Penjualan Pertamax di Tulungagung Turun 10 Persen

Tulungagung: Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax di sejumlah SPBU di Tulungagung, Jawa Timur, menurun hingga 10 persen. Sedangkan konsumsi premium dan solar stabil, tidak mengalami kenaikan.

Tingkat penggunaan pertamax di Tulungagung tergolong rendah karena harganya lebih mahal. Meski pertamax mampu mengawetkan mesin, dalam satu bulan pertamax hanya terjual sebanyak 8.000 liter. Sedangkan untuk premium sebanyak 16 ribu liter. Turunnya konsumsi pertamax tidak membuat konsumsi premium meningkat. Konsumsi BBM bersubsidi stabil. Namun saat adanya rencana kenaikan harga BBM, konsumsi premium sempat melonjak.

Harga pertamax kini mencapai Rp10.400 perliter, dari sebelumnya Rp9.650 perliter. Akibatnya warga beralih ke premium, termasuk pengguna mobil mewah(DSY)

Sumber: Metrotvnews.com | Kamis, 5 April 2012

Read More

Kamis, 05 April 2012 | 0 komentar

Pendemo Kumpulkan Koin Untuk Selamatkan APBN

TULUNGAGUNG - Rencana kenaikan harga BBM terus menunai reaksi dari semua elemen masyarakat, salah satunya PMII Tulungagung. Hari ini mereka mengadakan demo di depan kantor DPRD Tulungagung. Demo yang dilakukan oleh solidaritas pemuda Tulungagung ini mengadakan orasi dari perempatan BTA menuju kantor DPRD Tulungagung berjalan secara damai dalam pengawalan pihak keamanan. Dalam orasinya solidaritas pemuda Tulungagung, yang didalamnya terdapat unsure dari PMII Mahasiswa Stain Tulungagung, melakukan pengumpulan koin yang tujuannya untuk menyelamatkan APBN. Sesampainya di gedung DPRD Tulungagung demo tersebut diterima oleh wakil ketua DPRD. Selanjutnya perwakilan solidaritas menyerahkan koin tersebut untuk dibawa ke Jakarta sebagai wujud penolakan pencabutan subsidi BBM. Saat di konfirmasi, koordinator lapangan solidaritas pemuda Moh.Rois Robin mengatakan,”Berdasarkan alasan dari pemerintah pusat, kenaikan BBM disebabkan melonjaknya harga minyak dunia, maka dengan penggalangan koin ini mudah mudahan bisa mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah yang akan mencabut subsidi BBM ,”tegasnya (cip)
Sumber: surabayapagi.com | Jumat, 30 Maret 2012

Read More

Sabtu, 31 Maret 2012 | 0 komentar

Polisi Tulungagung Modifikasi Motor Berbahan Bakar Elpiji

Tulungagung - Bripka Adi Nugroho (34), personel Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, Jawa Timur memodifikasi sepeda motornya sehingga tidak lagi berbahan bakar premium (bensin) melainkan diganti dengan gas elpiji kapasitas tiga kilogram.

"Sebetulnya saya iseng saja memodifikasi motor ini. Saya terinsipirasi pada kreatifitas seorang tersangka pencurian elpiji yang bisa memindahkan gas dari satu tabung berisi ke tabung yang kosong," tutur Bripka Adi sembari mempertontonkan cara kerja motor modifikasinya di halaman Mapolres Tulungagung, Kamis.

Dilihat sekilas, modifikasi bahan bakar dari sebelumnya menggunakan premium menjadi elpiji dilakukan Adi dengan sangat sederhana.

Tabung gas elpiji berkapasitas tiga kilogram dia letakkan alakadarnya di tengah jok kendaraan bebek Yamaha Alfa miliknya dengan cara ditumpangkan.

Ia lalu menyambungkan selang dari tabung gas tersebut ke dalam jaringan membran mesin, setelah terlebih dahulu mencopot saluran pengapian bensin.

Menurut penjelasan Adi, membran mesin tersebut akan bekerja apabila mesin dibunyikan. Lanjut dia, gas yang telah masuk ruang membran akan diteruskan masuk ke ruang karburator yang telah dikosongkan dari pelampung bensin.

"Cara kerjanya sama saja dengan bensin, hanya kalau menggunakan bahan bakar elpiji menjadi lebih irit tetapi juga tidak bisa selangsam saat motor masih menggunakan bensin," terangnya.

