Jawa Timur Jadi Model Pengentasan WTS

Propinsi Jawa Timur akhirnya menjadi model pemulangan Wanita Tuna Susilo (WTS) dan penghapusan lokalisasi di Jatim. Selain itu, Jawa Timur akan mendapat bantuan dan akan segera dipakai menjadi model penanganan pengentasan WTS secara nasional.

Menurut rencana, 3-4 September lalu, Pemrov Jatim akan diundang pihak Kementerian Sosial untuk melakukan paparan. Di antara yang akan menghadiri adalah para pejabat dan bupati yang dianggap sukses melakukan penerapan pengentasan WTS.

“Termasuk bupati Tulungagung yang berhasil mengentas seluruh WTS di Ngujang dan Ngunut, “ ujar Kepala Biro Kesra Bawon Adhiyitoni kemarin, (06/09/2012).

Di antara yang akan dipaparkan adalah; motode pemulangan sehingga mereka bisa rela keluar dari belenggu maksiat, anggaran yang dikucurkan dari Pemrov/Pemkab untuk pembinaan plus modal usaha.

Seperti diketahui, di Jawa Timur, dari total 7.127 WTS yang terdata pada tahun 2010 sampai kemarin ada 833 orang berhasil dientas.Sebanyak 345orang telah dientas pada 2011 dan 488 orang selama Januari 2012 hingga kemarin.

Tahun ini kami menargetkan memulangkan 701 WTS, “ ujar Bawon.

Seperti diketahui, semenjak tahun 2011, pemerintah propinsi Jatim bersama MUI Jawa Timur telah bertekad menata kota bersih dari tindakan asusila dan pelacuran. Rencana ini disampaikan Ketua MUI Jawa Timur saat pembukaan membuat “Halaqah Menata Kota Bersih dari Asusila”, Sabtu (19/11/2011) di Hotel Elmi Surabaya.*


Sumber: Hidayatullah.com | Jum'at, 07 September 2012

Read More

Jumat, 07 September 2012 | 0 komentar

Lokalisasi Kaliwungu Dijaga Aparat

TULUNGAGUNG - Polres Tulungagung mulai mengamankan lokalisasi Kaliwungu, Kecamatan Ngunut menjelang rencana penutupan Ramadan mendatang.

Berbeda dengan lokalisasi Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, penghuni lokalisasi Kaliwungu paling keras menentang rencana penutupan oleh Pemkab Tulungagung. Bahkan petugas dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung pun tidak bisa masuk.

Namun menurut Kapolres Tulungagung, AKBP Wishnu Hermawan Februanto, seperti di Lokalisasi Ngujang, dua hari ke depan akan didirikan pos penjagaan. "Kami akan dirikan pos gabungan, untuk menjaga keamanan menjelang penutupan," terangnya.

Wishnu melanjutkan, pos akan diisi 15 orang petugas, terdiri dari 10 polisi, satu TNI, satu polisi militer dan tiga Satpol PP. Petugas gabungan ini akan berjaga selama 24 jam.

Wishnu menegaskan, bukan pihaknya yang melakukan penutupan lokalisasi. Penutupan dilakukan Pemkab Tulungagung, sedangkan pihaknya menjamin prosesnya berjalan aman dan tertib. "Kami tidak dalam kapasitas menutup lokalisasi, melainkan hanya mengamankan saja," tambahnya.

Wishnu berharap, semua pihak bisa merasa aman, termasuk petugas yang selama ini tidak bisa masuk ke lokalisasi. Pos penjagaan tersebut juga bukan untuk membuat takut orang yang akan datang ke lokalisasi.

Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Jumat, 8 Juni 2012

Read More

Sabtu, 09 Juni 2012 | 0 komentar

Unjuk Rasa PSK Diwarnai Kericuhan

Tulungagung: Ratusan pekerja seks komersial (PSK) lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu, Tulungagung, Jawa Timur, demo ke Kantor DPRD setempat, Rabu (14/3). Mereka menolak penutupan lokalisasi yang akan dilakukan pemerintah daerah setempat.

Unjuk rasa yang semula damai berubah menjadi ricuh karena pendemo memaksa masuk gedung Dewan. Keributan tidak berlangsung lama karena sejumlah pengunjuk rasa diizinkan berdialog dengan anggota Dewan dan sejumlah pebajat daerah setempat. Pendemo mengancam akan membuka tempat liar jika pemerintah menutup lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu Tulungagung.(IAN)

