Seputar Tulungagung™  ~   Berita Tulungagung Hari Ini 
Tampilkan postingan dengan label Beras. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Beras. Tampilkan semua postingan

SUBSIDI BERAS BAGI NELAYAN 3 KECAMATAN, CAIR

Rabu, 22 Februari 2012 | 12.47.00 | 0 komentar

Tulungagung - Sepi tangkapan ikan nelayan di 3 kecamatan yang ada di Tulungagung mendapat subsidi 8,4 ton beras.

Subsidi beras yang diberikan oleh pemerintah kabupaten ini kata kepala DKP Tulungagung – Hendry Setiawan diberikan kepada 1.510 jiwa penduduk di kecamatan Kalidawir, Campurdarat dan Besuki yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Kata Hendry. bantuan yang diberikan rata – rata 28 kilogram beras per KK itu bertujuan membantu kebutuhan pokok nelayan selama 14 hari selagi hasil melaut masih belum normal.

Sumber: liiur.com | 21 February 2012
Rabu, 22 Februari 2012 | 0 komentar

Bulog Tulungagung Upayakan "Kompromi" Harga Gabah Petani

Senin, 05 Desember 2011 | 20.42.00 | 0 komentar

Tulungagung - Perum Bulog Subdivre Tulungagung, Jawa Timur tengah mengupayakan "kompromi" harga jual gabah dari petani untuk memenuhi kebutuhan persediaan beras lokal, minimal hingga tiga bulan mendatang.

"Kami sudah beberapa kali mengumpulkan sejumlah kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan (gabungan kelompok tani) untuk mensosialisasikan HPP (harga pembelian pemerintah) beras maupun gabah kering giling yang ditentukan pemerintah," ujar Wakil Kepala Bulog Subdivre Tulungagung, Supriyanto, Senin.

Diakuinya, persediaan beras lokal atau dalam negeri di gudang Bulog Subdivre Tulungagung saat ini kian menipis, yakni sekitar 400-an ton. Jumlah persediaan itu terlalu sedikit bila dibandingkan dengan besaran kebutuhan beras untuk keluarga miskin (raskin) yang mencapai 904 ton per bulan.

"Persediaan beras dalam negeri di subdivre kami saat ini memang terus menipis. Ketidakseimbangan antara pasokan beras ataupun gabah dari petani dengan jumlah yang kami keluarkan, baik untuk pemenuhan pasokan raskin maupun operasi pasar menjadi penyebabnya," ungkap Supriyanto.

Menurutnya, ada dua faktor yang menyebabkan pasokan beras dari petani ke bulog tidak maksimal. Kedua faktor dimaksud adalah, pertama karena HPP beras/gabah kering giling yang ditentukan pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar, kedua karena mayoritas petani masih menggunakan sistem ijon.

Akibatnya, banyak petani yang enggan melakukan transaksi penjualan gabah kering giling ataupun yang sudah dalam bentuk beras ke pihak bulog. Sebaliknya, mereka lebih memilih menjual hasil buminya ke para tengkulak atau pihak swasta lainnya karena dianggap memiliki standar nilai ekonomi lebih tinggi.

"Itulah yang menjadi problem utama kami. Padahal, harga beli di kami saat ini sudah di atas HPP pemerintah, dengan mengacu inpres beberapa waktu lalu. Namun meski telah kami naikkan standar belinya hingga tiga kali, tetap saja di bawah harga pasar karena mereka ternyata juga ikut naik," jelasnya.

Sesuai ketentuan, HPP gabah kering giling yang telah ditentukan pemerintah selama ini adalah sebesar Rp3.650 per kilogram. Namun karena dinilai terlalu rendah dibanding harga pasaran, pihak Bulog sempat tiga kali menaikkan standar beli gabah kering giling hingga menjadi sekitar Rp4.300 per kilogram.

Akan tetapi, kenaikan harga beli tersebut tetap saja tidak mendongkrak penerimaan beras mereka dari petani, karena masih kalah bersaing dengan harga pasaran yang dimainkan para spekulan yang saat ini berkisar antara Rp4.500 per kilogram hingga Rp4.700 per kilogram gabah kering giling.

"Sepertinya memang ada yang salah dengan sistem perberasan kita, tapi kami juga tidak tahu itu apa dan permasalahannya dimana. Seharusnya harga pasaran dengan HPP tidak terlalu jauh," ujarnya.

