Seputar Tulungagung™  ~   Berita Tulungagung Hari Ini 
Tampilkan postingan dengan label Zona Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Zona Berita. Tampilkan semua postingan

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Pembocor Soal

Jumat, 30 Juli 2010 | 00.17.00 | 0 komentar

Tulungagung - Sampai saat ini, Satreskrim Polres Tulungagung, masih belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan kebocoran soal tes ujian perangkat desa di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu. Polisi baru melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dalam kasus tersebut.

Kasatreskrim Polres Tulungagung, AKP Mustofa SIP, Kamis (29/7/2010) mengungkapkan, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan pengusutan terhadap para saksi. “Yang telah kami periksa untuk sementara yang hilir dulu. Artinya, yang diperiksa di antaranya peserta tes perangkat desa,” ujarnya.

Rencananya, lanjut AKP Mustofa, pihaknya akan memeriksa pula pegawai Bagian Pemerintah Pemkab Tulungagung dalam kasus tersebut. “Kalau sudah bagian hilir diperiksa, tentu kami akan lanjutkan pemeriksaan di bagian hulunya. Yakni Bagian Pemerintahan Pemkab,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Tulungagung, Drs J Bagoes Kuncoro, juga mengaku sedang melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan kebocoran soal tes ujian di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, termasuk di Bagian Pemerintahan Pemkab. “Siapapun yang membocorkan soal harus ditindak. Tak terkecuali kalau ada staf di Bagian Pemerintahan,” tandasnya.

Bahkan kalau dirinya terbukti membocorkan, dia siap untuk dicopot dari jabatannya dan mempersilakan Polisi untuk mempidanakannya. Namun, lanjut Bagus, dari proses pengusutan belum ditemukan adanya staf di Bagian Pemerintahan Pemkab yang terbukti melakukan tindakan tidak terpuji itu. “Kami sudah rapatkan masalah adanya kebocoran soal ini, tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pembocor,” katanya.

Dugaan kebocoran soal ujian Perangkat Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu terjadi setelah ada salah satu dari 40-an lebih peserta ujian yang mendapat nilai tinggi di atas rata-rata. Kabar santer yang beredar peserta bernilai tinggi tersebut mendapat soal bocoran setelah membayar Rp 7 juta sampai Rp 10 juta.

Drs J Bagoes, memaparkan pembuktian adanya orang yang memperjual-belikan soal ujian Perangkat Desa relatif sulit. Apalagi saat ini juga sudah terendus adanya praktik perjokian di dalam ujian Perangkat Desa. “Jadi tidak di ujian masuk perguruan tinggi negeri saja yang ada jokinya, di ujian perangkat desa juga ada dugaan perjokian,” ujarnya. (afa/isp)

Sumber: zonaberita




Jumat, 30 Juli 2010 | 0 komentar

Sejumlah PNS di Tulungagung Dipecat Akibat Utang

Senin, 26 Juli 2010 | 15.59.00 | 0 komentar

Tulungagung - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tulungagung, diberhentikan secara tidak terhormat. Pasalnya, mereka terlilit kasus utang piutang.

Kasus utang piutang, berakibat melayangnya status sebagai PNS, banyak terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Inspektorat Pemkab setempat mencatat dari 8 kasus pemberhentian tidak hormat PNS dalam kurun waktu tahun 2008 sampai Juni 2010, didominasi kasus utang-piutang. Pemicunya PNS yang terbelit utang tidak dapat membayar uatang, mereka pun jadi sering bolos kerja.

“Akibat kasus utang piutang, kemudian membolos sampai 6 bulan, dan ini sudah melebihi batas yang ditentukan maka kemudian diberhentikan tidak hormat,” ujar Kepala Inspektorat Pemkab Tulungagung, HS Hery Setiawan SH MSi, Senin (26/7/2010).

Mantan Kepala Bakesbanglinmas Pemkab Tulungagung, menolak merinci siapa saja PNS yang telah diberhentikan secara tidak hormat itu. “Yang jelas kebanyakan PNS yang diberhentikan tidak hormat karena kasus belitan utang dan mereka kebanyakan sebagai bendahara di lingkup SKPD-nya,” paparnya.

Sesuai data Inspektorat Pemkab Tulungagung, disebutkan pada 2008, terdapat 1 orang PNS yang diberhentikan secara tidak hormat. Tahun 2009 meningkat menjadi 6 orang PNS yang dipecat secara tidak hormat. Sementara tahun 2010 sampai bulan Juni, sudah 1 orang PNS yang diberhentikan secara tidak hormat.

Masih dari data Inspektorat Pemkab Tulungagung, tercatat PNS lingkup Pemkab setempat yang mendapat hukuman displin berat paling banyak terjadi pada 2009 lalu. Seperti bentuk hukuman pembebasan jabatan yang berjumlah 13 orang PNS, penurunan pangkat setingkat lebih rendah (1 orang PNS) dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (1 orang PNS).

Sedang untuk hukuman disiplin ringan pada tahun 2010 per Juni, tercatat diberikan pada 5 orang PNS. Empat orang di antaranya mendapat hukuman penundaan kenaikan gaji berkala paling lama setahun dan seorang lagi di hukum penundaan kenaikan pangkat paling lama setahun. (afa/isp)

Sumber : zonaberita.com
Senin, 26 Juli 2010 | 0 komentar

Iklan

Terkini

Pendidikan