Sumber: Liputan6.com | 4/03/2012

Read More

Kamis, 15 Maret 2012 | 0 komentar

Penutupan Lokalisasi Hanya Imbauan Bukan Instruksi

Tulungagung - Penutupan lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) di Tulungagung yang sudah direncanakaan pada Juli 2012 mendatang diprediksi tidak bisa berjalan mulus. Masalahnya, penutupan lokalisasi tersebut baru sebatas imbauan bukan instruksi gubernur.
Sekretaris Komisi B DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd pada Bhirawa, Kamis (8/3), mengungkapkan belum ada instruksi dari Gubernur Jatim Soekarwo terkait penutupan lokalisasi PSK di Jatim. "Baru imbauan saja. Pernyataan ini kami dapat setelah bertemu dengan Kabiro Kesra Pemprov Jatim, Selasa (6/3) lalu," ujarnya.
Menurut Heru, Kabiro Kesra Pemprov Jatim, Bawon Adi, cukup kaget juga dengan rencana Pemkab Tulungagung yang bakal segera melakukan penutupan lokalisasi PSK pada Bulan Juli 2012 mendatang. "Tapi karena merupakan kebijakan Pemkab Tulungagung, Pemprov katanya kemudian mendukung. Meski dinilai pula kebijakan Pemkab Tulungagung dalam tanda kutip terlalu cepat," tuturnya.
Dipaparkan penilaian Pemprov pada Pemkab Tulungagung yang menilai terlalu cepat cukup beralasan. Selain baru terencana setahun sebelum pelaksanaan penutupan juga melihat dari proses penutupan di lokalisasi lain memerlukan waktu yang relatif lama.
"Di lokalisasi PSK Bangunsari Surabaya saja proses penutupannya dimulai tahun 1980-an tapi sampai sekarang masih belum selesai sepenuhnya. Ini yang diungkapkan Ikatan Dai Area Lokalisasi (IDEAL). Penutupan lokalisasi PSK memang perlu waktu yang tidak singkat. Tidak seperti membalikkan telapak tangan," jelasnya.
Saat audiensi ke Pemprov Jatim, anggota Komisi B DPRD Tulungagung selain ditemui Kabiro Kesra Pemprov Jatim juga diterima oleh Dinsos Pemprov Jatim, MUI Jatim dan IDEAL.
Heru yang politisi asal PDI Perjuangan ini selanjutnya menyatakan komisinya akan segera bertemu dengan Bupati Tulungagung, Ir Heru Tjahjono MM terkait hasil pertemuan di Surabaya. "Kami akan minta kebijakan penutupan lokalisasi PSK dievaluasi. Persoalannya di Tulungagung sebentar lagi ada Pilkada. Penutupan lokalisasi PSK yang terburu-buru rawan membuat Tulungagung tidak kondusif," tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Drs Alfin Halim MM mengatakan hal serupa. Menurutnya yang diperlukan Tulungagung saat ini menjelang perhelatan Pilkada 2013 adalah kondusifitas. "Masalah ini sudah saya utarakan saat tim anggaran pemkab rapat bersama DPRD soal PAK APBD 2012 terkait anggaran penutupan lokalisasi PSK beberapa waktu lalu. Apalagi dari Pemprov kemudian menyatakan penutupan lokalisasi PSK hanya imbauan," katanya.
Seperti diberitakan, kendati mendapat tentangan dari sebagian penghuni dua lokalisasi PSK, Pemkab Tulungagung bertekad akan terus melakukan program pengentasan wanita tuna susila (WTS) dari lokalisasi yang belum lama ini sudah dituangkan dalam surat keputusan (SK) oleh Bupati Ir Heru Tjahjono MM.
"Program jalan terus. Yang penting tetap memanusiakan manusia dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Bupati Heru akhir pekan lalu.
Diungkapkan Bupati Heru, saat ini untuk lokalisasi PSK Ngujang Kecamatan Kedungwaru sudah pada tahap desain. Artinya keinginan penghuni lokalisasi untuk menjadikan lahan lokalisasi PSK menjadi pasar terpadu sudah pada tahap desain. Sedang untuk lokalisasi PSK Kaliwungu Kecamatan Ngunut masih dalam taraf negosiasi. [wed]

Sumber: Media Online Bhirawa | Thursday, 08 March 2012

Read More

Jumat, 09 Maret 2012 | 1 komentar

PSK Sulit Dilepas dari Kegiatan Prostitusi

TULUNGAGUNG - Sulit bagi sekitar 200 pekerja seks komersial (PSK) lokalisasi Kaliwungu di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, lepas dari kegiatan prostitusi, meski Pemkab Tulungagung telah menyiapkan serangkaian tahapan proses adaptasi sosial.

Hal itu dikemukakan Ketua Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Zulfatun Ni'mah berdasarkan pengamatan kualitatif. "Pemkab membuat seri proses selama sekitar enam bulan, dimulai dengan sosialisasi, pendampingan, pemberian modal kerja dan sarana kerja, disusul pendampingan lagi untuk pindah profesi lain. Pertanyaannya, apakah mental wirusaha bisa dengan mudah ditumbuhkan," tutur Zulfatan, Kamis (23/2/2012).

Mereka juga merupakan bagian dari jejaring ekonomi mucikari dan ekonomi prostitusi yang tidak kecil jumlahnya. "Kesulitan kami, hampir mustahil melakukan dialog terbuka tentang aspirasi mereka tanpa pengawasan dari mucikari," katanya.

Pemkab Tulungagung sudah memutuskan unuk membubarkan kegiatan prostitusi di wilayah itu, yang juga merupakan kebijakan Pemprov Jatim. "Berdasar survei LSM Cesmid tahun 2011, ada sekitar 600 PSK di Tulungagung tersebar di sejumlah konsentrasi," kata staf Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Ifada Nurahmania.

Sumber: KOMPAS.com | Kamis, 23 Februari 2012

Read More

Sabtu, 25 Februari 2012 | 0 komentar

Lokalisasi Semampir Kediri Akan Ditutup

KEDIRI - Wacana penutupan lokalisasi Semampir, Kota Kediri, yang berdiri di pinggiran Sungai Brantas, kembali mengemuka.

Wali Kota Kediri dr Samsul Ashar menyebutkan, pihaknya bakal membahas lagi realisasi penutupan lokalisasi Semampir dengan jajaran Muspida Kota Kediri. Dia berharap tahun ini, lokalisasi yang sekarang masih dihuni lebih dari 100 PSK itu sudah dapat ditutup total.

“Sebenarnya lokalisasi Semampir sudah resmi ditutup sejak era Pak Maschut (walikota lama). Namun sampai sekarang masih ada yang beroperasi,” kata dr Samsul Ashar, usai mengikuti pembukaan Rakernas I PPP di Ponpes Lirboyo, Selasa (21/2/2012).

Diakui Samsul Ashar, memang tidak mudah untuk menutup lokalisasi yang telah beroperasi lama. Namun pihaknya optimistis jika mendapat dukungan dari semua pihak, rencana penutupan itu bakal terlaksana.

Rencana realisasi penutupan lokalisasi Semampir menyusul himbauan dari Gubernur Jatim H Soekarwo yang telah membuat progam penutupan tempat prostitusi di seluruh Jatim. Gubernur berharap progam itu mendapat dukungan dari pemkab dan pemkot serta seluruh elemen masyarakat.

Saat berpidato di arena Mukernas PPP, Pakde Karwo mengharapkan dukungan untuk menutup puluhan tempat prostitusi yang ada di Jatim. Masalahnya dari 47 lokalisasi, tahun lalu baru tiga lokalisasi yang berhasil ditutup. “Blitar sudah menutup tiga lokalisasi dan Tulungagung tahun ini akan menyusul menutup dua lokalisasi,” ujarnya.

Data yang diperolehnya, saat ini di Jatim terdapat sekitar 7.217 PSK, namun yang baru disadarkan untuk dipulangkan hanya 345 PSK. “Para PSK pulang setelah mendapatkan pembinaan dari ustad serta dididik untuk kembali ke jalan yang benar,” tambahnya.
Gubernur berharap kegiatan halaqoh alim ulama juga memasukkan agenda pembahasan pengentasan para PSK. Pemprov Jatim telah menganggarkan dana pemulangan PSK sebesar Rp 3 juta per orang untuk bantuan modal usaha.

