Pileg 2014 Dapil Tulungagung Berubah

Tulungagung, Calon anggota legislatif tahun 2014 di Tulungagung jangan pernah berpikir daerah pemilihan (dapil) akan sama seperti pada saat pemilu legislatif (Pileg) 2009. Masalahnya saat ini dimungkinkan adanya perubahan dapil yang saat ini sedang dikaji oleh KPU setempat.

Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi, Kamis (18/10), mengungkapkan perubahan dapil di Pileg 2014 dimungkinkan karena KPU Tulungagung sudah menerima surat terkait hal tersebut dari KPU Pusat. "Dalam surat itu disebutkan jika dipandang perlu KPU Kabupaten bisa mengubah dapil dan alokasi kursi yang digunakan pada pemilu sebelumnya," ujarnya.
Rencananya, KPU Tulungagung akan melakukan kajian terhadap perubahan dapil di Pileg 2014 itu pada Oktober 2012 ini. Kajian dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan partai politik.
"Keputusan finalnya tetap berada di KPU Tulungagung. Apakah akan dirubah atau tidak," tandasnya.
Menjawab pertanyaan, Suyitno Arman menyatakan perubahan dapil bisa saja terjadi dengan melihat komposisi wilayah dan jumlah penduduk. "Kalau di Tulungagung yang semula dibagi lima dapil bisa jadi berubah menjadi enam dapil," katanya.
Selain itu, bisa saja juga perubahan dapil tidak mengubah jumlah dapil tetapi merotasi kecamatan yang masuk dapil tertentu. "Semuanya bisa terjadi. Tinggal menunggu kajian," terangnya. [wed]

Sumber: Bhirawa | Thursday, 18 October 2012

Read More

Sabtu, 20 Oktober 2012 | 0 komentar

Panwas Tunggu Laporan Warga

Tulungagung - Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung, mengimbau masyarakat agar proaktif melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah yang puncaknya akan digelar 31 Januari 2013.

Bagian Pengawasan Panwas Pilkada Tulungagung, Fadiq, Rabu (17/10), mengatakan, imbauan tersebut disampaikan terkait adanya data kependudukan di Kecamatan Rejotangan yang dicuri dan digunakan untuk surat dukungan pasangan bakal calon bupati dari jalur perseorangan.

"Polisi sudah membuktikan ada berkas yang dicuri dari Kecamatan Rejotangan dan digunakan untuk mendukung pasangan perseorangan. Masyarakat perlu waspada, sebab bisa saja hal serupa terjadi di kecamatan-kecamatan lain," katanya.

Berkas yang dicuri tersebut berupa foto kopi kartu keluarga yang sebelumnya digunakan untuk data e-KTP. Agar berkas tersebut sah, maka harus dilengkapi dengan tanda tangan nama dalam kartu keluarga tersebut, sehingga bisa digunakan sebagai surat dukungan.

"Jika berkas tersebut hasil curian namun bisa digunakan untuk surat dukungan, hampir dipastikan tanda tangannya juga dipalsukan. Karena itu masyarakat harus berani melapor jika memang terjadi pemalsuan tanda tangan," ujarnya.

Masyarakat bisa melapor ke panwas pilkada karena masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu. Masyarakat juga bisa melapor langsung ke polisi karena pemalsuan tanda tangan juga masuk kategori kriminal murni.

"Saya justru khawatir masyarakat bersikap acuh tak acuh sehingga bakal calon (bupati) yang melakukan kecurangan akan lolos dalam proses pencalonannya. Karena karakter masyarakat Tulungagung tidak mau repot-repot, jika tidak ada kerugian," tandasnya.

Panwaslu juga telah menginstruksikan seluruh Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di setiap desa untuk mengawasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan.

"PPL harus melakukan pengawasan terhadap PPS, karena PPS yang melakukan verifikasi faktual setiap surat dukungan calon perseorangan. Hasil verifikasi ini yang menentukan lolos atau gagalnya pencalonan dari jalur perseorangan," tambahnya. tr

Sumber: Surabaya Pagi | Kamis, 18 Oktober 2012

Read More

| 0 komentar

Independen Harus Punya Dukungan Minimal 35.598 Pemilih

Tulungagung - KPU Tulungagung, Bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan atau independen jika ingin mulus running di Pemilukada Tulungagung 2013 harus mendapat dukungan paling sedikit 35.598 pemilih. Syarat ini diputuskan oleh KPU Tulungagung dan tertuang dalam SK KPU Tulungagung No. 04/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012.


Demikian diungkapkan Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi dalam acara Sosialisasi Tahapan dan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Hall Hotel Narita, Kamis (26/7) malam. “Jumlah dukungan minimal untuk calon dari perseorangan itu diputuskan setelah kami mendapat surat dari Bupati Tulungagung yang menyebut per 4 Juli 2012 jumlah penduduk Tulungagung sebanyak 1.186.567 jiwa,” ujarnya.

