Pemkab Tulungagung Abaikan Tawaran Investasi Sistem "BOT"

Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengabaikan tawaran investor untuk membangun pasar modern berskala besar (supermarker/hypermarket) dengan sistem BOT (bulid, operate, and transfer) atau pinjam pakai aset lahan daerah, karena yakin bakal terganjal di tingkat DPRD. Read More

"Sistem BOT sulit dilakukan, karena implementasinya memerlukan persetujuan dewan," kata Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo di Tulungagung, Sabtu.

Ia tidak secara lugas menyatakan penolakan tawaran kerjasama investasi dari pihak pengusaha nasional melalui skema BOT tersebut.

Syahri hanya menyatakan bahwa prosedur pelepasan aset daerah untuk dikerjasamakan dengan sistem BOT memerlukan proses panjang dan berbelit, terutama untuk mendapat persetujuan DPRD melalui penetapan peraturan daerah (perda).

Kendati mengakui tawaran kerjasama investasi pasar modern dengan sistem BOT cukup menguntungkan karena daerah berhak atas aset bangunan setelah masa pinjam pakai lahan berdurasi 25 tahun habis, ia mengisyaratkan wacana itu rentan penolakan dari kalangan dewan.

Terlebih, isu politik terkait liberalisasi pembangunan daerah potensial menggelinding liar menjelang pilkada serentak yang diikuti Kabupaten Tulungagung pada 2018 mendatang.

"Saya belum berfikir untuk mengajukan wacana tersebut ke dewan," ujarnya.

Syahri menegaskan, pada dasarnya kebijakan ekonomi yang dia anut dalam membangun Kabupaten Tulungagung memberi "ruang terbuka" bagi masuknya arus investasi nasional maupun asing untuk masuk ke daerah, termasuk di sektor "ritel" atau pasar modern.

Komitmen itu diwujudkan Syahri dengan mempermudah seluruh proses perizinan yang diperlukan/dibutuhkan, hingga berdirinya pasar modern tersebut.

"Silahkan jika swasta ingin masuk ke Tulungagung dan membangun pasar modern besar sekalipun, tapi aset lahannya usahakan sendiri (beli putus), bukan pakai aset daerah dengan sistem BOT tadi," kata Syahri.

Sumber: @antarajatimcom | Sabtu, 27 Juni 2015

Read More

Minggu, 28 Juni 2015 | 1 komentar

Konjen AS Tawarkan Program Pertukaran Pelajar Tulungagung

Tulungagung - Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Joaquin Monserrate menawarkan program pertukaran pelajar antara siswa SMA/SMK di Tulungagung dengan siswa-siswi SMA di negaranya, saat berkunjung ke Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat. Read More

"Iya, tadi kami sudah sepakat dengan bapak bupati untuk melakukan program pertukaran pelajar," kata Joaquin usai bertemu Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di Pendopo Kabupaten Tulungagung.

Ia tidak merinci jumlah maupun kriteria siswa yang diikutsertakan dalam program pertukaran pelajar dimaksud.

Menurut Joaquin, pada dasarnya program tersebut sudah berjalan dan akan ditingkatkan di masa mendatang guna meningkatkan pemahanan dan kesalingpengertian antara kedua negara.

"Kami bahkan sudah menempatkan beberapa relawan guru 'native' asal Amerika Serikat untuk mengajar Bahasa Inggris di beberapa sekolah dan pondok pesantren di Tulungagung," ungkapnya.

Joaquin Monserrate mengatakan, program pertukaran pelajar serta penempatan relawan guru asal Amerika Serikat di Tulungagung menjadi prioritas utama pemerintahannya saat ini.

Selain bertujuan memperkenalkan ragam budaya masing-masing, lanjut Monserrate, program tersebut diharapkan membantu generasi muda AS dan Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan maupun wawasan.

Perhatian yang sama juga diberlakukan terhadap sejumlah daerah lain yang sudah dikunjungi tim Konjen AS di 12 provinsi se-Indonesia.(Ant)

Sumber: antarajatim.com | Jumat, 26 Juni 2015

Read More

| 1 komentar

Mantan Bupati Tulungagung terkesan Ogah Jadi Pj Kepala Daerah

SURABAYA - Banyak pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang ingin menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota).

Namun, tidak demikian bagi Heru Tjahjono, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Jatim. Mantan bupati Tulungagung dua periode ini ternyata terkesan ogah jika dirinya ditunjuk sebagai Pj Bupati/Wali Kota.

"Waduh iso loro kabeh (kalau merangkap jadi Pj)," ujar Heru spontan, Selasa (10/2/2015) sore.

Ungkapan Heru tersebut disampaikan ketika dirinya mendengar penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Akmal Boedianto.

Selain untuk mengukur profesionalisme pejabat yang sistematis, assesment juga dimaksudkan sebagai seleksi bagi pejabat eselon II yang akan ditunjuk dan diberi tugas sebagai Pj Bupati/Wali Kota.

