Seputar Tulungagung™  ~   Berita Tulungagung Hari Ini 
Tampilkan postingan dengan label Sahto. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sahto. Tampilkan semua postingan

14 Kepala Sekolah Gugat Bupati Tulungagung

Minggu, 16 Juni 2013 | 01.30.00 | 0 komentar

TULUNGAGUNG- Sebanyak 14 kepala SMP dan SMA menggugat Bupati Tulungagung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Medaeng, Sidoarjo.

Mereka dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah menjadi guru biasa oleh Bupati Tulungagung semasa Heru Tjahjono. Kini, Bupati Tulungagung dijabat oleh Syahri Mulyo.

"Bupati yang sekarang tidak bersedia mengoreksi keputusan bupati sebelumnya," ujar Heru Mujiono, satu dari 14 kepala sekolah yang menggugat itu, kepada SURYA Online, Jumat (14/6/2013).

Heru, yang menolak dipotret, bersama 13 kepala sekolah lainnya menunjuk advokat Eddy Suwito dan rekan dari Kediri untuk menjadi kuasa hukumnya. "Menurut Pak Eddy, kemungkinan sidangnya pekan depan," katanya.

Heru Mujiono semula adalah Kepala SMP Negeri 2 Tulungagung tetapi dimutasi menjadi guru biasa di sekolah lain. "Sampai sekarang, saya masih di SMPN 2 karena di sekolah lain itu tidak ada jam mengajar untuk saya," terangnya.

Ia merinci, dari 14 penggugat itu, 8 orang adalah kepala SMP, 2 kepala SMA dan 4 orang sisanya dimutasi tetap sebagai kepala sekolah tetapi di lokasi lain.

Eddy ketika dikonfirmasi SURYA Online menyebutkan, obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan Bupati tentang Penugasan Guru PNS yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah, tertanggal 22 April 2013.

"Surat tersebut juga merupakan surat pengangkatan kepada 10 guru menjadi kepala sekolah," kata Eddy.

Eddy menilai, 10 guru tersebut belum memenuhi persyaratan dan bukan kepala sekolah yang disiapkan atau diusulkan. "Mereka juga tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga yang terakreditasi, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010," katanya.

Eddy menuntut majelis hakim PTUN memerintahkan Bupati Tulungagung agar mencabut Surat Keputusan tertanggal 22 April 2013 sebelum ada keputusan pokok perkara ini.

Terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Tulungagung, Santoso, menyatakan, pihaknya sudah mendengar ihwal gugatan tersebut tetapi belum menyiapkan kuasa hukum.

Santoso menyebutkan, masalah ini memang lebih baik diselesaikan melalui jalur hukum. "Lebih baik begitu, sehingga nanti putusan dari PTUN bisa dijadikan dasar bersama," ujarnya.

14 kepala sekolah penggugat bupati:
1. Heru Mujiono, Kepala SMPN 2
2. Mochtarom, Kepala SMPN 1 Boyolangu
3. Fifin Suwaji, Kepala SMPN 1 Kalidawir
4. Suharto, Kepala SMPN 2 Ngunut
5. Moh Suryadi, Kepala SMPN 1 Besuki
6. Mujiono, Kepala SMPN 1 Kauman
7. Suyatno, Kepala SMPN 6 Tulungagung
8. Hari Subagijo, Kepala SMPN 1 Sumbergempol
9. Eko Purnomo, Kepala SMPN 2 Sumbergempol
10. Yon Wedriono, Kepala SMPN 3 Tulungagung
11. Subandi, Kepala SMA Boyolangu
12. Rusmadi, Kepala SMA Rejotangan
13. Mujib, Kepala SMPN 1 Rejotangan
14. Tri Purnomo, Kepala SMPN 1 Campurdarat.

Sumber: SURYA Online | Jumat, 14 Juni 2013
Minggu, 16 Juni 2013 | 0 komentar

Gubernur Sindir Bupati & Wabup, Ada Teh Botol Rasa Strawberry

Selasa, 30 April 2013 | 19.15.00 | 0 komentar

TULUNGAGUNG - Gubernur Jawa Timur Soekarwo resmi melantik pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2013-2018.

Dalam sambutannya, Soekarwo berpesan agar pembagian kekuasaan antara Bupati dan Wakil Bupati berjalan baik.

Meskipun saat pencalonan perumusan visi dan misi dilakukan bersama, Soekarwo meminta bupati dan wakil bupati memahami posisi masing-masing.

“Jangan sampai wakil bupati merasa sebagai bupati, terutama soal keuangan dan sejenisnya. Ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Ada teh botol berasa strawberry,” ujar Soekarwo di Gedung DPRD Tulungagung, Selasa (30/4/2013).