Selanjutnya, Arman menyebut untuk calon pasangan independen selain harus memenuhi syarat minimal dukungan pemilih sebanyak 35.598 pemilih, sebaran pemilihnya harus pula minimal berada di 50% dari 19 kecamatan yang ada di Tulungagung. “Itu artinya dari 35.598 pemilih sebarannya paling sedikit berada di 10 kecamatan,” terangnya.

Sedang bagi bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari jalur parpol, alumni Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyebut sesuai SK KPU Tulungagung No. 05/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012/2012 disebutkan minimal pasangan calon mendapat dukungan delapan kursi di DPRD Tulungagung atau paling sedikit 79.367 suara sah.

“Jadi jumlah paling sedikit kursi sah persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol adalah delapan kursi di DPRD. Atau bisa juga menggunakan suara sah dalam Pileg 2009 yang syaratnya minimal sebanyak 79.367 suara,” jelasnya.

Hadir dalam acara sosialisi semalam para tokoh masyarakat yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri sebagai calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2013. Selain undangan lainnya di antaranya instansi terkait, Panwas Pemilukada Tulungagung 2013 dan anggota Komisi A DPRD Tulungagung.

Mereka terlihat menyimak dengan serius paparan yang disampaikan Arman dan dua anggota KPU Tulungagung lainnya. Yakni Nyadin SAg MAP dan Mohammad Fatah Masrun Sag MSi.

Rencananya, dalam menindaklanjuti acara sosisaliasi di Hotel Narita itu tiga hari kedepan KPU Tulungagung bakal mengumumkan pendaftaran calon pasangan perseorangan atau independen. Dua bulan berikitnya baru mengumumkan untuk calon pasangan yang diberangkatkan oleh parpol.

Sumber: KPU Tulungagung | July 27th, 2012

Read More

Sabtu, 28 Juli 2012 | 1 komentar

BATAS USIA WAJIB E-KTP JADI PERDEBATAN DI PANSUS DPRD

Tulungagung - Silang pendapat menjelang pelaksanaan E-KTP, kembali memanas antara Dispenduk Capil dengan Pansus 3 DPRD kabupaten. Kali ini dipicu masalah batasan usia dan biaya E-KTP regular.
Jika pihak Dispenduk Capil menyebutkan pemuda usia 17 tahun per 30 Desember 2011 belum wajib E-KTP dan untuk pengurusan E-KTP perorangan menelan anggaran 35 ribu rupiah.
Tidak demikian bagi Pansus 3 DPRD Tulungagung, Kata Wiwik Tri Asmoro dari Pansus 3 pemuda berusia 17 tahun per Desember 2011 wajib ikut E-KTP 2012 dan pengenaan untuk biaya pengurusan E-KTP Reguler hanya 30 ribu rupiah.

Sumber: liiur.com 22 November 2011|

Read More

Rabu, 23 November 2011 | 0 komentar

Dispendukcapil Tulungagung Ajukan Penambahan Daya Listrik

Tulungagung - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Tulungagung berencana mengajukan penambahan daya listrik di 19 kantor kecamatan setempat, dalam rangka mempersiapkan jaringan KTP elektronik di daerah tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan UPJ PLN Tulungagung untuk menambah daya listri di 19 kecamatan se-Tulungagung," kata Kasi Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Tulungagung, Mulyono, Senin.

Dijelaskan, berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB), pengadaan listrik di masing-masing kecamatan rencananya dianggarkan Rp10 juta.

Pengadaan tersebut diserahkan kepada masing-masing Kecamatan, sehingga tidak harus dilelang ke pihak swasta maupun umum. "Kami akan usahakan agar rencana penambahan daya ini bisa terealisasi secepatnya, sebelum tahun 2012," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPJ PLN Tulungagung, M Asnun menyatakan, pihaknya sejauh ini belum menerima pengajuan resmi rencana penambahan daya dari pemerintah daerah setempat.

"Hingga hari ini kami belum menerima pengajuan penambahan daya listrik dari Dispenduk Capil," jawabnya.

Penambahan daya listrik yang direncanakan Dispenduk Capil itu sendiri merupakan bagian dari program nasional terkait pembuatan KTP elektronik secara masal di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Tulungagung.

Konsekwensinya, seiring dengan pelayanan KTP elektronik di setiap kecamatan, pemerintah mewajibkan penyediaan suplai jaringan listrik dengan daya minimal 5.500 watt di setiap kantor kecamatan.

Permasalahannya, khususnya di Tulungagung, saat ini daya listrik di masing-masing kecamatan rata-rata hanya 900 watt. Kekurangan daya listrik itulah yang kemudian diupayakan penambahan daya, yakni sebesar 4.500 watt per kecamatan.

Asnun memastikan, UPJ PLN tetap akan melayani permintaan berapapun kebutuhan daya yang diajukan pemerintah daerah. Ia beralasan, sistem pasokan listrik PLN bersifat interkoneksi, sehingga tidak perlu khawatir bakal kekurangan ataupun kehabisan pasokan daya.

"Kami pakai sistem interkoneksi, jadi penambahan bisa dilakukan kapan saja yang penting ada pengajuan," tegasnya.