Gubernur juga berharap Pemkot Surabaya segera merealisasi untuk menutup lokalisasi Dolly dan Bangunrejo. Tahun lalu dari 153 PSK yang ada di Bangunrejo, berhasil dipulangkan 20 orang PSK.

Sesuai rencana seluruh bekas tempat prostitusi itu bakal dibangun masjid yang biaya pembangunannya akan dibantu Pemprov Jatim. “Untuk menutup Dolly memang sulit karena RT dan RWnya mucikari,” ungkapnya.(didik mashudi)
Sumber: tribunnews.com | Rabu, 22 Februari 2012

Read More

Rabu, 22 Februari 2012 | 0 komentar

Kepada Wapres, Gubernur Jatim Akui Sulit Menutup Dolly

KEDIRI — Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku sulit memberantas kehidupan seks di lokalisasi Dolly di Surabaya. Hal itu disampaikan Soekarwo saat memberi sambutan dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (21/2/2012).

Kepada Wakil Presiden Boediono dan para tamu undangan yang hadir di acara itu, Soekarwo mengatakan setidaknya ada 7.217 wanita pekerja seks (WPS) yang tersebar di 44 lokalisasi di beberapa kota/kabupaten di Jatim. Pemerintah daerah, kata Soekarwo, berupaya membina para WPS tersebut dengan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan agar mereka tak lagi berkecimpung dalam jual beli seks.

"Pak Wapres, para WPS itu kita (beri) diklat wirausaha, kita modali uang Rp 3 juta untuk berhenti. Kita juga bekerja sama dengan dai untuk menyadarkannya," kata Pakde Karwo, sapaan Soekarwo.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jatim terus melakukan penertiban untuk mengurangi jumlah WPS. Penutupan terakhir dilakukan di tiga lokalisasi di Blitar. Penutupan berikutnya direncanakan di dua lokalisasi di Kabupaten Tulungagung.

Bagaimana dengan Dolly yang sudah terkenal sebagai lokalisasi terbesar di Surabaya itu? Untuk yang satu ini, Soekarwo menyatakan kesulitan dalam menutup lokalisasi yang menampung 200 WPS itu. Ini dikarenakan para mucikari di sana merupakan perangkat pemerintahan. "Sulit karena (pejabat) RT dan RW-nya mucikari," kata Soekarwo yang disambut tawa para undangan.

Hal itu menjadi penting untuk disampaikan kepada Boediono karena, menurut Soekarwo, demi mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia. "Ini (masalah) kecil Pak Wapres, tetapi juga penting. Demi terwujudnya kesejahteraan," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap upayanya mengurangi WPS ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, terlebih menjadi bahan pembahasan dalam Mukernas PPP ini.

Sumber: kompas.com | Selasa, 21 Februari 2012

Read More

| 0 komentar

Pemkab Pulangkan 23 PSK dari Lokalisasi

Tulungagung, Sebelum melakukan penutupan lokalisasi PSK (pekerja seks komersial) pada awal Bulan Ramadan tahun ini, Pemkab Tulungagung terus melakukan persiapan. Salaah satunya dengan memulangkan 23 PSK.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Tulungagung, Drs Sigit Setiawan pada Bhirawa seusai melukukan hearing bersama Komisi B DPRD setempat, Kamis (16/2), mengungkapkan ke-23 PSK yang telah dipulangkan tersebut berasal dari Tulungagung dan luar Tulungagung. “Untuk yang Tulungagung sendiri berjumlah 13 orang sedang yang luar Tulungagung 10 orang,” ujarnya.
Pemkab Tulungagung, menurut Sigit, tetap komit untuk melakukan penutupan dua lokalisasi PSK sesuai yang telah direncanakan. Bahkan penerapan alih fungsi lokalisasi PSK Tulungagung dikatakan bakal dijadikan percontohan di Jatim.
Saat hearing berlangsung bersama Komisi B DPRD Tulungagung, Sigit mengatakaan hal serupa. Dia juga membeberkan jika pemkab akan melakukan pelatihan pada para PSK pada minggu kedua Bulan Maret 2012 mendatang.
“Pelatihan dimaksudkan agar saat alih fungsi berjalan para PSK sudah punya keterampilan. Dengan waktu latihan selama empat bulan diharapkan PSK sudah dapat mahir berketrampilan seperti di antaranya boga dan kecantikan,” paparnya.
Selain itu Sigit menyatakan sudah ada tawaran dari Dinas Sosial Pemprov Jatim pada PSK untuk melakukan pelatihan bagi para PSK. Tempatnya di Kediri dengan sistem pelatihan penuh selama empat bulan. “Tinggal mau pilih mau yang mana. Bisa ikut yang di Kediri atau yang kami selenggarakan sendiri,” ucapnya.
Diakui Sigit sejauh ini baru PSK di lokalisasi Ngujang Kecamatan Kedungwaru yang mau dipulangkan. Sedang di lokalisasi Kaliwungu Kecamatan Ngunut masih relatif terjadi pertentangan.
“Untuk yang Ngunut kami terus melakukan pendekatan, baik pada pendamping juga pada para PSK-nya. Kami lakukan apa yang dikehendaki DPRD untuk menjaga kondusifitas,” terangnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Tulungagung, Syamsul Layli SH yang juga ikut dalam hearing kemarin menyatakan pemkab sudah meredam rencana aksi represif yang bakal dilakukan oleh salah satu ormas. Ormas tersebut dikabarkan akan melakukan tindakan represif jika penghuni lokalisasi PSK tetap menolak penutupan.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Zaenudin Asyari menegasakan jangan sampai ada kekuatan ormas melakukan tindakan represif dalam melakukan penutupan lokalisasi PSK. Menurutnya, hanya aparat berwenang seperti Kepolisian dan Satpol PP yang mempunyai kewenangan represif.
“Namun demikian cara-cara represif jangan sampai dilakukan. Penyelesaian masalah PSK harus manusiawi. Jangan dengan cara-cara tidak manusiawi,” katanya.
Rencananya, Senin (20/2) pekan depan, akan dilakukan hearing kembali antara Komisi B DPRD dan tim dari Pemkab Tulungagung selain juga perwakilan dari PSK. [wed]

Sumber: Bhirawa | Thursday, 16 February 2012

Read More

Jumat, 17 Februari 2012 | 0 komentar

Fraksi PDI-P Tolak Tegas Penutupan Lokalisasi Karena Proyek Alih Fungsi Lokalisasi Tidak Jelas

Tulungagung - Untuk menjaga stabilitas social serta penanggulangan penyebaran HIV-AIDS di Tulungagung Ketua Fraksi PDI-P-Suharminto tegas mempertahankan keberadaan lokalisasi.

