Seputar Tulungagung™  ~   Berita Tulungagung Hari Ini 
Tampilkan postingan dengan label Ujian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ujian. Tampilkan semua postingan

Penyebar SMS Kunci Jawaban UN Harus Dilacak

Rabu, 25 April 2012 | 18.05.00 | 0 komentar

TULUNGAGUNG – Beredarnya kunci jawaban melalui pesan singkat (SMS) ternyata membuat gerah pihak sekolah. Sebab, kabar beredarnya SMS kunci jawaban tersebut ditengarai untuk merusak citra sekolah yang muridnya mendapat SMS kunci jawaban.

Di Tulungagung, kunci jawaban Ujian Nasional (UN) bahkan beredar di kalangan siswa sejak Sabtu (21/4), saat pendistribusian soal ke Polres masing-masing kabupaten.

Kunci jawaban yang beredar di kalangan siswa SMPN 1 Tulungagung adalah kunci jawaban UN selama 3 hari UN tanpa mata pelajaran Bahasa Inggris.

Kepala Sekolah SMPN 1 Tulungagung, Hariyanto Suminarso, mengatakan hingga saat ini, Selasa (24/4), belum ada laporan dari siswa adanya kunci jawaban yang beredar melalui SMS.

Namun, kasus yang terjadi setiap tahun tersebut menurutnya hanyalah perbuatan orang iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik sekolah. Hariyanto berharap penyebar SMS kunci jawaban dapat dilacak, agar kasus seperti itu tidak terulang lagi.

Mengantisipasi beredarnya kunci jawaban melalui SMS, Hariyanto mengungkapkan pihaknya jauh-jauh hari telah mengimbau para siswa agar tidak menghiraukan jika ada SMS kunci jawaban. "Saya sudah imbau siswa untuk tidak memercayai isu seperti itu, saat pertemuan umum dan istighosah dulu," katanya, Selasa (24/4).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Bambang Setyo Sukardjono, mengatakan pihaknya menjamin tidak ada kebocoran soal dalam UN kali ini. SMS kunci jawaban yang beredar di kalangan siswa bukanlah kunci jawaban soal UN untuk SMP. "Penyebar SMS kunci jawaban hanyalah orang iseng yang tidak bertanggungjawab. Jika melanggar hukum, harusnya ditangkap polisi saja," tegasnya.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Selasa, 24 April 2012
Rabu, 25 April 2012 | 0 komentar

Pilih Jadi TKI, 2 Siswa di Tulungagung Tidak Ikut UN

Rabu, 18 April 2012 | 15.16.00 | 0 komentar

Tulungagung - SMA PGRI Tulungagung yang siswanya berjumlah 52 orang, ada tujuh siswanya yang absen mengikuti Ujian Naional (UN). Dari tujuh siswa tadi, empat siswa beralasan sakit sehingga masih bisa mengikuti ujian susulan. Tetapi dua siswa terpaksa di Drop Out (DO) karena lebih memilih menjadi TKW.

Dilaporkan Bagas dari Radio Liur Tulungagung dalam jaring radio Suara Surabaya, Rabu (18/4/2012), Yuhani Haryono Kepala SMA PGRI 4 Tulungagung menegaskan, sebanyak 25 % siswanya memang nyambi sebagai pekerja. Tahun ini, sekolah yang masih nebeng di sebuah sekolah negeri ini, sebanyak 52 siswanya UN. (dwi/edy)

Sumber: suarasurabaya.net | 18 April 2012
Rabu, 18 April 2012 | 0 komentar

Di Jatim, Ada Posko Pengaduan UN 2012

Sabtu, 14 April 2012 | 17.23.00 | 0 komentar

SURABAYA - Sebanyak 26 jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Jawa Timur membuka Posko Pengaduan Ujian Nasional (UN) 2012. Posko untuk menampung semua permasalahan yang dihadapi siswa terkait pelaksanaan UN, khususnya mereka yang dilarang ikut karena hamil.