Terkait masalah rencana penambahan daya di 19 Kecamatan, Asnun mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan survei terlebih dahulu apakah penambahan daya listrik membutuhkan tambahan trafo atau cukup menggunakan infrastruktur jaringan yang telah ada.

"Untuk biaya penambahan daya tinggal dikalikan Rp775. Misalnya permintaan daya 5.500 watt dikalikan 775 menjadi Rp4.262.500 per kecamatan. Kalau Dispenduk Capil menyiapkan alokasi anggaran Rp10 juta per kecamatan, kami kira itu sudah jauh dari cukup, bahkan berlebih," kata Asnun.

Sumber: antarajatim.com | 21 Nov 2011

Read More

Selasa, 22 November 2011 | 0 komentar

Warga Tulungagung Gelar Upacara Air

TULUNGAGUNG – Ratusan warga dari empat desa di wilayah Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, kemarin, menggelar ritual upacara air.Lelaki, perempuan,anakanak, remaja hingga orang tua berkumpul menjadi satu di Telaga Buret,Desa Sawo.

Mereka berdoa bersama sekaligus menyampaikan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena di tengah musim kemarau panjang saat ini,warga Desa Sawo, Gedangan, Gamping dan Ngentrong tidak pernah kekurangan air. ”Sepanjang apapun musim kemarau,Telaga Buret tidak pernah ke-kurangan air,”tutur Sumini,95,pimpinan ritual upacara air.

Warga menamakan upacara adat yang berlangsung setiap Selo (penanggalan Jawa) pada Jumat Legi atau Pon tersebut dengan istilah ulur-ulur.Sebagaimana adat Jawa, warga mengusung sesaji berupa tumpeng, lengkap dengan panggang ayam dan jajan pasar. Juga dilakukan pembakaran dupa ratus dan kemenyan. ”Intinya kita berdoa agar seluruh penghuni desa selamat diberi kesehatan,” terang Sumini.

Selanjutnya,warga memandikan sepasang patung, Sri Sedono dan Sri Rejeki yang menjadi simbol kemakmuran. “Acara terakhir makan bersama,” pungkasnya. Aktivis Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi Tulungagung, Maliki Nusantara menilai, tradisi ulur-ulur merupakan bentuk kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup.

”Selama tradisi ini dijaga alam akan tetap lestari,”ujarnya. Sementara Kepala DisbudparporaTulungagung Heru Dwi Tjahjono mengatakan, ritual ulur-ulur sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Selain sebagai wisata,Telaga Buret juga berkontribusi besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. solichan arif

Sumber: seputar-indonesia.com | Saturday, 08 October 2011

Read More

Sabtu, 08 Oktober 2011 | 0 komentar

UMUR LEBIH DARI 60 HARI, BAYI DISIDANGKAN UNTUK DAPAT AKTA

Pengurusan akta kelahiran di kabupaten Tulungagung bakal diperketat dengan penerapan Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sebut kepala dispenduk capil pemkab Tulungagung melalui kasi akta kelahiran, Agus Budi, bagi penduduk yang belum mencatatkan kelahirannya setelah 60 hari kerja, jika Undang – undang nomor 23 tahun 2006 sudah diberlakukan, maka proses pencatatan akta kelahiran harus melalui persidangan di pengadilan negeri Tulungagung.

Dan pemberlakuan undang – undang ini, diperkirakan paska pembuatan e-KTP tahun 2012 mendatang. Untuk itulah dihimbau kepada warga masyarakat Tulungagung, agar segera mengurus akta kelahiran mereka.

Selebihnya, lansir dispenduk capil melalui reporter Halim Perdana. Bahwa pengurusan akta kelahiran di Tulungagung masih relatif rendah. Ini terbukti dari data tahun 2010.

Jumlah penduduk yang mengurus akta kelahiran pokok atau sebelum 60 hari kerja, sebanyak 9.959 jiwa, akta kelahiran istimewa atau penduduk yang yang lahir setelah tahun 1986 sebanyak 9.623 jiwa, serta akta kelahiran dispensasi atau penduduk yang lahir sebelum tahun 1986 sebanyak 2.200 jiwa.

Perbandingannya untuk tahun ini, sedikit menurun dilihat dari grafik pengurusan. Yakni, per 31 Agustus lalu, untuk akta kelahiran pokok sebanyak 5.593 jiwa, istimewa sebanyak 7.210 jiwa, dan dispensasi 1.308 cacah jiwa.

