Seputar Tulungagung™  ~   Berita Tulungagung Hari Ini 
Tampilkan postingan dengan label Pungli. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pungli. Tampilkan semua postingan

SMA Favorit di Tulungagung Akui Tarik “Pungli”

Sabtu, 09 Juli 2011 | 16.05.00 | 0 komentar

Tulungagung - SMAN 1 Boyolangu, salah satu SMA favorit di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, akhirnya mengakui telah melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswa baru.

Kepala SMAN 1 Boyolangu, Subandi, Jumat (8/7/2011) mengatakan, tarikan dana yang tidak memiliki dasar aturan yang disetujui dinas pendidikan setempat itu besarnya beragam, yakni sekitar Rp 4,4 juta/siswa yang sudah dinyatakan lolos seleksi penerimaan.

“Setiap anak yang diterima di SMAN 1 Boyolangu rata-rata dikenakan iuran Rp 4,4 juta. Total dana yang sudah terkumpul saat ini adalah sebesar Rp800 juta lebih,” aku Subandi.

Setelah muncul polemik dikalangan orang tua siswa, barulah Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Bambang Sukarjono, mengeluarkan instruksi untuk dikembalikan ke orang tua siswa sambil menunggu keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 dan Perda nomor 3 tahun 2010 Kabupaten Tulungagung tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Subandi mengaku telah mengumpulkan seluruh orang tua siswa dan komite sekolah dengan maksud mengembalikan uang tersebut. Namun, melalui musyawarah disepakati uang itu disimpan di salah satu bank. Jika nantinya perbup sudah terbit dan besaran pungutan lebih kecil dari yang telah disetorkan, maka sekolah sanggup mengembalikan kelebihannya.

“Terus terang kami serba salah, satu sisi kami harus melakukan perbaikan agar beberapa kelas yang ada sesuai dengan standar RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional). Tapi kami belum bisa melakukan pungutan iuran dari orang tua siswa,” keluh Subandi.

Sumber: SURYA Online
Sabtu, 09 Juli 2011 | 0 komentar

Oknum Dispendukcapil Tulungagung Pungli Atlet Porprov Jatim

Jumat, 18 Maret 2011 | 10.04.00 | 0 komentar

Tulungagung - Seorang oknum pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Tulungagung dijatuhi sanksi ringan setelah ketahuan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap 18 atlet karateka setempat yang hendak mengikuti Pekan Olah raga Provinsi Jawa Timur.

Oknum PNS yang tidak disebut namanya itu kini dimutasi ke bagian administrasi (tata usaha) setelah terlebih dahulu mendapat teguran keras dari atasannya.

"Kami sudah melakukan tindakan tegas atas pelanggaran disiplin tingkat menengah ini. Pegawai itu bahkan sudah kami pindah ke bagian lain agar tidak mengurusi legalisir lagi," kata Kepala Dispendukcapil Tulungagung, Eko Sugiono, Kamis.

Eko menegaskan, seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis. Pemungutan sejumlah uang dengan alasan apa pun tidak bisa dibenarkan karena tidak memiliki payung hukum.

Karena itu jika ada oknum petugas/pegawai yang nekat melakukan pungutan, maka yang bersangkutan akan dijatuhi tindakan tegas.

Kasus yang menimpa belasan atlet Porprov Jatim itu tergolong unik. Mereka awalnya berniat melegalissasi surat-surat keterangan pribadi masing-masing ke Dispendukcapil, seperti salinan kartu keluarga, KTP, dan akte kelahiran.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi persyaratan/ketentuan yang diberlakukan panitia Porprov Jatim yang meminta sejumlah validitas atlet.

Namun, proses legalisasi salinan dokumen pribadi tersebut ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus.

Buktinya, meski telah membawa "surat sakti" berupa rekomendasi dari KONI Tulungagung yang menerangkan bahwa legalisir dokumen para atlet itu diperuntukkan bagi kepentingan daerah, oknum pegawai di Dispendukcapil tetap memungut sejumlah uang layanan.