Itu disampaikan Akmal dalam pembukaan "Assesment pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim", di gedung Badan Diklat lantai III, Jalan Balongsari Tama, Surabaya.

Tak hanya Heru yang duduk di bangku belakang, sejumlah pejabat eselon II lainnya juga langsung responsif saat mendengar pernyataan Akmal tersebut. Suasana sedikit gaduh langsung terdengar dari sejumlah sisi ruangan.

Selain Heru, pejabat eselon II lain yang pernah menjadi Bupati adalah Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr Harsono. Sebelum ditarik ke Pemprov, dia adalah Bupati dua periode di Kabupaten Ngawi.

Kemudian Kepala Bappemas Zarkasi yang juga pernah menjadi Pj Bupati Jember, ketika MZA Djalal dan Kusen Andalan selaku incumbent maju kembali berpasangan mencalonkan diri dalam Pilkada Jember.

Menurut Akmal, assesment akan berlangsung hingga Jumat (13/2/2015) dan diikuti oleh 72 orang pejabat eselon II. Mulai Asisten Setdaprov, kepala dinas, kepala biro, kepala badan, staf ahli, direktur rumah sakit, hingga wakil direktur rumah sakit.

"Yang tidak ikut adalah yang pensiunnya kurang dari enam bulan," katanya.

Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi membenarkan pernyataan Akmal. Menurutnya, selain untuk memetakan potensi, kemampuan, dan kompetensi setiap pejabat eselon II, assesment juga untuk seleksi calon Pj Bupati/Wali Kota.

"Makanya kalau teman-teman ingin fotonya dipasang di Kabupaten/Kota, saat inilah kesempatannya," tegasnya.

Hal itu dinilai penting, karena dari 19 daerah di Jatim yang akan menggelar Pilkada serentak, sejumlah bupati/wali kota yang saat ini menjabat sudah minta kepada Gubernur Soekarwo agar diberi Pj yang cocok.

"Dan semua pejabat eselon II punya kesempatan yang sama menjadi Pj," tandas mantan Asisten IV Bidang Administrasi Umum ini.

Sumber: SURYA.co.id | Selasa, 10/02/2015

Read More

Sabtu, 14 Februari 2015 | 1 komentar

Bupati Tulungagung Bantah Kepras Anggaran Pendidikan

Tulungagung - Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Sahri Mulyo memastikan tidak ada pengurangan anggaran pendidikan di daerahnya selama 2015, kendati dalam APBD induk masih teralokasikan sebesar Rp8,5 miliar.

"Kekurangan anggaran pendidikan selama kurun 2015 tentunya akan kami tambah melalui PAK (perubahan anggaran keuangan) atau APBD perubahan (APBD-P) sekitar Juli-Agustus nanti," katanya di Tulungagung, Rabu.

Keterangan Sahri yang disampaikan ke sejumlah media lokal tersebut merupakan jawaban atas isu yang menyebut anggaran pendidikan Tulungagung dikepras. Read More

Sumber: antarajatim.com | 28 Januari 2015

Read More

Kamis, 29 Januari 2015 | 0 komentar

Pemkab Tulungagung Buru Istri Anggota ISIS

TULUNGAGUNG - Seorang wanita asal Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, diinfomasikan telah diperistri seorang anggota organisasi Islamic State Iraq and Syiria (ISIS).

"Kita akan usut masalah ini, termasuk melacak keberadaan yang bersangkutan," ujar Bupati Tulungagung Sahri Mulyo, kepada wartawan, Selasa (16/9/2014). Read More

Sumber: sindonews.com | Selasa, 16 September 2014

Read More

Kamis, 18 September 2014 | 0 komentar

50 Caleg Terpilih DPRD Tulungagung

Bertempat di Hall Hotel Narita Kota Tulungagung, KPU Tulungagung melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Rapat pleno yang diselenggarakan, Senin (12/5) malam, itu berlangsung tertib dan kondusif. Read More

KPU Tulunggung menetapkan 50 caleg terpilih dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Tulungagung, Suprihno Spd MPd. Ke-50 caleg terpilih tersebut masing-masing adalah satu caleg dari Partai Nasdem, enam caleg dari PKB, dua caleg dari PKS, 12 caleg dari PDI Perjuangan, lima caleg dari Partai Golkar, tujuh caleg dari Partai Gerindra, empat caleg dari Partai Demokrat, empat caleg dari PAN, satu caleg dari PPP, enam caleg dari Partai Hanura dan satu caleg dari PBB.

Tercatat 26 caleg yang terpilih untuk menjadi anggota dewan pada periode 2014-2019 merupakan wajah lama. Sedang sisanya merupakan wajah baru.