Sumber: liiur.com | Kamis, 29 September 2011

Read More

Kamis, 29 September 2011 | 1 komentar

Dispendukcapil Pemkab Tulungagung Berikan NIK

Tulungagung - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Tulungagung pada September 2011 ini akan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada warga setempat. Pemberian NIK ini sebagai bagian dari pelaksanaan pembuatan e-KTP (KTP elektronik) pada 2012 mendatang.
Kepala Dispendukcapil Pemkab Tulungagung Drs Eko Sugiono MM mengungkapkan sudah mendapat berkas pemberian NIK pada warga setempat dari Pemprov Jatim. "Sekarang semuanya (berkas NIK, red) sudah ada di kantor dan akan segera didistribusikan ke desa-desa dan kelurahan," ujarnya, Kamis (22/9).
Menurut Eko Sugiono pemberian NIK pada warga ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembuatan e-KTP selain pendataan ulang kependudukan yang yang telah dilakukan. "Nanti bagi warga yang telah mempunyai NIK bisa jadi nomornya akan berubah atau tetap," katanya.
Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkab Tulungagung ini tidak mengelak ketika ditanya masih adanya NIK ganda yang dimiliki warga Tulungagung. Dia mengakui jika masih ada warga yang memiliki dua KTP atau lebih. "Tapi jumlahnya di Tulungagung relatif kecil. Dengan pendataan ulang dan pemberian NIK sekarang diharapkan tidak ada lagi NIK ganda dan saat pemberlakuan e-KTP nanti sudah dapat dipastikan tidak ada lagi KPT ganda," tandasnya.
Sejauh ini, lanjut Eko Sugiono, Dispendukcapil Pemkab Tulungagung sudah mengajukan dana dalam RAPBD 2012 untuk pendampingan pembuatan e-KTP massal pada tahun 2012. Besarannya mencapai Rp 7 miliar.
Dipaparkannya dana sebesar itu selain untuk dana mobilisasi warga miskin ke tempat pembuatan e-KTP di kantor-kantor kecamatan, juga untuk menyediakan peralatan tambahan bagi kecamatan yang jumlah penduduknya lebih dari 70 ribu jiwa. "Bagi kecamatan yang jumlah penduduknya lebih dari 70 ribu jiwa memang diharuskan untuk menambah peralatan sendiri. Karena itu kami minta anggaran ke APBD kabupaten," terangnya.
Catatan Dispendukcapil, Pemkab Tulungagung menyebutkan dari 19 kecamatan di Kab Tulungagung, 11 kecamatan di antaranya berpenduduk lebih dari 70 ribu.
Soal kendala yang membelit daerah-daerah yang kini tengah melakukan pembuatan e-KTP massal, Eko Sugiono mengatakan Dispendukcapil Pemkab Tulungagung akan belajar dan menghindari dari segala kendala. Salah satu di antaranya dengan cara mengadakan studi banding ke Kab Jembrana Bali.
"Kami bersama seluruf staf yang terlibat dalam pembuatan e-KTP dalam waktu dekat akan belajar ke Jembrana. Di sana telah sukses dan berhasil dalam pembuatan e-KTP dan Jembrana merupakan daerah percontohan dalam pembauatan e-KTP," bebernya.
Selain itu, rencananya Dispendukcapil Pemkab Tulungagung akan pula melakukan studi banding ke Jogjakarta yang kini juga tengah melakukan pembuatan e-KPT massal. [wed]

Sumber: Bhirawa | Thursday, 22 September 2011

Read More

Sabtu, 24 September 2011 | 0 komentar

Curi Sumbangan Masjid, Pemuda Dihakimi Massa

Tulungagung - Dua kali tak diketahui membobol uang sumbangan jariyah milik Madrasah Nurul Hidayah Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Mohammad Yasin (22), ketagihan.

Namun, untuk yang ketiga kalinya nasib sial menimpa Yasin. Aksinya kini diketahui warga. Yasin yang juga warga setempat pun menjadi amukan massa. Uang yang dicurinya tersebut merupakan sumbangan yang akan digunakan untuk pembangunan masjid di sekitar sekolahan.

“Untung petugas segera datang saat pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Uang yang diambil pelaku sebesar Rp 75.000,“ ujar Kanit Reskrim Polres Tulungagung Ajun Inspektur Satu Sudarmaji kepada wartawan Jumat (9/6/2011).

Adalah Mashuri, guru madrasah setempat yang pertama kali memergoki perbuatan tercela pelaku. Diambilnya uang yang terselip di dalam lembaran buku saat ruang guru sepi. Begitu tahu ada orang yang mengetahui tingkahnya, pelaku langsung kabur. Dia sempat berpura-pura masuk toilet dan meninggalkan uang disana.

“Oleh Mashuri pelaku dihadang. Sementara mendengar suara ribut-ribut itu, sejumlah warga langsung berdatangan,“ terang Sudarmaji.

Warga merasa jengkel, sebab sebelumnya dua kali madrasah merasa kehilangan sumbangan jariyah. Raibnya uang sumbangan itu membuat rencana pembangunan masjid menjadi terkatung-katung. Tidak jelas siapa yang memulai, warga langsung melayangkan bogem mentahnya. Pengakuan dan teriakan ampun pelaku yang kesakitan tak lagi dihiraukan. Beruntung petugas segera datang ke TKP dan langsung mengamankan pelaku.

“Dalam hal ini pelaku akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara,“ pungkas Sudarmaji. (Solichan Arif/Koran SI/ugo)

Sumber: okezone.com

Read More

Sabtu, 11 Juni 2011 | 0 komentar

Jatim Berangkatkan 25 Keluarga Transmigran ke Sulteng

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memberangkatkan sedikitnya 25 kepala keluarga transmigran ke Talabosa, Poso, Sulawesi Tengah.