Untuk menyiasati permasalahan itulah, lanjut Supriyanto, pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi harga beras sesuai HPP maupun berdasar kebijakan internal bulog ke para kelompok tani.

Ia berharap, melalui forum komunikasi secara langsung dengan para petani maupun perwakilan kelompok tani bisa terurai permasalahan yang menghambat penjualan beras/gabah dari masyarakat ke perum bulog.

"Target kami setidaknya bisa mendapat pasokan beras/gabah petani sebesar 10 persen dari total produksi padi di wilayah subdivre Tulungagung yang selama setahun rata-rata mencapai kisaran 73.500, saat ini kami baru mencapai sekitar 7-8 persennya," ungkapnya memberi gambaran. #Destyan

Sumber: antarajatim.com | 05 Des 2011
Senin, 05 Desember 2011 | 0 komentar

Gubernur Pastikan Stok Beras di Jatim Berlimpah

Kamis, 17 November 2011 | 00.26.00 | 0 komentar

Tulungagung - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan bahwa hingga saat ini stok beras di daerahnya masih berlimpah, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bakal kekurangan pasokan ataupun mendatangkan beras impor.

"Stok beras di Jawa Timur sampai saat ini tidak ada masalah. Kalau ada kekurangan itu kan terjadi di Bulog, bukan di Jatim-nya," katanya saat dikonfirmasi mengenai kekhawatiran menipisnya stok beras, usai peresmian Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di Kabupaten Tulungagung, Rabu.

Ia lalu memberi gambaran hasil produksi padi yang sudah dalam bentuk beras, berdasar tiga kali musim panen selama 2011. Pada lingkaran fase tanam pertama, yakni antara Januari hingga April, produksi beras di Jatim tercatat mencapai 3,7 juta ton.

Selanjutnya pada lingkaran fase tanam atau musim panen kedua, antara bulan Juli-Agustus, produksi beras menurun sehingga tinggal menjadi 2,1 juta ton.

Sedangkan pada lingkaran ketiga mulai sekarang hingga Desember nanti, kata Gubernur, diperkirakan volume produksi bahan komoditas beras masih cukup tinggi meski hujan, yakni berkisar antara 1,1 juta ton.

"Dengan tingkat produksi beras selama tiga musim tanam tersebut maka bisa dipastikan kebutuhan beras di Jatim aman. Kebutuhan beras di Jatim itu kan hanya 3,4 juta ton selama setahun, sedangkan produk yang dihasilkan mencapai 7 juta ton," jelasnya.

Terkait defisit persediaan beras yang dialami Perum Bulog Jatim, pria yang akrab disapa Pakdhe Karwo ini mengaku tidak mau tahu-menahu. Artinya, Pemprov Jatim tidak akan memberikan subsidi maupun pasokan beras terkecuali pihak Bulog melakukan pembelian sesuai dengan harga pasaran.

"Permintaan mereka (Bulog) agar mendapat pasokan beras dari provinsi sudah kami tolak. Kalau mau ya harus beli, dan kami sudah layangkan surat terkait masalah itu ke Menteri Perekonomian
supaya Bulog bisa membeli beras sesuai dengan harga pasaran yang ada sekarang," katanya.

Selain itu, gubernur juga menegaskan pihaknya tetap akan menolak setiap permintaan ataupun usulan agar mendatangkan beras impor guna memenuhi stok beras di Jawa Timur. (Destyan)

Sumber: Antara | 16 Nov 2011
Kamis, 17 November 2011 | 0 komentar

Pemkab Tulungagung Kucurkan Tunjangan Beras Rp3,5 Miliar

Senin, 14 November 2011 | 23.17.00 | 0 komentar

Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengucurkan rapelan tambahan tunjangan beras senilai Rp3,5 miliar yang dibagikan kepada 15.000 PNS setempat.

"Ini merupakan rapelan tambahan tunjangan beras untuk keluarga PNS selama 10 bulan terakhir, mulai bulan Januari hingga Oktober 2011," kata Kabag Keuangan Pemkab Tulungagung, Indra Fauzi, Senin.

Ia menjelaskan, pemberian rapelan tambahan tunjangan bantuan beras untuk keluarga PNS merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat seiring kenaikan harga jenis bahan pokok tersebut, dari sebelumnya ditetapkan dengan harga Rp4.500 per kilogram menjadi Rp5.205 per kilogram.

Tunjangan beras bagi PNS selama ini telah rutin diberikan kepada setiap pegawai negeri di lingkungan dalam bentuk uang, bersamaan dengan gaji yang diterimakan tiap bulannya.