Caleg terpilih yang memperoleh suara terbanyak diraih oleh Supriyono SE MSi. Dia yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Tulungagung memperoleh suara sebanyak 9.339 suara.

Suprihno mengungkapkan hasil rapat pleno akan segera dikirim ke DPRD Tulungagung selain ke KPU RI. “Penyerahan ke DPRD Tulungagung sebagai dasar untuk melakukan pelantikan anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019,” ujarnya.

Sebelumnya, Suprihno kembali membeberkan jika sebelum dilakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, KPU Tulungagung telah melaksanakan dua rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tulungagung. Rekomendasi tersebut untuk melakukan peninjauan ulang hasil penghitungan suara di 13 TPS yang berada di empat kecamatan.

“Dari peninjauan ulang yang dilakukan oleh KPU Tulungagung dengan membuka kotak suara dan melihat plano didapat pembuktian tidak ada penggelembungan suara seperti yang ditudingkan. Semua data sesuai antara plano, C1 dan D,” paparnya.

Hadir dalam rapat pleno, Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM selain juga anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Tulungagung dan Panwaslu Kabupaten Tulungagung serta saksi dari partai politik.

Semua saksi partai politik yang hadir kemudian membubuhkan tandatangannya dalam berita acara penetapan yang disaksikan oleh semua komisioner KPU Tulungagung dan tamu undangan yang hadir.

Catatan: 50 calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung hasil Pemilihan Umum 2014 bisa diunduh disini

Sumber: KPU Tulungagung | 13 Mei 2014

Read More

Kamis, 15 Mei 2014 | 2 komentar

14 Kepala Sekolah Gugat Bupati Tulungagung

TULUNGAGUNG- Sebanyak 14 kepala SMP dan SMA menggugat Bupati Tulungagung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Medaeng, Sidoarjo.

Mereka dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah menjadi guru biasa oleh Bupati Tulungagung semasa Heru Tjahjono. Kini, Bupati Tulungagung dijabat oleh Syahri Mulyo.

"Bupati yang sekarang tidak bersedia mengoreksi keputusan bupati sebelumnya," ujar Heru Mujiono, satu dari 14 kepala sekolah yang menggugat itu, kepada SURYA Online, Jumat (14/6/2013).

Heru, yang menolak dipotret, bersama 13 kepala sekolah lainnya menunjuk advokat Eddy Suwito dan rekan dari Kediri untuk menjadi kuasa hukumnya. "Menurut Pak Eddy, kemungkinan sidangnya pekan depan," katanya.

Heru Mujiono semula adalah Kepala SMP Negeri 2 Tulungagung tetapi dimutasi menjadi guru biasa di sekolah lain. "Sampai sekarang, saya masih di SMPN 2 karena di sekolah lain itu tidak ada jam mengajar untuk saya," terangnya.

Ia merinci, dari 14 penggugat itu, 8 orang adalah kepala SMP, 2 kepala SMA dan 4 orang sisanya dimutasi tetap sebagai kepala sekolah tetapi di lokasi lain.

Eddy ketika dikonfirmasi SURYA Online menyebutkan, obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan Bupati tentang Penugasan Guru PNS yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah, tertanggal 22 April 2013.

"Surat tersebut juga merupakan surat pengangkatan kepada 10 guru menjadi kepala sekolah," kata Eddy.

Eddy menilai, 10 guru tersebut belum memenuhi persyaratan dan bukan kepala sekolah yang disiapkan atau diusulkan. "Mereka juga tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga yang terakreditasi, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010," katanya.

Eddy menuntut majelis hakim PTUN memerintahkan Bupati Tulungagung agar mencabut Surat Keputusan tertanggal 22 April 2013 sebelum ada keputusan pokok perkara ini.

Terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Tulungagung, Santoso, menyatakan, pihaknya sudah mendengar ihwal gugatan tersebut tetapi belum menyiapkan kuasa hukum.

Santoso menyebutkan, masalah ini memang lebih baik diselesaikan melalui jalur hukum. "Lebih baik begitu, sehingga nanti putusan dari PTUN bisa dijadikan dasar bersama," ujarnya.

14 kepala sekolah penggugat bupati:
1. Heru Mujiono, Kepala SMPN 2
2. Mochtarom, Kepala SMPN 1 Boyolangu
3. Fifin Suwaji, Kepala SMPN 1 Kalidawir
4. Suharto, Kepala SMPN 2 Ngunut
5. Moh Suryadi, Kepala SMPN 1 Besuki
6. Mujiono, Kepala SMPN 1 Kauman
7. Suyatno, Kepala SMPN 6 Tulungagung
8. Hari Subagijo, Kepala SMPN 1 Sumbergempol
9. Eko Purnomo, Kepala SMPN 2 Sumbergempol
10. Yon Wedriono, Kepala SMPN 3 Tulungagung
11. Subandi, Kepala SMA Boyolangu
12. Rusmadi, Kepala SMA Rejotangan
13. Mujib, Kepala SMPN 1 Rejotangan
14. Tri Purnomo, Kepala SMPN 1 Campurdarat.