Dia juga memperingatkan agar Sahto merealisasikan visi dan misi mereka saat kampanye. “Ini penting sekali. Visi dan misi harus masuk APBD,” tegas Soekarwo.

Pada kesempatan itu, Soekarwo juga menyindir Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono, yang dianggapnya masih kaku memimpin paripurna pelantikan bupati dan wakil bupati.

“Ketua dewan baru masih terlihat kaku memimpin sidang. Tadi ngomong sama saya gemetar. Saya takut palu yang diketuknya patah,” celetuknya disambut tawa hadirin.

Selain Kapolda Jatim, pelantikan juga dihadiri mantan Bupati Tulungagung, Wakil Wali Kota Surabaya, anggota DPRD Provinsi Jatim, dan beberapa kepala daerah.

Sumber: okezone.com | Selasa, 30 April 2013
Selasa, 30 April 2013 | 0 komentar

Syahri Mulyo Resmi Bupati Tulungagung

Tulungagung: Pasangan Syahri Mulyo – Maryoto Birowo resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung , Jawa Timur periode 2013-2018, Selasa (30/4).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik pasangan yang diusung partai gurem tersebut di Pendopo Kusumaning Bongso atau dikenal sebagai rumah dinas Bupati setempat. Kemenangan Syahri yang diusung PKNU, PDP dan Partai Patriot sungguh diluar dugaan.

Dia berhasil mengalahkan pasangan kuat yakni Bambang Adyaksa dan Anna Luthfie yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional dengan perolehan 48% suara.

Anna Lutfie dikenal sebagai adik kandung Anas Urbaningrum harus puas di posisi kedua dengan perolehan 24,17% suara.

Kemenangan Syahri yang mantan anggota DPRD Jawa Timur dari PDIP itu juga dinilai fenomenal .Sebab, dia menang setelah pencalonan dirinya lewat PDIP ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

Kader PDIP yang dipilih Mega yakni Isman yang berpasangan dengan Tatang dan didukung PKB harus puas di posisi ke tiga dengan perolehan 15,65% suara. (Edy Saputra)

Sumber: metrotvnews.com | Selasa, 30 April 2013
| 0 komentar

KPU Tulungagung Tak Hadirkan Saksi Persidangan MK

Minggu, 24 Februari 2013 | 01.29.00 | 0 komentar

Tulungagung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung tak menyiapkan satupun saksi untuk dihadirkan dalam sidang sengketa/gugatan pilkada yang diajukan pasangan calon Bambang Adhyaksa-Anna Luthfi (Bangsa) di Mahkamah Konstitusi, karena yakin bakal menang.

"KPU selaku pihak termohon hanya akan mengajukan seluruh berkas administrasi pelaksanaan pilkada, rekapitulasi suara tingkat kabupaten, hingga penetapan pasangan calon terpilih di persidangan MK nanti. KPU tidak mengajukan saksi karena semua sudah jelas dan terang-benderang," kata Kuasa Hukum KPU Tulungagung Robikin Emhas dikonfirmasi Antara melalui telepon, Sabtu.

Skenario itu (tidak mengajukan saksi), sepertinya memang telah direncanakan sejak gugatan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten maupun penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Tulungagung, resmi didaftarkan oleh pasangan Bangsa.

Saat itu, Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan diri menghadapi gugatan tersebut.

Tidak hanya menyewa tim kuasa hukum, lembaga penyelenggara pemilu di Tulungagung ini langsung mengumpulkan seluruh berkas administrasi pilkada maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk ditunjukkan di depan majelis hakim MK, yang menyidangkan sengketa pilkada tersebut.

Upaya hukum untuk menangkal/menyanggah gugatan Pilkada Tulungagung justru muncul dari pasangan calon terpilih, Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo (Sahto).

Meski tak langsung menjadi obyek tergugat, kubu pasangan Sahto selaku pihak terkait dalam perkara tersebut berkepentingan melakukan perlawanan hukum karena materi gugatan lebih banyak menyudutkan pasangan terpilih tersebut.

"Jadi meski yang digugat KPU, maksudnya rekapitulasi suara KPU, sasaran gugatan sebenarnya memang lebih ditujukan ke pasangan Sahto karena dianggap melakukan serangkaian pelanggaran pilkada," terang Suyitno Arman.

Ada beberapa materi gugatan yang dimohon oleh pasangan Bangsa, di antaranya dugaan adanya politik uang, kampanye hitam, serta mobilisasi dukungan birokrasi pada pasangan calon terpilih.