Kelebihan lain dari penggunaan bahan bakar elpiji pada kendaraan bermotor adalah proses pembakaran yang sempurna. Penjelasan Adi soal ini dia buktikan dengan menunjuk lubang pada pantat knalpot sepeda motornya yang tidak berasap meski mesin dinyalakan.

Adi mengklaim, dengan pergantian bahan bakar tersebut sepeda motor butut kesayangannya itu kini jauh lebih lebih irit dibanding saat menggunakan bahan bakar bensin.

Menurut pengakuan Adi, satu unit tabung gas elpiji berukuran tiga kilogram yang dia pasang pada kendaraan bisa mencapai jarak tempuh sekitar 300 kilometer.

"Saya sering mencari informasi di internet sehingga akhirnya bisa memodifikasi ini semua. Rencananya, saya akan membuat tabung gas sendiri menyerupai tangki sepeda motor agar tabung tidak berada di luar," kata Adi.

Sementara itu, Kapolres Tulungagung AKBP Whisnu Hermawan Februanto mengatakan dirinya sangat bangga ada anggotanya yang mempunyai keunikan dan kemampuan memodifikasi bahan bakar motor dari bensin menjadi gas.

"Saya akan bantu apa kebutuhanya untuk memperbaiki untuk menjadi yang sempurna, saya tidak mengira bahwa seorang polisi bisa juga untuk melakukan hal ini," katanya. (*)

Sumber: antarajatim.com | 29 Mar 2012

Read More

Jumat, 30 Maret 2012 | 0 komentar

Pemkab Tulungagung Ubah Pelat Nomor Kendaraan Dinas

Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menginstruksikan kepada seluruh pejabat maupun pegawai setempat yang menggunakan kendaraan dinas agar mengubah/mengganti pelat nomor kendaraannya, dari semula berwarna merah menjadi warna hitam.

"Ya, memang ada perintah itu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa muncul akibat kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), per 1 April ini," kata Sekdakab Trenggalek, Heru Dwi Cahyono, Rabu.

Heru menambahkan, perintah untuk mengubah pelat nomor kendaraan dari semula berwarna merah menjadi hitam berlaku mulai tanggal 27 Maret hingga 7 April mendatang.

Kebijakan itu sendiri diambil pemerintah daerah setempat, setelah mendapat masukan serta rekomendasi dari kepolisian mengenai adanya ancaman "sweeping" atau sabotase dari kelompok masyarakat yang kontra kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi, beberapa hari mendatang.

"Instruksi tertulisnya sudah kami layangkan ke masing-masing lembaga yang ada di bawah naungan pemkab, kemarin (Selasa, 27/3). Soal teknisnya, itu menjadi kebijakan masing dinas," jelasnya.

Meski ancaman langsung terhadap aksi sabotase dari kelompok massa tertentu belum terjadi di Kabupaten Tulungagung, Heru mengaku pihaknya patut waspada.

Merubah pelat nomor menjadi warna hitam sebagaimana kendaraan milik pribadi, diharapkan bisa meminimalisir potensi insiden perusakan maupun aksi razia oleh kelompok massa partai politik tertentu yang selama ini kontra terhadap rencana kenaikan harga BBM.

Kebijakan merubah sementara warna dasar pelat motor/kendaraan yang konon baru pertama kali diberlakukan di lingkungan Pemkab Tulungagung itu sendiri, tampaknya langsung direspons sebagian besar aparatur PNS setempat. Terbukti, hampir semua kendaraan dinas yang sebelumnya menggunakan p,lat merah kini telah berubah menjadi warna hitam.

Pemandangan itu setidaknya terlihat saat bupati bersama jajaran dinas/bagian menghadiri acara yang digelar forum antarumat beragama di Balai Rakyat Tulungagung, Rabu pagi.

Semua mobil dan motor dinas yang hadir semuanya telah berganti pelat. Hanya beberapa unit kendaraan yang masih menggunakan pelat lama (warna merah).

"Masih dipesan, nanti kalau sudah jadi segera kami ganti," ujar salah seorang PNS yang terlihat menggunakan kendaraan dinas dengan pelat warna merah.(Destyan)

Sumber: antarajatim.com | 28 Mar 2012

Read More

Rabu, 28 Maret 2012 | 0 komentar

Bupati Tulungagung Tanda Tangani Penolakan Harga BBM

Tulungagung - Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Heru Tjahjono, menandatangani pernyataan menolak kenaikan harga BBM, di tengah aksi massa yang digelar ribuan simpatisan dan kader PDIP, Selasa.