Sumber: SURYA Online | Jumat, 14 Juni 2013

Read More

Minggu, 16 Juni 2013 | 0 komentar

Ini Surat Edaran Mendagri yang larang fotocopy e-KTP

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada sejumlah pihak terkait mengatakan e-KTP tidak diperkenankan difoto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP.

Berikut surat edaran Mendagri yang mengimbau e-KTP tidak difotocopy:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor: No. 471.13/1826/SJ
Sifat: Penting
Lampiran: -
Hal: Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.

Jakarta, 11 April 2013
Kepada:

1. Para Menteri/Kepala LPNK/Kepala Lembaga lainnya;
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank;
4. Para Gubernur;
5. Para Bupati/Walikota.

di- SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelebihan yang mendasar dari e-KTP adalah bahwa di dalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan;

2. Chip yang tersimpan didalam e-KTP hanya bisa dibaca dengan card reader (alat pembaca chip);

3. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk card reader sebagaimana diamanatkan Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan agar e-KTP yang sudah dimiliki oleh penduduk (masyarakat), dapat dimanfaatkan secara efektif, dengan hormat kami ingatkan kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota untuk :

1. Memfasilitasi semua unit kerja/badan usaha atau nama lain di jajaran masing-masing yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat menyediakan card reader dalam waktu yang singkat, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyediaan anggaran dan proses pengadaannya merupakan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga/Badan Usaha atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi;

c. Agar card reader tersebut dapat digunakan untuk membaca chip e-KTP secara efektif, maka dalam persiapan pengadaannya, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis dikoordinasikan dengan Tim Teknis Pemanfaatan e-KTP, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

2. Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP, maka diminta kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa e-KTP tidak diperkenankan difoto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat "Nomor Induk Kependudukan (NIK)" dan "Nama Lengkap"

3. Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri


Gamawan Fauzi.

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden Republlk:Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Polhukam;
4. Menteri Koordinator Bidang perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Kesra;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Sandi Negara;
8. Rektor Institut Teknologi Bandung.

Sumber: ANTARA News | Senin, 6 Mei 2013

Read More

Senin, 06 Mei 2013 | 0 komentar

Bupati Tulungagung Janji Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Tulungagung - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo berjanji mengevaluasi seluruh kebijakan pendidikan di daerahnya, terutama menyangkut aneka pungutan sekolah yang selama ini kerap dikeluhkan orang tua siswa.

"Kami akan evaluasi semua kebijakan sebelumnya demi mewujudkan pendidikan murah sebagai skala prioritas pembangunan jangka pendek," katanya usai sidang paripurna pengambilan sumpah jabatan dan pelantikannya sebagai Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Selasa.
Ia hanya menyebut beberapa contoh kebijakan pungutan sekolah, seperti uang gedung dan biaya seragam bagi siswa baru maupun saat pergantian tahun ajaran baru.

Syahri yang berpasangan dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Maryoto Bhirowo tersebut juga menyentil soal budaya jual-beli bangku sekolah setiap kali tahun ajaran baru.

"Ya, saya ingin memastikan ke depannya tidak akan ada lagi jual-beli bangku. Prinsipnya, dengan meningkatnya kualitas pendidikan yang murah tentunya masyarakat juga akan semakin sejahtera," katanya.

Terkait program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang di beberapa sekolah masih berjalan, Syahri mengatakan dirinya akan mencari masukan terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait, terutama dari pihak sekolah.

"Kami akan panggil dulu untuk dievaluasi langkah kebijakan yang tepat agar tarikan-tarikan dana pendidikan untuk program itu (RSBI) tidak ada lagi," ujarnya.

Tidak hanya masalah pendidikan, Syahri juga berjanji untuk membenahi infrastruktur jalan dan jembatan di Tulungagung yang mengalami kerusakan.

Namun, lanjutnya, kebijakan menyangkut infrastruktur dia masukkan dalam program pembangunan jangka menengah dengan alasan proses penganggaran tahun 2013 telah tuntas disusun dalam APBD, sehingga saat ini dirinya hanya tinggal melaksanakan.

"Teknis yang bisa dilakukan adalah dengan memperketat pengawasan dan membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang sudah teralokasikan," katanya.

Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan agar Bupati Tulungagung kembali merangkul semua elemen masyarakat maupun pemerintahan demi membangun daerah bersama-sama.

Ia bahkan menyarankan kepada Bupati Syahri Mulyo maupun wakilnya Maryoto Bhirowo agar aktif bersilaturahmi ke kelompok-kelompok masyarakat agar bisa menyerap aspirasi langsung.