"Mereka lemah dalam hal pembuktian karena tidak ada saksi langsung yang bisa menunjukkan adanya tiga poin gugatan tersebut. Apalagi mereka (kubu pasangan Bangsa) juga tidak pernah mengadukan permasalahan tersebut ke MK ataupun gakumdu (penegakan hukum terpadu) selaku lembaga yang berwenang menangani setiap pelanggara pilkada," ucap Robikin.

Perkara perselisihan hasil Pilkada Tulungagung 2013 telah tercatat di MK dengan nomor register 13/PHPU.D-XI/2013.

Sejak resmi diterima oleh MK pada Jumat (15/2), sidang dijadwalkan selesai maksimal 14 hari kemudian (hari kerja).

Sidang pertama perselisihan pilkada telah digelar Kamis (21/2), dengan agenda pembacaan materi gugatan dari pihak pemohon, dilanjutkan sidang pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat, Jumat (16/2).

Sidang selanjutnya akan digelar secara maraton hingga ada keputusan inkrah dari majelis hakim MK, selambat-lambatnya pada tanggal 5 Maret atau 14 hari kerja sejak gugatan pilkada resmi diterima MK.(Ant)

Sumber: antarajatim.com | 23 Peb 2013
Minggu, 24 Februari 2013 | 0 komentar

KPU Tulungagung Yakin Menang di MK

Tulungagung - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung percaya diri bisa memenangi sidang gugatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diajukan pasangan Bambang Adhyaksa-Anna Luthfi (Bangsa) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Keyakinan tersebut disampaikan tim kuasa hukum KPU Tulungagung, Robikin Emhas, saat dikonfirmasi melalui telepon usai sidang ke dua sengketa Pilkada Tulungagung di MK, kemarin.

"KPU selaku pihak termohon tidak akan mengajukan saksi-saksi karena faktanya sudah terang benderang, mereka (pemohon/penggugat) sama sekali tidak memiliki bukti kuat untuk ditunjukkan ke persidangan," kata Robikin.

Untuk menguatkan posisi hukum KPU, pihaknya rencananya hanya akan mengajukan bukti dokumen rekapitulasi maupun hasil penetapan pasangan terpilih, yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak maupun saksi-saksi.

Sidang gugatan pilkada yang diajukan pasangan Bangsa ke MK hari ini telah memasuki hari kedua, dengan agenda pemeriksaan lima saksi dari pihak pemohon, termasuk saksi calon bupati Bambang Adhyaksa.

Empat saksi lainnya merupakan saksi yang dianggap mengetahui adanya praktik politik uang yang disebut pihak pemohon sebagai gerakan yang terstruktur dengan melibatkan jajaran birokrasi pemerintahan maupun para "pebotoh" (pejudi).

Namun menurut Robikin, keempat saksi tersebut dalam persidangan tidak satupun yang mengetahui adanya gerakan sistemik politik uang seperti dituduhkan.

"Mereka hanya memberikan kesaksian berdasar informasi yang katanya beredar di masyarakat. Tidak ada yang mengetahui langsung sehingga fakta hukumnya menjadi sangat lemah," ujarnya.

Hal lain yang menjadi dasar gugatan kubu Bangsa menurut Robikin adalah terkait status dua partai pengusung pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih yang disebut bermasalah.

Robikin menegaskan alibi tersebut dengan mudah bisa dipatahkan karena proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU sudah sesuai prosedur, dan semua bisa dibuktikan melalui dokumen-dokumen verifikasi yang akan mereka ajukan dalam persidangan selanjutnya.

"Terkait tuduhan lain soal adanya intimidasi terhadap pemilih sehingga membuat banyak warga yang takut mencoblos juga sangat lemah karena faktanya partisipasi pemilih dalam Pilkada Tulungagung kemarin (Kamis, 31/1) cukup tinggi, mencapai sekitar 60 persen lebih," tandasnya.

Sidang lanjutan sengketa pilkada rencananya akan digelar Senin (25/2) dengan agenda pemeriksaan lanjutan 15 saksi dari pihak pemohon dan 15 saksi dari pihak terkait, dalam hal ini dari kubu pasangan calon terpilih, Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo (Sahto).

Sidang sengketa Pilkada Tulungagung diperkirakan selesai akhir pekan mendatang, karena sesuai prosedur harus dudah inkrah maksimal 14 hari sejak permohonan gugatan dinyatakan diterima MK, 15 Februari. ant

Sumber: Surabaya Post | Sabtu, 23/02/2013
| 0 komentar

Pengusung Syahri - Maryoto Disoal

Pasangan Bangsa Anggap Cacat Hukum

TULUNGAGUNG – Legalitas pencalonan pasangan calon bupati (cawabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Syahri Mulyo–Maryoto Bhirowo (Sahto) pada Pemilukada Tulungagung beberapa waktu, menjadi salah satu materi gugatan yang diajukan pasangan cabup-cawabup Bambang Adhiyaksa Utomo - Annna Luthfie (Bangsa) di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (21/2).