Namun, besaran tunjangan yang diberikan masih mengacu pada standar harga beras lama, yakni sebesar Rp45.000 per orang/kepala per bulan.

"Tunjangan beras ini diberikan kepada setiap PNS yang masih bujangan maupun yang telah berkeluarga, dengan asumsi jumlah maksimal anggota keluarga sebanyak empat orang yang terdiri dari suami, istri, serta dua orang anak," terangnya.

Selisih nilai harga beras yang dijadikan tunjangan untuk keluarga PNS dari semula hanya Rp45.000 per orang per bulan menjadi Rp52.050 per orang per bulan itulah yang kemudian dibayarkan dengan sistem rapel, awal November lalu.

"Kalau asumsinya setiap PNS mendapat jatah maksimal (terdiri dari empat anggota keluarga), maka jumlahnya tinggal dikalikan saja, yakni selisih harga beras baru yang ditetapkan pemerintah senilai Rp7.050 kali empat orang kali 10 bulan. Totalnya kalau tidak salah sekitar Rp3,5 miliar," terang Fauzi menjelaskan.

Diakuinya, pemberian rapelan tambahan tunjangan beras itu sendiri sempat memicu polemik di sebagian kalangan pegawai negeri sipil setempat.

Hal itu dikarenakan beberapa PNS yang menerima tunjangan dinilai tidak tahu/mengerti bahwa uang yang diberikan secara rapel mulai bulan Januari hingga Oktober 2011 tersebut merupakan tambahan akibat perubahan nilai harga beras, setelah keluar instruksi presiden (inpres) tentang tunjangan beras PNS.

"Yang harus digarisbawahi, rapelan yang diberikan selama sepuluh bulan itu adalah sisa kekurangannya, bukan total besaran tunjangan yang ssekarang dihitung Rp52.050 per orang per bulan. Pemerintah daerah tidak mungkin berani mengutak-atik uang tunjangan PNS karena dipantau langsung oleh pusat," tegas Fauzi. (Destyan)

Sumber: antarajatim.com | 14 Nov 2011
Senin, 14 November 2011 | 0 komentar

Musim Kemarau Picu Kenaikan Harga Beras

Senin, 03 Oktober 2011 | 23.15.00 | 0 komentar

SURABAYA - Kemarau berkepanjang yang melanda Jawa Timur memicu i nflasi September 2011 karena kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras mengakibatkan inflasi 0,44 persen di provinsi . Jika Agustus lalu, harga beras pada kisaran Rp 7.800 per kilogram, pada September justru Rp 8.100 per kilogram.

Kepala BPS Jawa Timur Irlan Indrocahyo di Surabaya, Senin (3/10/2011) mengatakan, kenaikan harga beras disebabkan musim kemarau yang berkepanjangan. Akibatnya, sebagian besar petani padi menyesuaikan pola tanam dari padi ke palawija atau tembakau.

Faktor lain, Pemerintah Provinsi Jatim juga menolak beras impor padahal di sisi lain, Bulog tidak bisa menyerap padi petani karena terjadi persaingan harga dengan tengkulak di pasaran. Kondisi ini pun membuat harga beras melonjak, padahal produksi beras sedang merosot.

Selain itu beras kata Irlan, kenaikan harga dipicu naiknya indeks kelompok sandang 1,36 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 1,22 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,68 persen. Komoditas emas perhiasan, sebagai sub kelompok sandang ya ng mempengaruhi tingginya inflasi setelah beras.

Walaupun harga emas perhiasan pada minggu ketiga September 2011 turun 5 persen, tapi rata-rata harga emas pada September l ebih tinggi dibanding Agustus 2011. Inflasi juga disumbang sejumlah komoditas lain seperti akademi atau perguruan tinggi, sewa rumah, rokok kretek filter, upah pembantu rumah tangga, angkutan antar kota, kontrak rumah, nasi dan soto.

Dari 10 kota yang didata BPS, inflasi tertinggi terjadi di Surabaya pada September 2011 mencapai 0,60 persen, Kediri 0,54 persen, Jember 0,48 persen, Banyuwangi 0,46 persen, Tuban 0,44 persen, Madiun 0,37 persen, Malang 0,22 persen dan Tulungagung.

Laju inflasi tahun kalender Januari hingga September, mencapai 3,14 persen. Sedangkan inflasi tahun ke tahun September 2011 terhadap September 2010 , Jatim sebesar 4,71 persen.

