DPRD Tulungagung Desa Pemprov Serahkan Aset Pemkab

Tulungagung - Komisi C DPRD Tulungagung mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar secepatnya menyerahkan aset tanah dan bangunan yang saat ini dipinjam-pakaikan sebagai kantor Kelurahan Kampungdalem ke pemerintah daerah setempat.

"Selain melayangkan surat resmi, kami juga mendesak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk segera melobi Pemprov Jatim agar segera menyerahkan asset itu ke daerah," kata salah seorang anggota Komisi C DPRD Tulungagung Wiwik Triasmoro di Tulungagung, Sabtu.
Ia menjelaskan, alasan desakan penyerahan aset pemprov ke pemerintah daerah lebih dilatarbelakangi ketiadaan kantor administratif permanen untuk Kelurahan Kampungdalem.
Menurut Wiwik, kondisi ini sangat ironis mengingat Kelurahan Kampungdalem berada persis di jantung Kota Tulungagung. "Aneh jika kantor Kelurahan Kampungdalem selama ini hanya berstatus meminjam pakai gedung milik Dinas Penerangan Provinsi Jawa Timur," ujar dia.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Camat Kota Tulungagung Fattahilah membenarkan bahwa selama ini Kelurahan Kampungdalem memang belum mempunyai kantor kelurahan secara permanen.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa kantor Kelurahan Kapungdalem dalam sejarahnya hingga saat ini sempat beberapa kali pindah.
"Dulu Kantor Kelurahan Kampungdalem berada di tanah sekitar PJKA Stasiun Tulungagung dan kini pindah lagi di bekas Kantor Penerangan Provinsi Jatim," ungkap Fattahilah.
Lurah Kampungdalem Endra Setiawan mengatakan, sebagai pejabat baru dirinya tidak tahu tentang sejarah kantor kelurahan. Namun ia mengakui jika hingga saat ini juga tidak menemukan berkas kepemilikan tanah sebagai milik kantor kelurahan kampungdalem ataupun sebagai milik Pemerintah Kabupaten tulungagung. "Memang tidak ada dokumen kepemilikan hingga saat ini," jawabnya.
Meski belum memiliki kantor permanen, Endra memastikan permasalahan tersebut tidak sampai mengganggu kinerja adiministrasi maupun layanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, seluruh staf/perangkat kelurahan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman karena memang sejauh ini tidak pernah ada komplain mengenai status gedung dari pihak Pemprov Jatim.
"Tapi kalau sudah punya gedung sendiri, tentu juga akan lebih baik," ujar Endra.
Pihak DPRD sendiri bersikeras agar Pemkab Tulungagung mengupayakan keberadaan kantor Kelurahan Kampungdalem secara permanen.
Kalaupun upaya alih kepemilikan asset tidak bisa dilakukan, kata Wiwik Triasmoro, setidaknya Pemkab memberikan alternatif bangunan permanen untuk menghindari pemindahan kantor kelurahan di kemudian hari. [@.HBO]

Sumber: Bhirawa | Sunday, 11 March 2012

Read More

Senin, 12 Maret 2012 | 0 komentar

Bandar Narkoba Antar Pulau Dibongkar, Lima Pelaku Diamankan

Surabaya - Jaringan pengedar narkoba antar pulau, antar provinsi serta antar kota dalam provinsi dibongkar Polsek Jambangan. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan 5 pelaku diantaranya 2 mantan narapida Rutan Medaeng. Selain itu, barang bukti sekitar 101 gram sabu-sabu (SS) diamankan.

"Dari catatan yang kami dapat, tersangka mengedar di seluruh wilayah di Jawa Timur, juga mengedarkan ke Kalimantan, Maluku maupun Papua," Kapolsek Jambangan Kompol HT Hararap kepada wartawan di mapolsek, Jalan Karah Agung, Minggu (11/3/2012).

Pengungkapan jaringan pengedaran narkoba antar pulau antar provinsi dan dalam kota berawal dari penangkapan Anwari Jaya (46) warga Geluran gang Nongko, Taman, Sidoarjo. Saat ditangkap di Jalan Mayjen Sungkono dekat SPBU, ditemukan barang bukti satu poket SS seberat 0,4 gram dan 2 handphone.

Setelah dikembangkan oleh anak buah Kanit Reskrim AKP Ari Priyambada, Anwari mengaku mendapatkan barang dari bandarnya, tersangka Arif Afendi (31) warga yang kos di kawasan Menganti, Gresik.