Kepala Seksi Penyiapan, Pendaftaran, dan Seleksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Rony Hapsoro, dalam siaran persnya di Surabaya, Sabtu (4/6), mengatakan, keberangkatan mereka dipastikan pada bulan Juni 2011.

Sebanyak 25 KK calon transmigran itu berasal dari Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Tulungagung, masing-masing sebanyak 15 dan 10 KK.

"Mereka di lokasi penempatan bermatapencaharian sebagai petani. Sebelumnya mereka telah mendapatkan pelatihan teknis dan nonteknis dari kami," paparnya.

Penempatan mereka di Talabosa itu sudah pasti, menyusul keluarnya Surat Perintah Pemberangkatan (SPP).

Hanya saja, saat ini Disnakertransduk belum menentukan pemenang tender terkait yang mengurusi akomodasi dan transportasi dalam memberangkatkan mereka.

"Kemungkinan bulan ini sudah ada keputusan pemenang tender. Jika tidak ada kendala, maka akhir bulan ini mereka sudah siap diberangkatkan," ucap Rony.

Pada 2010 Disnakertransduk telah memberangkatkan sebanyak 865 KK, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 938 KK sesuai alokasi dari Pemerintah Pusat.

Daerah tujuan transmigran asal Jatim itu, di antaranya di beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

Dia menjelaskan bahwa pelatihan teknis dan nonteknis itu diberikan menurut porsi yang berbeda-beda. Untuk pelatihan pemberian wawasan sekitar 20 persen, sedangkan pelatihan praktik sekitar 80 persen.

"Mereka yang sudah mendapatkan pelatihan ini diharapkan mampu menggunakan keterampilannya saat di lokasi transmigrasi," katanya.

Calon transmigran yang ditempatkan di Sulteng ini akan bercocok tanam kakao. "Lahannya sudah disiapkan oleh Pemprov Sulteng," tuturnya, menjelaskan.

Bagi peserta transmigran asal Jatim yang menempati lokasi tujuan, Pemprov Jatim akan memberikan uang sebagai jaminan hidup sebesar Rp1 juta per KK selama setahun.

"Mereka juga kami berikan bekal beberapa peralatan pertanian atau lainnya sesuai dengan lokasi yang ditempatinya," katanya. (Ant/OL-3)

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

Sabtu, 04 Juni 2011 | 0 komentar

Penderita DBD di Jatim Turun 86%

SURABAYA- Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jatim selama triwulan I (Januari- Maret 2011) turun 86% atau dari 14.868 kasus menjadi 2.113 kasus. Meski demikian Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur tetap mengimbau masyarakat agar tetap mewaspadai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Drs A Mudjib Afan MARS mengatakan, selama triwulan I memang belum ditemukan kasus DBD yang menonjol. Bahkan selama periode itu tidak ada kabupaten/kota yang mengalami KLB DBD. “Jumlah penderita DBD di Jatim memang menurun secara signifikan. Namun penurunan kasus ini bukan berarti diikuti melemahnya perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti,” kata Mudjib, Rabu (1/6).

Affan meminta masyarakat untuk tetap waspada. Apalagi angka daerah bebas jentik di Jatim masih di bawah standar. Saat ini, angka bebas jentik mencapai rata-rata 80 persen. “Untuk mencapai daerah bebas DBD angka bebas jentik harus diatas 95 persen. Selain itu hujan yang masih turun hingga saat ini, berpotensi menimbulkan sarang bagi nyamuk di tempat yang bisa menampung air,” tuturnya.

Selain itu, masih ada 13 kabupaten/kota yang angka kematiannya meningkat 1,73 % dari tahun 2010 yang hanya 0,83 %. Ke-13 daerah itu, yakni Tuban, Ponorogo, Magetan, Sumenep, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, Tulungagung, Lumajang, dan Kabupaten Mojokerto. “Sementara, untuk kasus chikungunya, Tribulan I tahun 2011 ini terjadi penurunan jumlah penderita bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 3.917 penderita menurun menjadi 161 penderita,” terangnya.

Mudjib juga memberikan, apresiasi pada semua pemkab dan pemkot yang telah berupaya maksimal dalam menurunkan jumlah penderita DBD dan chikungunya. Namun ia mengharapkan agar situasi tersebut dipertahankan dan dilakukan upaya-upaya antisipasi bila terjadi peningkatan jumlah penderita DBD dan chikungunya.

Antisipasi itu, antara lain meningkatkan pemantauan vector penular DBD dan chikungunya dengan lebih mengintensifkan kegiatan pemeriksaan jentik berkala (PJB) oleh petugas Puskesmas, agar populasi jentik bisa dikendalikan hingga angka bebas jentik (ABJ) mencapai lebih besar atau sama dengan 95%.