"Tadi dalam pidato sambutan sudah saya ingatkan agar semua elemen dirangkul. Kompetisi sudah selesai, sekarang saatnya membangun, bukan melakukan dendam politik yang tidak perlu," pesan Gubernur.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Selasa, melantik Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, untuk periode masa jabatan 2013-2018.

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso, Tulungagung, berlangsung tertib dan lancar.

Tidak ada kendala berarti sejak tahapan pelantikan yang dikemas melalui forum sidang paripurna DPRD tersebut hingga rangkaian acara dinyatakan ditutup oleh Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

Sumber: antarajatim.com | 30 Apr 2013

Read More

Selasa, 30 April 2013 | 0 komentar

Gubernur Jatim : Mantan Bupati Tulungagung Nonjob

Tulungagung - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan mantan Bupati Tulungagung ditarik kembali sebagai PNS di lingkup Pemprov Jatim, tetapi belum akan menempati posisi/jabatan spesifik (nonjob).

"Menjabatnya sih belum, yang pasti dia (Heru Tjahjono) ditarik sebagai PNS di Pemprov Jatim untuk membantu psikologis beliau karena sebelumnya memang berasal dari pejabat karier (PNS)," jawab Gubernur saat dikonfirmasi wartawan usai sidang paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Wakil Bupati Tulungagung di Tulungagung, Selasa.

Soekarwo enggan berkomentar lebih jauh tentang masa depan Heru yang pernah dua kali menjabat sebagai Bupati Tulungagung selama dua periode tersebut, dengan alasan masih akan dibahas dengan tim baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) di lingkup Pemprov Jatim.

Namun, ia tidak menampik kemungkinan suatu saat Heru Tjahjono akan diberi posisi tertentu, termasuk kemungkinan ditempatkan sebagai staf ahli.

"Belumlah, itu (penempatan jabatan) nantilah, semua harus nunggu, kan ada proses dan prosedurnya yang harus dilalui. Prinsipnya, setiap pejabat yang berasal dari birokrasi akan kembali ke birokrasi," tegasnya.

Gubernur sempat mencontohkan beberapa mantan bupati maupun wakil bupati yang berasal dari PNS karier, termasuk Mulyadi Wr (saat ini menjabat kembali sebagai Bupati Trenggalek).

Menurut dia, setiap pimpinan daerah dari unsur birokrat (PNS karier) semua akan ditarik ke Pemprov Jatim, namun tidak langsung menempati posisi tertentu sampai ada rekomendasi dari tim baperjakat yang dipimpin oleh gubernur.

Soekarwo juga tidak mau berkomentar terkait peluang Heru Tjahjono dalam bursa calon sekretaris daerah provinsi (sekdaprov), sebagaimana selama ini santer beredar di kalangan wartawan.

Ia berdalih, wacana yang berkembang menyangkut pergantian sekdaprov terlalu jauh mengingat pejabat yang ada masih aktif hingga saat ini.

"Ke depan mungkin saja (ditempatkan) sebagai staf ahli," ujarnya.

Gubernur juga menolak kebijakan penempatan Heru Tjahono dalam struktur birokrasi Pemrov Jatim dikaitkan dengan isu pemilihan gubernur yang akan berlangsung Agustus 2013.

Ia berdalih, penempatan jabatan di internal Pemprov Jatim dilakukan dengan pertimbangan profesional, bukan politis.

"Saya rasa sangat tidak ada itu, terlalu mahal jika urusan begitu dikaitkan dengan pilgub," jawabnya saat disentil pertimbangan penempatan jabatan Heru Tjahjono untuk membantu mendongkrak suara Soekarwo dalam Pilgub Jatim, Agustus 2013.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Selasa, melantik Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, untuk periode masa jabatan 2013-2018.

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso, Tulungagung, berlangsung tertib dan lancar.

Tidak ada kendala berarti sejak tahapan pelantikan yang dikemas melalui forum sidang paripurna DPRD tersebut, hingga rangkaian acara dinyatakan berakhir /ditutup oleh Ketua DPRD Tulungagung,Supriyono.

Sumber: ciputranews.com | 30 Apr 2013

Read More

| 0 komentar

Gubernur Sindir Bupati & Wabup, Ada Teh Botol Rasa Strawberry

TULUNGAGUNG - Gubernur Jawa Timur Soekarwo resmi melantik pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2013-2018.

Dalam sambutannya, Soekarwo berpesan agar pembagian kekuasaan antara Bupati dan Wakil Bupati berjalan baik.

Meskipun saat pencalonan perumusan visi dan misi dilakukan bersama, Soekarwo meminta bupati dan wakil bupati memahami posisi masing-masing.

“Jangan sampai wakil bupati merasa sebagai bupati, terutama soal keuangan dan sejenisnya. Ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Ada teh botol berasa strawberry,” ujar Soekarwo di Gedung DPRD Tulungagung, Selasa (30/4/2013).