Arif ditangkap di rumah adiknya Anwari di Kedurus gang V Surabaya, saat pesta SS bersama tiga rekannya, yakni Unntung Subagyo (42) warga Ngantru, Tulungagung; Andik Ambiyah (28) warga Perak Timur dan Antok Sudarwanto (42) warga Kepuhrejo, Ngantru, Tulungagung.

"Saat kita tangkap, ditemukan barang bukti 100,74 gram SS, alat hisap, handphone dan sisa SS yang ada di bong (alat hisap) sekitar 0,2 gram," tambah AKP Ari Priyambada.

Dari pengakuannya, Arif biasa mendapatkan barang dari tersangka (DPO) Nonik warga Citraland. Arif dan Nonik ini berkenalan ketika sama-sama menjadi napi di Rutan Medaeng. Keduanya adalah resdivis kasus narkoba. Sedangkan Anwari saat di rutan Medaeng, menjalani hukuman kasus pencurian sepeda motor (curanmor).

Ketika Arif mendapatkan pesanan dari luar pulau, dia biasa mengubungi Nonik untuk mendapatkan barangnya.

"Sekali kirim biasanya minimal 10 gram. Belinya seharga Rp 1,1 juta per gram dan dijual lagi sebesar Rp 1,5 juta sampai Rp 1,8 juta," tuturnya.

Mantan Kanit Reskrim Polsek Wonocolo ini menegaskan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan, untuk mencari big bos pengedar narkoba antar pulau antar provinsi dan antar kota.(roi/fat)

Sumber: detikSurabaya | Minggu, 11/03/2012

Read More

Minggu, 11 Maret 2012 | 1 komentar

Pemkab Tulungagung Ajukan Tiga Calon Sekda

Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengajukan tiga nama calon pelaksana tugas (Plt) sekretaris daerah baru ke Gubernur Jatim Soekarwo untuk menggantikan Maryoto Bhirowo yang memasuki masa pensiun akhir November ini.

"Kami memang sudah mengajukan calon Plt Sekda sesuai yang direkomendasikan bupati," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tulungagung Bambang Yanuarso, Jumat.

Bambang mengemukakan bahwa proses pengajuan nama Plt sekda yang telah mendapat rekomendasi Bupati Heru Tjahjono itu dilakukan sejak akhir pertengahan Oktober lalu.

"Semoga akhir bulan ini sudah ada jawaban pasti dari gubernur siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi pelaksana tugas sementara menunggu pejabat definitif," katanya.

Mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Tulungagung ini tidak bersedia menyebut siapa saja nama calon Plt sekda dimaksud.

Namun, informasi dari beberapa sumber internal pemda setempat menyebutkan, ketiga nama yang santer disebut menggantikan Maryoto Bhirowo masing-masing adalah Kabag Keuangan Indra Fauzi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Hendrik Setiawan, dan Kepala Dishub Kominfo Eko Asistono.

"Itu kan versi kalian. Saya kira tidak perlu dirinci lagi karena prosesnya sedang berjalan," kata Bambang mengelak. Kepada wartawan, Bambang hanya menegaskan bahwa secara aturan memang ada tiga nama calon Plt sekda yang mereka ajukan atas persetujuan bupati untuk diusulkan ke gubernur.

Syarat dari pejabat yang berhak diajukan/diusulkan untuk menjadi Plt Sekda maupun pejabat definitif sekda selain minimal harus sudah masuk eselon II atau golongan IV C, yang bersangkutan juga diharuskan minimal berpengalaman dalam memimpin dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sekda Maryoto Bhirowo sendiri sesuai masa baktinya akan purna tugas per tanggal 1 Desember mendatang. Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu sebelumnya telah dua kali mendapat perpanjangan masa pensiun karena dinilai berprestasi dalam menjalankan birokrasi, khususnya dalam membantu kinerja pemerintahan Bupati Heru Tjahjono. (Destyan)

Sumber: antarajatim.com | 25 Nov 2011

Read More

Jumat, 25 November 2011 | 0 komentar

PEKAN KIM 2011 AKAN DIGELAR DI TULUNGAGUNG

Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur kembali akan menggelar Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung, bersamaan digealrnya perayaan Hari Ulang tahun Kabupaten Tulungagung 19 November mendatang.

Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, Drs Sudjono MM saat pembukaan Sosialisasi MPLIK, mengatakan, rencananya Pekan KIM akan dimulai tanggal 15 hingga 19 November di Lapangan Pasar Pahing Tulungagung.

Untuk mengawali kegiatan ini, sebelumnya telah diadakan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) di tiap Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Jawa Timur. Pemenang di tiap Bakorwil pada lomba ini nanti akan mengikuti lomba final pada pembukaaan Pekan KIM nanti.