"Sudah ya, saya sudah tanda tangan. Saya titip pesan, boleh unjuk rasa menyampaikan aspirasi asal jangan anarkis," ujar Heru Tjahjono saat dikonfirmasi wartawan.

Awalnya, dua ribu orang lebih bergerak dari Stadion Rejoagung di Jalan Pahlawan Tulungagung menuju kantor Pemkab di Jalan A Yani Timur. Massa berencana menggelar aksi meminta Bupati Tulungagung untuk mendukung aksi tersebut.

Namun, di luar dugaan, tidak berapa lama setelah massa tiba, Heru Tjahjono keluar dari kantornya menemui perwakilan massa yang masuk ke halaman Kantor Pemkab Tulungagung. Disaksikan ribuan massa, Heru Tjahjono menandatangani pernyataan menolak kenaikan harga BBM yang dibawa massa.

Saat dikonfirmasi, Heru menjelaskan dirinya menandatangani pernyataan tolak kenaikan BBM tersebut karena sepakat dengan poin-poin isinya yang memihak rakyat.

"Saya sudah baca isi pernyataannya dan semuanya baik, semua memihak kepada kepentingan rakyat. Itu alasan saya, dan tidak ada yang lain," katanya.

Meski sebelumnya Mendagri mengeluarkan instruksi agar kepala daerah tidak mendukung aksi massa yang menolak kenaikan harga BBM, Heru yakin keputusannya tidak membawa dampak politis bagi kabupaten yang dipimpinnya.

Alasannya, Heru menganggap semua orang akan paham pada posisinya saat menghadapi aksi ribuan orang, sehingga dirinya tidak punya pilihan lain.

"Di tengah massa aksi ribuan orang, semua pasti memahami kondisi saya yang tidak mungkin menolak untuk tidak bertandatangan,” imbuhnya.

Bukan hanya Bupati Tulungagung, yang mendukung aksi penolakan kenaikan harga BBM tersebut. Di tengah aksi massa di depan DPRD Tulungagung, Jalan RA Kartini, Ketua DPC PAN Tulungagung yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD, Alvin Halim ikut bertandatangan.

Padahal PAN adalah partai yang masuk koalisi dalam pemerintahan, yang mendukung kenaikan harga BBM. Namun tidak ada penjelasan dari Alvin Halim terkait keputusannya tersebut. (*)

Sumber: antarajatim.com | 27 Mar 2012

Read More

| 0 komentar

Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Menolak

Tulungagung - Dalam demo penolakan kenaikan BBM di depan kantor Pemkab dan kantor DPRD Tulungagung, massa PDI Perjuangan berhasil mengajak Bupati dan ketua DPRD Tulungagung ikut menandatangani surat dukungan terhadap penolakan kenaikan harga BBM.yang akan menyengsarakan masyarakat kecil.

“Dalam mengantisipasi demo besar –besaran massa PDI Perjuangan Tulungagung terhadap penolakan kenaikan harga BBM, Polres Tulungagung dalam persiapanya telah mengerahkan 600 anggota kepolisian, 200 anggota TNI dan mendatangkan 1 SSK Brimob dari Madiun serta water canon.” kata Kapolres Tulungagung AKBP Whisnu HF

Dalam aksi orasinya massa PDIP Tulungagung yang berkumpul di lapangan Rejoagung, bergerak ke kantor pemkab Tulungagung, yang pada saat itu diterima Bupati Tulungagung Heru Tjahjono. Selanjutnya perwakilan dari massa PDIP meminta kepada bupati untuk menanda tangani surat pernyataan dukungannya terhadap penolakan kenaikan BBM.

Dari Pemkab Tulungagung massa PDIP langsung bergerak melakukan orasinya di depan Kantor DPRD Tulungagung,yang diterima oleh Ketua DPRD Tulungagung Isman. Pada saat itu perwakilan dari massa PDIP meminta Ketua DPRD untuk juga menanda tangani surat dukunganya terhadap kenaikan harga BBM,yang diikuti oleh wakil ketua DPRD Tulungagung Alfin Halim, serta dilanjutkan tanda tangan oleh DPRD Jawa Timur Shari Mulyo dari PDIP.