Pasangan Bangsa menilai pencalonan pasangan nomor urut satu yang kini menjadi bupati dan wabup terpilih tersebut dianggap cacat hukum. “ Me­reka (Bangsa,red) menilai rekomendasi partai pengusung Sahto masih cacat hukum,” ucap ke­tua Divisi Pencalonan KPU Tulung­agung Muhammad Fatah Masrun ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tulungagung melalui telepon selulernya.

Fattah Masrun melanjutkan, pasangan Bangsa mempersoalkan rekomendasi salah satu parpol pengusung Sahto yakni Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), yakni awalnya rekomendasi PDP jatuh ke tangan Bambang Setyo Sukardjono (BK), namun di te­ngah jalan rekom tersebut berpindah ke tangan pasangan Sahto. “Itu yang dipersoalkan pasangan Bangsa,” katanya.

Bapak dua anak ini menga­takan, di depan majelis hakim MK yang diketuai Aqil Muchtar, pasangan Bangsa melalui kuasa hukumnya mengajukan tiga petitum. Pertama, membatalkan semua hasil pemilukada Tulung­agung yang digelar pada 31 Januari lalu, kemudian mendiskualifikasikan pasangan nomor urut 1 dari daftar peserta pemilukada karena dianggap cacat hukum. Dan petitum ketiga, meminta agar KPU Tulungagung melakukan pemungutan suara ulang yang diikuti 3 pasangan calon lain. “ Yakni, pasangan Muhammad Athiyah- Budi Setijahadi (Abdi), Isman-Tatang Suhartono (Matang) dan Bambang Adhiyaksa Utomo- Anna Luthfie (Bangsa),” lanjut dia.

Sidang dengan materi pemeriksaan gugatan dan jawaban yang digelar mulai pukul 10.00 hingga 11.00 itu, pasangan Bangsa selaku pemohon diberi kesempatan membacakan materi pokok perkara gugatan. Pertama, pa­sangan Bangsa menilai KPU Tulungagung tidak transparan terhadap dokumen yang menjadi hak dari pasangan calon, legalitas pencalonan pasangan nomor 1 masih cacat hukum, pelaksanaan pemilukada dinilai cacat hukum, sebab proses pemungutan suara digelar saat masih proses gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN). “Dalam kesempatan itu, pasngan Bangsa melalui kuasa hukumnya mengatakan, di Pemilukada Tulungagung ada modus money politik baru yang dikomandani para bebotoh,” imbuh Fattah mengutip gugatan yang diajukan Bangsa.

Tidak hanya itu, pasangan Bangsa juga mempersoalkan masalah black campaign atau menjelek-jelekkan, intimidasi serta melakukan terror kepada pasangan cabup dan cawabup nomor urut 4. “ Sedikitnya ada tujuh pokok gugatan yang di­sampaikan pasangan Bangsa kepada MK. Salah satunya, menyebut nama Bupati Tulungagung yang diduga tidak netral, karena dalam pemilukada hanya menghadiri deklarasi pasangan Sahto saja,” ungkap Fattah Masrun.

Dengan gugatan itu, Muhammad Fattah Masrun menjelaskan, KPU Tulungagung sudah menjalankan tahapan pemilukada secara benar sesuai komitmen dan prinsip demokrasi yang luber jujur dan adil. “ Jadi, ung­kapan bahwa KPU tidak transparan itu sama sekali tidak benar. Semua proses tahapan, kita lakukan secara terbuka dan dihadiri seluruh pasangan calon maupun parpol pengusung pasangan calon,” katanya.

Dia menjelaskan, langkah KPU sudah sesuai dengan undang-uadang maupun peraturan yang ditentukan oleh KPU pusat. Yakni, KPU sudah melakukan verifikasi secara factual kepada seluruh partai politik (parpol) pengusung hingga ditingkat DPP atau pusat. “ Termasuk verifikasi ke Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang hingga saat ini tetap dipertanyakan pasangan Bangsa. Terkait adanya gugatan di PTUN, tidak bisa menghentikan proses pemungutan suara, ” papar Fattah Masrun.