Sedangkan pada saat pelaksanaan, kegiatannya antara lain pameran produk unggulan yang diikuti KIM se Jawa Timur, BUMN, BUMD, hingga para provider telekomunikasi.

Selain itu juga akan digelar dialog solutif bersama gubernur terkait permasalahan-permasalahan yang ada di pedesaan. Tidak kalah menarik juga ada Pertunjukan Rakyat (Pertura). Hingga kini Pertura sebagai sarana penyebarluasan informasi masih diminati dan eksis perkembangannya di tengah-tengah masyarakat. Beberapa daerah masih suka menampilkan pertunjukan media tradisional dan sering dipakai pada acara–acara formal yang disuguhkan kepada tamu sebagai penghormatan, seperti acara peresmian, kunjungan kerja, penyambutan tamu

Sementara kini tiap Bakorwil menyeleksi tim Pertura di wilayahnya untuk bisa tampil di Pekan KIM. Pada seleksi itu akan diloloskan tiga tim pertura dari tiap Bakorwil.(sti)

Sumber: kominfojatim | Selasa, 11 Oktober 2011

Read More

Rabu, 12 Oktober 2011 | 0 komentar

Pemkab Tulungagung Boking 13 Hotel Untuk Porprov

Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memesan ("reservasi") semua kamar yang ada di 13 hotel setempat, selama berlangsungnya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim, 14-21 Juli 2011.

Kepastian itu disampaikan Sekretaris KONI Tulungagung, Yohanes Bagus Kuncoro saat dikonfirmasi ANTARA, terkait persiapan daerahnya sebagai tuan rumah enam cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porprov Jatim, Rabu.

"Untuk masalah akomodasi hotel sudah siap. 'Reservasi' telah kami lakukan sejak beberapa pekan lalu sesuai 'request' (permintaan/pesanan) KONI Jatim maupun panitia porprov," ujarnya.

Beberapa hotel yang telah dipesan untuk penginapan 1.473 atlet dan ofisial atlet tersebut antara lain adalah Grand Hotel, Istana, Malinda, Swaloh, Srabah, Narita, Palem, serta sejumlah hotel kelas melati lainnya yang ada di pusat kota Marmer.

Pria yang akrab disapa Bagus Kuncoro ini tidak merinci biaya untuk seluruh akomodasi yang disediakan pihak panitia Porprov Jatim. Namun, ia memastikan bahwa Pemkab Tulungagung telah mengalokasikan anggaran pendamping sekitar Rp250 juta.

Dana sebesar itu, tentu tidak hanya dialokasikan untuk akomodasi para atlet maupun pihak ofisial pertandingan selama kegiatan porprov berlangsung, tetapi juga untuk mempersiapkan tempat-tempat yang akan dijadikan arena pertandingan.

"Saat ini kondisi lapangan sudah siap 100 persen," tegasnya sedikit berpromosi.

Sebagaimana pengumuman resmi yang dikeluarkan panitia Porprov Jatim, beberapa waktu lalu, ada enam cabang olahraga yang sedianya dipertandingkan di Kota Marmer.

Keenam cabor tersebut antara lain takewondo, karate, sepak bola, catur, angkat besi, serta binaraga.

Untuk cabor taekwondo pelaksanaan meminjam arena di Hotel Swaloh atau dekat obyek wisata bendungan Swaloh, karate di gedung Tri Darma, sepak bola di Stadion Rejoagung, catur dipusatkan di gedung Balai Rakyat, sementara cabor binaraga dan angkat besi di kompleks Hotel Palem.

Dari enam cabor tersebut, hanya cabang pertandingan angkat besi yang tidak diikuti oleh satupun perwakilan dari Kabupaten Tulungagung.

Namun, untuk sejumlah cabor lain yang pelaksanaannya digelar di beberapa daetrah lain seperti Kediri, Trenggalek, Blitar, Malang dan lain sebagainya, Pemkab Tulungagung sebagian menirimkan delegasi dengan total jumlah atlet sebanyak 210 orang.

Sumber: Antara

Read More

Rabu, 22 Juni 2011 | 0 komentar

Baru 8 Provinsi Terapkan Kawasan Tanpa Rokok

JAKARTA - Jelang proses pengesahan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau (RPP PPT), mayoritas pemerintah daerah belum memberikan dukungan penuh atas RPP PPT tersebut. Dari 33 provinsi di Indonesia, baru delapan provinsi dan 11 Kabupaten/Kota yang telah memiliki kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).