“Mencegah DBD itu dengan pemberantasan sarang nyamuk(PSN), bukan cuma fogging. Kalau tidak ada sarang, pasti tidak ada penghuni. Maka, lakukan 3M (menutup, mengubur dan menguras, red) dilingkungan sekitar, supaya nyamuk tidak berkembangbiak,” pungkasnya.m8

Sumber: surabayapost.co.id

Read More

Rabu, 01 Juni 2011 | 0 komentar

Pemkab Harus Beri Kepastian Hukum

Tulungagung – LSM Pusat Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk memberikan kepastian hukum atas kasus pemotongan beras untuk warga miskin (raskin) yang marak terjadi di sejumlah desa di Tulungagung.

Agar pemotongan dengan tujuan pemerataan kepada warga miskin yang tidak terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak melawan hukum. “Sebab jika melanggar hukum tentunya akan banyak perangkat dan kades yang berurusan dengan aparat penegak hukum,“ujar Direktur P3MD Imam Ma’ruf.Pemotongan raskin untuk dibagikan merata kepada warga (miskin) yang belum terdaftar sepertinya sudah menjadi fenomena umum.Tidak hanya di Tulungagung, kesepakatan bersama antara kepala desa, perangkat desa dan BPD itu terjadi juga di Kabupaten Blitar. Setiap RTS penerima raskin “dipaksa” berbesar hati tidak menerima haknya dengan sempurna. Jatah 15 kilogram per bulan per orang harus dibagi tiga.

Namun yang menjadi persoalan di Desa Sambidoplang, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung pemotongan hingga 60 % tersebut tidak disosialisasikan. Untuk beras berjenis medium III tersebut jatah RTS langsung dibatasi 5 kilogram.Sementara di Desa Sambidoplang, ada sebanyak 705 kilogram raskin untuk 47 RTS. Akibatnya, sejumlah warga resah dan mempertanyakan haknya yang “hilang” tersebut ke aparat desa. “Kalau seperti ini jelas ada hak warga miskin yang sengaja dihilangkan,“terang Ma’ruf. Untuk itu, selain kepastian hukum dan sosialisasi, seluruh pihak terkait, yakni kades dan perangkat serta pemerintah harus membuat kesepakatan bersama. Mufakat bersama tersebut,kata Ma’ruf harus bisa menjadi kekuatan yang bisa menepis pelanggaran hukum.

“Kami mendesak secepatnya hal ini diselesaikan,“tegasnya. Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Tulungagung Suwito menolak memberikan keterangan.Padahal, permasalahan hukum merupakan ranah kerjanya.“Maaf tanya aja ke komisi II, saya tidak bisa menjawab ini,“ujarnya.Hal senada dilakukan Kabag Humas Pemkab Tulungagung Mariyani. Adik kandung Sekda Tulungagung yang biasanya selalu terbuka itu mendadak tertutup dan terkesan menghindar. (solichan arif)

Sumber: seputar-indonesia.com

Read More

Kamis, 12 Mei 2011 | 0 komentar

Warga Keluhkan Pemotongan Raskin

Tulungagung - Warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengeluhkan pemotongan jatah beras untuk warga miskin. Tidak tanggung-tanggung. Pemotongan hingga ebih dari 60% dari total 15 kilogram per bulan untuk setiap kepala keluarga yang seharusnya mereka terima.

Seorang warga Desa Sumberdoplang, Kecamatan Sumbergempol Sukardji,40, Selasa (10/5), menuturkan jatah raskin yang mereka terima kini hanya lima kilogram setiap bulan. Padahal, sesuai aturan, setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) mendapat satu paket jatah raskin sebanyak 15 kg.

"Kami sudah menanyakan hal ini ke desa, tapi jawabannya tidak memuaskan. Katanya untuk pemerataan tapi tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya," katanya.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini mengatakan, pemotongan jatah raskin tersebut telah berlangsung selama dua bulan terakhir.

Sebelumnya, lanjut dia, pemotongan juga telah dilakukan perangkat desa. Namun saat itu raskin yang terbagikan ke masing-masing RTS masih banyak, yakni sekitar 7,5 kilogram.

"Itupun setelah dilakukan rembug desa dengan warga miskin lain dan kami menyepakatinya. Jadi, tidak ada masalah," jelas dia.

Keluhan serupa juga disampaikan Suparji, warga Dusun Sindon, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pencari cacing sungai ini mengeluhkan kondisi raskin yang dianggap tak layak konsumsi.

Ia lalu menunjukkan contoh raskin yang baru diterimanya tetapi sudah dalam kondisi rusak, berkutu, dan berwarna keabu-abuan.

"Saya harus mengolahnya lagi ke penggilingan agar beras lebih putih dan layak konsumsi," katanya.

Suparji juga sempat mengungkapkan masalah pendistribusian yang tak lagi utuh 15 kilogram. Hanya, ia mengakui hal itu telah menjadi kesepakatan warga untuk pemerataan jatah raskin bagi RTS lain yang tidak terdaftar.

Dikonfirmasi mengenai adanya protes dan keluhan tersebut, Sekretaris Desa Sumberdoplang, Karmuji, berdalih sosialisasi mengenai pemotongan raskin telah mereka lakukan sejak awal.