Dalam orasinya massa PDIP yang jumlahnya tidak kurang 3500 orang ini, berjalan dengan damai lancar dan terkendali. Pada kesempatan itu koordinator massa PDIP Suharminto yang merupakan salah satu anggota dewan,mengatakan kalaupun terjadi kenaikan harga BBM,akan mengerahkan massa yang lebih besar,untuk melakukan demo lagi,tegasnya cip

Sumber: surabayapagi.com | Rabu, 28 Maret 2012

Read More

| 0 komentar

Pusat-Daerah Terbelah

Surabaya – Peta ‘pertarungan’ antara kubu pro dan kontra kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengganas. Bila sebelumnya secara kasat mata hanya perang antara wong cilik dengan pejabat, kini di tubuh pemerintah sendiri terpecah belah.

Perang urat syaraf antara daerah dan pusat makin meruncing pasca beberapa kepala daerah nekat ikut berdemonstrasi menolak kenaikan harga bensin. Mereka tak mengindahkan ancaman pemecatan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.

Luar biasanya, tak hanya kepala daerah dari partai oposisi--didominasi PDIP--tapi bupati/walikota dari partai koalisi pun menentang.

Berdemonstrasi memang hak setiap orang dan tidak secara tegas dilarang dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Kalangan pengamat pun menilai bila terus terjadi ini akan merusak sistem pemerintahan Indonesia.

Di Jawa Timur saja, sedikitnya ada empat kepala daerah yang mengatakan ‘tidak’ untuk kenaikan BBM dengan berdemo.

Walikota Malang, Peni Suparto (PDIP); Wakil Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono (PDIP); Walikota Probolinggo, HM. Buchori (PDIP) dan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron (PKB) terjun memimpin demonstrasi dan berorasi di daerah masing-masing.

Peni, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Malang, mengatakan ancaman Mendagri itu sama sekali tidak membuatnya takut. Kepala daerah, ungkapnya, dilindungi undang-undang karena dipilih langsung oleh rakyat. Lagi pula sebagai pejabat publik, mereka tidak bisa dipecat begitu saja lantaran menyampaikan aspirasi. “Saya tak takut dipecat, undang-undang melindungi saya. Sikap saya tegas menolak kenaikan harga BBM.”

Hal yang sama juga dikemukakan Bambang Dwi Hartono. Seusai memimpin unjuk rasa di Gedung Grahadi Surabaya, Bambang mengaku siap menerima sanksi dari Mendagri bila langkahnya itu dianggap menyalahi aturan.

"Saya siap diberhentikan. Saya tidak ingin jadi pelacur atau oportunis seperti Mendagri. Mendagri itu kan dulu dari partai yang saya dukung sekarang," kata kader PDIP itu.

Walikota Probolinggo, HM. Buchori mengaku pasrah terkait ancaman Mendagri. "Terus terang saya baru sadar setelah Mendagri mengutip Undang-Undang 32/2004 terkait sumpah jabatan," ujar Walikota HM. Buchori, Rabu (28/3) pagi tadi.

Walikota mengakui, sebagai pejabat negara memang harus mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun secara pribadi dan orang partai (PDIP), HM. Buchori mengaku, harus mendukung kebijakan partainya. "Saya pun orasi 15 menit sebagai pribadi, atas nama partai PDIP, dan atas nama Ketua Baitul Muslimin Jatim," tambahnya.

HM. Buchori menambahkan, dirinya khawatir jumlah orang miskin akan semakin bertambah jika BBM sampai dinaikkan. "Saya kasihan kehidupan orang miskin bakal semakin susah," ujarnya."Silakan saja Mendagri memberikan sanksi, asalkan sanksi itu sesuai ketentuan," ujar walikota.

Hal senada diungkapkan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron. Meski dirinya dari partai koalisi yaitu Ketua DPC PKB Bangkalan tapi penderitaan rakyat harus diperjuangkan. “Kami tahu kalau masyarakat sangat keberatan dengan rencana kenaikan BBM dan saya prihatin, dan ikut menolak rencana tersebut.”

FX Hadi Rudyatmo, yang juga Ketua DPC PDIP, tidak mau kalah. Dia tidak peduli dengan ancaman Mendagri. Sebagai orang yang dipilih rakyat, dia merasa harus mendengar, melihat, dan berbuat untuk mengatasi penderitaan rakyat.

