Juragan Warkop Kaget Dipajaki 10 Persen

TULUNGAGUNG - Rencana Pemkab Tulungagung memajaki warung kopi berkaraoke dikeluhkan sejumlah juragan warkop. Gunawan, juragan warkop Banyu Biru di Boyolangu, misalnya, mengaku kaget ada rencana tersebut.

"Wah, itu pasti berat bagi saya. Terlalu besar kalau pajak sampai 10 persen," ujar Gunawan menjawab Surya.co.id, Kamis (9/5/2013).

Ia membayangkan, pajak yang menurutnya tinggi itu tentu akan memengaruhi harga barang dan jasa di warkopnya. "Kalau dinaikkan, konsumen tentu juga akan keberatan dan dampaknya warkop saya juga sepi," keluhnya.

Padahal, katanya, selama ini pelanggan warkopnya juga fluktuatif, kadang banyak tetapi kadang juga sepi. Kendati demikian, dia mengakui pendapatan di warkopnya mencapai Rp 150.000 per hari sehingga masuk kategori warkop yang akan dipajaki pemerintah.

Gunawan juga merasa belum pernah menerima sosialisasi ihwal penarikan pajak tersebut. Ia mengakui, sekitar 2 bulan lalu ada petugas dari Dinas Pendapatan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Satpol PP, dan pihak kecamatan ke warkopnya. "Tapi saat itu tidak ada pemberitahuan soal rencana penarikan pajak," ungkapnya.

Sumber: SURYA | Kamis, 9 Mei 2013

Read More

Jumat, 10 Mei 2013 | 0 komentar

Pemkab Tulungagung Akan Tarik Pajak Semua Warkop Berkaraoke

TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung berniat menarik pajak terhadap semua pengusaha warung kopi yang ada fasilitas karaokenya.

Selama ini, warkop berkaraoke yang ditarik pajak hanya di wilayah kota. Tidak lama lagi, semua warkop berkaraoke akan ditarik pajak 10 persen, sebagaimana berlaku bagi pajak restoran.

"Ini kami berlakukan karena target pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran naik menjadi Rp 2,25 miliar per tahun," kata Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Pemkab Tulungagung, kepada Surya.co.id, Kamis (9/5/2013).

Menurut dia, guna memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak itu, pihaknya sudah bekerjasama dengan instansi terkait. Mulai dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan semua kecamatan hingga desa.

Sugiono mengakui, selama ini penarikan pajak belum maksimal karena keterbatasan anggota timnya.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sugiono. Tahun ini target PAD dinaikkan untuk mencapai target itu dispenda mengoptimalkan, antara lain, menarik pajak kepada warung kopi yang ada karaokenya. Selama ini, Dispenda hanya menarik pajak warkop karaoke yang di kawasan kota. Sedangkan di desa belum.

Warkop karaoke yang kena pajak, berpendapatan kotor Rp 150.000 per hari. Pajak khusus restoran 10 persen. Target 3,25 miliar per tahun dari sektor restoran.

Selama ini belum dilakukan karena keterbatasan anggota, ke depan kerjasama dengan satpol PP serta Dinas Pariwisata, BPPT Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan pihak desa.

Sumber: SURYA | Kamis, 9 Mei 2013

Read More

| 0 komentar