Setiap Hari 20 "Pasutri" Bercerai di Tulungagung

Tulungagung - Angka perceraian di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tergolong tinggi dengan rata-rata kasus talak/gugat cerai mencapai 15-20 kasus per hari.

Rasio perceraian itu menurut Wakil Panitera Pengadilan Agama (PA) 1 A Tulungagung, Suyono mengacu berdasar jumlah kasus gugat cerai yang ditangani lembaga selama kurun 2013.

"PA Tulungagung setiap harinya menggelar sekitar 60 sidang perceraian. Sedangkan setiap harinya ada sekitar 15-20 perkara yang masuk, baik itu gugatan perceraian maupun persidangan tanpa lawan," terangnya di Tulungagung, Sabtu (25/1).

Disebutkan, kasus perceraian yang ditangani dan diputus Pengadilan Agama Tulungagung selama kurun 2013 tercatat mencapai 2.959 kasus.

Dari jumlah itu, kasus talak didominasi keluarga TKI, dengan latar belakang masalah perselingkuhan serta faktor ekonomi.

Selebihnya perceraian disebabkan usia pernikahan dini, sehingga hubungan rumah tangga terjadi disharmoni.

"Penyebab tertinggi karena tidak ada tanggung jawab dari pihak suami, kemudian disusul alasan ekonomi, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang biasanya karena adanya 'pihak ketiga'," papar Suyono, seperti dikutip Antara.

Tahun ini (2014), angka perceraian di Tulungagung diprediksi meningkat. Selain dipengaruhi masalah klasik seperti faktor ekonomi dan perselingkuhan, konsekuensi penyelenggaraan pemilihan umum disinyalir memicu tingginya depresi sosial.

Para calon legislatif yang gagal lolos dalam perebutan kursi DPR/DPRD maupun "bebotoh" (pejudi) yang kalah bertaruh, berisiko tinggi mengalami ketegangan dalam hubungan keluarga yang mengarah pada perceraian.

"Sampai pekan ketiga Januari (2014) ini saja sudah 227 kasus yang dilaporkan ke pengadilan (agama)," ungkap Suyono.

Kombinasi penyebab perceraian yang sama juga terlihat pada kasus-kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Tulungagung pada periode tahun 2010, 2011, dan 2012.

Alasan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, menurutnya bisa terjadi lantaran pasangan cerai hidup terpisah (bekerja merantau/TKI), perkawinan usia dini, ataupun perselisihan lainnya. (ARF)

Sumber: GATRAnews | Sabtu, 25 Januari 2014

Read More

Sabtu, 01 Februari 2014 | 0 komentar

Pemkab Tulungagung Berangkatkan 25 KK Transmigran

Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memberangkatkan sedikitnya 25 kepala keluarga (KK) untuk bertrasmigrasi ke Kabupaten Mamasa dan Tolitoli, Sulawesi.

"Pemberangkatan sudah kami lakukan sejak tanggal 12 Desember kemarin, dan saat ini para transmigran sudah berada di lokasi transmigrasi yang disediakan pemerintah di sana," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Tulungagung Sudarmadi, Jumat.

Ia merinci, dari 25 KK tersebut, 10 KK berasal dari Kecamatan Sumbergempol, Rejotangan, Karangrejo, Ngantru, dan Bandung. Mereka selanjutnya diberangkatkan menuju Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sementara, sebanyak 15 KK lainnya yang berasalo dari Kecamatan Sumbergempol dikirim menuju Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah.

Menurutnya, para transmigran sengaja diarahkan ke daerah transmigrasi di Toli-toli dan Mamasa karena kedua kabupaten yang ada di Sulawesi tersebut memiliki karakter pertanian dengan Kabupaten Tulungagung, dan cocok untuk pengembangan kakao, kelapa, cengkih dan kopi.

"Pengiriman transmigran ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi merupakan tahun ke-11 sejak diberlakukan otonomi daerah 2001 lalu, yang tercatat sebanyak 267 KK telah menjadi transmigran di luar pulau Jawa," kata Sudarmadi.

Tulungagung tidak memilih kabupaten Kutai Timur di provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi transmigrasi, karena tidak menjadi lokasi yang ditawarkan provinsi Kalimantan Timur.