Dia juga memperingatkan agar Sahto merealisasikan visi dan misi mereka saat kampanye. “Ini penting sekali. Visi dan misi harus masuk APBD,” tegas Soekarwo.

Pada kesempatan itu, Soekarwo juga menyindir Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono, yang dianggapnya masih kaku memimpin paripurna pelantikan bupati dan wakil bupati.

“Ketua dewan baru masih terlihat kaku memimpin sidang. Tadi ngomong sama saya gemetar. Saya takut palu yang diketuknya patah,” celetuknya disambut tawa hadirin.

Selain Kapolda Jatim, pelantikan juga dihadiri mantan Bupati Tulungagung, Wakil Wali Kota Surabaya, anggota DPRD Provinsi Jatim, dan beberapa kepala daerah.

Sumber: okezone.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Syahri Mulyo Resmi Bupati Tulungagung

Tulungagung: Pasangan Syahri Mulyo – Maryoto Birowo resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung , Jawa Timur periode 2013-2018, Selasa (30/4).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik pasangan yang diusung partai gurem tersebut di Pendopo Kusumaning Bongso atau dikenal sebagai rumah dinas Bupati setempat. Kemenangan Syahri yang diusung PKNU, PDP dan Partai Patriot sungguh diluar dugaan.

Dia berhasil mengalahkan pasangan kuat yakni Bambang Adyaksa dan Anna Luthfie yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional dengan perolehan 48% suara.

Anna Lutfie dikenal sebagai adik kandung Anas Urbaningrum harus puas di posisi kedua dengan perolehan 24,17% suara.

Kemenangan Syahri yang mantan anggota DPRD Jawa Timur dari PDIP itu juga dinilai fenomenal .Sebab, dia menang setelah pencalonan dirinya lewat PDIP ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

Kader PDIP yang dipilih Mega yakni Isman yang berpasangan dengan Tatang dan didukung PKB harus puas di posisi ke tiga dengan perolehan 15,65% suara. (Edy Saputra)

Sumber: metrotvnews.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Pakde Karwo Lantik Bupati - Wakil Bupati Tulungagung

TULUNGAGUNG - Gubenur Jatim Pakde Karwo melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,SE dan Wakil Bupati Tulungagung Drs Maryoto Bhirowo,MM periode 2013-2018 di Pendopo Tulungagung Kongas Arum Kusumaningbongso, Selasa (30/4/2013).

Pelantikan dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono.

Pelantikan berlangsung meriah dihadiri ribuan undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Panitia membuka tenda serta memasang belasang relay TV di setiap tenda.

Pasangan Syahri Mulyo - Maryoto Bhirowo menggantikan Bupati Tulungagung Heru Cahyono dan Wakil Bupati Athiyah.

Sumber: Tribunnews.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Pakde Karwo Puji Pilkada Tulungagung yang Damai

TULUNGAGUNG - Gubernur Jatim Pakde Karwo memuji pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tulungagung yang berlangsung aman dan damai.

Sehingga pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil terpilih juga berlangsung lancar.

"Kalau pilkadanya lancar, pelantikannya juga lancar. Ini yang perlu diteladani daerah lain yang akan menyelenggarakan pilkada," ujar Pakde Karwo dalam sambutannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Selasa (30/4/2013).

Gubernur juga menyebutkan Kabupaten Tulungagung termasuk salah satu dari 10 kabupaten terbaik di Indonesia.

Sehingga bupati dan wakil bupati yang telah dilantik wajib meneruskan keberhasilannya.

Apalagi pelayanan kesehatan di Tulungagung juga berlangsung bagus sehingga usianya semakin bertambah.

"Di Tulungagung angka kelahiran dan kematian hampir sama, kondisi ini menunjukkan keberhasilan KB," ujarnya.

Pakde juga mengingatkan kepada bupati dan wakil bupati supaya terus memperhatikan sektor pertanian.

"Kabupaten Tulungagung menjadi transito dari daerah di sekitarnya," ungkapnya.

Sumber: Tribunnews.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Ini pesan Pakde Karwo pada Bupati Tulungagung

Tulungagung - Saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpesan agar keduanya bisa membagi peran dalam memimpin Kabupaten Tulungagung.

"Jangan sampai Wakil Bupati merasa sebagai Bupati. Terutama soal keuangan dan sejenisnya. Ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Ada teh botol berasa strawberry," ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan, Selasa (30/4/2013).

Pak De Karwo juga mewanti wanti agar apapun yang dulu disampaikan dalam kampanye visi dan misi, bisa terwujud dalam APBD.

"Ini penting sekali. Visi dan misi harus masuk APBD," imbaunya.

