musim hujan tiba.

Masalahnya, kata Didik, membangun kesadaran yang bersifat preventif atau pencegahan memanglah tidak mudah.

"Sosialisasi terus kami lakukan. Selain PSN, saat ini dinkes bersama jajaran puskesmas juga aktif melakukan tindakan pengasapan untuk memberantas nyamuk aedes aegypti, nyamuk pembawa virus demam berdarah itu," ujarnya.

Selain 75 desa yang diidentifikasi sebagai kawasan endemik DB, dinkes sebenarnya juga mencatat sebanyak 136 desa/kelurahan lain yang sempat ditemukan kasus demam berdarah pada kurun 2014/2015.

Namun karena temuan bersifat sporadis dan tidak konsisten selama tiga tahun terakhir, desa/kelurahan itu tidak masuk daftar identifikasi kawasan endemik yang mendapat perhatian lebih dari dinas kesehatan.

"Hanya 60 desa/kelurahan yang dinyatakan `bersih` dari wabah DB selama kurun tiga tahun terakhir," ujarnya.

Selama periode 2015, lanjut Didik, ledakan kasus DB di Tulungagung tergolong besar.

Berdasar data masuk yang direkap dinas kesehatan dari 19 puskesmas, rumah sakit/klinik swasta dan RSUD dr Iskak, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2015 tercatat jumlah DB mencapai 929 kasus, beberapa di antaranya meninggal.

"Ledakan kasus tahun lalu terkait dengan siklus lima tahunan dimana pada 2005 kasus DB tinggi. Sempat turun pada periode 2006-2009, terjadi ledakan lagi pada 2010 dan tahun lalu terulang lagi dengan volume cukup fantastis," kata Didik. (antarajatim.com)
Jumat, 15 Januari 2016 | 1 komentar

Warga Dua Desa di Tulungagung Tuntut Keadilan Pilkades

Kamis, 13 Juni 2013 | 01.09.00 | 0 komentar

Tulungagung: Ratusan warga Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol, dan Desa Jengglongharjo Kecamatan Tanggungunung, Tulungagung, Jawa Timur, yang bergabung dalam masyarakat Peduli Pilkades berunjuk rasa ke Gedung DPRD Tulungagung, Senin (10/6).

Massa menuntut anggota dewan agar menekan Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Wonorejo yang dinilai telah cacat hukum agar diulang. Dalam aksinya, massa membawa puluhan poster berisi tuntutan dan hujatan terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak pro-aktif dengan kondisi di lapangan.

Setelah puas berorasi, perwakilan pengunjuk rasa diperbolehkan masuk ke Gedung DPRD dan bertemu anggota dewan. Namun, dialog dengan wakil rakyat berjalan buntu. Pasalnya, komisi yang membidangi masalah tersebut sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

Setelah mendapatkan penjelasan dari anggota DPRD, akhirnya masa membubarkan diri dengan tertib. Mereka mengancam akan melakukan aksi serupa dengan massa lebih banyak lagi apabila tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.

Di lain tempat, Kepala Bagian Pemerintahan Tulungagung Wahyu Setya Praptono menyatakan mekanisme Pilkades di Desa Wonorejo dan desa lain sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga hasilnya tidak dapat diulang kembali.


Sumber: Metrotvnews.com | Selasa, 11 Juni 2013
Kamis, 13 Juni 2013 | 0 komentar

Pemkab Tulungagung Akan Tarik Pajak Semua Warkop Berkaraoke

Jumat, 10 Mei 2013 | 01.08.00 | 0 komentar

TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung berniat menarik pajak terhadap semua pengusaha warung kopi yang ada fasilitas karaokenya.

Selama ini, warkop berkaraoke yang ditarik pajak hanya di wilayah kota. Tidak lama lagi, semua warkop berkaraoke akan ditarik pajak 10 persen, sebagaimana berlaku bagi pajak restoran.

"Ini kami berlakukan karena target pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran naik menjadi Rp 2,25 miliar per tahun," kata Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Pemkab Tulungagung, kepada Surya.co.id, Kamis (9/5/2013).

Menurut dia, guna memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak itu, pihaknya sudah bekerjasama dengan instansi terkait. Mulai dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan semua kecamatan hingga desa.

Sugiono mengakui, selama ini penarikan pajak belum maksimal karena keterbatasan anggota timnya.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sugiono. Tahun ini target PAD dinaikkan untuk mencapai target itu dispenda mengoptimalkan, antara lain, menarik pajak kepada warung kopi yang ada karaokenya. Selama ini, Dispenda hanya menarik pajak warkop karaoke yang di kawasan kota. Sedangkan di desa belum.

Warkop karaoke yang kena pajak, berpendapatan kotor Rp 150.000 per hari. Pajak khusus restoran 10 persen. Target 3,25 miliar per tahun dari sektor restoran.

Selama ini belum dilakukan karena keterbatasan anggota, ke depan kerjasama dengan satpol PP serta Dinas Pariwisata, BPPT Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan pihak desa.

Sumber: SURYA | Kamis, 9 Mei 2013
Jumat, 10 Mei 2013 | 0 komentar

Iklan

Terkini

Pendidikan