Selain itu selaku anggota dewan selama ini pihaknya belum menemukan anggaran 10 sampai 15 milyar yang pernah dijanjikan Bupati untuk program alih fungsi lokalisasi.

Bahkan dengan gayanya yang keras Suharminto menganggap bahwa informasi anggaran itu hanya untuk ngedem-ngedem warga. Terkait pernyataan Kadinsos nakertrans tentang ancaman pembunuhan oleh warga lokalisasi Suharminto menegaskan itu adalah tidak mungkin karena dirinya sangat mengenal karakteristik warga.

Bahkan Suharminto bilang model seperti itu merupakan permainan yang serinag dilakukan oleh eksekutif untuk mencapai sebuah tujuan agar di lokalisasi timbul perpecahan. Untuk itu dia menyarankan agar warga lokalisasi tidak terpecah belah oleh isu-isu dan segala jenis profokasi.

Sekaligus Fraksinya akan segera meminta pimpnan dewan untuk menggelar PARIPURNA dan mencabut tanda tangan dukungan deklarasi yang dilakukan oleh pimpinan dewan-Imam Khambali.

Sumber: liiur.com | 17 February 2012

Read More

| 0 komentar

Komunitas "PSK"-Mucikari Tulungagung Tolak Penutupan Lokalisasi

Tulungagung - Komunitas pekerja seks komersil (PSK) dan mucikari di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menyatakan menolak atas rencana pemerintah daerah menutup dua kompleks lokalisasi setempat, dengan alasan ekonomi.

Para perwakilan PSK dan mucikari dari lokalisasi Ngujang serta Kaliwungu tersebut menyampaikan aspirasi penolakan mereka melalui forum rapat dengar-pendapat dengan Komisi B DPRD Tulungagung, Selasa.

"Intinya kami menolak . Kami juga tidak tertarik sekalipun diiming-imingi program bantuan dari pemerintah kabupaten," ujar Pendik, salah seorang perwakilan mucikari dari Lokalisasi Kaliwungu.

Selain menyampaikan sikap dan aspirasi mereka terhadap wacana penutupan dua lokalisasi terbesar di Kota Marmer itu, para PSK dan mucikari yang hadir dalam ruang sidang dengar-pendapat juga mendesak agar dipertemukan dengan 30 deklarator penutupan lokalisasi di pendopo kabupaten, beberapa waktu lalu.

Namun, keinginan mereka tidak bisa dipenuhi pihak DPRD, dengan alasan permintaan tidak terjadwal dan terlalu mendadak. Akibatnya, sebagian PSK dan mucikari terlihat kecewa sehingga mereka sempat mengancam akan terus bertahan di kantor dewan.

"Sepertinya mereka memang sengaja tidak mempertemukan kami dengan 30 deklarator penutupan lokalisasi," cetus salah seorang perwakilan PSK yang tidak mau disebut namanya.

Suasana sidang/rapat dengar-pendapat dengan perwakilan komunitas PSK dan mucikari itu sendiri sempat diwarnai suasana haru. Hal itu dikarenakan beberapa PSK yang hadir sempat menangis tersedu sembari mengeluhkan nasib mereka yang nantinya semakin tidak jelas, seiring diberlakukannya peraturan gubernur nomor 460 tahun 2010 tentang penutupan lokalisasi.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tulungagung Sigit mengatakan, apa yang ingin dilakukan pemerintah daerah esensinya bukanlah dimaksudkan pada penutupan lokalisasi.

Tetapi, lanjut Sigit, pemerintah daerah hanya ingin mengoptimalkan upaya pemberdayaan para PSK agar memiliki ketrampilan khusus yang lebih positif dan beradab, melalui sejumlah program sosial dan kesra.

"Memang muaranya ke penutupan, tapi itu kan terjadi dengan sendirinya saat program pemberdayaan dan rekayasa kawasan berhasil optimal," jawabnya.

Dia menjelaskan, rencananya lokalisasi akan dialihfungsikan menjadi sarana yang lebih berguna bagi masyarakat, seperti digunakan untuk pengembangan pasar burung, lapangan olahraga, serta kolam pemancingan.

Dalam rapat dengar-pendapat itu, pihak Komisi B yang dipimpin oleh ketuanya, Jaenudin, berjanji untuk menampung seluruh aspirasi perwakilan dua komunitas PSK dan mucikari dari lokalisasi Ngujang maupun Kaliwungu. (Destyan)

Sumber: antarajatim.com | 17 Jan 2012

Read More

Selasa, 17 Januari 2012 | 0 komentar

KONSISTEN DENGAN DEKLARASI PENUTUPAN LOKALISASI, BUPATI HERU JANJI TERJUN LANGSUNG BINA PSK

Tulungagung - Rencana penutupan dua lokalisasi besar di Tulungagung pada Juni 2012 benar – benar bakal diwujudkan. Demikian tegas Bupati Heru Tjahjono usai mengikuti sidang paripurna di DPRD kabupaten Tulungagung, Kamis siang.

Untuk mewujudkan niatannya bupati bakal menganggarkan anggaran sebesar 14 milliar rupiah.

Peruntukannya untuk menyulap kawasan lokalisasi sebagai kawasan ekonomi produktif dengan melibatkan mucikari PSK dan warga sekitar lokalisasi.

Mereka dijanjikan dana pembinaan dan permodalan. Sedangkan PSK luar kota dipulangkan dengan uang saku sekitar 3 jutaan rupiah per orang.

Menguatkan komitmennya bupati Tulungagung dua periode kelahiran Pasuruan – Jawa Timur ini berjanji bakal terjun langsung guna pendekatan dan pembinaan kepada para PSK dan pengurus lokalisasi.

Sementara mendengar umbar janji bupati beberapa pengurus lokalisasi di desa Kaliwungu Ngunut dan desa Ngujang – Kedungwaru bertekad untuk melakukan gerakan penolakan. Bagi mereka lahan perekonomian mereka telah dicabut dan dimatikan.