Setelah dilantik, kini Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) resmi menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018.(Solichan Arif/ ysw)

Sumber: Sindonews.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Ketua DPRD Tulungagung gemetar ketemu Soekarwo

Tulungagung - Saat pelantikan Bupati dan wakil Bupati Tulungagung, ada momen dimana Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyindir Ketua DPRD Tulungagung Supriyono yang dinilai masih kaku saat memimpin sidang paripurna pelantikan bupati dan wakil bupati.

Seperti diketahui, Supriyono merupakan tersangka kasus korupsi dana PSSI senilai Rp1,75 miliar yang belum sepekan ini ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

"Ketua dewan baru masih terlihat kaku dalam memimpin sidang. Tadi ngomong sama saya gemetar. Saya takut palu yang diketukkan patah," katanya usai melantik bupati dan wakil bupati Tulungagung yang langsung disambut tawa, Selasa (30/4/2013).

Selain Kapolda Jatim, dalam pelantikan bupati dan wakil bupati Tulungagung ini juga dihadiri mantan bupati Tulungagung, wakil walikota Surabaya, Bambang DH, anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dan beberapa kepala daerah tetangga.

"Saya berharap bupati dan wakil bupati baru Tulungagung bisa melanjutkan pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik," pungkasnya.(Solichan Arif/ysw)

Sumber: Sindonews.com | Selasa, 30 April 2013

Read More

| 0 komentar

Jelang Pemilukada, Bupati Tulungagung Sidak KPUD

Tulungagung: Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Heru Cahyono, melakukan sidak ke kantor KPUD, Selasa (22/1). Sidak dilakukan karena khawatir terjadi kekisruhan saat pelaksanaan pemilukada yang dilaksanakan 31 Januari mendatang.

Heru melakukan pengecekan kesiapan sembilan hari jelang pelaksanaan pemilukada ketika anggota KPUD sedang menggelar rapat koordinasi dengan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Dalam sidak, Heru langsung memberikan arahan kepada PPK agar dalam pelaksanaan pemilukada dan pelaksanaan pencoblosan di TPS tak terjadi kekisruhan.

Pemilukada Tulungagung diikuti empat pasangan cabup dan cawabup, Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo, Muhammad Athiyah dan Budi Setiyahadi, Isman dan Tatang Suhartono, serta Bambang Adhiyaksa dan Anna Luthfie.

Sumber: Metrotvnews.com | Selasa, 22 Januari 2013

Read More

Rabu, 23 Januari 2013 | 0 komentar

Cabup-Cawabup Tulungagung Dapat Nomor Urut

TULUNGAGUNG - Empat pasangan calon wakil bupati dan wakil bupati Tulungagung, Selasa (4/12/2012) diundi untuk mendapatkan nomor urut pasangan.

Pengundian yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini di selenggarakan di Hotel Narita, Jalan Agus Salim Tulungagung dan hanya dihadiri pasangan serta tim sukses secara terbatas.

Menurut Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Tulungagung, Fatah Masrun, pengundian dan penetapan nomor urut merupakan puncak proses pencalonan. "Hari ini kerja dari pokja pencalonan sudah selesai. Selanjutnya KPU akan mengawal proses kampanye," terang Fatah, selepas acara pukul 11.30 WIB.

Dalam pengundian ini, masing-masing calon memilih secara acak bola ping pong warna oranye yang sudah diisi dengan nomor urut. Hasilnya pasangan nomor 1 didapat oleh pasangan Syahri Mulyo - Maryoto Bhirowo atau disingkat Sahto. Nomor urut 2 didapat M Athiyah - Budi Setyahadi atau Abdi, nomor 3 didapat Isman - Tatang Suhartono atau Matang dan nomor 4 didapat Bambang Adhyaksa - Anna Luthfi atau Bangsa.

"Nomor urut tersebut kami tuangkan dalam berita acara dan akan ditetapkan sebagai nomor urut dalam masa kampanye hingga pencoblosan," tambahnya.

Tahapan selanjutnya, masuk dalam tahapan kampanye yang akan dimulai 14 Januari 2013 mendatang. Selama masa tersebut, setiap pasangan dilarang melakukan kegiatan yang masuk kategori kampanye. Seperti menawarkan program, memobilisasi pemilih, memaparkan visi dan misi.

Sumber: SURYA Online | Rabu, 5 Desember 2012

Read More

Rabu, 05 Desember 2012 | 0 komentar

KPU Undi Nomer Urut Pasangan Calon

Tulungagung, Empat pasangan Cabup/Cawabup Tulungagung, Selasa (4/12), memperoleh nomer urut yang nantinya akan tertera di surat suara dalam Pemilukada Tulungagung 2013.