Karena itu, dia siap dipecat jika penolakannya terhadap rencana penaikan harga BBM dianggap salah. "Berjuang toh tidak harus dengan cara menjadi wakil walikota. Saya sudah sampaikan ini kepada kader, jangan marah kalau saya dipecat," kata Rudyatmo.

Di Bali, Gubernur Made Mangku Pastika (diudung PDIP) mengatakan semua orang di Bali tidak setuju harga BBM naik karena akan menyebabkan kenaikan biaya-biaya lain. Namun, semua itu diserahkan kepada pemerintah pusat dan DPR untuk membahasnya.

Sejumlah kepala daerah juga menolak penaikan harga BBM meski tidak ikut berdemonstrasi. Mereka menunjukkan penolakan dengan menandatangani surat dukungan kepada demonstran agar harga bensin tidak naik. Kepala daerah yang melakukan itu antara lain Bupati Ponorogo Amin serta Wakil Bupatinya, Yuni Widyaningsih yang berasal sari Partai Golkar. Ada juga Bupati Tulungagung Heru Tjahjono yang usung oleh PDIP dan PKB kala Pilkada lalu. "Saya sudah tanda tangan. Saya titip pesan, boleh unjuk rasa menyampaikan aspirasi asal jangan anarkis," ujar Heru.

Di sisi lain, gara-gara BBM Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikukuh menolak meski mereka berada di posisi koalisi. Bahkan PKS siap pecah kongsi dengan Partai Demokrat (PD). “Apabila PKS harus memilih satu di antara dua, tidak mungkin meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS. Jika opsi yang dipilih pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat, maka PKS akan berdiri bersama rakyat," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sata dikonfrimasi Rabu (28/3).

Mendagri Tak Bisa Pecat

Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait kepala daerah yang menolak keputusan pemerintah pusat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), ditentang mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yusril Ihza Mahendra.

"Kepala daerah tidak bisa dipecat oleh Menteri Dalam Negeri," ujar Yusril. Yusril mengatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui Pilkada atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Terpisah, pengamat politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan aksi demo yang dilakukan oleh pemerintah daerah cuma bisa dianggap sebagai tidak etis.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tidak disebutkan secara spesifik tentang pemecatan. Dalam pasal 30 UU No 32 tahun 2004 tersebut, pemberhentian kepala daerah hanya bisa dilakukan oleh Presiden kalau melakukan tindak pidana korupsi dan penjara 5 tahun.

“Apa yang bisa membatalkan kepala daerah antara lain kalau pimpinan daerah melakukan kegiatan makar, kalau yang bersangkutan melakukan korupsi. Intinya dua itu,” ujarnya.

Siti Zuhro menuturkan, dalam pasal 31 UU No 32 tahun 2004 juga dikatakan hal demikian. Pasal 31 ayat 1 dikatakan “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”

Dia melanjutkan, dalam aturan terutama UU No 32 tahun 2004 ini memang tidak mengatur secara eksplisit. Hanya, Gubernur bisa memberikan peringatan jika memang pemerintah daerah setara kota atau kabupaten melakukan aksi demo menolak kebijakan pemerintah pusat. “Aturan soal demo tidak eksplisit di UU. Makanya ditangani Gubernur. Tahapan-tahapannya adalah diperingatkan dan ditegur."

Sementara, pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Radian Salman mengatakan, “Kalau warning boleh-boleh saja karena hal itu bagian dari negara kesatuan,” tutur dekan dan staf pengajar ilmu tata negara Fakultas Hukum (FH) Unair ini.

Drs. Krisnugroho, M.A mengatakan, ikutnya kepala daerah ditengah-tengah unjukrasa (unras) menolak kebijakan pemerintah tersebut lebih berpotensi pada kepentingan. Tinjauan politis ini juga merupakan bagian dari strategi untuk menaikkan simpati massa yang akan berpengaruh pada rating dukungan publik.

“Keberpihakan kepala daerah, terutama partai oposisi, hanyalah reposisi dalam meraih dukungan publik. Imbasnya adalah kepentingan lebih besar berupa simpati partai dan membesarkan partai,” ingat pakar politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini dihubungi ponselnya, Rabu (28/3) siang tadi.

Menurutnya, para kepala daerah turut serta dalam unras rata-rata adalah kepala daerah yang memiliki garis partai jelas. Secara nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra adalah partai yang tetap mengakuisisi sebagai bagian dari sistem konstituen negara yang menolak kenaikan harga BBM. “Momen ini (kenaikan BBM, red) menjadi bagian paling strategis untuk menaikkan rating dukungan massa. Karena muaranya adalah 2014,” tuturnya.