Sumber: liiurfm.com | 29 December 2011

Read More

Kamis, 29 Desember 2011 | 0 komentar

Pemkab Tulungagung Rancang Pemulangan PSK Secara Bertahap

Tulungagung - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur tengah merancang upaya pemulangan 36 pekerja seks komersial (PSK) dari lokalisasi Ngujang, sebagai bagian dari program penutupan lokalisasi.

"Antara tanggal 3 atau 4 Januari tahun depan, sebanyak 36 PSK siap keluar dari lokalisasi dan dipulangkan. Sebanyak 21 orang berasal dari luar Tulungagung dan 15 orang asli Tulungagung," terang Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung, Sigit Setiawan, Selasa.

Sigit menambahkan, pada awalnya pihaknya sudah menganggarkan dana pemulangan 36 PSK asal Tulungagung dari lokalisasi Ngujang dan lokalisasi Kaliwungu, Ngunut. Namun pada pelaksanaanya, 21 PSK dari Kaliwungu menolak dipulangkan, sehingga anggaran yang ada dialihkan bagi PSK luar Tulungagung yang berniat keluar dari lokalisasi.

"Anggarannya sudah ada, dan disepakati jauh-jauh hari. Tapi pada tahap pelaksanaan, PSK yang dari Kaliwungu menolak. Daripada dananya tidak terpakai, maka kami alihkan untuk PSK luar daerah yang berniat keluar dari lokalisasi," imbuhnya.

Sebelum dipulangkan, para PSK sudah lebih dulu dibekali dengan pelatihan, antara lain memasak, kecantikan, pemberdayaan perempuan serta pengetahuan agama, yang melibatkan MUI Tulungagung, PKK Kecamatan Kedungwaru dan SMKN 3 Tulungagung.

Mereka yang menyatakan keluar dari lokalisasi akan mendapatkan modal sebesar 5 juta diwujudkan barang sesuai minat mereka. Lima orang mendapat perlengkapan salon, lima orang yang ingin beternak mendapat lima ekor kambing, 10 orang yang ingin membuka toko diberi beras, sisanya diberi alat masak.

"Selama menjalani pelatihan, muncul minat masing-masing PSK. Maka kami wujudkan anggaran yang ada berupa barang-barang yang bisa dipakai membuka usaha, sesuai dengan keinginan masing-masing," katanya.

Selanjutnya 15 PSK asal Tulungagung akan terus dipantau dan dibimbing, sampai mereka benar-benar menjadi mandiri serta tidak kembali pada kehidupan lama. Begitu juga setiap sakit, para mantan PSK ini akan dipantau secara khusus oleh tim dari Dinas Kesehatan.

Sementara para PSK yang berasal dari luar kota, akan dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing. Mereka selanjutnya akan dimasukan didalam program pengentasan PSK dari Provinsi Jawa Timur. (*)

Sumber: antarajatim.com | 27 Des 2011

Read More

Selasa, 27 Desember 2011 | 0 komentar

Ansor Jamin Penutupan Lokalisasi Tulungagung Berjalan Damai

Tulungagung - Gerapan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menjamin proses "penutupan" dua lokalisasi yang ada di daerah tersebut bakal berjalan dengan damai, tanpa ada pengerahan massa.

"Saya jamin penutupan lokalisasi akan berjalan damai, tanpa ada pengerahan massa seperti di daerah lain. GP Ansor hanya akan menjadi bagian elemen masyarakat yang dilibatkan, dan akan mematuhi ketentuan dari pemerintah," kata Ketua GP Ansor Tulungagung, Mubarok, Jumat.

Meskipun begitu, Mubarok meminta kepada pihak pemerintah daerahnya agar tidak tidak menciptakan ruang yang bisa memicu terjadi konflik secara horizontal, yakni dengan menjalankan skema yang sudah disepakati seluruh elemen masyarakat secara konsisten.

Salah satunya, kata Mubarok, dengan mengintensifkan pelatihan kepada para pekerja seks komersial (PSK), sehingga mereka benar-benar terampil dan siap dilepas menjadi wirausahawan mandiri dengan batas akhir yang disepakati, yaitu bulan Ramadan 2012 mendatang.

"Sekarang tinggal pemerintah yang harus konsisten menjalankan skema yang sudah dibuat untuk membuat terampil para PSK dan membimbing hingga siap mandiri. Setelah itu, masuk bulan Ramadhan 2012 mendatang seluruh aktivitas lokalisasi berhenti dan tidak buka lagi setelahnya," katanya.

Belajar dari Kabupaten Blitar, menurut Mubarok, perlu sikap tegas dari kepolisian dan Satpol PP untuk konsisten menjaga skema penutupan secara bertahap. Jika nantinya masih ada yang nakal tetap buka pasca tenggat waktu yang ditentukan, dua instansi tersebut harus menertibkan.

Ketegasan polisi dan Satpol PP tersebut dianggap sebagai bentuk keseriusan dan menutup elemen masyarakat yang bergerak sendiri melakukan gerakan penutupan paksa.

"Pascapenutupan nanti harus ada sikap tegas dari polisi dan satpol PP untuk menindak pelanggaran, sehingga jika hukum berjalan dengan semestinya tidak ada alasan elemen masyarakat lain melakukan tindakan sendiri," imbuhnya.

Jika pemerintah daerah konsisten menjalankan skema penutupan yang telah disepakati, Mubarok yakin Tulungagung akan mampu menutup dua lokalisasi tersebut secara damai, sekaligus menjadi contoh daerah-daerah lain.

Sebelumnya, Kamis (15/12) Pemkab Tulungagung mendeklarasikan pengentasan PSK melalui serangkaian gerakan pemberdayaan perempuan yang dikonsentrasikan di dua lokalisasi yang ada di daerah tersebut, yaitu lokalisasi Kaliwungu di Kecamatan Ngunut dan Lokalisasi Ngujang di kecamatan Ngantru.

Dalam deklarasi tersebut dijabarkan skema pelatihan bagi para PSK hingga mampu mandiri dan hidup lebih bermartabata dengan pekerjaan barunya.