Dinsosnakertrans kata Sudarmadi, juga membenarkan telah menerima kabar transmigran asal Blitar yang dikirimkan di Kutai Timur yang telah mendapatkan pengusiran oleh penduduk asli setempat.

Pengiriman para transmigran dari Tulungagung itu sendiri sempat molor beberapa lama, sebab sesuai jadwal sebelumnya, pemberangkatan sedianya dilakukan pada November lalu.

Namun dikarenakan Kabupaten Tulungagung saat itu sedang ada hajatan hari jadi daerah, prosesi pemberangkatan 25 KK transmigran baru bisa direalisasikan pada 12 Desember.

Sebelum diberangkatkan, para transmigran sempat mendapat aneka bantuan dari pemerintah daerah Tulungagung, seperti peralatan dapur, perlengkapan tidur, alat-alat pertanian, serta sejumlah bibit sayuran untuk ditanam di lokasi transmigrasi.

Tidak hanya itu, mereka juga mendapat pembekalan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Dinaskertransduk) Jatim, selama kurang lebih dua hari sebelum para transmigran asal Kota Marmer ini diberangkatkan menuju Kabupaten Mamasa dan Sulawesi.

"Di lokasi transmigrasi, para transmigran selanjutnya mendapatkan berbagai fasilitas berupa rumah, lahan seluas dua hektare, serta jaminan hidup berupa bahan makanan pokok selama setahun," jelasnya. (Destyan)


Sumber: antarajatim.com | 16 Des 2011

Read More

Jumat, 16 Desember 2011 | 0 komentar

Jumlah Akseptor KB Kabupaten Tulungagung Lampaui Target

Tulungagung - Jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tulungagung selama kurun tahun 2011 melampaui target yang ditetapkan, yaitu mencapai 106 persen.

Menurut Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung, Harniati, Rabu, sebelumnya telah ditetapkan target pencapaian akseptor KB baru sebanyak 34.645 orang, namun sampai bulan November 2011 angka aseptor KB mencapai 36.786 orang.

"Dari target yang ditetapkan hingga pencapaian bulan November 2011 ada kenaikan sebesar 2.141 orang, atau enam persen dari target. Sehingga secara keseluruhan target yang kami tetapkan sudah terlampaui," terangnya.

Angka pencapaian ini juga mengalami kenaikan sekitar tujuh persen, jika dibanding dengan angka aseptor baru pada tahun 2010. Hal ini semakin menggembirakan, sebab kesadaran warga untuk ber-KB dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

"Dari tahun ke tahun jumlah aseptor baru KB yang kami layani terus bertambah, dan datang minta layanan KB atas kesadaran sendiri. Ini bagus buat program KB ke depan, terutama dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk," ucapnya.

Namun, masih menurut Harniati, ada dua jenis kontrasepsi yang ternyata masih dibawah target yang ditetapkan, yaitu kontrasepsi IUD. Dari angka 3 ribu yang ditargetkan, ternyata hanya tercapai 2.673 akseptor baru.

Padahal, kontrasepsi jenis ini dianggap paling bagus dibanding alat kontrasepsi lain. Minimnya peminat kontrasepsi IUD menurut Harniati, kebanyakan masyarakat masih merasa takut, karena IUD ditanam di dalam rahim.

"Karena IUD penggunaannya harus ditanam di dalam rahim, kebanyakan masyarakat takut menggunakannya. Padahal menurut kami, kontrasepi IUD paling bagus untuk mencegah kehamilan," tambahnya.

Sedangkan kontrasepsi jenis vasektomi dan tubektomi yang selama ditakuti, justru melampaui target yang ditetapkan. Vasektomi yang ditargetkan 50 orang ternyata diikuti 74 orang, sementara tubektomi dari 300 yang ditargetkan tercapai 336 orang.

Masih rendahnya kaum laki-laki mengikuti KB dengan vasektomi, tidak lepas dari ketakutan bahwa KB jenis ini bisa mengganggu kejantanan pria, bahkan impotensi.