Lantas bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang notabene sebagai ‘kongsi’ partai penguasa mundur teratur sebagai pendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ? “Ini semua muaranya adalah pertarungan pada pemilu 2014. Kepentingannya adalah mencari dukungan publik,” kata Krisnugroho.

Meski demikian, Partai Demokrat tetap berang. Bagi Demokrat, kepala daerah baik bupati walikota, wakil walikota dari partai manapun, termasuk yang diusung PDI Perjuangan harus patuh pada kebijakan pemerintah pusat.

"Tidak boleh ada negara dalam negara. Sepenuhnya harus patuh pada pemerintah pusat untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat," kata salah satu Ketua DPP Demokrat, Didi Irawady Syamsuddin.

Menurut Didi, kepala daerah dari partai manapun bila sudah jadi pejabat negara tentu sudah menjadi milik negara atau rakyat. Jadi, kata dia, tidak ada lagi urusan semata-mata hanya untuk kepentingan partainya.

Didi menegaskan, kepala daerah sebagaimana amanat konstitusi merupakan bagian dari pemerintah pusat. Jadi harus patuh dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat.ins,sab,zar,isa

Sumber: surabayapost.co.id | Rabu, 28/03/2012

Read More

| 0 komentar

Polisi Minta Kiriman BBM Ditunda Dulu

MADIUN - Kepolisian Resor Kota Madiun, Jawa Timur, meminta pengelola Terminal Bahan Bakar Minyak di Madiun menunda sementara pengiriman ke stasiun pengisian bahan bakar umum apabila situasi keamanan tidak memungkinkan. Permintaan itu disampaikan menyusul rencana unjukrasa besar-besaran pada Selasa bersok di Madiun. Apalagi sebelumnya, terjadi insiden pelemparan batu ke arah mobil tanki oleh orang tidak dikenal.

"Ketika eskalasi meningkat dan titik kerawanan tinggi, maka kita menghimbau kepada Pertamina untuk menunda pengiriman, bukan membatalkan. Karena suplai bahan bakar untuk masyarakat tetap harus terjaga. Lama penundaan tergantung situasi di lapangan," ujar Kepala Polres Kota Madiun Ajun Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta, Senin (26/3/2012).

Kapolres meminta pengelola Terminal BBM Madiun mematuhi imbauan itu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Apalagi pada Selasa besok di Madiun terjadi sejumlah unjukrasa menolak kenaikan harga BBM.

Di wilayah Kota Madiun saja terdapat dua kelompok pengunjukrasa, yakni dari kalangan mahasiswa dan massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan di wilayah Kabupaten Madiun terdapat unjukrasa dari PDI-P Cabang Kabupaten Madiun.

Menanggapi himbauan untuk menunda pengiriman, Kepala TBBM Madiun Edy Saputra mengatakan, pihaknya akan patuh. Menurutnya penundaan sementara itu tidak akan mempengaruhi pasokan BBM ke SPBU karena pihaknya sudah menghimbau pengelola SPBU untuk meningkatkan stoknya jauh-jauh hari.

Selain itu, penundaan pengiriman akan disiasati dengan mengirimkan pasokan lebih awal. Ia mengatakan TBBM Madiun biasanya mulai memberangkatkan truk tanki BBM pada pukul 03.00 dini hari, terutama untuk wilayah yang lokasinya jauh.

Edy menambahkan rata-rata pengiriman BBM mencapai 1.000 Kilo Liter (KL) hingga 1.200 KL per hari dari kapa sitas tanki timbun 5.000 KL. TBBM Madiun mensuplai 115 SPBU yang tersebar di wilayah Kota Madi un, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.

Sumber: KOMPAS.com | Senin, 26 Maret 2012

Read More

Selasa, 27 Maret 2012 | 0 komentar

Ada yang Tidak Setuju Mahasiswa Demo dengan Parpol

JAKARTA - Menyikapi aksi menolak kenaikan harga BBM yang akan digelar besok, Selasa (27/3/2012), berbagai tanggapan dari masyarakat bermunculan.

Di antaranya tanggapan dari Wignyo Suharto, Ketua Kelompok Masyarakat Hutan LESTARI Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Tulungagung, Jawa Timur.