Terkait dugaan money politik, KPU memandang bahwa dalam proses pemungutan suara pihaknya tidak menerima laporan dugaan money politik maupun black campaigne yang dilakukan pasangan Sahto ke pasangan Bangsa. Indikasinya, hingga saat ini KPU tidak menerima laporan hal itu dari Panwaslu. “ Justru, KPU menerima laporan dugaan money politik yang dilakukan pasangan Bangsa. Yakni, di Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol,” imbuh Fattah.

Fattah menambahkan, dalam kesempatan itu, pihak pemohon (Bangsa) sempat mengajukan 40 orang saksi kepada majelis hakim MK. Namun, oleh majelis hanya dikabulkan membawakan lima orang saksi.

Sidang perdana gugatan pasangan Bangsa di MK kemarin dihadiri pasangan cabup dan cawabup Bambang Adhiyaksa Utomo-Anna Luthfie (Bangsa) didampingi empat kuasa hu­kumnya di antaranya Athoillah dan Patra M Zen, sementara pihak termohon dihadiri lima orang komisioner KPU lengkap dengan sekretaris beserta kuasa hukum KPU yang berjumlah empat orang.

Sidang kemarin juga dihadiri pihak terkait yakni pasangan bupati-wakil bupati (wabup) terpilih Syahri Mulyo-Maryoto Birowo. Mereka didampingi kuasa hukumnya Arteria Dahlan.

Sidang lanjutan dengan agenda keterangan saksi itu, rencananya akan digelar hari ini (22/2) sekitar pukul 09.00 beserta tanggapan dari pihak terkait.

Di lain pihak, Cawabup Anna Luthfie pihak pemohon tidak bisa dimintai keterangan. Di kontak melalui handphonenya tidak diangkat, begitu juga via pesan singkat tidak dijawab. Sementara itu salah satu pengacara Anna Luthfie, Atoilah saat dihubungi via handphone tidak diangkat, padahal ada terdengar nada sambung, ketika dikonfirmasi via pesan singkat juga tidak dijawab. (tri/and)

Sumber: RadarTulungagung | 22/2/2013
| 0 komentar

Jelang Pemilukada, Bupati Tulungagung Sidak KPUD

Rabu, 23 Januari 2013 | 01.45.00 | 0 komentar

Tulungagung: Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Heru Cahyono, melakukan sidak ke kantor KPUD, Selasa (22/1). Sidak dilakukan karena khawatir terjadi kekisruhan saat pelaksanaan pemilukada yang dilaksanakan 31 Januari mendatang.

Heru melakukan pengecekan kesiapan sembilan hari jelang pelaksanaan pemilukada ketika anggota KPUD sedang menggelar rapat koordinasi dengan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Dalam sidak, Heru langsung memberikan arahan kepada PPK agar dalam pelaksanaan pemilukada dan pelaksanaan pencoblosan di TPS tak terjadi kekisruhan.

Pemilukada Tulungagung diikuti empat pasangan cabup dan cawabup, Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo, Muhammad Athiyah dan Budi Setiyahadi, Isman dan Tatang Suhartono, serta Bambang Adhiyaksa dan Anna Luthfie.

Sumber: Metrotvnews.com | Selasa, 22 Januari 2013
Rabu, 23 Januari 2013 | 0 komentar

Pilkada Tulungagung : Empat Kandidat Sepakat Tak Ada Bentrok dan Gugatan

Tulungagung - Empat calon wakil bupati Tulungagung, sepakat mengikuti seluruh tahapan pemilihan kepala daerah secara damai, demi menjaga tradisi "guyub rukun" yang selama ini menjadi filosofi budaya setempat.

Komitmen tersebut terucap dari para kandidat di akhir acara Debat Publik kemarin, yang diikuti empat cawabup peserta Pilkada Tulungagung, yakni Maryoto Bhirowo, Budi Setijahadi, Tatang Suhariyanto, serta Anna Luthfie.

"Prinsipnya, kami dari pasangan BANGSA ingin semua dari kita bisa menghargai proses demokrasi yang akan digelar bersama. Apapun hasilnya, jangan ada gugatan apalagi kerusuhan. Tulungagung harus tetap guyub rukun, meski kita saling berkompetisi dalam pilkada," ucap cawabup Anna Lutfie saat diminta menjawab pertanyaan Cawabup Budi Setijahadi.

Dengan bahasa berbeda-beda, dua cawabup lain, Maryoto Bhirowo maupun Tatang Suhariyanto juga mengemukakan pendapat yang sama. Tatang bahkan menegaskan, pihaknya sama sekali tidak ingin ada bentrok atau kekerasan yang melibatkan antar pendukung, baik sebelum maupun setelah pemilihan.

"Jangan ada gontok-gontokan, 'ndeso' (orang desa yang berpikir picik) jika sampai itu terjadi," kata Tatang, disambut tepuk tangan dari para tamu undangan yang hadir dalam acara debat publik empat Cawabup Tulungagung yang digelar KPU setempat.

