Seputar Tulungagung™  ~   Berita Tulungagung Hari Ini 
Tampilkan postingan dengan label Kepala Sekolah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kepala Sekolah. Tampilkan semua postingan

Siswa SMA Tulungagung Tuntut Kepala Sekolah Mundur

Senin, 06 Januari 2014 | 19.13.00 | 1 komentar

Tulungagung - Sekitar seribu siswa SMA Negeri 1 Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, melakukan aksi mogok belajar menuntut kepala sekolah dan jajarannya mundur dari jabatan mereka karena dinilai tidak transparan dalam mengelola bantuan operasional sekolah (BOS), Senin.

Aksi mogok belajar tersebut sebagai bentuk mosi tidak percaya kalangan dewan guru dan siswa terhadap kinerja Kepala Sekolah Purwanto Al-Setya, Wakasek Anik Sulistyani, bendahara Ika Yuliatin serta bendahara rutin Dian Widiarti.

Keempat pejabat struktural sekolah ini dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS.

Siswa dalam orasi yang dilakukan di halaman sekolah mengecam kebijakan kepala sekolah yang akan menaikkan tarif SPP (sumbangan pembinaan pendidikan), dari sebelumnya Rp160 ribu per bulan menjadi Rp175 ribu per bulan.

"SPP di SMA kami tidak standar karena lebih tinggi dibanding sekolah sekolah yang lain. Bahkan infonya Januari ini akan dinaikkan lagi sehingga semakin memberatkan siswa dan orang tua siswa," kata Aisyah Trisna Windari, salah satu pengurus OSIS SMAN 1 Ngunut.

Koordinator aksi civitas akademika SMAN 1 Ngunut, Nico Prasetya menegaskan, aksi mogok akan terus mereka lakukan hingga seluruh tuntutan siswa dan dewan guru dipenuhi oleh kepala sekolah.

Para siswa yang sejak pagi memilih aksi duduk di halaman SMAN 1 Ngunut bahkan melakukan "penyitaan" mobil Toyota Yaris warna hitam milik kepala sekolah yang diparkir di sisi lapangan bola basket.

Menanggapi gejolak di sekolahnya, Kepala SMAN 1 Ngunut, Purwanto Al-Setya langsung menggelar rapat tertutup dengan seluruh anggota dewan guru setempat.

Namun rapat yang berlangsung kurang lebih sejam tersebut hanya mengabulkan sebagian tuntutan siswa dan guru.

Sejumlah pejabat struktural sekolah, seperti Wakasek Kesiswaan, Wakasek Humas, Bendahara Insidental dan Bendahara Rutin diputuskan diganti saat itu juga, sebagaimana keputusan rapat dewan guru.

Sementara jabatan kepala sekolah yang dipegang Purwanto maupun masalah tarif SPP yang dinilai memberatkan sama sekali tidak disinggung.

"Selama prosedural saya tidak masalah jika diminta untuk mundur," kata Purwanto dalam jumpa wartawan.

Penjelasan mengenai hasil rapat dewan guru kemudian diserahkan kepada salah satu guru senior, Mulyono dan Samsul Huda.

"Semua tuntutan siswa dipenuhi. Tadi dewan guru bersama kepala sekolah juga langsung melakukan pemilihan terbuka untuk mengisi posisi wakasek dan bendahara yang diminta diganti," kata Mulyono.

Terkait SPP, Samsul Huda berdalih tarif yang dipatok pihak sekolah masih lebih rendah dari ambang batas/ketentuan dinas pendidikan, yakni tidak boleh lebih dari Rp200 ribu per bulan.

Sumber: Antara | 06 Jan 2014
Senin, 06 Januari 2014 | 1 komentar

14 Kepala Sekolah Gugat Bupati Tulungagung

Minggu, 16 Juni 2013 | 01.30.00 | 0 komentar

TULUNGAGUNG- Sebanyak 14 kepala SMP dan SMA menggugat Bupati Tulungagung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Medaeng, Sidoarjo.

Mereka dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah menjadi guru biasa oleh Bupati Tulungagung semasa Heru Tjahjono. Kini, Bupati Tulungagung dijabat oleh Syahri Mulyo.

"Bupati yang sekarang tidak bersedia mengoreksi keputusan bupati sebelumnya," ujar Heru Mujiono, satu dari 14 kepala sekolah yang menggugat itu, kepada SURYA Online, Jumat (14/6/2013).