Padahal, kebijakan pemerintah atas KTR tersebut diberlakukan melalui Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1) dan (2). Dalam aturan tersebut, termuat bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya.

Menurut Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) Kemenkes, Azimal, KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah untuk melindungi generasi muda dari asap rokok. "Namun, belum seluruh pemerintah daerah mendukung upaya tersebut. "Beberapa daerah yang telah memiliki kebijakan KTR memang baru delapan dan 11 kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah (Perda)," urai Azimal, di Jakarta, Sabtu (28/5).

Delapan propinsi yang telah memiliki kebijakan KTR,urai Azimal, antara lain, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat. Sementara, "kesebelas kabupaten/kota yang telah memiliki Perda, diantaranya, "Palembang, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Sragen, Padang Panjang, Payahkumbuh, dan Cirebon.

Selain kesebelas daerah tersebut, saat ini terdapat 10 kabupaten/kota yang telah memiliki draft KTR, seperti Ende, Enrekang, Propinsi Bali, Yogyakarta, Padang, Bukittingi, Tulungagung, Pekalongan, Semarang, dan Propinsi Sumbar. "Ya mudah-mudahan bisa segera disahkan perda KTR-nya,"lanjut dia.

Dia menguraikan, sebenarnya aliansi Bupati dan Walikota yang beranggotakan 14 kabupaten/kota telah terbentuk pada tanggal 24 Januari 2011. Aliansi terseut telah mengadakan dua kali pertemuan yang menghasilkan rekomendasi dan plan of action.

Dalam pelaksanaannya, aliansi bupati dan walikota tersebut telah sepakat untuk mengembangkan jumlah dari 14 menjadi 22 anggota. Anggota aliansi pun sepakat untuk mengimplementasikan kebijakan 100 persen KTR, menerapkan larangan iklan rokok dan bersama-sama dengan stakeholders lainnya mendukung kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia.

"Sejauh ini, kita sudah berupaya untuk mensosialisasikan KTR. Setiap ada kesempatan ke daerah, kita selalu sosialiasi soal rokok. Tapi memang tidak bisa kita mendesak tiap daerah untuk menerapkan kebijakan KTR. Kita hanya bisa sosialisasikan,"imbuh dia. (ken)

Sumber: jpnn.com

Read More

Minggu, 29 Mei 2011 | 0 komentar

Daerah Penyelenggara Sebatas Pelaksana PB Porprov

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) III/2011 Jawa Timur sekitar 75 hari digelar di Kota Kediri, 15-22 Juli. Ironisnya hingga saat ini masih ada persoalan sarana yang belum terselesaikan. Tak pelak lagi, banyak KONI Kabupaten dan Kota yang memprediksi penyelenggaraan pesta olaharaga tergengi di Jatim ini tidak lebih baik dari yang pertama di Surabaya dan kedua di Malang.

oleh Prima Sp Vardhana

KOTA Kediri mungkin tak pernah berobsesi akan ditunjuk KONI Jatim sebagai tuan rumah Porprov III/2011. Karena itu, saat Rapat Koordinasi (Rakor) KONI Jatim dengan KONI Daerah, 4 Maret 2010, utusan KONI Kota Kediri datang sekadar sebagai peserta biasa. Berbeda halnya yang dirasakan KONI Kab. Banyuwangi dan Kota Madiun. Kedua KONIDA itu datang dengan penuh semangat dan amanah dari pemerintahan daerah masing-masing, untuk mengajukan diri dalam proses pencalonan tuan rumah Porprov III/2011.

Namun ”rekayasa” pengurus berkonsep beda. Rakor yang seharusnya haram dimanfaatkan untuk memilih tuan rumah Porprov, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2007, itu akhirnya diatur menunjuk Kota Kediri. Sedangkan pengajuan Banyuwangi dan Madiun lantaran sarana dan prasarananya yang telah siap, ternyata tak digubris dan dipilih dengan tanpa adanya kejelasan.

Tak pelak lagi, Kediri pun saat itu kelimpungan dan bingung. Mayoritas peserta Rakor juga kaget atas keputusan KONI Jatim tersebut. Kendati demikia hanya KONI Banyuwangi, KONI Madiun dan KONI Surabaya saja yang berani mengkritisi. KONIDA lainnya hanya diam saja. Keputusan sudah dipilih dan tak mungkin lagi dilakukan perubahan. Dengan kondisi Kediri yang relatif lebih kecil dari Malang (Porprov II/2009) apalagi Surabaya (Porprov I/2007), maka KONI Jatim pun putar akal dengan memanfaatkan daerah pendukung Kediri juga dipilih sebagai tempat penyelenggaraan. Kebijakan tersebut sebagai peluang solusi, karena sejak awal Cabor yang akan dipertandingkan dalam Porprov III akan mengalami pembengkakan.