Meski sama-sama sepakat untuk mengedepankan filosofi guyub rukun, namun masing-masing kandidat juga tak kalah sengit mempromosikan keyakinan mereka untuk menang dalam pemilihan kepala daerah, 31 Januari.

Maryoto Bhirowo, misalnya, dengan sedikit menyindir Budi Setijahadi dari kubu pasangan ABDI atau pasangan nomor urut dua karena berulang kali melontarkan pertanyaan mengenai kesiapan pihak lain dalam menerima kekalahan, ia memastikan nomor urut satu-lah yang bakal memenangkan Pilkada.

"Kami dari pasangan SAHTO justru balik bertanya apakah kubu ABDI maupun lainnya siap mendukung jika kami terpilih sebagai bupati dan wakil bupati," jawabnya, balik bertanya dengan nada berseloroh.

Sesi akhir debat publik yang menghadirkan tiga panelis dari unsur akademisi dan praktisi kesehatan itu memang terlihat gayeng karena masing-masing kandidat saling berpromosi untuk kemenangan dalam pencalonan mereka.

Namun, sejumlah tamu yang hadir tidak sedikit yang menyayangkan materi visi-misi keempat kandidat yang dinilai terlalu klise, monoton, dan kurang menyentuh persoalan mendasar yang ada di Kabupaten Tulungagung.

"Tidak ada kesan debat seperti judul yang terpampang di layar panggung itu. Ini hanya forum penyampaian program, namun itupun rasanya kurang mengena dengan kebutuhan masyarakat Tulungagung," kata Andrian, salah seorang pemerhati politik lokal setempat.

Kekecewaan juga dilontarkan Heri, wartawan senior di Tulungagung yang menganggap kemasan acara debat publik kurang pas. "Itu yang ngomongnya banyak kok justru panelisnya, kandidat malah dibatasi," serunya.

Di sela acara debat publik itu, Ketua KPUD Tulungagung, Suyitno Arman, menyampaikan harapannya agar debat publik bisa menjadi wadah bagi para calon untuk menawarkan konsep pemerintahan mereka dalam memimpin Tulungagung selama lima tahun ke depan. ant
Sumber: Surabaya Post | Sabtu, 19/01/2013
| 0 komentar

Kapolres Tulungagung Siap Kawal Pasangan Calon Bupati

Rabu, 05 Desember 2012 | 16.42.00 | 0 komentar

TULUNGAGUNG - Kapolres Tulungagung (AKBP) Wishnu Hermawan Februanto menegaskan, telah menyiapkan tim khusus untuk mengamankan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung.

Menurut Wishnu, sejumlah polisi dari Polres Tulungagung telah menerima pelatihan khusus dari Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Timur. Mereka disiapkan untuk memberikan pengawalan melekat pada calon bupati dan wakil bupati.

"Selama dua hari mereka diberi pelatihan khusus dari Polda Jatim. Besok, Rabu (5/12/2012) mereka sudah kami kirim ke setiap pasangan," terangnya, Selasa (4/12/2012).

Materi pelatihan yang diberikan meliputi pengawalan, komunikasi hingga berkoordinasi dengan institusi lain. Mereka akan melakukan pengawalan melekat kepada setiap calon, maupun pengamanan tempat tinggal. Sebanyak 3 orang akan berseragam lengkap, sementara selebihnya akan diberikan anggota dengan pakaian preman.

"Tiga orang berseragam lengkap, akan mengawal setiap pasangan. Jumlah mereka akan ditambah sesuai eskalasi yang berkembang di lapangan," ujarnya.

Sumber: SURYA Online | Rabu, 5 Desember 2012
Rabu, 05 Desember 2012 | 0 komentar

Cabup-Cawabup Tulungagung Dapat Nomor Urut

TULUNGAGUNG - Empat pasangan calon wakil bupati dan wakil bupati Tulungagung, Selasa (4/12/2012) diundi untuk mendapatkan nomor urut pasangan.

Pengundian yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini di selenggarakan di Hotel Narita, Jalan Agus Salim Tulungagung dan hanya dihadiri pasangan serta tim sukses secara terbatas.

Menurut Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Tulungagung, Fatah Masrun, pengundian dan penetapan nomor urut merupakan puncak proses pencalonan. "Hari ini kerja dari pokja pencalonan sudah selesai. Selanjutnya KPU akan mengawal proses kampanye," terang Fatah, selepas acara pukul 11.30 WIB.

