Penutupan Lokalisasi Hanya Imbauan Bukan Instruksi

Tulungagung - Penutupan lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) di Tulungagung yang sudah direncanakaan pada Juli 2012 mendatang diprediksi tidak bisa berjalan mulus. Masalahnya, penutupan lokalisasi tersebut baru sebatas imbauan bukan instruksi gubernur.
Sekretaris Komisi B DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd pada Bhirawa, Kamis (8/3), mengungkapkan belum ada instruksi dari Gubernur Jatim Soekarwo terkait penutupan lokalisasi PSK di Jatim. "Baru imbauan saja. Pernyataan ini kami dapat setelah bertemu dengan Kabiro Kesra Pemprov Jatim, Selasa (6/3) lalu," ujarnya.
Menurut Heru, Kabiro Kesra Pemprov Jatim, Bawon Adi, cukup kaget juga dengan rencana Pemkab Tulungagung yang bakal segera melakukan penutupan lokalisasi PSK pada Bulan Juli 2012 mendatang. "Tapi karena merupakan kebijakan Pemkab Tulungagung, Pemprov katanya kemudian mendukung. Meski dinilai pula kebijakan Pemkab Tulungagung dalam tanda kutip terlalu cepat," tuturnya.
Dipaparkan penilaian Pemprov pada Pemkab Tulungagung yang menilai terlalu cepat cukup beralasan. Selain baru terencana setahun sebelum pelaksanaan penutupan juga melihat dari proses penutupan di lokalisasi lain memerlukan waktu yang relatif lama.
"Di lokalisasi PSK Bangunsari Surabaya saja proses penutupannya dimulai tahun 1980-an tapi sampai sekarang masih belum selesai sepenuhnya. Ini yang diungkapkan Ikatan Dai Area Lokalisasi (IDEAL). Penutupan lokalisasi PSK memang perlu waktu yang tidak singkat. Tidak seperti membalikkan telapak tangan," jelasnya.
Saat audiensi ke Pemprov Jatim, anggota Komisi B DPRD Tulungagung selain ditemui Kabiro Kesra Pemprov Jatim juga diterima oleh Dinsos Pemprov Jatim, MUI Jatim dan IDEAL.
Heru yang politisi asal PDI Perjuangan ini selanjutnya menyatakan komisinya akan segera bertemu dengan Bupati Tulungagung, Ir Heru Tjahjono MM terkait hasil pertemuan di Surabaya. "Kami akan minta kebijakan penutupan lokalisasi PSK dievaluasi. Persoalannya di Tulungagung sebentar lagi ada Pilkada. Penutupan lokalisasi PSK yang terburu-buru rawan membuat Tulungagung tidak kondusif," tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Drs Alfin Halim MM mengatakan hal serupa. Menurutnya yang diperlukan Tulungagung saat ini menjelang perhelatan Pilkada 2013 adalah kondusifitas. "Masalah ini sudah saya utarakan saat tim anggaran pemkab rapat bersama DPRD soal PAK APBD 2012 terkait anggaran penutupan lokalisasi PSK beberapa waktu lalu. Apalagi dari Pemprov kemudian menyatakan penutupan lokalisasi PSK hanya imbauan," katanya.
Seperti diberitakan, kendati mendapat tentangan dari sebagian penghuni dua lokalisasi PSK, Pemkab Tulungagung bertekad akan terus melakukan program pengentasan wanita tuna susila (WTS) dari lokalisasi yang belum lama ini sudah dituangkan dalam surat keputusan (SK) oleh Bupati Ir Heru Tjahjono MM.
"Program jalan terus. Yang penting tetap memanusiakan manusia dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Bupati Heru akhir pekan lalu.
Diungkapkan Bupati Heru, saat ini untuk lokalisasi PSK Ngujang Kecamatan Kedungwaru sudah pada tahap desain. Artinya keinginan penghuni lokalisasi untuk menjadikan lahan lokalisasi PSK menjadi pasar terpadu sudah pada tahap desain. Sedang untuk lokalisasi PSK Kaliwungu Kecamatan Ngunut masih dalam taraf negosiasi. [wed]

Sumber: Media Online Bhirawa | Thursday, 08 March 2012