Penambahan Cabor yang dikonsep KONI Jatim pun terealisasi. Porprov III mempertandingkan 26 Cabor. Jumlah itu peningkatan 6 Cabor dari 20 Cabor yang dipertandingkan dalam Porprov II di Malang, dan peningkatan 16 Cabor dari 10 Cabor yang digelar dalam Porprov I di Surabaya.

Nomor atau mata pertandingan yang akan dipertandingkan di masing-masing Cabor juga mengalami penggelembungan drastis. Saat di Malang sebanyak 188 nomor, sementara dalam Porprov III nanti meningkat jadi 335 nomor. Sebuah kenaikan yang hampir dua ratus persen.

Namun Kediri cerdik, dengan asumsi dan proporsi daya tampung akomodasi yang kecil, daerah ini berhasil menurunkan hingga 12 Cabor saja dan yang muthakhir hanya 9 Cabor yang diselenggarakan di kota tahu, dengan pembukaan di Stadion Brawijaya dan penutupan di GOR Jayabaya. Strateginya cukup piawai, melimpahkan 2 Cabor pada Kab. Kediri, 2 Cabor di Kab. Trenggalek, 5 Cabor di Kab Tulungagung, 5 Cabor di Kota/Kab Blitar dan 3 Cabor di Nganjuk.

Kendati demikian, Kota Kediri masih kelimpungan untuk menampung sekitar 180 atlet. Itu belum termasuk kontingen tuan rumah sendiri. Total ada sekitar 360 yang belum bisa tertampung di pemondokan resmi dari sekitar 2800 atlet dan ofisial. Alternatifnya, mengajukan mess BI, rumah penduduk, atau mess Gudang Garam. Pengajuan untuk mess Gudang Garam berakhir dengan penolakan, yang membuktikan kredibelitas KONI Jatim di mata dunia usaha telah mengalami kemerosotan.

Kabarnya, panitia besar menyiapkan solusi untuk shif atau bergantian sesuai dengan jadwal pertandingan. Maka atlet dan ofisial Cabor yang sudah bertanding harus pulang, untuk digantikan atlet dan ofisial Cabor berikutnya. Ini bagian dari kekagetan panitia, dari by number terdeteksi sekitar 9.261 atlet dan ofisial, meski akan berkurang setelah adanya Porprov.

Ini tradisi yang juga tak lazim dan berbeda dengan multi event lain yang biasanya Panitia hanya mengarahkan atlet dan ofisial peserta pada hotel, dan pastisipan memilih sesuai dengan kemampuannya. Di Kediri nanti, akomodasi dan konsumsi sekitar Rp 160 ribu per-atlet dengan subsidi PB 50 persen. Porprov I dan II Rp 100 ribu.

Saat Panitia Besarnya bukan daerah setempat, maka persoalan klasik dibalik pembangunan dan renovasi venues yang menjadi tanggungan daerah pun bermunculan. Jika dua tahun lalu Malang menyisakan masalah, tahun ini Kediri dan semua daerah penyelenggara akan menanggung hal sama. Beruntung Kediri ada perusahaan besar, sehingga menanggung renovasi venue tenis meja dan membangun kolam renang.

Dengan pola seperti ini daerah menjadi lumpuh dan hanya pelaksana dari pengurus besar. Padahal orang mengira Kediri adalah tuan rumah, meski senyatanya hanya sebagai objek saja meski harus menanggung venues yang anggarannya semacam “sewa”. Kalau tidak ada campur tangan kepala daerah tentu venues akan berarti seadanya dan apa adanya.

“Tuan rumah” Kediri juga tak ikut mempersiapkan pembukaan atau penutupan. Semua acara mulai defile dan atraksi tari dikelola pengurus besar. Jika ini ditanyakan kepada panitia lokal tentu jawabnya seragam, PB lah yang mempersiapkan semuanya. Juga berlaku untuk transportasi, medali, perlengkapan venues, konsumsi, media center dan semua keperluan Porprov.

Porprov Jatim memang tampil BEDA. Beda dengan PON, SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Agak unik dan menarik, bisa jadi multi event nasional dan internasional itu merupakan keunikan dan khas olahraga Jawa Timur.

Sumber: Surabaya Post

Read More

Selasa, 03 Mei 2011 | 0 komentar