Sumber: KOMPAS.com | Senin, 3 Oktober 2011
Senin, 03 Oktober 2011 | 0 komentar

Distribusi Bulog Tulungagung Terlambat

Selasa, 30 Agustus 2011 | 11.56.00 | 0 komentar

Disebabkan desa nunggak angsuran, distribusi Bulog Tulungagung terlambat. Supriyanto, Wakil Kepala Sub Divisi Regional Bulog Tulungagung mengatakan, setidaknya terdapat 3 Kecamatan dari 19 kecamatan yang menunggak pembayaran pengganti beras miskin.

Diantaranya kecamatan Pagerwojo, kecamatan Sendang untuk semua desa, dan sebagian desa di kecamatan Kedungwaru. Dari pantauannya, ada satu desa yang menunggak membayar sampai Rp. 6 juta.

"Ada 3 kecamatan yang menunggak pengganti raskin. Meliputi Pagerwojo, Sendang, dan Kedungwaru. Bahkan ada satu desa yang menuggak sampai 6 juta rupiah", ujar Supriyanto.

Supriyanto mengaku distribusi Raskin ke desa dilakukan setelah Pemerintah desa melakukan pelunasan. Rencana distribusi Raskin untuk jatah September 2011 yang dicairkan pada bulan Agustus 2011 menjadi tertunda. Banyak desa yang ternyata tidak siap menerima dropingan Raskin Bulog, sehingga dipastikan droping dilakukan usai lebaran.

Sementara itu Parwoto, Kades Majan, kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, tidak membantah Pemdesnya belum melakukan pelunasan tanggungan Raskin bulan sebelumnya, sebesar Rp. 4 juta dari total biaya pengganti Rp. 7 juta. Parwoto beralasan, Pemdes tidak memiliki dana talangan.

Apalagi, jatah raskin untuk bulan Juli sampai Agustus 2011 yang dicairkan sebelum puasa lalu tidak seluruhnya diambil penerima, karena distribusi Raskin terlambat dari agenda awal. Pamuji, salah warga RT 04, RW 01 Krajan Majan kecewa.

"Masalahnya begini, jatah raskin bulan Juli sampai Agustus 2011 tidak seluruhnya diambil penerima, karena distribusi Raskin terlambat." papar Pamuji.

Penerima raskin berharap distribusi bisa dilakukan sebelum lebaran, karena banyak yang merasa terbebani dengan harga beli beras dipasaran yang mahal. [van-bar]

Source: radiopatria.net | 2011-08-29
Selasa, 30 Agustus 2011 | 0 komentar

Pemkab Harus Beri Kepastian Hukum

Kamis, 12 Mei 2011 | 09.06.00 | 0 komentar

Tulungagung – LSM Pusat Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk memberikan kepastian hukum atas kasus pemotongan beras untuk warga miskin (raskin) yang marak terjadi di sejumlah desa di Tulungagung.

Agar pemotongan dengan tujuan pemerataan kepada warga miskin yang tidak terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak melawan hukum. “Sebab jika melanggar hukum tentunya akan banyak perangkat dan kades yang berurusan dengan aparat penegak hukum,“ujar Direktur P3MD Imam Ma’ruf.Pemotongan raskin untuk dibagikan merata kepada warga (miskin) yang belum terdaftar sepertinya sudah menjadi fenomena umum.Tidak hanya di Tulungagung, kesepakatan bersama antara kepala desa, perangkat desa dan BPD itu terjadi juga di Kabupaten Blitar. Setiap RTS penerima raskin “dipaksa” berbesar hati tidak menerima haknya dengan sempurna. Jatah 15 kilogram per bulan per orang harus dibagi tiga.

Namun yang menjadi persoalan di Desa Sambidoplang, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung pemotongan hingga 60 % tersebut tidak disosialisasikan. Untuk beras berjenis medium III tersebut jatah RTS langsung dibatasi 5 kilogram.Sementara di Desa Sambidoplang, ada sebanyak 705 kilogram raskin untuk 47 RTS. Akibatnya, sejumlah warga resah dan mempertanyakan haknya yang “hilang” tersebut ke aparat desa. “Kalau seperti ini jelas ada hak warga miskin yang sengaja dihilangkan,“terang Ma’ruf. Untuk itu, selain kepastian hukum dan sosialisasi, seluruh pihak terkait, yakni kades dan perangkat serta pemerintah harus membuat kesepakatan bersama. Mufakat bersama tersebut,kata Ma’ruf harus bisa menjadi kekuatan yang bisa menepis pelanggaran hukum.