"Sebelumnya memang dibagi dua, tapi karena masih ada warga miskin lain yang belum terima pembagian, jatah raskin per-RTS akhirnya kami bagi tiga agar semua bisa menikmati beras subsidi ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Bulog Sub-Divisi Regional Tulungagung, Supriyanto, mengaku, kewajiban Bulog dalam konteks ini hanya membagikan jatah raskin kepada masyarakat melalui masing-masing perangkat desa sesuai jumlah RTS yang telah ditetapkan bupati setempat.

"Kalau ada pemotongan, kami tidak tahu-menahu. Mungkin itu kebijakan masing-masing desa dan sebenarnya memang sudah lumrah terjadi di mana-mana. Cuma ya itu, sekali lagi itu sudah di luar kewenangan Bulog," katanya.

Jatah raskin untuk Desa Sumberdoplang sendiri perbulannya dialokasikan untuk 47 RTS dengan total volume mencapai 705 kilogram. Sedangkan untuk seluruhan Kabupaten Tulungagung, total penerima raskin adalah sebanyak 60.274 RTS-PM yang tersebar di 19 kecamatan dan 271 desa. (Ant/OL-3)

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

Rabu, 11 Mei 2011 | 0 komentar

Angin Puyuh Terjang Desa Pojok Campurdarat

Tulungagung - Hujan deras yang disertai angin kencang, yang berlangsung Jum’at (01/ 04/2011) mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah penduduk di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

Angin puyuh itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, walaupun tidak menimbulkan korban jiwa namun 47 rumah warga mengalami kerusakan. Dari rumah yang mengalami kerusakan 42 rumah rusak ringan, rusak sedang 3 rumah dan rusak berat 2 rumah. Dua rumah rusak berat yaitu rumah milik Pak Sukarlan dan rumah Pak Wakit Dusun Pojok RT 04 RW 03 rumah dan dapur roboh.

Atas kejadian tersebut Tim Tanggap Bencana Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari Dinas PU, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbanglinmaspol, Bagian Humas serta Muspika Campurdarat dan Kepala Desa Pojok beserta perangkatnya langsung melakukan peninjauan ke lokasi guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan bencana tersebut.

Sebagai langkah awal, warga setempat telah melakukan gotong-royong memperbaiki rumah yang rusak ringan, dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memberikan bantuan awal sebagai penanganan tanggap darurat berupa sembako dan air mineral. (Udin/Humas)
Sumber:tulungagung.go.id

Read More

Minggu, 03 April 2011 | 0 komentar

Pemohon KTP dan Akte Kelahiran di Tulungagung Meningkat

Tulungagung – Pemohon kartu tanda penduduk (KTP) dan akte kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pada bulan Juni 2010 cenderung naik, mencapai 25 persen.

“Rata - rata kenaikan pemohon KTP dan akte kelahiran setiap harinya mencapai 25 persen,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Tulungagung, Drs Eko Sugiono MM, Kamis (17/6/2010).

Ada beberapa alasan pemohon KTP dan akte kelahiran cenderung naik. Pertama, lulusan SMA yang akan bekerja, dan kedua menjelang tahun ajaran baru. “Sekarang kalau meminta kartu kuning untuk keperluan kerja juga disertai KTP, karena itu banyak pemohon KTP,” papar mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Tulungagung ini.

Demikian juga dengan pemohon akte kelahiran, karena masuk sekolah TK di sertai akte kelahiran.

Catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerinta Kabupaten ( Pemkab) Tulungagung menyebutkan mulai akhir Mei 2010 sampai sekarang warga yang mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Tulungagung rata-rata mengalami kenaikan. Sebelumnya, pasd hari biasa sekitar 50 - 100 orang, saat ini mencapai 200-an orang.

Selain pemohon KTP dan akte kelahiran, diantara pemohon ada yang meminta legalisir akte kelahiran untuk keperluan melanjutkan sekolah ikatan dinas baik di lingkup kementerian dan TNI/Polri. (zonaberita.com)

Read More

Jumat, 18 Juni 2010 | 1 komentar

Jumlah Penduduk Jawa Timur yang Bertransmigrasi Terus Bertambah

KEDIRI - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 1.000 kepala keluarga di Jawa Timur memilih meninggalkan kampung halamannya. Mereka memilih menjadi transmigran di luar Jawa untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