“Dengan menarik subsidi BBM, harapannya ada kenaikan dalam program yang berkaitan dengan masyarakat dan kelompok-kelompok di tingkat desa. " kata Wignyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/3/2012).

Menurutnya, melihat secara global kenaikan harga BBM sangat lah penting. Namun, kenaikan perlu juga dipertimbangkan dari berbagai aspek, seperti ekonomi.

Menanggapi rencana aksi demo mahasiswa dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Gerindra, dan Hanura untuk menolak kenaikan harga BBM, Wignyo menyatakan tidak setuju bila mahasiswa berdemo dengan partai politik. Alasannya, partai membawa kepentingan politik secara nasional.

Wignyo adalah salah satu masyarakat desa yang mendapatkan program KBR (Kebon Bibit Rakyat). Bersama kelompknya, ia mendapatkan program PUMP (pengembangan Usaha Mina Pedesaan), perikanan budidaya, dan Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) pertanian.

Semuanya merupakan program pemerintah yg sangat terasa oleh kelompok-kelompok di Kauman, serta daerah lain. Jadi, kalau ada anggapan kebijakan politis terkait rencana kenaikan BBM, ia menyatakan itu merupakan isu yang tidak benar.

Disinggung tentang program bantuan langsung sementara (BLSM), Wignyo menilai itu sangat tepat, karena berdampak langsung bagi rakyat.

"Kompensasi dari kebijakan kenaikan harga BBM dalam bentuk BLT dirasakan oleh masyarakat miskin, yang saat ini tercatat ada 30 juta orang, atau 7,5 juta kepala keluarga," tukasnya. (*)

Sumber: Tribunnews.com | Senin, 26 Maret 2012

Read More

| 0 komentar

Dosen: Yang Demo Hanya Mahasiswa

JAKARTA - Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, Jawa Timur, Binti Nur Asiah mengingatkan para mahasiswa yang akan ikut demo besok untuk tidak berperilaku anarkis.

"Siapapun warga negara berhak mengeluarkan pendapat karena dijamin oleh konstitusi dasar RI. Hal yang dilarang adalah berlaku anarkis dalam menyampaikan aspirasi," kata Nur Asiah di Jakarta, Senin (26/3).

Menyikapi isu sentral yang diusung oleh mahasiswa untuk menggelar aksi demonya menolak kenaikan harga BBM, menurut Nur Asiah, sesungguhnya dipicu oleh minimnya komunikasi antara mahasiswa dengan pengambil kebijakan di negeri ini.

"Kalau masyarakat saya lihat tidak begitu mempermasalahkan kenaikan harga BBM karena pemerintahan sebelumnya juga melakukan langkah serupa," tegasnya.

Menurut dia, sesungguhnya yang dipermasalahkan mahasiswa itu adalah efek domino dari kenaikan harga BBM.

Karena itu, Nur Asiah mengajak para mahasiswa untuk melakukan aksi simpatik dan menjauhi anarkis. "Jangan rusak infrastruktur dan jangan pula diganggu kepentingan rakyat," tegasnya.

Dijelaskannya, rencana kenaikan harga BBM adalah tepat karena subsidi selama ini lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas sementara rakyat miskin tidak tersentuh subsidi BBM.

"Subsidi BBM selama ini banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan rakyat miskin tidak tersentuh subsidi. Dengan naiknya harga BBM maka pemerintah tentu memiliki finansial untuk disalurkan kepada masyarakat miskin yang selama ini tidak tersentuh oleh subsidi BBM," tegasnya. (fas/jpnn)

Sumber: jpnn.com | Senin, 26 Maret 2012

Read More

| 0 komentar

Kelangkaan BBM di Trenggalek Sudah Sepekan

Trenggalek - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM)di Trenggalek, Jawa Timur, sudah terjadi sepekan. Pasokan dan pengiriman dari PT. Pertamina kerap terlambat. Alhasil, sejumlah SPBU terpaksa ditutup.

Para pengendara mengaku bingung dengan kelangkaan ini. Mereka berharap pengiriman pasokan BBM kembali normal.

Di sisi lain, kelangkaan BBM ternyata menguntungkan sebagian pihak. Warga sekitar banyak beralih menjadi penjual bensin eceran. Mereka mengaku mendapat pasokan dari Tulungagung. (Nugroho Eko/**)

Sumber: metrotvnews.com

Read More

Senin, 07 Maret 2011 | 0 komentar