“Kami mendesak secepatnya hal ini diselesaikan,“tegasnya. Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Tulungagung Suwito menolak memberikan keterangan.Padahal, permasalahan hukum merupakan ranah kerjanya.“Maaf tanya aja ke komisi II, saya tidak bisa menjawab ini,“ujarnya.Hal senada dilakukan Kabag Humas Pemkab Tulungagung Mariyani. Adik kandung Sekda Tulungagung yang biasanya selalu terbuka itu mendadak tertutup dan terkesan menghindar. (solichan arif)

Sumber: seputar-indonesia.com
Kamis, 12 Mei 2011 | 0 komentar

Warga Keluhkan Pemotongan Raskin

Rabu, 11 Mei 2011 | 16.03.00 | 0 komentar

Tulungagung - Warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengeluhkan pemotongan jatah beras untuk warga miskin. Tidak tanggung-tanggung. Pemotongan hingga ebih dari 60% dari total 15 kilogram per bulan untuk setiap kepala keluarga yang seharusnya mereka terima.

Seorang warga Desa Sumberdoplang, Kecamatan Sumbergempol Sukardji,40, Selasa (10/5), menuturkan jatah raskin yang mereka terima kini hanya lima kilogram setiap bulan. Padahal, sesuai aturan, setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) mendapat satu paket jatah raskin sebanyak 15 kg.

"Kami sudah menanyakan hal ini ke desa, tapi jawabannya tidak memuaskan. Katanya untuk pemerataan tapi tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya," katanya.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini mengatakan, pemotongan jatah raskin tersebut telah berlangsung selama dua bulan terakhir.

Sebelumnya, lanjut dia, pemotongan juga telah dilakukan perangkat desa. Namun saat itu raskin yang terbagikan ke masing-masing RTS masih banyak, yakni sekitar 7,5 kilogram.

"Itupun setelah dilakukan rembug desa dengan warga miskin lain dan kami menyepakatinya. Jadi, tidak ada masalah," jelas dia.

Keluhan serupa juga disampaikan Suparji, warga Dusun Sindon, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pencari cacing sungai ini mengeluhkan kondisi raskin yang dianggap tak layak konsumsi.

Ia lalu menunjukkan contoh raskin yang baru diterimanya tetapi sudah dalam kondisi rusak, berkutu, dan berwarna keabu-abuan.

"Saya harus mengolahnya lagi ke penggilingan agar beras lebih putih dan layak konsumsi," katanya.

Suparji juga sempat mengungkapkan masalah pendistribusian yang tak lagi utuh 15 kilogram. Hanya, ia mengakui hal itu telah menjadi kesepakatan warga untuk pemerataan jatah raskin bagi RTS lain yang tidak terdaftar.

Dikonfirmasi mengenai adanya protes dan keluhan tersebut, Sekretaris Desa Sumberdoplang, Karmuji, berdalih sosialisasi mengenai pemotongan raskin telah mereka lakukan sejak awal.

"Sebelumnya memang dibagi dua, tapi karena masih ada warga miskin lain yang belum terima pembagian, jatah raskin per-RTS akhirnya kami bagi tiga agar semua bisa menikmati beras subsidi ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Bulog Sub-Divisi Regional Tulungagung, Supriyanto, mengaku, kewajiban Bulog dalam konteks ini hanya membagikan jatah raskin kepada masyarakat melalui masing-masing perangkat desa sesuai jumlah RTS yang telah ditetapkan bupati setempat.

"Kalau ada pemotongan, kami tidak tahu-menahu. Mungkin itu kebijakan masing-masing desa dan sebenarnya memang sudah lumrah terjadi di mana-mana. Cuma ya itu, sekali lagi itu sudah di luar kewenangan Bulog," katanya.

Jatah raskin untuk Desa Sumberdoplang sendiri perbulannya dialokasikan untuk 47 RTS dengan total volume mencapai 705 kilogram. Sedangkan untuk seluruhan Kabupaten Tulungagung, total penerima raskin adalah sebanyak 60.274 RTS-PM yang tersebar di 19 kecamatan dan 271 desa. (Ant/OL-3)

Sumber: mediaindonesia.com
Rabu, 11 Mei 2011 | 0 komentar

Iklan

Terkini

Pendidikan