Posko Pengaduan UN 2012 berpusat di kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim di Jalan Bendul Merisi No 2 Surabaya. Jaringannya tersebar di 26 kantor LSM di sejumlah Kabupaten/kota seperti di Surabaya, Kediri (SUAR), Lamongan (SPMAA), Gresik (PPT), Tulungagung (LPA), Jember (Rumah Perempuan), Malang (LPKP, WCC Dian Mutiara), dan Jombang (LPA).

''Kabupaten/kota yang kebetulan belum ada, dapat menghubungi atau datang ke posko di kabupaten/kota terdekat,'' kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, Sinung D Kristanto, Sabtu (14/4/2012).

Pendirian Posko tersebut kata Sinung merespon keresahan masyarakat terkait kebijakan tidak tertulis tentang pelarangan siswi hamil untuk ikut UN 2012. ''Kami menyediakan layanan advokasi gratis bagi siswi yang dilarang ikut UN karena hamil,'' tegasnya.

Jaringan LSM Peduli Pendidikan Anak Jawa Timur tersebut sepakat menolak pelarangan siswi hamil mengikuti UN seperti yang ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun, beberapa saat menjelang pelaksanaan UN Senin (16/4/2012) depan. Menurut mereka, melarang siswi hamil ikut adalah tindakan diskriminasi yang seharusnya tidak boleh ada dalam pelaksanaan pendidikan bagi semua warga di negara ini, sekaligus bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Larangan siswi hamil mengikuti UN juga dianggap melanggar HAM dan hak anak yang harusnya dilindungi dan dijamin oleh negara.

''Hak atas pendidikan itu termasuk juga ikut UN, dan hak itu melekat pada anak dalam kondisi apapun,'' jelas Sinung.

Sumber: KOMPAS.com | Sabtu, 14 April 2012
Sabtu, 14 April 2012 | 0 komentar

Di Tulungagung, Siswi Hamil Boleh Ikut Ujian Nasional

Tulungagung - Dinas Pendidikan Tulungagung, Jawa Timur, memperbolehkan siswi yang sedang dalam keadaan hamil mengikuti ujian nasional. Sebab tidak ada satu pun aturan yang memuat larangan itu.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Tulungagung, Maryaji, mengatakan aturan tertulis pelaksanaan ujian nasional hanya mencantumkan nomor nominasi tetap sebagai prasyarat ujian. "Tak ada klausul soal hamil," katanya, Jumat, 13 April 2012.

Menurut Maryaji, polemik soal siswi hamil boleh mengikuti ujian nasional atau tidak hingga kini menjadi penafsiran yang berbeda. Dinas Pendidikan Tulungagung juga tak bisa membuat aturan khusus selain mengacu pada regulasi yang ada. Karena syarat yang dibutuhkan hanya nomor ujian, maka siapa pun pemegang nomor ujian berhak mengikuti ujian tanpa kecuali.

Kehamilan seorang siswi, menurut Maryaji, merupakan penilaian norma di luar akademik. Hal itu menjadi pertimbangan sendiri bagi sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. "Namun tidak terkait unas," ujar Maryaji.

Ketua Dewan Pendidikan Tulungagung, Supriono, berpendapat sama. Menurut Supriono, selama aturan normatif tidak mengatur kehamilan, maka tak ada yang melarang siapa pun mengikuti ujian. Penafsiran ini cukup pas untuk menentukan sikap jika terjadi polemik tersebut. "Kalau aturan normatifnya hanya nomor ujian, ya itu saja," ucapnya.

Supriono yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung menambahkan, pihaknya sudah melakukan rapat untuk membahas aturan itu dengan Dinas Pendidikan. Mereka bersepakat tak akan membuat aturan yang keluar dari koridor regulasi yang ada.

HARI TRI WASONO

Sumber: TEMPO.CO | Jum'at, 13 April 2012
| 0 komentar

Iklan

Terkini

Pendidikan