Sementara lahan bekas lokalisasi akan dilakukan rekayasa lahan, sehingga bisa memberi nilai ekonomis lebih dan bisa dijadikan sandaran hidup orang-orang yang selama ini menggantungkan hidup dari keberadaan lokalisasi, seperti mucikari, petugas keamanan maupun para pedagang makanan. (Destyan)

Sumber: antarajatim.com | 16 Des 2011

Read More

Jumat, 16 Desember 2011 | 0 komentar

Penutupan Lokalisasi - Polisi Interogasi Enam Mucikari

TULUNGAGUNG – Enam mucikari yang mendiami sejumlah wisma di lokalisasi Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung tibatiba digelandang ke mapolres.

“Saya tidak tahu apa maksudnya dibawa kemari,” ujar Sri Mujiati pemilik Wisma Johore. Begitu juga dengan Sugianti, 43 tuan rumah Wisma Wijaya Kusuma, Supatmi, 23 pemilik Wisma Manggar, Sumarmi, 41 pemilik Wisma Madu, dan Kimiarti, 37 pemilik Wisma Delima. Kabag Operasi Polres Tulungagung AKP Saeroji membenarkan jika pihaknya tengah melakukan operasi untuk menjaga situasi Tulungagung tetap kondusif.

Untuk kegiatan itu, polisi perlu mengetahui jumlah mucikari dan penghuni lokalisasi, pasalnya saat ini tengah muncul wacana penutupan lokalisasi. Rencana itu sudah mulai mendapatkan reaksi penolakan dari penghuni lokalisasi. Sementara itu hasil tes Dinas Kesehatan Ponorogo yang menyatakan 10 orang pekerja seks komersial di lokalisasi Kedungbanteng, Ponorogo, terinfeksi HIV/AIDS membuat sejumlah pihak resah.

Mereka menginginkan lokalisasi ini ditutup agar penyebaran penyakit mematikan ini bisa ditekan kecepatannya. Anggota Komisi D DPRD Ponorogo dr. Burhanuddin menyatakan, temuan Dinkes Ponorogo ini sangat mengejutkan.

Menurutnya, dengan keberadaan 10 orang yang terinfeksi HIV maka penularannya akan sangat cepat. “Transmisi virus ini akan mengenai 30 orang dalam satu hari saja. Ini sangat-sangat tinggi,”ujarnya. solichan arif/dili eyato

Sumber: seputar-indonesia.com | Thursday, 15 December 2011

Read More

Kamis, 15 Desember 2011 | 0 komentar

Muspida Tulungagung Deklarasikan Penutupan Lokalisasi

Tulungagung - DEKLARASI penutupan lokalisasi di Tulungagung Yang sempat tertunda kamis lalu, akhirnya digelar hari ini. Deklarasi yang bertajuk “pemberdayaan perempuan melalui pengentasan WTS dari lokalisasi” ini menuurt bupati Tulungagung Ir. heru Cahyono, sudah direncanakan sejak tahun 2004 yang lalu dimana pemerintah telah mengadakan serangkaian pelatihan skill unuk WTS.

Dalam deklarasi yang berlangsung di pendopo kongas arum kusumaning bongso ini dihadiri 400 undangan dari kalangan MUSPIKA, ORMAS, OKP, FRAKSI DPRD, dan perwakilan lintas agama. Dan diakhiri dengan penandatanganan NASKAH Deklarasi oleh Muspida.

Pemkab Siapkan Dana 10 Milyar

Dalam rencana tindak lanjut deklarasi tersebut, Bupati Heru bilang bahwa akan dalam upaya pengentasan WTS dari lokalisasi pemerintah memrelukan dana reintegrasi sebesar 10 M yang akan digunakan untuk rehabiltasi, pelatihan ketrampilan dan bantuan modal kerja serta pengalihfungsian lahan bekas lokalisasi menjadi kawasan ekonomi produktif seperti pasar dan tempat pemancingan ikan.

Tetapi kepala desa Kaliwungu beserta warganya belum sekalipun mengetahui rencana yang kata Bupati Heru telah dibuat sejak 2004.

Sumber: liiur.com | 15 December 2011

Read More

| 0 komentar

Satpol PP Tulungagung Razia PSK Gunung Bolo

Tulungagung - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tulungagung, Rabu, merazia kompleks pekuburan China di Gunung Bolo, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, yang selama ini dijadikan lokasi prostitusi liar.

Menurut Kasi operasional, Dwi Hari Subagyo, lokasi prostitusi liar Gunung Bolo sudah kerap dirazia, namun para PSK selalu mencuri kelengahan petugas, dan kembali menjajakan diri.

"Selama ini protitusi Gunung Bolo selalu kami razia secara rutin, namun para PSK tidak ada kapoknya dan terus kembali untuk menjajakan diri secara diam-diam," katanya.

Dwi menambahkan, prostitusi Gunung Bolo sudah ada sejak puluhan tahun silam, namun belakangan dibubarkan pemerintah, dan personel Satpol PP sempat ditempatkan secara rutin di lokasi tersebut.

Namun karena petugas tidak bisa berjaga 24 jam, kompleks pekuburan China tersebut kerap disalahgunakan para PSK untuk balik ke lokasi.

Dalam razia yang digelar Rabu (14/12) sore, terjaring sedikitya lima PSK yang rata-rata sudah berusia di atas 50 tahun, dan hanya satu orang yang paling muda berusia 42 tahun.

"Memang para PSK yang ada di Gunung Bolo rata-rata sudah berusia lanjut, dan tidak laku lagi di dua lokalisasi yang ada di Tulungagung, lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu," terangnya.

Para PSK yang tertangkap lalu dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Tulungagung untuk didata dan diberi pengarahan, masing-masing dua PSK berasal dari Tulungagung, sedangkan tiga lainnya dari Jombang Malang dan Kediri.

Mereka yang tertangkap merupakan wajah-wajah lama yang sebelumnya pernah tertangkap pada razia sebelumnya. Menurut Dwi, cukup sulit untuk membuat jera pada PSK, karena tidak pernah ada hukuman berat bagi mereka yang dianggap melangar tindak pidana ringan (tipiring).

"Mereka wajah-wajah lama yang sudah pernah kami tangkap sebelumnya. Mereka kami data dan kami lepaskan kembali, sebab sidang dan denda tipiring pun tidak pernah membuat mereka jera. Yang penting pengawasan diperketat agar mereka tidak kembali ke Gunung Bolo," ujarnya.

Meski sudah berusia lanjut, pekerjaan para PSK ini sungguh memprihatinkan. Sp (53) asal Malang mengatakan, setiap harinya dirinya melayani lima hingga delapan orang hidung belang.