"Ketakutan kaum laki-laki untuk melakukan vasektomi, akan mengurangi gairah seksual yang menurunkan kualitas hubungan suami istri, hingga impotensi. Padahal, selama ini ketakutan tersebut tidak pernah terbukti," katanya.

Secara umum, kenaiakn tertinggi aseptor KB tahun ini, adalah pengguna kondom yang mencapai 274 persen atau 2.469, disusul pil yang mencapai 131 persen atau 5.496 orang, implan mencapai 120 persen atau 3.058 orang dan suntik yang mencapai 100,5 persen atau 2.673 orang. (Destyan)

Sumber: antarajatim.com | 14 Des 2011

Read More

Kamis, 15 Desember 2011 | 0 komentar

Warga Keluhkan Pemotongan Raskin

Tulungagung - Warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengeluhkan pemotongan jatah beras untuk warga miskin. Tidak tanggung-tanggung. Pemotongan hingga ebih dari 60% dari total 15 kilogram per bulan untuk setiap kepala keluarga yang seharusnya mereka terima.

Seorang warga Desa Sumberdoplang, Kecamatan Sumbergempol Sukardji,40, Selasa (10/5), menuturkan jatah raskin yang mereka terima kini hanya lima kilogram setiap bulan. Padahal, sesuai aturan, setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) mendapat satu paket jatah raskin sebanyak 15 kg.

"Kami sudah menanyakan hal ini ke desa, tapi jawabannya tidak memuaskan. Katanya untuk pemerataan tapi tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya," katanya.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini mengatakan, pemotongan jatah raskin tersebut telah berlangsung selama dua bulan terakhir.

Sebelumnya, lanjut dia, pemotongan juga telah dilakukan perangkat desa. Namun saat itu raskin yang terbagikan ke masing-masing RTS masih banyak, yakni sekitar 7,5 kilogram.

"Itupun setelah dilakukan rembug desa dengan warga miskin lain dan kami menyepakatinya. Jadi, tidak ada masalah," jelas dia.

Keluhan serupa juga disampaikan Suparji, warga Dusun Sindon, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pencari cacing sungai ini mengeluhkan kondisi raskin yang dianggap tak layak konsumsi.

Ia lalu menunjukkan contoh raskin yang baru diterimanya tetapi sudah dalam kondisi rusak, berkutu, dan berwarna keabu-abuan.

"Saya harus mengolahnya lagi ke penggilingan agar beras lebih putih dan layak konsumsi," katanya.

Suparji juga sempat mengungkapkan masalah pendistribusian yang tak lagi utuh 15 kilogram. Hanya, ia mengakui hal itu telah menjadi kesepakatan warga untuk pemerataan jatah raskin bagi RTS lain yang tidak terdaftar.

Dikonfirmasi mengenai adanya protes dan keluhan tersebut, Sekretaris Desa Sumberdoplang, Karmuji, berdalih sosialisasi mengenai pemotongan raskin telah mereka lakukan sejak awal.

"Sebelumnya memang dibagi dua, tapi karena masih ada warga miskin lain yang belum terima pembagian, jatah raskin per-RTS akhirnya kami bagi tiga agar semua bisa menikmati beras subsidi ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Bulog Sub-Divisi Regional Tulungagung, Supriyanto, mengaku, kewajiban Bulog dalam konteks ini hanya membagikan jatah raskin kepada masyarakat melalui masing-masing perangkat desa sesuai jumlah RTS yang telah ditetapkan bupati setempat.

"Kalau ada pemotongan, kami tidak tahu-menahu. Mungkin itu kebijakan masing-masing desa dan sebenarnya memang sudah lumrah terjadi di mana-mana. Cuma ya itu, sekali lagi itu sudah di luar kewenangan Bulog," katanya.

Jatah raskin untuk Desa Sumberdoplang sendiri perbulannya dialokasikan untuk 47 RTS dengan total volume mencapai 705 kilogram. Sedangkan untuk seluruhan Kabupaten Tulungagung, total penerima raskin adalah sebanyak 60.274 RTS-PM yang tersebar di 19 kecamatan dan 271 desa. (Ant/OL-3)

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

Rabu, 11 Mei 2011 | 0 komentar