Saat menghadiri peresmian Pondok Pesantren Transmigrasi di Ponpes Lirboyo Kediri, Rabu (9/6), Saifullah mengatakan jumlah eksodus penduduk ini meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan diperkirakan jumlahnya melebihi angka 1.000 pada tahun 2011 mendatang. Karena itu dia menyatakan Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang paling siap merealisasikan program transmigrasi yang dicanangkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. “Kalau quotanya ada, kami siap memberangkatkan lebih dari 1.000 kepala keluarga,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul - panggilan akrab Saifullah Yusuf – tingkat kepadatan penduduk di Jawa Timur cukup tinggi. Karena itu dia menyatakan sanggup memenuhi target Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta percepatan kawasan transmigrasi pada tahun 2011 mendatang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur Hary Soegiri mengatakan, jumlah transmigran tahun 2010 ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yang berkisar 700 – 800 kepala keluarga. Pada tahun ini dia mencatat lebih dari 1.000 kepala keluarga atau sekitar 4.000 jiwa penduduk Jawa Timur yang berangkat ke luar Jawa. Mereka akan ditempatkan di sejumlah daerah transmigran, seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Harry mengatakan, para transmigran tersebut memiliki alasan beragam untuk meninggalkan kampung halaman. Selain tingkat kepadatan penduduk, faktor kemiskinan juga menjadi alasan yang kuat. Mereka rata-rata berasal dari daerah tapal kuda seperti Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Madura. Sedangkan daerah lain yang menyumbang transmigran cukup besar adalah Trenggalek, Tulungagung, dan Malang. “Kami akan terus meyakinkan mereka agar mau bertransmigrasi dan meninggalkan kampong halamannya,” tutur Hary. HARI TRI WASONO / tempointeraktif.com

Read More

Kamis, 10 Juni 2010 | 0 komentar

Tiga Kecamatan Belum Online

Tulungagung - Dari hasil rapat bersama yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu, realisasi Kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) mundur sampai dengan akhir tahun 2012.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Pemkab Tulungagung, Drs Eko Sugiono MM, mengatakan, hal itu dikarenakan situasi daerah. “Awalnya pelaksanannya secara nasional akan direalisasikan akhir tahun 2011, tapi dari hasil rapat diundur satu tahun,” ujarnya.

Saat ini, Dispenduk Capil Pemkab Tulungagung sedang memproses pemutakhiran data penduduk dalam rangka pelaksanaan realisasi E-KTP tersebut. Dananya dari APBN, karenanya, besar kemungkinan nanti masyarakat akan mendapat E-KTP gratis. “Untuk seluruh Jatim, dana pemutakhiran data penduduk sekitar Rp 48 miliar,” terangnya.

Sementara itu, soal kesiapan Pemkab Tulungagung menghadapi pelaksanaan E-KTP secara nasional, pihaknya sudah mempersiapkan, termasuk peralatan pendukung online di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Pegerwojo, Pucanglaban dan Tanggunggunung.

Sayangnya, ketiga Kecamatan itu belum bisa online karena kendala jaringan internet. “Dispenduk Capil Pemkab Tulungagung sedang mempertimbangkan untuk menggunakan sistem operasional radio di tiga kecamatan yang belum online itu,” imbuhnya.

Ia yakin, dengan sistem operasional radio kendala bisa diatasi. Sehingga 19 kecamatan di Tulungagung dapat online. “Kami optimis tahun 2012 semuaya sudah siap untuk realisasi E-KTP,” ujarnya. (zonaberita.com)

Read More

Rabu, 09 Juni 2010 | 0 komentar

Tandai Sensus dengan Jalan Bareng

TULUNGAGUNG - Ribuan petugas Sensus Penduduk (SP) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tulungagung kemarin pukul 06.00 mengikuti jalan bareng dengan start dan finish di alun-alun. Peserta jalan bareng dilepas Wakil Bupati Tulungagung M Athiyah. Dengan berseragam, mereka menyusuri rute Jalan Ahmad Yani, Pangeran Diponegoro serta Pangeran Antasari.

Setelah menempuh jarak sekitar tiga kilometer, peserta tiba di pusat kota tersebut. Mereka dihibur penyanyi dangdut serta pengundian aneka hadiah. Di antaranya dua sepeda dari Bupati Tulungagung Heru Tjahjono. Acara ini berakhir sekitar pukul 08.00.

Menurut Kepala BPS Tulungagung Lilik Wibawati, jalan bareng untuk menyosialisasikan SP ke masyarakat. “Dengan melihat petugas jalan-jalan, minimal masyarakat tahu akan ada sensus penduduk,” katanya.

Selaian itu, kata Lilik Wibawati, juga sebagai apel siaga BPS untuk menandai SP yang mulai berlangsung pada Sabtu (1/5) hingga akhir Mei mendatang. Meskipun bentuk apel tiap kabupaten berbeda-beda. Ada yang dengan jalan bareng atau hanya apel biasa.

Wanita berusia 45 ini menambahkan, jalan bareng secara tak langsung memotivasi dan memberikan hiburan kepada 2.292 petugas SP. Dia menjelaskan jika SP pertama pada hari ini (1/5) pukul 07.00 di kediaman Heru Tjohjono. Kemudian dilanjutkan ke M Athiyah. Menyusul sensus oleh petugas SP ke rumah warga.

Dia berharap, pelaksanaan sensus berjalan lancar. Masyarakat mendukung kegiatan yang dilakukan tiap sepuluh tahun sekali ini.

Petugas SP telah dilatih dan dibekali materi terkait pengisian data. Termasuk 43 item pertanyaan yang diajukan ke warga.

Salah satu petugas SP bernama Sumaryani mengaku senang dengan jalan bareng. Selain terdapat pembagian hadiah menarik, juga dapat menghibur petugas SP. (radartulungagung)

Read More

Minggu, 02 Mei 2010 | 0 komentar