Heru, yang menolak dipotret, bersama 13 kepala sekolah lainnya menunjuk advokat Eddy Suwito dan rekan dari Kediri untuk menjadi kuasa hukumnya. "Menurut Pak Eddy, kemungkinan sidangnya pekan depan," katanya.

Heru Mujiono semula adalah Kepala SMP Negeri 2 Tulungagung tetapi dimutasi menjadi guru biasa di sekolah lain. "Sampai sekarang, saya masih di SMPN 2 karena di sekolah lain itu tidak ada jam mengajar untuk saya," terangnya.

Ia merinci, dari 14 penggugat itu, 8 orang adalah kepala SMP, 2 kepala SMA dan 4 orang sisanya dimutasi tetap sebagai kepala sekolah tetapi di lokasi lain.

Eddy ketika dikonfirmasi SURYA Online menyebutkan, obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan Bupati tentang Penugasan Guru PNS yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah, tertanggal 22 April 2013.

"Surat tersebut juga merupakan surat pengangkatan kepada 10 guru menjadi kepala sekolah," kata Eddy.

Eddy menilai, 10 guru tersebut belum memenuhi persyaratan dan bukan kepala sekolah yang disiapkan atau diusulkan. "Mereka juga tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga yang terakreditasi, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010," katanya.

Eddy menuntut majelis hakim PTUN memerintahkan Bupati Tulungagung agar mencabut Surat Keputusan tertanggal 22 April 2013 sebelum ada keputusan pokok perkara ini.

Terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Tulungagung, Santoso, menyatakan, pihaknya sudah mendengar ihwal gugatan tersebut tetapi belum menyiapkan kuasa hukum.

Santoso menyebutkan, masalah ini memang lebih baik diselesaikan melalui jalur hukum. "Lebih baik begitu, sehingga nanti putusan dari PTUN bisa dijadikan dasar bersama," ujarnya.

14 kepala sekolah penggugat bupati:
1. Heru Mujiono, Kepala SMPN 2
2. Mochtarom, Kepala SMPN 1 Boyolangu
3. Fifin Suwaji, Kepala SMPN 1 Kalidawir
4. Suharto, Kepala SMPN 2 Ngunut
5. Moh Suryadi, Kepala SMPN 1 Besuki
6. Mujiono, Kepala SMPN 1 Kauman
7. Suyatno, Kepala SMPN 6 Tulungagung
8. Hari Subagijo, Kepala SMPN 1 Sumbergempol
9. Eko Purnomo, Kepala SMPN 2 Sumbergempol
10. Yon Wedriono, Kepala SMPN 3 Tulungagung
11. Subandi, Kepala SMA Boyolangu
12. Rusmadi, Kepala SMA Rejotangan
13. Mujib, Kepala SMPN 1 Rejotangan
14. Tri Purnomo, Kepala SMPN 1 Campurdarat.

Sumber: SURYA Online | Jumat, 14 Juni 2013
Minggu, 16 Juni 2013 | 0 komentar

Ratusan Guru Duga Jabatan Kepsek di Tulungagung Dijualbelikan

Selasa, 30 April 2013 | 16.09.00 | 0 komentar

Tulungagung: Persatuan Guru RI (PGRI) berunjuk rasa di depan kantor DPRD Tulungagung, Jawa Timur. Mereka menuntut transparansi pengangkatan kepala sekolah (kepsek) di kabupaten tersebut.

Ratusan guru yang bergabung dalam organisasi itu membentangkan spanduk dan poster di depan kantor DPRD. Mereka menduga pejabat Dinas Pendidikan Tulungagung menyelewengkan wewenang pengangkatan kepsek. Mereka menduga jabatan itu dijualbelikan.

Para guru pun menuntut pencopotan kepala dinas pendidikan setempat. Pasalnya, menurut mereka, kepala dinas arogan mengambil kebijakan. Mereka pun mendesak pemberian uang tunjangan profesi guru.

Tak berapa lama kemudian, anggota DRPD Tulungagung menerima para pengunjuk rasa. Setelah menyampaikan aspirasi, para guru pun bubar. Namun mereka mengancam akan kembali beraksi bila pemerintah tak memenuhi tuntutan para guru.

Sumber: Metrotvnews.com | Selasa, 30 April 2013
Selasa, 30 April 2013 | 0 komentar

Iklan

Terkini

Pendidikan