Dari setiap orang, Sp hanya meminta bayaran sebesar Rp15 ribu, sehingga setiap hari Sp bisa mendapatkan uang Rp75 ribu hingga Rp120 ribu. Meski tergolong tidak lagi muda, Sp mengaku menggeluti pekerjaan tersebut karena tidak punya pilihan lain.

"Biasanya uang yang didapat dipotong untuk bayar ojek pulang ke rumah dan biaya makan. Sisanya disimpan buat jaga-jaga kalau ada keperluan mendadak lainnya," katanya. (Destyan)

Sumber: antarajatim.com | 15 Des 2011

Read More

| 0 komentar

Komunitas Aids Tulungagung Tolak Penutupan Lokalisasi

Tulungagung - Komunitas peduli HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengisyaratkan penolakan mereka terhadap wacana penutupan dua lokalisasi setempat yang saat ini tengah digodok di tingkat Pansus DPRD.

"Penutupan itu justru akan kontraproduktif dalam upaya kita semua dalam menekan risiko penularan HIV/AIDS. Kami dalam waktu dekat akan meminta waktu ke DPRD untuk melakukan dengar-pendapat soal ini," ujar salah seorang penggiat HIV/AIDS Tulungagung, M Khoirudin, Kamis.

Ia mendaku (klaim), sikap itu menjadi suara bersama komunitas peduli AIDS se-Tulungagung. Beberapa elemen yang telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti rapat dengar-pendapat dengan DPRD antara lain Ikatan Gaya Tulungagung (Igata).

Selain itu, Apresiasi Waria Kota Tulungagung (Aprikot), komunitas WTS Kaliwungu dan Ngunut, paguyupan warung hiburan Tulungagung (Pawahita) serta komunitas pemandu lagu (purel) se-Tulungagung.

Dukungan juga datang dari kalangan pegiat HIV/AIDS lain seperti halnya Global Fund, Pusat Studi Perempuan Tulungagung (Puspita), Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), kalangan mahasiswa STKIP Tulungagung, serta Forum Solidaritas Kemanusiaan Tulungagung.

"Prinsipnya kami akan menolak kebijakan itu. Kalaupun akhirnya memang harus ditutup, kami mendesak pemerintah daerah agar mempersiapkan terlebih dahulu program yang riil dan konstruktif agar teman-teman PSK yang kehilangan pekerjaan mendapat tempat beraktivitas baru yang lebih positif dan mandiri," tandasnya.

Pernyataan serupa dilontarkan pengelola program Komite Penanggulangan Aids (KPA) Tulungagung Ifada Nur Rokhmaniah.

Menurut dia, permasalahan AIDS akan semakin sulit ditanggulangi apabila dua lokalisasi pelacuran yang menjadi sentra transaksi seksual ditutup sama sekali.

"Permasalahan AIDS perlu mendapat perhatian dan dukungan semua pihak, sebab penyakit ini sudah tidak lagi menjangkit kalangan risiko tinggi seperti halnya WTS dan kalangan swasta/profesional, tetapi sudah merambah di kelompok risiko tidak langsung seperti ibu rumah tangga dan anak-anak," ujarnya.

Ifada yang juga Humas Panitia Gabungan Hari AIDS se-Dunia di Tulungagung ini mengungkapkan, jumlah kasus HIV/AIDS di Tulungagung tercatat telah mencapai 436 kasus, dengan 142 di antaranya meninggal dunia.

Ia mengisyaratkan, kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di Klinik Seruni RSUD dr Iskak hingga saat ini memiliki kecenderungan terus meningkat.

"Lebih dari itu semua, melalui aksi simpati ini kami ingin mengkampanyekan agar jangan ada lagi diskriminasi maupun stigma merugikan bagi siapa saja yang menderita HIV/AIDS sehingga mereka tidak lagi memiliki persamaan hak dan kesempatan dalam dunia kerja," kata Ifada.

Wacana penutupan lokalisasi di Tulungagung saat ini semakin mengemuka seiring desakan dari sejumlah elemen masyarakat seperti MUI dan sejumlah ormas Islam yang menginginkan penghapusan segala bentuk prostitusi di daerah tersebut.

Hasilnya, wacana penutupan lokalisasi kini telah masuk ranah poloitik dan sedang dibahas di tingkat DPRD setempat dan menunggu tahap sosialisasi. (Destyan)

Sumber: antarajatim.com | 01 Des 2011

Read More

Jumat, 02 Desember 2011 | 0 komentar

PSK Kaliwungu Ancam Jajakan Diri Di Sembarang Tempat

Tulungagung - Rencana pemkab Tulungagung untuk menerbitkan perda penutupan lokalisasi ditolak oleh para penghuni lokalisasi Kaliwungu – Ngunut. Bagi 180 PSK dan puluhan mucikari di lokalisasi Kaliwungu kebijakan penutupan lokalisasi merupakan pembataian sumber penghidupan mereka. Sebagaimana dikutip oleh kepala desa Kaliwungu, Bambang Dwiyono para PSK mengancam bakal menjajakan diri di sembarang tempat dan menggelar aksi besar – besaran ke kantor pemkab Tulungagung.

Sebelumnya ketua badan legislasi DPRD Tulungagung, Suprapto mengatakan bahwa di tahun 2012 mendatang eksekutif bakal menyerahkan draft raperda penutupan lokalisasi.

Sumber: liiur.com | 21 November 2011

Read More

Selasa, 22 November 2011 | 0 komentar

Ratusan WTS di Tulungagung Idap HIV/AIDS

Tulungagung - Ratusan wanita tuna susila (WTS) yang beroperasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ditengarai mengidap HIV/AIDS.

"Totalnya hingga saat ini ada sekitar 107 WTS yang telah dinyatakan positif tertular sekaligus mengidap HIV/AIDS," kata Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Tulungagung, Didik Eka, Minggu.

Menurut Didik, angka kasus HIV/AIDS pada kelompok WTS di Kabupaten Tulungagung tergolong paling tinggi dibandingkan dengan kelompok rentan lain.

Posisinya bahkan hanya satu tingkat di bawah kelompok wiraswasta atau kelompok laki-laki dari kalangan kelas menengah dan profesional yang jumlahnya tercatat mencapai 116 orang.

Banyaknya kelompok WTS yang terjangkit virus yang belum ditemukan obatnya itu, tentu sangat mengkhawatirkan.