Pengundian nomer urut dilakukan KPU Tulungagung dalam acara Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Tulungagung tahun 2013 di Hall Hatel Narita Kota Tulungagung.
Hadir dalam pengundian nomer urut ini, selain empat pasangan calon, Bupati Tulungagung, Ir Heru Tjahjono MM berserta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat, Panwaslu dan partai politik pengusung pasangan calon. Juga hadir dari KPU Jatim yakni Agung Nugroho SH MH.
Sesuai pengundian yang dilakukan sendiri oleh empat pasangan calon, hasilnya pasangan Syahri Mulyo SE - Drs Maryoto Birowo MSi (Sahto) menempati urutan yang pertama atau dengan tanda nomer satu, kemudian disusul pasangan Moh Athiyah SH - Drs Budi Stijahadi MM (Abdi) dengan tanda nomer dua, pasangan Drs Isman - Ir Tatang Suhartono MSi (Matang) dengan tanda nomer tiga dan pasangan Ir Bambang Adyaksa Utomo - Anna Luthfie SAg MSi (Bangsa) dengan tanda nomer empat.
Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi yang memimpin rapat pleno mengatakan pengundian nomer urut pasangan calon bisa dilakukan karena sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
Di antaranya dihadiri semua pasangan calon dan media massa. "Saat pengundian nomer urut ini pasangan calon wajib hadir," katanya.
Sedang Bupati Heru Tjahjono ketika memberi sambutan berharap pelaksanaan Pemilukada Tulungagung 2013 dapat berjalan kondusif. Dia pun meminta KPU Tulungagung untuk menjaga netralitas sehingga Pemilukada Tulungagung 2013 dapat berjalan sesuai azas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).
Menurut Bupati Heru Tjahjono, Polres Tulungagung dalam mengamankan dan menjaga kondusifitas Kabupaten Tulungagung sudah berencana bakal menjaga keselamatan semua pasangan calon.
"Mulai besok (hari ini)semua pasangan calon mendapat pengamanan masing-masing tiga anggota Polisi. Mereka mendampingi selama 24 jam dan tanpa biaya alias gratis," paparnya.
Sementara itu, Agung Nugroho menyatakan sejarah kondusifitas saat pemilu di Tulungagung sudah terbukti. Semua pemilu baik Pileg atau Pemilukada Tulunaggung 2008 lalu terselenggara dengan kondisi yang kondusif. [wed]

Sumber: Media Online Bhirawa | Tuesday, 04 December 2012

Read More

| 0 komentar

KPUD Tulungagung Tetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Tulungagung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung,, Selasa, 4 Desember 2012 menggelar undian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati/Wakil bupati yang akan bersaing dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, 31 Januari 2013 nanti. Pengundian antara lain disaksikan oleh Ketua Panwaslu, Bupati Tulungagung, beserta Unsur Muspida Tulungagung, PWI, serta perwakilan AJI di Tulungagung serta para wartawan Media cetak dan Elektronik yang bertugas di Tulungagung.

Pengundian nomor urut yang digelar di Aula hotel Narita tersebut disaksikan langsung oleh Komisioner KPU Jatim untuk Koordinator Daerah Pemilihan (Dapil) V, VI, dan VII tersebut secara keseluruhan barlangsung lancar.. Empat pasangan calon yang telah dipastikan lolos verifikasi KPU secara bergiliran mengambil undian nomor urut yang diletakkan dalam delapan bola pingpong yang ditaruh acak di dalam baskom kaca.

Pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo (SYAHTO) yang berangkat dari PKNU, PDP, dan Partai Patriot mendapat nomor urut satu (1), disusul pasangan M Athiyah- Budi Setiadi (ABDI) yang diusung Partai Hanura, Gerindra dan Republikan dengan nomor urut dua (2), pasangan Isman-Tatang Suhartono (MATANG) yang diusung PDIP-PKB nomor urut tiga (3), dan terakhir pasangan Bambang Adhyaksa-Anna Lutfie (BANGSA) yang diusung PAN, Demokrat, dan Golkar dengan nomor urut empat(4)

Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman dalam sambutannya menjelang pengundian antara lain menjelaskan, bahwa Pengundian nomor urut ini dilakukan secara fair dan terbuka. Penetapan nomor urut pasangan calon dinyatakan sah setelah seluruh komisioner KPU, masing-masing pasangan calon, serta para saksi yang hadir menandatangani berkas acara penetapan yang telah disiapkan KPU.

M Fattah, Pokja Pencalonan KPU Tulungagung dalam kesempatan yang sama juga mengkonfirmasi kepada seluruh pasangan calon, pendukung, maupun pihak-pihak yang hadir dalam acara tersebut bahwa prosesi pengundian nomor urut tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur dan tata tertib penyelenggaraan pilkada.

Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono MM, dalam kesempatan berpesan agar momentum pilkada bisa dimanfaatkan masyarakat Tulungagung untuk terus belajar berdemokrasi secara sehat dan mengedepankan filosofi guyub rukun. (Her/Humas).

Sumber: Humas Tulungagung | Rabu, 05 Desember 2012

Read More

| 0 komentar