Dalam pengundian ini, masing-masing calon memilih secara acak bola ping pong warna oranye yang sudah diisi dengan nomor urut. Hasilnya pasangan nomor 1 didapat oleh pasangan Syahri Mulyo - Maryoto Bhirowo atau disingkat Sahto. Nomor urut 2 didapat M Athiyah - Budi Setyahadi atau Abdi, nomor 3 didapat Isman - Tatang Suhartono atau Matang dan nomor 4 didapat Bambang Adhyaksa - Anna Luthfi atau Bangsa.

"Nomor urut tersebut kami tuangkan dalam berita acara dan akan ditetapkan sebagai nomor urut dalam masa kampanye hingga pencoblosan," tambahnya.

Tahapan selanjutnya, masuk dalam tahapan kampanye yang akan dimulai 14 Januari 2013 mendatang. Selama masa tersebut, setiap pasangan dilarang melakukan kegiatan yang masuk kategori kampanye. Seperti menawarkan program, memobilisasi pemilih, memaparkan visi dan misi.

Sumber: SURYA Online | Rabu, 5 Desember 2012
| 0 komentar

KPU Undi Nomer Urut Pasangan Calon

Tulungagung, Empat pasangan Cabup/Cawabup Tulungagung, Selasa (4/12), memperoleh nomer urut yang nantinya akan tertera di surat suara dalam Pemilukada Tulungagung 2013.

Pengundian nomer urut dilakukan KPU Tulungagung dalam acara Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Tulungagung tahun 2013 di Hall Hatel Narita Kota Tulungagung.
Hadir dalam pengundian nomer urut ini, selain empat pasangan calon, Bupati Tulungagung, Ir Heru Tjahjono MM berserta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat, Panwaslu dan partai politik pengusung pasangan calon. Juga hadir dari KPU Jatim yakni Agung Nugroho SH MH.
Sesuai pengundian yang dilakukan sendiri oleh empat pasangan calon, hasilnya pasangan Syahri Mulyo SE - Drs Maryoto Birowo MSi (Sahto) menempati urutan yang pertama atau dengan tanda nomer satu, kemudian disusul pasangan Moh Athiyah SH - Drs Budi Stijahadi MM (Abdi) dengan tanda nomer dua, pasangan Drs Isman - Ir Tatang Suhartono MSi (Matang) dengan tanda nomer tiga dan pasangan Ir Bambang Adyaksa Utomo - Anna Luthfie SAg MSi (Bangsa) dengan tanda nomer empat.
Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi yang memimpin rapat pleno mengatakan pengundian nomer urut pasangan calon bisa dilakukan karena sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
Di antaranya dihadiri semua pasangan calon dan media massa. "Saat pengundian nomer urut ini pasangan calon wajib hadir," katanya.
Sedang Bupati Heru Tjahjono ketika memberi sambutan berharap pelaksanaan Pemilukada Tulungagung 2013 dapat berjalan kondusif. Dia pun meminta KPU Tulungagung untuk menjaga netralitas sehingga Pemilukada Tulungagung 2013 dapat berjalan sesuai azas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).
Menurut Bupati Heru Tjahjono, Polres Tulungagung dalam mengamankan dan menjaga kondusifitas Kabupaten Tulungagung sudah berencana bakal menjaga keselamatan semua pasangan calon.
"Mulai besok (hari ini)semua pasangan calon mendapat pengamanan masing-masing tiga anggota Polisi. Mereka mendampingi selama 24 jam dan tanpa biaya alias gratis," paparnya.
Sementara itu, Agung Nugroho menyatakan sejarah kondusifitas saat pemilu di Tulungagung sudah terbukti. Semua pemilu baik Pileg atau Pemilukada Tulunaggung 2008 lalu terselenggara dengan kondisi yang kondusif. [wed]

Sumber: Media Online Bhirawa | Tuesday, 04 December 2012
| 0 komentar

KPUD Tulungagung Tetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Tulungagung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung,, Selasa, 4 Desember 2012 menggelar undian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati/Wakil bupati yang akan bersaing dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, 31 Januari 2013 nanti. Pengundian antara lain disaksikan oleh Ketua Panwaslu, Bupati Tulungagung, beserta Unsur Muspida Tulungagung, PWI, serta perwakilan AJI di Tulungagung serta para wartawan Media cetak dan Elektronik yang bertugas di Tulungagung.

Pengundian nomor urut yang digelar di Aula hotel Narita tersebut disaksikan langsung oleh Komisioner KPU Jatim untuk Koordinator Daerah Pemilihan (Dapil) V, VI, dan VII tersebut secara keseluruhan barlangsung lancar.. Empat pasangan calon yang telah dipastikan lolos verifikasi KPU secara bergiliran mengambil undian nomor urut yang diletakkan dalam delapan bola pingpong yang ditaruh acak di dalam baskom kaca.

Pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo (SYAHTO) yang berangkat dari PKNU, PDP, dan Partai Patriot mendapat nomor urut satu (1), disusul pasangan M Athiyah- Budi Setiadi (ABDI) yang diusung Partai Hanura, Gerindra dan Republikan dengan nomor urut dua (2), pasangan Isman-Tatang Suhartono (MATANG) yang diusung PDIP-PKB nomor urut tiga (3), dan terakhir pasangan Bambang Adhyaksa-Anna Lutfie (BANGSA) yang diusung PAN, Demokrat, dan Golkar dengan nomor urut empat(4)

Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman dalam sambutannya menjelang pengundian antara lain menjelaskan, bahwa Pengundian nomor urut ini dilakukan secara fair dan terbuka. Penetapan nomor urut pasangan calon dinyatakan sah setelah seluruh komisioner KPU, masing-masing pasangan calon, serta para saksi yang hadir menandatangani berkas acara penetapan yang telah disiapkan KPU.

M Fattah, Pokja Pencalonan KPU Tulungagung dalam kesempatan yang sama juga mengkonfirmasi kepada seluruh pasangan calon, pendukung, maupun pihak-pihak yang hadir dalam acara tersebut bahwa prosesi pengundian nomor urut tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur dan tata tertib penyelenggaraan pilkada.

Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono MM, dalam kesempatan berpesan agar momentum pilkada bisa dimanfaatkan masyarakat Tulungagung untuk terus belajar berdemokrasi secara sehat dan mengedepankan filosofi guyub rukun. (Her/Humas).

Sumber: Humas Tulungagung | Rabu, 05 Desember 2012
| 0 komentar

KPU Tulungagung Lakukan pengundian Nomer Urut Paslon

Selasa, 04 Desember 2012 | 21.20.00 | 0 komentar

Tulungagung, KPU Tulungagung, Selasa (4/12), melakukan pengundian nomer urut pasangan calon (paslon) dalam acara Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Tulungagung tahun 2013 di Hall Hotel Narita Kota Tulungagung.

Hadir dalam pengundian nomer urut ini, semua pasangan calon yang berjumlah empat pasang. Selain, Bupati Tulungagung, Ir Heru Tjahjono MM berserta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat, Panwaslu dan partai politik pengusung pasangan calon serta anggota KPU Jatim, Agung Nugroho SH MH.

Sesuai pengundian yang dilakukan sendiri oleh empat pasangan calon, hasilnya pasangan Syahri Mulyo SE – Drs Maryoto Birowo MSi (Sahto) menempati urutan yang pertama atau dengan tanda nomer satu, kemudian disusul pasangan Moh Athiyah SH – Drs Budi Stijahadi MM (Abdi) dengan tanda nomer dua, pasangan Drs Isman – Ir Tatang Suhartono MSi (Matang) dengan tanda nomer tiga dan pasangan Ir Bambang Adyaksa Utomo – Anna Luthfie Sag MSi (Bangsa) dengan tanda nomer empat.

Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi yang memimpin rapat pleno mengatakan pengundian nomer urut pasangan calon bisa dilakukan karena sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Di antaranya dihadiri semua pasangan calon dan media massa. “Saat pengundian nomer urut ini pasangan calon wajib hadir,” katanya.

Sedang Bupati Heru Tjahjono ketika memberi sambutan berharap pelaksanaan Pemilukada Tulungagung 2013 dapat berjalan kondusif. Dia pun meminta KPU Tulungagung untuk menjaga netralitas sehingga Pemilukada Tulungagung 2013 dapat berjalan sesuai azas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).

Menurut Bupati Heru Tjahjono, Polres Tulungagung dalam mengamankan dan menjaga kondusifitas Kabupaten Tulungagung sudah berencana bakal menjaga keselamatan semua pasangan calon. “Mulai besok semua pasangan calon mendapat pengamanan masing-masing tiga anggota Polisi. Mereka mendampingi selama 24 jam dan tanpa biaya alias gratis,” paparnya.

Sementara itu, Agung Nugroho menyatakan sejarah kondusifitas saat pemilu di Tulungagung sudah terbukti. Semua pemilu baik Pileg atau Pemilukada Tulunaggung 2008 lalu terselenggara dengan kondisi yang kondusif. “Mudah-mudahan pada Pemilukada Tulungagung 2013 lebih baik lagi,” katanya.

Sumber: KPU Tulungagung | 04/12/2012
Selasa, 04 Desember 2012 | 0 komentar

Iklan

Terkini

Pendidikan