Dari 18 atlet yang melakukan legalisir dokumen kependudukan, total uang yang dimintai sebenarnya hanya Rp90 ribu.

"Kami sudah bawa surat pengantar dari KONI dan menerangkan posisi kami sebaai atlet Tulungagung. Seharusnya difasilitasi, bukan malah dimintai uang," kata salah seorang official tim karate Tulungagung, Suhartono.

Merasa kesal dengan ulah oknum pegawai tersebut, Suhartono kemudian mengadukan hal tersebut ke Kepala Dispenducapil, Eko Sugiono. Kasus itu kemudian bergulir hingga akhirnya turun SK mutasi jabatan bagi oknum pegawai nakal tadi. (Sumber: antarajatim
Jumat, 18 Maret 2011 | 0 komentar

BKD Pungli CPNS 2005

Kamis, 30 September 2010 | 03.25.00 | 0 komentar

TULUNGAGUNG - Proses pra jabatan CPNS dari tenaga honorer daerah (Honda) Pemkab Tulungagung tahun 2005, ditengarai menyisakan masalah. Yakni, adanya dugaan pungli tes kesehatan para CPNS tersebut. Diduga untuk biaya pengambilan hasil tes kesehatan, setiap CPNS dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 25.000 oleh oknum dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tulungagung. Padahal, dalam tes kesehatan di RSUD dr. Iskak Tulungagung, setiap CPNS sudah dikenai biaya administrasi Rp. 175.000.

"Yang kami pertanyakan, kenapa harus terjadi dua kali pembayaran. Di RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp. 175 ribu dan BKD Rp. 25 ribu,"ujar salah satu CPNS tahun 2005 yang enggan disebutkan namanya.

Pria berusia 30 tahun ini mengatakan, dua kali pungutan itu secara otomatis memicu pertanyaan sejumlah CPNS yang baru melaksanakan proses pra jabatan. "Jika biaya administrasi untuk tes kesehatan dijadikan satu, mungkin tidak menimbulkan pertanyaan bagi para CPNS," ungkapnya.

Pria ini menambahkangatakan, pungutan liar itu rata-rata dialami oleh 50 CPNS yang pada 7 Juli 2010 kemarin melaksanakan pra jabatan. Yakni, setelah pulang dari pra jabatan di Candra Wilwatikta, Pasuruan, tepatnya 21 Juli 2010 lalu. Sejumlah CPNS langsung melakukan tes kesehatan di RSUD dr. Iskak Tulungagung. "Ketika itu, seluruh CPNS dianjurkan tes kesehatan dengan biaya Rp. 175 ribu. Dan satu minggu kemudian, diminta mengambil hasil tes kesehatan di BKD. Namun, untuk proses pengambilan setiap CPNS dikenai biaya Rp. 25 ribu," paparnya.

Sementara Kepala BKD Kabupaten Tulungagung, Kusmadi ketika dikonfirmasi secara terpisah, tampak terkejut dengan adanya laporan tersebut. Pria berkacamata itu mengaku, tidak mengetahui jika proses pengambilan hasil tes kesehatan bagi CPNS, itu pihaknya menarik biaya administasi. "Saya sama sekali tidak tahu jika proses pengambilan hasil tes itu dikenai biaya Rp. 25 ribu. Pasalnya, dalam aturan tidak ada alasan untuk melakukan pungutan seperti itu," terangnya.

Jika memang terjadi demikian, Kusmadi menegaskan, dia bakal meminta keterangan kepada sejumlah staf BKD yang menangani hal tersebut. "Sejumlah staf yang membidangi hal ini, akan saya panggil untuk klarifikasi. Jika memang terjadi demikian, maka uang itu harus segera dikembalikan. Jika tidak, maka kami tidak segan-segan untuk mengajukan sanksi," tegasnya kepada RaTu. (tri/ris)

Sumber : jawapos.com
Kamis, 30 September 2010 | 0 komentar

Iklan

Terkini

Pendidikan