Menurut estimasi Didik, seorang WTS, baik di lokalisasi umum maupun yang terselubung, dalam sehari bisa melayani empat hingga lima pelanggan sekaligus.

"Jika mereka sampai melakukan hubungan seks tidak aman (tidak menggunakan kondom/alat kontrasepsi), maka tingkat persebaran HIV/AIDS di sini bisa mengalami percepatan hingga dua sampai tiga kali lipat dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya," katanya.

Masalahnya, dari 107 WTS yang telah teridentifikasi positif mengidap HIV/AIDS itu hanya 30-an orang yang berasal dari kelompok WTS langsung (mangkal di lokalisasi).

Didik mengungkap fakta penting yang selama ini tidak banyak diketahui publik setempat bahwa kebanyakan WTS dengan HIV/AIDS itu justru berasal dari kelompok WTS tidak langsung atau mereka yang beraktivitas menjajakan layanan esek-esek secara terselubung.

Kelompok WTS tidak langsung/terselubung dimaksud antara lain berasal dari kelompok profesi "abu-abu", seperti pemandu lagu, "sales promotion girl" (SPG), pelayan kafe atau warung remang-remang, hingga kalangan pelajar.

Mereka masuk kelompok risiko tinggi (risti) tertular maupun menularkan HIV/AIDS, karena sebagian kelompok profesi/status "abu-abu" ini banyak yang menjalani peran ganda, yakni dengan menjadi wanita panggilan.

"Kalau mengacu pada perbandingan jumlahnya, kelompok WTS tidak langsung ini jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang WTS langsung yang telah terlokalisir di lokalisasi Ngujang, Kecamatan Ngantru serta lokalisasi Kaliwungu, Kecamatan Ngunut. Perbandingannya berkisar antara 70:30," papar Didik.

Masalah lain yang tak kalah serius, jumlah pasti WTS tidak langsung tersebut hingga saat ini belum diketahui.

Pihak dinas kesehatan maupun komisi penanggulangan AIDS (KPA) Tulungagung hanya memperkirakan bahwa jumlah mereka sekitar dua hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah WTS langsung yang saat ini tercatat sekitar 345 orang.

"Dari estimasi itu, mungkin hanya 25 persen dari total WTS tidak langsung yang bisa kami akses. Selebihnya tidak terpantau," ujarnya.

Saat ini, rasio penemuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur tergolong tinggi. Bagaimana tidak, dalam sebulan 8-9 orang dengan HIV/AIDS (ODHA) baru ditemukan.

Estimasi ini mengacu data keseluruhan selama kurun sepuluh bulan terakhir, yakni antara periode Januari hingga Oktober 2011 yang mencapai 90 ODHA.

Selama dua minggu terakhir ini saja, dinas kesehatan mencatat sudah ada delapan ODHA baru ditemukan. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah hingga dua pekan mendatang (akhir Oktober).

Sebagaimana data resmi yang tercatat di Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Tulungagung, total kasus HIV/AIDS yang telah berhasil mereka identifikasi sejak klinik VCT berdiri hingga sekarang (Oktober 2011) adalah sebanyak 424 orang/ODHA. Dari jumlah itu, 131 ODHA di antaranya meninggal dunia.

Mayoritas kasus penularan HIV/AIDS di Tulungagung terjadi karena perilaku seks bebas dengan persentase mencapai 93 persen. Selebihnya merupakan kombinasi faktor penularan melalui pengguna narkotika jarum suntik (penasun), perinatal (penularan dari ibu ke anak), serta faktor eksternal lain. (Destyan)

Sumber: Antara | 16 Okt 2011

Read More

Minggu, 16 Oktober 2011 | 0 komentar

Satpol PP Tulungagung Pantau Lokalisasi Liar

Tulungagung - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, secara rutin terus memantau aktivitas sejumlah lokalisasi liar yang diduga dimanfaatkan sebagai tempat pelacuran terselubung, selama bulan Ramadhan.

Informasi dari beberapa sumber di lapangan, mereka bahkan tidak hanya sekali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lokalisasi berbeda tetapi juga melakukan pengintaian dengan cara menyamar sebagai warga sipil/umum.

"Mereka (satpol PP) bisa datang sewaktu-waktu atau bahkan menyamar seolah menjadi (calon) pelanggan," ujar seorang pekerja seks di salah satu lokalisasi terselubung di bantaran sungai Brantas, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Jumat.

Sejak memasuki bulan puasa, 1 Agustus lalu, aktivitas pelacuran di Lokalisasi Ngujang maupun Sumberwungu, Kecamatan Ngunut memang telah dihentikan/istirahatkan sama sekali.

Ratusan pekerja seks yang biasanya beroperasi juga telah diberi kompensasi (semacam uang saku) untuk pulang ke rumah masing-masing selama bulan Ramadan.

Namun aturan itu rupanya tidak sepenuhnya dipatuhi. Terbukti, beberapa PSK di lokalisasi Ngujang maupun Sumberwungu yang masih bertahan beberapa kali kepergok "melayani" tamu.

Demikian pula dengan para PSK yang selama ini beroperasi di sejumlah tempat-tempat pelacuran terselubung (liar).

Menurut keterangan Kepala Satpol PP Tulungagung, Suroto, para PSK terselubung ini lebih sulit dikendalikan.

Meski keberadaan mereka sebagian besar telah berhasil dideteksi, banyak mucikari dan SPK yang terkesan kucing-kucingan dengan petugas trantib.

"Kami sudah beberapa kali melakukan razia dan mendapati PSK yang melayani tamu. Tapi setelah itu, ternyata mereka masih saja beroperasi lagi. Kesannya kayak mau 'kucing-kucingan' dengan petugas," ujar Suroto.

Jika sudah begitu, lanjut Suroto, pihaknya tidak segan-segan menindak si PSK maupun mucikarinya dengan sangsi administratif sebagaimana aturan yang dikeluarkan Pemkab Tulungagung.

Selain itu, mereka juga akan dijerat dengan pasal tindak pidana ringan (tipiring) untuk menimbulkan efek jera.

"Dengan patroli yang dilakukan secara bergantian ini diharapkan setiap aktivitas pelacuran selama bulan puasa ini bisa diminimalisir atau bahkan kalau bisa ditiadakan sama sekali," tandasnya. Source: Antara

Read More

Sabtu, 06 Agustus 2011 | 0 komentar